Jakarta – Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Drajad Prawiranegara Serang, Sri Nurhayati memberikan penjelasan soal adanya pungutan biaya penanganan dan pemulangan jenazah korban tsunami Selat Sunda. Dia berkata kejadian pungutan biaya di RSUD Serang itu memang benar terjadi.

“Kejadian itu benar, tapi itu tanpa sepengetahuan kami pihak manajemen,” kata Sri melalui sambungan telepon dilansir melalui laman Tempo.co, Sabtu, 29 Desember 2018.

Sebelumnya, beberapa warga mengeluhkan adanya pungutan biaya penanganan dan pemulangan jenazah korban tsunami Selat Sunda. Perwakilan paguyuban keluarga marga Punguan Pomparan Toga Sinaga Boru (PPTSB), Badiamin Sinaga, mengatakan pihaknya diminta lebih dari Rp 6 juta untuk enam jenazah yang terdiri dari empat jenazah dewasa dan dua jenazah bayi.

Badiamin menuturkan, kondisi ini berbeda dengan di RSUD Pandeglang. Seorang kerabat yang menjadi korban meninggal ditangani di sana. Pihak rumah sakit tidak memungut biaya apapun saat jenazah hendak diambil.

Menurut Sri, pungutan biaya itu bukan dari manajemen RSUD Serang. Sebab, kata dia, kuitansi pungutan biaya yang digunakan bukanlah kuitansi resmi rumah sakit.

Selain itu, pungutan biaya resmi akan langsung masuk ke sistem pembayaran resmi RSUD. “Kami sudah pakai pay system. Jadi tak ada pungutan-pungutan di instalasi-instalasi, semua sudah satu pintu,” kata Sri.

Sri mengatakan pihak internal RSUD Serang sudah menyelidiki pungutan biaya penanganan jenazah korban tsunami Selat Sunda ini. Hasilnya, kata dia, lembaganya menemukan ada enam pegawai RS yang diam-diam melakukan hal itu. “Sudah kami mintai keterangan. Kami serahkan semuanya ke penyidik kepolisian,” kata dia.

Menurut Sri, keenam orang ini nantinya akan mendapatkan sanksi dari rumah sakit jika terbukti melakukan pungutan tak resmi ini. Sanksi tersebut, kata dia, dapat berupa dikeluarkan dari pegawai RSUD Serang.

“Bisa sekali untuk dikeluarkan (dari pegawai).Karena tindakan itu menciderai kami semua,” kata dia.

Pekanbaru, detikriau.org – Lima Kabupaten / Kota di Provinsi Riau mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya kelima daerah itu mengalami defisit kas yang membutuhkan kucuran dana bagi hasil dari provinsi secepatnya.

“Ada lima kabupaten/kota yang mengalami defisit kas yang membutuhkan kucuran dana bagi hasil segera,” kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, dilansir melalui laman CAKAPLAH.com, Sabtu (29/12/2018).

Kelima daerah yang diinventarisasi Pemprov Riau yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru.

“Kepala BPKAD sudah lapor ke saya, pak kita tanda tangani khusus untuk dana bagi hasil lima kabupaten/kota ini patut menjadi pencermatan kita. Artinya ini jadi catatan penting saja,” ujarnya.

Meski begitu, kata Ahmad Hijazi, kabupaten/kota lainnya juga tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.

“Yang lain juga kita perhatikan, ketersediaan pajak daerah, terutama pajak rokok kita sudah bisa transfer ke daerah karena sudah ditandatangani pak gubernur,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pajak PKB dan PBBNKB menunggu sampai Senin depan. Namun, sebut dia, kalau ada kabupaten/kota yang terancam tunda bayar meraka bisa selesaikan administrasinya.

Menurut Ahmad Hijazi lima kabupaten/kita itu memang sangat membutuhkan kucuran dana, dan pihaknya memaklumi karena itu hak daerah.

“Mereka membutuhkan dan itu hak mereka. Jadi dalam APBD provinsi itu ada komponen bagi hasil pajak kabupaten/kota. Misalnya kita dapat PAD Rp3 triliun, itu Rp1,5 triliunnya hak kabupaten/kota. Karena itu sesuai aturannya,” paparnya.

“Jadi uang kita di APBD misalnya Rp9 trliun, itu yang dipakai provinsi hanya sebagian saja. Kalau dana BOS dan semacamnya itu larinya ke kabupaten/kota, kita distribusikan ke daerah,” cakapnya.

Editor: faisal

Meleburkan kursi kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dapat menimbulkan masalah baru.

Keputusan yang diambil dalam rapat kabinet terbatas itu, Rabu dua pekan lalu, terlihat sekadar langkah kepepet mengatasi memburuknya perekonomian Batam ketimbang buah pemikiran jangka panjang yang mendalam.

Strategi komprehensif dan ajek semestinya disiapkan untuk memastikan misi menjadikan pulau itu sebagai lokomotif perekonomian Indonesia dapat terwujud.

Sepekan setelah keputusan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam, belum ada kejelasan bagaimana satu sopir akan mengendarai dua kendaraan ini. Pemerintah masih perlu merevisi sejumlah peraturan, termasuk menyiapkan regulasi baru untuk memperjelas status, kedudukan, hingga hubungan kerja Pemerintah Kota dan BP Batam.

Gambaran tentang nasib zona perdagangan bebas (FTZ) Batam dan rencana membaginya dalam 24 titik kawasan ekonomi khusus lebih gelap lagi. Cara menyelesaikan masalah semacam ini bakal melanjutkan ketidakpastian usaha yang telah berlangsung lama di Batam.

Dualisme pengelola Batam memang persoalan. Mengakhirinya memang langkah yang tepat, atau lebih tepat disebut terlambat, karena sejak 2015 Kabinet Kerja telah berulang kali membahasnya. Sejak jauh hari, sinyal bahaya bakal lahirnya tumpang-tindih kewenangan telah dinyalakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam.

Aturan itu mengamanatkan lahirnya peraturan pemerintah untuk memastikan Pemerintah Kota dan BP Batam tak bentrok di lapangan. Tapi regulasi tersebut tak pernah ada sampai sekarang.

Karut-marut yang akut dalam pengelolaan Batam belakangan membuat perekonomian kota memburuk. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Batam, yang sejak 2010 hanya berkisar Rp 80 triliun per tahun, terus merosot. Sedikitnya 169 perusahaan hengkang dari Batam sejak 2015. Setiap tahun, jumlah warga perkotaan yang menganggur, tak kebagian lapangan kerja atau kehilangan pekerjaan, bertambah 4.000 orang.

Seluruh data statistik membuat kondisi Batam bak bumi dan langit dibandingkan dengan Singapura, yang hanya dipisahkan laut sejengkal di sisi utara.

Pemerintah semestinya mengakhiri masalah ini dengan membubarkan satu dari dua otoritas biang keruwetan-bukan mempertahankan keduanya untuk dikelola pejabat yang sama.

Membubarkan BP Batam lebih mudah dilakukan. Pemerintah Kota dapat tetap mengelola kawasan ekonomi khusus dan zona di luar cluster dengan fasilitas yang adil bagi setiap pelaku usaha.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan cara Cina mengubah status Chongqing menjadi kota dengan otonomi khusus setingkat provinsi pada 1997.

Dilepaskan dari induknya, Provinsi Sichuan, kini kota itu menjadi mercusuar ekonomi dan pembangunan di wilayah barat Negeri Tirai Bambu. Batam juga bisa diubah menjadi kota otonomi khusus perekonomian dengan dukungan penuh langsung dari Jakarta.

Kelak, agar terfokus dan cepat mengatasi ketertinggalan, kursi wali kota pemimpin daerah otonom ini harus diisi ahli strategi ekonomi dan pembangunan. Pemilihan kepala daerah bisa dihapuskan di wilayah ini untuk menjamin tak adanya konflik kepentingan partai politik.

Strategi yang mendalam dan memandang ke depan perlu dilakukan sungguh-sungguh karena terbukti hampir setengah abad kita tak mampu membangun “Singapura Baru”. Tanpa itu, pemerintah sebaiknya realistis, tak ambisius membebani Batam dengan mimpi menjadi kota industri terdepan di negeri ini.

sumber: Tempo.co

Detikriau.org – Berdasarkan data dari Pusat Gempa Nasional BMKG, selama 2018 di Indonesia terjadi gempa sebanyak 11.577 kali dengan beragam magnitudo dan kedalaman. jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2017.

Menurut Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono  total angka itu mencakup semua gempa yang tercatat oleh BMKG. “Baik yang terasa maupun tidak (gempanya),” ujarnya yang dihubungi Jumat, 28 Desember 2018,

Angka tersebut juga mencakup gempa-gempa susulan.

Adapun pada 2017 tercatat 6.929 gempa. “Artinya, selama tahun 2018 telah terjadi peningkatan jumlah aktivitas gempa yang drastis di Indonesia, yaitu 4.648 kejadian gempa tektonik,” kata Rahmat dalam siaran pers

Berdasarkan magnitudo atau kekuatan gempanya, selama 2018 telah terjadi gempa kecil dengan magnitudo kurang dari 4,0 sebanyak 9.081 kali. Kemudian gempa ringan dengan magnitudo antara 4,1-5,0 sebanyak 2.273 kali.

Gempa menengah bermagnitudo antara 5,1-6,0 tercatat sebanyak 210 kali. Adapun gempa kuat bermagnitudo antara 6,1-7,0 sebanyak 12 kali. Sedangkan gempa besar dengan magnitudo antara 7,1-8.0 terjadi sekali, yaitu Gempa Palu 28 September 2018 (M=7,5).

Kategori gempa dahsyat berkekuatan antara magnitudo 8,1-9,0 selama 2018 dinyatakan nihil di Indonesia hingga rilis dikeluarkan 28 Desember 2018.

sumber: tempo.co      editor: faisal