Kebun Sawit K2i Selat Nama. Apa Kabar Mu.

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kegagalan proyek kebun K2i di Desa Selat Nama Kecamatan Tanah Merah dengan luas areal 450 hektar, total anggaran 3.9 milyar pada dekade tahun anggaran 2006-2007 juga diakui oleh anggota dewan.

Seperti penuturan Adha Masri, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat berbincang-bincang dengan Wartawan, Jumat, (22/7). Hanya saja dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kegagalan proyek tersebut. Menurutnya, saat itu dirinya tidak berada di Komisi serta tidak masuk di dalam Pansus yang membahas persoalan tersebut.

“Karena saya tidak berada di Komisi B (komisi II-red), dan tidak masuk di dalam Pansus pembahasan proyek tersebut, makanya saya tidak tahu persis penyebab kegagalan proyek K2i di desa Selat Nama. Tapi yang jelas saya memang pernah mendengar kasus kegagalan proyek tersebut, sebab pada saat itu, permasalahan kebun K2i menrupakan salah satu hal yang alot di dalam pembahasan dewan,” katanya.

Sementara itu Zulkarnain anggota DPRD Inhil lainnya menuturkan kepada Wartawan, Kamis, (21/7), juga tidak menampik kegagalan proyek tersebut. Hanya saja dirinya terkesan enggan untuk memberikan keterangan lebih jauh terkait persoalan itu. Kenyataan ini tentunya menimbulkan tanda tanya sampai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Inhil terhadap penggunaan anggaran daerah.

Zulkarnaen sempat mengemukakan alasan kegagalan proyek tersebut lebih dikarenakan kegiatan dijadikan dalam satu paket pada saat pelaksanaannya. Lebih jauh dijelaskannnya, meskinya dalam pelaksanaan dipisahkan. Sebagai contoh, untuk pembuatan tanggul meskinya dikerjakan dahulu hingga selesai dan diperkirakan mampu untuk menahan intrusi air laut. Selepas itu barulah dilanjutkan dengan sistem pembibitan dan penanaman.

“Kalau yang berlaku dengan kebun K2i di Desa Selat nama dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu bersamaan mulai dari pembuatan tanggul, pengadaan bibit dan penanaman. Akibatnya bisa disaksikan hasilnya sekarang proyek tersebut gagal total,” katanya.

Senada dengan itu, HM Yunus anggota DPRD Inhil periode lalu yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi II ketika dikonfirmasi Wartawan melalui HP, tidak menampik kegagalan kebun K2i di Desa Selat Nama. Hanya saja dirinya meminta kepada Wartawan agar menghubungi ketua Pansus pembahasan kebun K2i ketika itu HM Yusuf Said SE. “Tanya saja langsung dengan ketua Pansusnya,” kata Yunus.

Dari awal pencanangan program kebun K2i ini memang sarat masalah sehingga pelaksanaannya tersendat-sendat. Mulai soal pencadangan lahan di sejumlah kabupaten/ kota, masalah anggaran hingga penunjukkan kontraktor pelaksana. Walhasil, proyek yang dibiayai ratusan milyar dari dana APBD Provinsi dengan melakuakan sharing dengan APBD Kabupaten/kota dan dikelola Dinas Perkebunan Riau itu sering mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan.

Gencarnya kritikan itu terbuktikan hanya dalam rentang beberapa tahun, dua orang pejabat no 1 di dinas perkebunan provinsi riau lengser.Yakni, Humizri dan Syuhada Tasman. Mantan Asisten III sekdaprov Marjohan Yusuf yang ditunjuk menggantikan Syuhada pun angkat tangan dan memilih mundur. Ditengarai Marjohan tak mau terjebak dan menanggung resiko karena proyek kebun K2I itu memendam banyak masalah.

Kenyataannya, realisasi pembangunan kebun sawit dengan target awal sekitar 10.200 hektar di sejumlah kabupaten/ kota yang kelak di peruntukkan untuk masyarakat miskin itu, dituding semakin tidakjelas.

Beberapa waktu lalu, Wan Abu Bakar yang saat itu menjabat Gubernur Riau mengantikan posisi Rusli Zainal yang mundur saat pencalonan kembali sebagai Calon Gubernur Riau untuk periode ke dua sempat mengajukan usulan pencairan dana untuk program tersebut dihentikan.“Memang lebih baik dihentikan sementara. Selama ini dana yang besar itu kemana saja dan apa yang sudah dihasilkan. Kita minta stop anggarannya dulu,” ujarnya saat itu.

Rusli Zainal, sebagai penggagas program itu, berani menjamin masyarakat akan kecewa jika program kebun K2I distop. Rusli mengatakan program kebun K2I bukan untuk kepentingan pemerintah. Tapi untukkepentingan masyarakat. (Suf)