Kejari Inhil Gandeng Kampus dan KNPI Wujudkan Kolaborasi Pendidikan, Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kejaksaan selama ini kerap dipandang publik sebagai institusi yang identik dengan penegakan hukum, penuntutan, dan pemberantasan tindak pidana. Namun, peran Kejaksaan sejatinya tidak berhenti di ruang persidangan. Lebih dari itu, Kejaksaan juga dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah melalui edukasi hukum, pendampingan, kolaborasi lintas sektor, hingga pemberdayaan masyarakat.

Semangat inilah yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Universitas Islam Indragiri (UNISI), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (10/11/2026), di Aula Kejaksaan Negeri Inhil.

Kegiatan yang diinisiasi Kajari Inhil tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan daerah yang hadir menyaksikan langsung penandatanganan MoU, di antaranya Bupati Inhil, Ketua MUI Inhil, Rektor STAI Auliaurrasyidin, Rektor UNISI, Ketua KNPI, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagi Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H., kesepakatan ini bukan sekadar penandatanganan dokumen atau agenda seremonial. Lebih dari itu, MoU tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbangunnya sinergi nyata antara unsur akademisi, pemuda, dan aparat penegak hukum (APH) untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kajari Inhil menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan pilar yang saling berkaitan, saling membutuhkan, dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun daerah.

Ia mengingatkan bahwa dunia pendidikan merupakan tempat lahirnya generasi penerus, termasuk para penegak hukum. Tanpa keberadaan dosen, mahasiswa, dan generasi muda, institusi pendidikan tidak akan memiliki makna sebagaimana mestinya.

“Begitu pula dengan Kejaksaan. Kehadiran aparat penegak hukum tidak terlepas dari proses panjang pendidikan yang membentuk sumber daya manusia berkualitas,” tuturnya.

Atas dasar itulah, Kejari Inhil ingin membangun hubungan yang lebih terbuka dengan perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman hukum, tetapi juga melahirkan program-program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kejaksaan Menjadi Rumah Belajar bagi Mahasiswa

Salah satu langkah nyata yang ditawarkan Kajari Inhil adalah membuka kesempatan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir di UNISI dan STAI Auliaurrasyidin, untuk menjadikan Kantor Kejaksaan Negeri Inhil sebagai tempat praktik dan pembelajaran lapangan.

Melalui kesempatan tersebut, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana teori-teori hukum yang selama ini dipelajari di ruang perkuliahan diterapkan dalam praktik.

“Jika selama ini mahasiswa mengenal proses peradilan melalui simulasi peradilan semu atau teori akademik, hari ini kami membuka ruang bagi Mahasiswa untuk berkesempatan menyaksikan lebih dekat dinamika dan mekanisme kerja institusi penegak hukum,” imbuh Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H.

Kajari juga berharap agar para akademisi serta ahli hukum dari kedua perguruan tinggi bisa membuka ruang silaturahmi dan diskusi dengan Kejaksaan.

Ia mengakui bahwa pengetahuan yang dimilikinya dan jajaran Kejaksaan masih membutuhkan pengayaan. Karena itu, pertukaran gagasan dan diskusi bersama kalangan akademisi dinilai penting untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan penegakan hukum.

Tidak hanya di lingkungan Kejaksaan, peluang praktik lapangan juga terbuka melalui Sekolah PAUD Kejari Inhil. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi ruang belajar bagi mahasiswa STAI Auliaurrasyidin untuk mengimplementasikan ilmu pendidikan anak usia dini yang telah mereka pelajari di bangku kuliah.

“Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa sebelum memasuki kehidupan profesional,” tutur Kajari Inhil.

Gandeng KNPI dan Disnaker, Bidik Job Fair untuk Anak Tempatan

Hal menarik lainnya dari gagasan kolaborasi ini adalah perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan dan akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal.

Kajari Inhil menyoroti potensi besar Kabupaten Inhil yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk usia produktif yang cukup banyak, serta keberadaan berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Namun, potensi itu perlu diimbangi dengan akses informasi ketenagakerjaan yang lebih terbuka dan merata.

“Jangan sampai peluang kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan lokal justru lebih dahulu diketahui oleh pencari kerja dari luar daerah, sementara putra-putri Inhil terlambat memperoleh informasi,” ungkap Johannes Harysuandy Siregar.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kejari Inhil mendorong sinergi KNPI bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhil guna menggagas pelaksanaan Job Fair atau bursa kerja.

Bahkan, dalam kegiatan tersebut, Kadisnaker turut diundang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan merancang tindak lanjut program.

“Kami berharap, dalam jangka pendek, program Job Fair dapat direalisasikan di Kabupaten Inhil pada akhir tahun 2026 atau setidaknya awal tahun 2027,” harap Kajari Inhil dengan penuh keyakinan.

“Melalui program ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil kedepan dapat menyampaikan informasi kebutuhan tenaga kerja secara lebih terbuka, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda dan alumni perguruan tinggi lokal, memiliki kesempatan memperoleh informasi lowongan lebih awal,” paparnya.

Kehadiran KNPI diharapkan menjadi salah satu penghubung strategis dalam menyebarluaskan informasi tersebut kepada kalangan pemuda.

Kajari juga menegaskan bahwa Kejaksaan tidak menjanjikan seseorang pasti diterima bekerja di perusahaan. Sebab, proses seleksi dan penerimaan tenaga kerja sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing perusahaan.

Namun, yang ingin didorong adalah terbukanya akses informasi, kesempatan yang lebih luas, serta kesiapan putra-putri daerah dalam menghadapi proses rekrutmen.

“Dengan mengetahui informasi lowongan lebih awal, para pencari kerja dapat mempersiapkan persyaratan administrasi, meningkatkan kompetensi, dan mengikuti tahapan seleksi dengan lebih baik. Ke depan, informasi lowongan kerja dapat terhubung melalui berbagai kanal pelayanan dan organisasi, termasuk Kejari Inhil, Mal Pelayanan Publik, Disnaker, dan KNPI,” papar Johannes Harysuandy Siregar.

Dorong Ketahanan Pangan, Satukan Keahlian Kampus dan Potensi Daerah

Tidak berhenti pada pendidikan dan ketenagakerjaan, Kajari Inhil juga membawa gagasan kolaborasi dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda nasional.

Menurutnya, Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam dan lahan yang luas. Di sisi lain, perguruan tinggi juga memiliki sumber daya akademik dan tenaga ahli di bidang pangan, pertanian, serta peternakan.

Potensi tersebut dinilai dapat dipertemukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, Kejaksaan, organisasi kepemudaan, dan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pertanian Inhil.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah membangun koordinasi dalam pengelolaan pola tanam dan pengaturan waktu panen antar kecamatan.

Dengan perencanaan yang lebih terarah, diharapkan waktu panen berbagai komoditas tidak selalu bersamaan. Pengaturan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan pasokan dan membantu mempertahankan stabilitas harga hasil pertanian ketika memasuki masa panen raya.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan keahlian akademisi agar tidak hanya berhenti sebagai kajian ilmiah, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan petani.

Merangkul Semua Elemen, Membangun Inhil Bersama

Di penghujung penyampaiannya, Kajari Inhil juga menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi yang belum dapat diundang secara keseluruhan dalam kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas Aula Kejaksaan menjadi alasan utama terbatasnya jumlah undangan. Menurutnya, hal tersebut sama sekali bukan bentuk pengutamaan satu pihak dengan mengesampingkan pihak lainnya.

Kajari menegaskan bahwa seluruh tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan memiliki kedudukan penting serta prioritas yang sama dalam membangun sinergi untuk kemajuan Indragiri Hilir.

“Kami berharap keterbatasan fasilitas tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tokoh dan pimpinan organisasi yang belum berkesempatan hadir,” tutur Kajari Inhil.

Niat besar Kejari Inhil, menurutnya adalah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh elemen masyarakat.

MoU antara Kejari Inhil, UNISI, STAI Auliaurrasyidin, dan KNPI ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama yang tersimpan di atas meja. Ada pekerjaan besar yang menanti untuk diwujudkan bersama, mulai dari membuka akses pembelajaran bagi mahasiswa, memperluas informasi lapangan kerja bagi pemuda lokal, hingga mendukung ketahanan pangan daerah. (Arbain)