TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Beberapa item yang direkomendasikan Komisi III DPRD Inhil ke Badan Anggaran (Banggar) terkait dengan pembahasan KUA PPAS yang sudah rampung adalah agar program untuk tahun anggaran 2012 yang pro rakyat. Menurutnya, program yang dirumuskan nantinya meski bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.
Ungkapan itu disampaikan oleh Wakil ketua komisi III DPRD Inhil Ir. Junaidi kepada www.detikriau.org saat berbincang-bincang di kantor dewan, Senin, (6/2). Ia mengungkapkan salah satunya khusus untuk Dinas pendidikan, ia meminta pembangunan gedung SMA 1 Tembilahan segera dirampungkan. Bagimanapun juga, pembangunan yang sekarang dilakukan cukup berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
“Kita meminta pembangunan gedung sekolah SMA I Tembilahan segera digesa secepat mungkin agar aktivitas belajar mengajar disekolah tersebut berjalan sebagaimana sebelumnya. Apalagi tidak lama lagi siswa kelas XII akan melaksanakan UN. Jangan aktivitas mereka jadi terganggu terkait persoalan ini,” kata politisi Golkar tersebut.
Masih menurutnya, untuk Badan Lingkungan Hidup BLH, ia meminta program hutan kota seluas 30 persen dapat diwujudkan. Hal itu berkaiatan dengan pembahasan RTRW yang selama ini menjadi program prioritas mereka.
Berkaitan dengan proyek multiyears, dimana program tersebut paling banyak meyedot anggaran ia berharap ada semacam reward bagi perusahaan yang mengejakannya. Upaya tersebut dimaksudkan agar distribusi anggaran yang sudah dilakukan memang sesuai dengan fakta pekerjaan secara riil di lapangan.
“Jangan sampai terjadi uang sudah diambil, tapi ternyata pekerjaan rekanan di lapangan masih jauh dari anggaran yang mereka gunakan. Kondisi itu tentunya sangat merugikan kita,” katanya.
Untuk itu tambahnya, dengan pemberian reward, Pemkab Inhil bisa melakukan evaluasi sejau mana pekerjaan yang sudah dilakukan. Langkah itu juga, diharapkan mampu memberikan motivasi rekanan untuk bekerja maksimal tanpa harus menunggu anggaran dari dana APBD.
“Selama ini yang terjadi seperti itu, rekanan hanya mau bekerja sesuai dengan uang yang mereka ambil. Padahal kita berharap mereka mau berbuat lebih, apalagi perusahaan itu perusahaan besar. Tapi kalau seperti itu yang terjadi, rekanan dari Inhil-pun mampu, kalau hanya menunggu uang APBD juga,” imbuhnya. (Suf)
BERITA TERHANGAT
Potensi Timbulkan Kegaduhan, Sekjen PJI-D Inhil Harap Pihak Kepolisian Menindak Tegas Website Cempakol Menyebar Informasi Diduga Hoaxs
Warga Inhil Harus Tau, Black Campaign Mulai Serang Figur H Herman Melalui Opini Liar
Yuliantini Apresiasi Perlombaan Merangkai Bunga