“Pencanagan Kabupaten Pramuka Bukan Sebatas Slogan”

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) memimpin Apel Gelar Senja Kwartir Cabang 04.02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil di halaman rumah dinas, Jalan Kesehatan Nomor 1 Tembilahan, Senin (14/1/2019) sore.

Apel Gelar Senja ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, segenap pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, Dewan Andalan Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil serta anggota pramuka dari sejumlah Kwartir Ranting dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil.

Dalam amanat yang disampaikan, Bupati menuturkan bahwa Apel Gelar Senja merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setelah digagas sejak tahun 2014 silam.

“Namun, dalam beberapa bulan terakhir Saya tidak mendiami kediaman dinas karena berpartisipasi pada gelaran Pilkada, maka selama 11 bulan Saya tidak mengikuti perkembangan kegiatan apel gelar senja,” ujar Bupati.

Hari ini, dikatakan Bupati, setelah kembali menempati kediaman dinas, Dirinya baru dapat mengikuti kembali Apel Gelar Senja dengan segenap jajaran pengurus dan anggota Gerakan Pramuka di Kabupaten Inhil.

Bupati pada kesempatan itu, juga sedikit bernostalgia mengenang masa lalunya saat menjadi anggota pramuka, dimana dikala itu setiap hari minggu, Bupati kecil senantiasa melihat berbagai kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan Gugus Depan yang dikoordinir Kwartir Cabang serta Kwartir Ranting.

“Mulai dari Hiking, perjusami, persami dulu sering Saya lihat. Kegiatan seperti itu harus ditingkatkan lagi,” ungkap Bupati.

Bukan tanpa alasan, kenangan tentang pramuka dimasa silam, diungkapkan Bupati menjadi salah satu alasannya saat mencanangkan Kabupaten Inhil sebagai ‘Kabupaten Pramuka’.

“Cita-cita itu jangan sampai dianggap sebagai retorika atau slogan semata, tapi kedepan dapat benar-benar direalisasikan,” pungkas Bupati.

Guna memupuk dan mendorong semangat berkegiatan, khususnya dalam mengikuti Apel Gelar Senja, Bupati menyarankan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil agar menerapkan sistem reward terhadap siapa saja anggota yang aktif berpartisipasi.

“Termasuk juga kepada Gugus Depan yang pro aktif menggelar kegiatan kepramukaan. Gugus Depan dan pramuka secara keseluruhan juga yang di Kecamatan tolong turut diaktifkan berkegiatan sama-sama,” imbau Bupati.

Selanjutnya, Bupati mengucapkan selamat kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Inhil atas kembali terselenggaranya Apel Gelar Senja yang telah cukup lama terhenti.

“Selamat juga atas prestasi yang berhasil diraih selama ini. Tetap laksanakan kegiatan, bahkan tingkatkan lagi intensitas penyelenggaraan kegiatannya sehingga predikat Kabupaten Inhil sebagai ‘Kabupaten Pramuka’ dapat diraih,” kata Bupati sembari berharap.

Ketua Kwartir Cabang 04.02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, Junaidi mengatakan bahwa Apel Gelar Senja merupakan kegiatan rutin Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil.

“Memulai tahun 2019, kita awali rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka dengan Parade Senja (Apel Gelar Senja, red) ini,” tutur Junaidi yang juga merupakan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Inhil itu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Bupati Kabupaten Inhil, diungkapkan Junaidi, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil kedepan akan berupaya meningkatkan kegiatan Apel Gelar Senja.

“Kalau hari ini kita baru melibatkan Gugus Depan dari Kwaran Tembilahan dan Tembilahan Hulu, kedepan kita akan coba melibatkan Kwaran se-Kabupaten Inhil sebagai pelaksana Apel Gelar Senja,” tukas Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi berharap, dengan adanya penyelenggaraan Apel Gelar Senja dapat menumbuhkan patriotisme, nasionalisme serta rasa kebersamaan setiap kader Pramuka Kabupaten Inhil.

“Tentunya, pada Apel Gelar Senja yang perdana dilakukan pada tahun 2019 ini, kami sangat mengapresiasi Kamabicab, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak H Muhammad Wardan yang langsung bertindak sebagai Pembina Upacara,” tandas Junaidi./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

detikriau.org – Gempa berkekuatan 5.0 Skala Richter (SR) mengguncang Tapanuli Utara, SUMUT. Selasa (15/1/2019)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa yang terjadi pada pukul 06.59 Wib itu berpusat 26 Tenggara Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara atau pada titik koordinat 1.80 LU – 99.12 BT pada kedalaman 10 km.

“Tidak berpotensi tsunami” terang BMKG.

reporter: Amrul

JAKARTA — Pembentukan tim gabungan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh Mabes Polri dinilai sarat dengan kepentingan politik. Itu lantaran, pembentukan tim gabungan dilakukan sepekan sebelum debat capres 2019.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut tim gabungan dibentuk untuk memenuhi desakan berbagai pihak. “Ya karena masyarakat terus mendesak berbagai komponen masyarakat, bahkan DPR, kebetulan presiden pernah janji, momentum tahun politik seolah-olah serius makanya buat tim,” ujar Neta kepada wartawan di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/1) sebagimana dilansir republika.co.id

Neta menyebut tim gabungan untuk mengesankan kepolisian dan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla serius dengan penanganan hukum, termasuk kasus Novel Baswedan yang hingga saat ini belum terungkap. Namun ia meyakini, tim gabungan pun tidak akan mampu mengungkap aktor di balik penyiraman air keras terhadap Novel.

“Percayalah tim ini tidak akan mampu mengungkap siapa penyiram Novel ya, tapi karena ini tahun politik, di mana masing-masing calon bertarung, Jokowi harus menunjukkan seolah-olah ini serius untuk menuntaskan kasus ini,” kata Neta.

Neta juga menyebut kemungkinan pembentukan tim gabungan untuk mengantisipasi jika penegakan kasus Novel tersebut muncul dalam debat capres 17 Januari mendatang. “Saya nggak thau persis kalau ini ditanyakan, kalau ditanyakan ya ini mereka akan jawab, kita kan sudah buat tim,” kata Neta.

Peneliti Komunikasi Politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai isu Novel kemungkinan akan muncul dalam debat capres pertama terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Menurutnya, kasus Novel tersebut bisa jadi salah satu isu yang merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Karena isu Novel Baswedan termasuk isu yang mendapatkan liputan media dan kalau itu dibiarkan tanpa ada yg dilakukan oleh Pak Jokowi itu justru jauh merugikan Pak Jokowi,” kata Gun gun.

Karenanya, ia menduga pembentukan tim gabungan kasus Novel sebagai langkah antisipasi bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Paling tidak di debat nanti pak Jokowi bisa menjadikan satu semacam rujukan atau referensi powerbahwa sudah melakukan sesuatu,” ujarnya,

Jakarta – Ikatan Dai Aceh (IDA) mengundang para capres-cawapres untuk tes membaca Alquran. Perwakilan mereka menyambangi langsung kedua pihak tim sukses untuk menanyakan langsung kesediaan para capres-cawapres.

IDA lebih dahulu menyambangi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). Rombongan IDA dimpimpin langsung oleh ketuanya, Tgk Marsyuddin Ishak.

“Kami, Aceh, harus ikut berbuat dalam hal ini kita datang ke kedua calon, kita undang ke Aceh untuk dites baca Alquran,” kata Marsyuddin.

Menurut Marsyuddin, ide mengenai tes baca Alquran itu berawal dari keresahan atas maraknya politik identitas. Untuk itu, kedua capres itu diundang ke Aceh untuk mengikuti tes itu.

“Paling parahnya adalah saling klaim paling Islam. Yang paling parahnya adalah ada beberapa kalangan yang mengkafirkan kalangan yang lain dan ada statement kalau milih si A masuk surga, milih si B masuk neraka,” kata dia

Setelah menyambangi pihak Prabowo-Sandiaga, IDA menuju ke posko pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Baik di markas BPN maupun TKN, IDA tak bertemu langsung dengan para capres maupun cawapres.

Jawaban Tim Prabowo-Sandiaga

Menurut Koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo-Sandi akan datang untuk tes baca Alquran jika KPU yang mengadakan. Selain itu, Prabowo-Sandiaga belum menerima undangan dari IDA.

“Kami kan sudah jawab ya, kalau itu adalah aturan KPU dan wajib, harus, fardu ‘ain gitu ya, Pak Prabowo dan Bang Sandi akan datang. Tapi sekali lagi kalau itu mandatory dari KPU. Kalau nggak, ya lain cerita,” ujar Dahnil kepada wartawan, Senin (14/1).

Dahnil lantas berbicara perihal kemungkinan undangan untuk tes lainnya bagi para capres-cawapres. Menurutnya, ini tidak baik bagi pesta demokrasi.

“Nanti kalau ada undangan tes bahasa Inggris, tes menembak, macem-macem, ya nanti kan jadi tidak sehat untuk demokrasi,” ucap Dahnil.

Jawaban Tim Jokowi-Ma’ruf

Usai disambangi IDA, TKN Jokowi-Ma’ruf langsung menggelar jumpa pers. Pada kesempatan itu TKN menegaskan kesediaan Jokowi dan Ma’ruf Amin mengikuti tes tersebut.

“Dalam hal ini kami berikan jawaban, hari ini akan kami kirimkan jawaban suratnya secara tertulis dari TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Alquran yang diinisasi oleh Ikatan Dai Aceh ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap keinginan masyarakat Aceh,” kata Direktur TKN, Lukman Edi, di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Lukman, ada pula aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat soal tes baca Alquran ini. Jokowi-Ma’ruf, kata dia, menyanggupi undangan tes itu dalam rangka menyambut aspirasi masyarakat.

“Tentu jadwalnya kami sesuaikan, disesuaikan kapan misalnya Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf ada waktu luang ke Aceh. Atau dengan teknis yang lain,” ujar politikus PKB itu.

Capres-cawapres Akan Diuji Membaca Al-Fatihah

Ketua Ikatan Dai Aceh (IDA) Tgk Marsyuddin Ishak mengatakan surat Alfatihah jadi materi wajib yang akan diujikan dalam kegiatan tes baca Alquran capres dan cawapres. Selain itu, muncul juga wacana agar para kandidat membacakan surat-surat pendek dalam Alquran.

“Serta materi dan penguji yang akan kita uji di Aceh, yang pertama itu surat Alfatihah, itu wajib, dan kami wacanakan surat pendek,” kata Marsyuddin di Posko Cemara.

Marsyuddin mengatakan, hasil tes baca Alquran itu akan dipublikasikan kepada masyarakat. Kendati demikian, dia masih menunggu surat resmi dari pasangan capres dan cawapres terkait kesediaan menerima undangan tes baca Alquran itu.

“Teknisnya nanti, intinya hasil daripada uji tersebut akan kita publish. Waktu tes itu kita akan disiarkan atau bagaimana nanti kita akan bicarakan. Kita masih menunggu jawabann resminya dahulu,” ujar dia.

sumber: detikcom

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan kelompok alumni perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak mengatasnamakan nama universitas mereka sebagai bentuk dukungan politis terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Hal tersebut agar alumni perguruan tinggi tidak boleh terpecah belah dan tetap bisa memberikan kontribusi pemikiran pada kemajuan kampus masing-masing.

“Bulan-bulan ini bulan politik. Tentu tidak terlepas pandangannya bagaimana menjalani kenegaraan kita dengan cara yg baik. Walaupun saya tekankan juga, alumni itu tidak boleh telalu jauh, kalau begitu dia bisa terbelah,” kata Jusuf Kalla dalam sambutannya ketika membuka seminar Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni) di Jakarta, Senin (14/1)

Wapres meminta agar seluruh alumni PTN menjaga independensi politik almamater tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, supaya tidak berdampak buruk pada kegiatan akademis di kampus tersebut. Ia menyatakan, dari sisi politik, alumni itu tidak boleh satu tingkat di atas arisan.

“Apabila (dukungan politik, red) terlalu jauh, pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif; tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah. Bahwa ada gerakan di bawah, itu wajar saja,” lanjutnya.

Salah satu aksi yang disebut Jusuf Kalla adalah dukungan dari alumni Universitas Indonesia (UI) kepada kandidat Calon Presiden Joko Widodo. Sementara, kata Jusuf Kalla, sebelum aksi tersebut ada pula gerakan alumni UI yang mendukung kandidat Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Secara alumni sih itu bebas-bebas saja, karena itu hak konstitusi. Tapi mestinya tidak terlalu jauh mengatasnamakan universitas,” kata Jusuf Kalla.

Karena itu, Wapres meminta kepada seluruh pengurus HIMPUNI se-Indonesia untuk menghindari kegiatan politik praktis di lingkungan kampus, yang salah satunya dengan melakukan deklarasi politik. “Agar universitas itu tetap berdiri, independen, walaupun tentu apabila pikiran-pikiran itu sejalan dengan Pemerintah, itu wajar saja,” ujar Wapres.

Dia juga menyarankan, fokus alumni adalah membangun dan memberikan masukan yang dibutuhkan almamater. Terlebih, ujarnya, saat ini tengah terjadi perubahan pola bisnis akibat revolusi industri keempat. Dia meminta, perguruan tinggi bisa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang siap menghadapi fenomena tersebut.

“Bagaimana kita bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada kampus khususnya tentang teknologi dan tentu kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu,” kata Jusuf Kalla.

sumber: Antara/republika

Jakarta – KPK akan mencermati soal fakta persidangan perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, yang menyebut nama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Nama dia disebut-sebut Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, yang menjadi saksi pada sidang itu.

“Kalau tadi bupati Bekasi mengatakan di persidangan ada pertemuan dan ada arahan seperti itu tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, lembaganya juga akan mencermati fakta-fakta lain terkait kasus Meikarta itu pada tahap penyedikan yang masih berjalan sampai saat ini.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa unsur dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono.

“Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap dirjen otonomi daerah untuk mengkonfirmasi satu hal yang kami pandang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan terkait rapat yang diduga diinisiasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terkait perizinan Meikarta,” ucap Diansyah.

Menurut Neneng dalam persidangan, dia diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah, Mizwar meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 Hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek itu membutuhkan rekomendasi dari gubernur Jawa Barat.

“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya: Tolong perizinan Meikarta dibantu,” katanya.

Neneng pun mengiyakan permintaan Kumolo. Namun, kata Neneng, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya jawab: Baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Pada persidangan saksi perdana, selain Neneng, jaksa KPK turut menghadirkan E Yusuf Taufik selaku Kabiro Tata Ruang Pemkab Bekasi, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa sebagai perwakilan perusahaan pengembang Meikarta.

Mereka hadir untuk memberikan kesaksian terhadap empat terdakwa, yakni Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen.

Sumber: Antara