Dewan Desak Pemkab Inhil Segerakan Lelang Paket Kegiatan 2015 - Arbindonesia
April 27, 2015

Dewan Desak Pemkab Inhil Segerakan Lelang Paket Kegiatan 2015

Bagikan..
Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna
Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk segera melakukan proses pelelangan terhadap seluruh paket kegiatan yang masuk dalam rencana kerja dan pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna. Permintaan ini disampaikan mengingat waktu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah (pemda) yang saat ini sudah memasuki akhir bulan pertama pada triwulan kedua tahun anggaran 2015.

Dikatakan Iwan, meskipun masih menunggu keputusan tentang pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), namun Pemkab Inhil mestinya sudah memulai proses pelelangan sejumlah paket kegiatan, khususnya paket kegiatan pada dinas dan instansi yang tidak termasuk dalam pengurangan DBH.

“Kapan lagi waktunya, sekarang kan sudah hampir masuk bulan 5 dan musim penghujan, nanti kondisi alam pula yang disalahkan. Bingung juga kita lihat kinerja pemda ini, di satu sisi kalau ditanya ke satker, alasannya menunggu pengurangan DBH,” tutur Iwan saat ditemui sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (27/4/2015).

Padahal, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika dilihat dari semangat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dilakukan sekitar 6 bulan lalu atau tepatnya pada Bulan November 2014, maka pelaksanaan kegiatan seharusnya bisa cepat dan tidak molor seperti tahun sebelumnya.

“Tapi nyatanya, sampai hari ini paket kegiatan yang sudah disahkan belum juga dilakukan pelelangan dan pengerjaannya, sehingga kita menjadi bingung dan tak tahu apa masalahnya,” terang Iwan.

Oleh karena itu, Ketua Gapensi Inhil ini meminta agar Pemda tidak menjadikan pengurangan DBH sebagai alasan, untuk menunda serta melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan daerah.

Apalagi seperti diketahui, beberapa paket kegiatan sudah masuk dalam ULP namun belum juga dilakukan pelelangan. Apakah ini dikarenakan pokja belum terbentuk atau ada permasalahan dan kendala lainnya. Namun yang jelas, Iwan meminta agar seluruh kegiatan yang tidak termasuk dalam penundaan karena pengurangan DBH harus segera dilaksanakan.

“Hari ini, masyarakat sudah berteriak, karena melihat kondisi jalan yang belum juga dibangun. Jadi bukalah mata pemerintah, atau tidak usah saja sekalian supaya masyarakat tidak mengharap pembangunan yang ada di Inhil ini,” pungkasnya.(adi/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *