ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Herman resmi mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, mendesak penetapan harga acuan pembelian kelapa bulat sebesar Rp5.000 per kilogram.

Langkah ini dianggap mendesak untuk melindungi ribuan petani dari fluktuasi harga yang kian menekan pendapatan mereka, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam surat bernomor 500.6/245/DISTAN tertanggal 18 Mei 2026, Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, menyumbang 46,67 persen terhadap distribusi Produksi Domestik Regional Bruto PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan luas areal mencapai lebih dari 425 ribu hektare, Inhil dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Namun, harga jual kelapa yang tidak menentu membuat petani kesulitan bertahan.

Dalam surat tersebut juga menerangkan data produksi dari 1 hektare lahan dengan 120 batang kelapa, hasil panen per tiga bulan mencapai 1.800 butir. Dengan harga jual saat ini, petani hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp1 juta per panen setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp3,29 juta.

Jika harga acuan Rp5.000/kg diterapkan, pendapatan petani bisa melonjak hingga Rp9 juta per panen, memberikan kepastian usaha dan kesejahteraan yang lebih layak.

Penetapan harga acuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang layak bagi petani, menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa, mendorong peningkatan produksi dan kualitas komoditas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan kelapa.

Surat yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Riau ini menegaskan bahwa perjuangan harga kelapa bukan sebatas soal komoditas, melainkan soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani.

Dengan kebijakan harga acuan, kelapa diharapkan tidak lagi menjadi simbol kesulitan, melainkan ikon kesejahteraan dan kebanggaan Indragiri Hilir.

“Kami berharap surat tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian,” ujar Bupati Inhil, H Herman. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Genangan air yang kerap melanda sejumlah kawasan di Kota Tembilahan kembali menjadi sorotan. Camat Tembilahan, Ari Syuria, turun langsung meninjau kondisi aliran sungai dan parit di titik-titik rawan, seperti Parit 12, 13, 14, dan 15.

Dalam peninjauan itu, Ari menegaskan larangan keras bagi masyarakat mendirikan bangunan di atas parit maupun membuang sampah sembarangan. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi penyebab utama tersumbatnya drainase sehingga memicu genangan saat hujan.

“Pemerintah daerah terus melakukan normalisasi, tapi keberhasilan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Tembilahan ini milik kita bersama. Mari hidupkan kembali budaya gotong royong menjaga sungai dan parit agar aliran air tetap lancar,” ujar Ari Syuria.

Ia menambahkan, lingkungan yang bersih dan sistem drainase yang baik akan menghadirkan kenyamanan sekaligus mempercantik wajah kota.

Kolaborasi Teknis dan Sosial
Peninjauan lapangan dilakukan bersama jajaran Dinas PUPRPKPP Inhil. Kepala Dinas Yusnaldi diwakili Kabid Sumber Daya Air, Apri Ramadhan, yang melakukan survei teknis terhadap kondisi parit-parit utama.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas perhatian Bupati dan Wakil Bupati Inhil dalam merespons keluhan masyarakat terkait buruknya sistem drainase dan perlunya penataan kanal secara menyeluruh.

Pemerintah daerah telah menyiapkan program penanganan, mulai dari operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga rehabilitasi dan normalisasi kanal di titik-titik rawan. Optimalisasi irigasi rawa juga akan dilakukan di kawasan Parit 13.

Parit sebagai “Urat Nadi” Kota
Kabid SDA PUPRPKPP Inhil, Apri Ramadhan, menegaskan bahwa normalisasi tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat.

“Parit bukan sekadar bagian dari estetika kota, tetapi urat nadi sistem drainase. Jika saluran tersumbat, genangan akan mudah terjadi,” jelasnya.

Harapan Bersama
Pemerintah Kabupaten Inhil berharap sinergi antara pembangunan infrastruktur dan kesadaran masyarakat melalui budaya gotong royong dapat menjadi solusi jangka panjang.

Dengan kolaborasi tersebut, Tembilahan diharapkan tumbuh sebagai kota yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi seluruh warganya. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Komitmen aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba kembali dibuktikan. Polsek Gaung berhasil mengungkap kasus peredaran sabu di wilayah hukumnya, Senin (11/05/2026) pagi.

Seorang pria berinisial S Als U Bin A (38) ditangkap di Pelabuhan Penyebrangan Sepeda Motor, Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan barang bukti sabu seberat 9,05 gram.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora melalui Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di sekitar pelabuhan. Tim Unit Reskrim segera melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga berhasil mengamankan pelaku.

Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT dan warga setempat, polisi menemukan satu unit handphone Realme Note 60x serta sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi tiga paket sabu dengan berat kotor 9,05 gram. Pelaku diketahui berperan sebagai kurir atau perantara.

“Barang bukti dan tersangka kini diamankan di Polsek Gaung untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya.

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat.

“Proses penyidikan masih berlanjut, termasuk penimbangan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik di Polda Riau, koordinasi dengan instansi terkait, hingga pemberkasan perkara untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum,” tutup Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto.

Dengan penangkapan ini, publik semakin yakin bahwa perang terhadap narkoba tidak mengenal kompromi. Baik bandar maupun kurir, semua akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Pesan yang mengemuka jelas bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan narkotika untuk bersembunyi di balik alasan apa pun.

Aparat penegak hukum menunjukkan komitmen penuh, sementara masyarakat menaruh harapan besar agar langkah ini menjadi peringatan keras sekaligus bukti nyata bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. (Arb)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kondisi stabilitas harga minyak goreng subsidi pemerintah, Minyakita, di Kota Pekanbaru kian mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas tersebut merangkak naik tajam di berbagai pasar tradisional, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Pantauan di lapangan menunjukkan harga Minyakita kini dibanderol berkisar antara Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter. Kenaikan ini dipicu oleh pasokan yang tidak stabil dari tingkat distributor, sehingga memaksa para pedagang di pasar tradisional menaikkan harga jual guna menutupi biaya operasional yang membengkak.

Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Disperindag Kota Pekanbaru melalui Kabid Tertib Perdagangan dan Perindustrian, Khairunnas, menegaskan pihaknya akan segera melakukan penelusuran ke tingkat distributor. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah kenaikan harga berasal dari rantai distribusi pertama atau permainan spekulan di tingkat bawah.

“Dalam waktu dekat, kami akan kembali menelusuri persoalan yang membuat harga Minyakita mengalami lonjakan. Kami meminta distributor jangan ada yang menaikkan harga di luar regulasi, karena HET sudah jelas ditetapkan,” ujar Khairunnas saat dikonfirmasi, Minggu (10/5/2026).

Khairunnas menduga kenaikan harga ini merupakan ulah oknum distributor swasta di luar jalur Bulog. Muncul dugaan bahwa distributor menjual stok dengan harga tinggi dan membebankan ongkos kirim tambahan kepada pedagang, yang pada akhirnya membebani konsumen akhir di pasar-pasar rakyat.

Kelangkaan pasokan mulai dirasakan secara nyata oleh para pedagang di Pasar Panam, Jalan HR Soebrantas. Romi, salah seorang pemilik toko grosir kebutuhan pokok, mengaku sudah empat hari terakhir stok Minyakita di kedainya kosong total. Kondisi ini memaksanya hanya menyediakan minyak goreng kemasan premium bermerek lain.

“Sudah empat hari kosong. Susah sekali mendapatkannya, dari distributor memang tidak ada pasokan masuk. Kalaupun ada dari tempat lain, harganya sudah sangat tinggi sehingga kami kesulitan menjualnya kembali ke masyarakat karena harganya jadi setara minyak premium,” keluh Romi.

Dampak dari ketidakstabilan ini sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah dan mahasiswa. Azhika Nurul, seorang warga yang menetap di kos-kosan, mengaku sangat terbebani karena di beberapa titik, harga Minyakita bahkan sempat menyentuh angka Rp23.000 per liter, jauh meninggalkan harga normalnya.

“Biasanya saya selalu beli Minyakita karena lebih murah. Tapi sekarang malah lebih mahal dari minyak merek lain. Kami berharap pemerintah turun langsung ke lapangan, cek ke pasar-pasar dan tindak tegas pedagang atau distributor nakal yang memanfaatkan kelangkaan ini,” pinta Azhika.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya telah memanggil sejumlah distributor untuk dimintai keterangan terkait alur distribusi. Dengan kondisi yang semakin memanas saat ini, Disperindag berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan memastikan pasokan kembali lancar agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok. (Mc Riau)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp62 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk program Beasiswa Riau dengan total penerima sebanyak 3.644 mahasiswa.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi saat menghadiri orasi ilmiah pada Wisuda ke-30 Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di Kampus UMRI, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Syahrial, beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan investasi pembangunan daerah agar sebanyak-banyaknya anak Riau memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, serta mampu menjadi bagian dari pembangunan transformasi ekonomi daerah ke depan.

Syahrial mengatakan, program beasiswa tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Riau merealisasikan target pembangunan sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam RPJMD, termasuk janji menghadirkan satu rumah satu sarjana.

“Enam puluh dua miliar mungkin angka yang kecil, Bapak Ibu, karena bersumber dari APBD. Janji yang ada dalam RPJMD, yakni satu rumah satu sarjana, tentu tidak bisa tercapai hanya dengan pemberian Rp62 miliar untuk beasiswa saja,” kata Syahrial.

Karena itu, kata dia, pemerintah Riau terus berikhtiar dan mengajak semua pihak untuk memperoleh anggaran yang lebih besar dari sumber lain, baik melalui APBN maupun lembaga pemerintah lainnya.

Satu di antara upaya itu dilakukan melalui program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) salah satu BLU pengelola kelapa sawit. Dari kuota nasional sebanyak 4.000 penerima beasiswa, sebanyak 1.341 penerima berasal dari Riau.

“Artinya, anak-anak Riau bisa mendapatkan beasiswa biaya hidup, biaya kos, termasuk biaya pendidikan lainnya,” ujarnya.

Syahrial menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Riau. Ia berharap semakin banyak anak Riau memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi.

“Sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah terus meningkat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan, ” tutupnya. (Mc Riau)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dukungan terhadap Program “Asta Cita” Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan terus bergema hingga pelosok desa. Jumat (08/05/2026), jajaran Polsek Concong turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung monokultur di Desa Concong Tengah, Kecamatan Concong.

Sekitar pukul 10.30 WIB, Bhabinkamtibmas Desa Concong Tengah, Bripka Yuri Alpajri, memimpin monitoring di lahan ketahanan pangan desa yang terletak di Parit Dika-Dika.

Lahan seluas 0,5 hektare itu ditanami jagung hibrida F1 Super BISI R 18 sejak 11 Februari 2026, menggunakan dana ketahanan pangan desa sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program nasional sektor pertanian.

Meski belum memasuki masa panen, tanaman jagung yang kini dalam tahap perawatan menunjukkan perkembangan positif. Pengecekan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal sekaligus memberi dorongan moral bagi masyarakat dan pemerintah desa agar terus menumbuhkan semangat bertani produktif.

“Monitoring ini penting untuk melihat langsung hasil kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Harapannya, program ketahanan pangan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Bripka Yuri di sela kegiatan.

Suasana pengecekan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus menegaskan bahwa sektor pertanian adalah tulang punggung kehidupan desa. *