Panwascam Ujung Batu Melakukan Pengawasan Apel PPDP dan Coklit Tokoh Masyarakat

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ujung Batu melakukan pengawasan langsung pada giat Apel Coklit serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Wilayah Kecamatan Ujungbatu.


Apel Coklit Serentak dilaksanakan, Sabtu (18/7/2020) di halaman Kantor Camat Ujungbatu yang dipimpin oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Cepi Abdul Husen.


Setelah pelaksanaan Apel Coklit Serentak selanjutnya dilakukan pencoklitan kepada Tokoh masyarakat (Tomas) yang merupakan Ketua Partai Politik (Parpol).


Berturut-turut langsung dilakukan pencoklitan ke rumah Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Rokan Hulu, Hardi Chandra, Ketua DPD Partai Golkar Rokan Hulu, Nono Patria Pratama, SE, Ketua DPC PKB Rokan Hulu Ir. H. Hafitz Syukri, MM, Ketua DPC PKS Rokan Hulu Mahmud, SE dan Ketua DPD Partai NasDem Rokan Hulu Teddy Mirza Dal.


Untuk pencoklitan di rumah Ketua DPD Golkar Rokan Hulu Nono Patria Pratama, SE karena beliau tidak berada di rumah langsung diwakili oleh pihak keluarganya. Begitu juga dengan Ketua DPC PKS Rokan Hulu langsung dilakukan pencoklitan yang diwakili oleh istrinya. Sedangkan pencoklitan di kediaman Ketua DPC PKB Rokan Hulu Ir. H. Hafitz Syukri, MM tidak dapat dilaksanakan karena beliau sedang tidak berada di rumah.


Kepada ARB Indonesia.co Ketua Panwaslu Kecamatan Ujungbatu, Fitri Wahyuni, SH melalui Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal, M. Syari Faidar, SE mengatakan, bahwa pelaksanaan pencoklitan yang diawasi pada pelaksanaan Apel dan Coklit Serentak pada tokoh masyarakat berjalan lancar dengan mematuhi standar protokol kesehatan Covid-19.


“Kepada PKD kami berharap untuk tetap terus mengawasi pelaksanaan pencoklitan oleh PPDP sampai berakhirnya masa pencoklitan pada 13 Agustus nanti,” harapnya.


“Pastikan dalam pelaksanaan pencoklitan semua calon pemilih tercoklit dan dalam pelaksanaan pencoklitan agar untuk terus memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, dan tetap terapkan physical distancing,” tutupnya.


Dalam pencoklitan yang dilaksanakan oleh PPDP ini langsung didampingi oleh Komisioner KPU Rohul Cepi Abdul Husen, PPK Kecamatan Ujungbatu, PPS Kelurahan Ujungbatu, PPS Desa Ujungbatu Timur, dan PPS Desa Pematang Tebih.


Sedangkan Komisioner Panwascam Kecamatan Ujungbatu, Fitri Wahyuni, SH, M.Syari Faidar, SE dan Alamsyah, Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Ujungbatu Zainal Abidin, PKD Desa Ujungbatu Timur Bona Norfiandri, S. Pd dan PKD Desa Pematang Tebih Endri juga turut serta melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pencoklitan tersebut agar berjalan dengan semestinya.(***)




8 Pelaku Peyeludupan Rokok Ilegal yang Dibebaskan, Bea Cukai Tembilahan Bungkam

Foto cakaplah.com


ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tindak Lanjut perkara pelimpahahan 50.400 bungkus rokok ilegal bersama 8 orang pelaku dari Polres Inhu kepada Bea dan Cukai Tembilahan masih menjadi misteri.


Karena hingga saat ini pihak Bea dan Cukai Tembilahan masih bungkam saat diwawancarai awak media, Rabu (15/7/20) kemarin.


Dimana 8 orang pelaku bersama barang bukti tersebut ditangkap pihak kepolisian pada bulan November 2019 lalu. Sejak saat itu pula Polres Inhu melimpahkan perkara ke Bea dan Cukai Tembilahan.


Namun baru beberapa hari dilakukan penyelidikan para pelaku yang merugikan negara ini dibebaskan pihak Bea dan Cukai Tembilahan dengan dalih bahwa dalam proses lidik pihaknya tidak punya kewenangan menahan orang.


Dari hal tersebut 8 orang tersangka dibebaskan Karena belum masuk tahapan penyelidikan sehingga tersangka tidak bisa ditahan.


“Yang pasti saat ini identitas dan segala macam sudah kami pegang, dan begitu masuk proses sidik, orangnya bisa langsung kami ambil,” kata Ari Wibawa dalam berita yang telah dimuat arbindonesia.com ketika menggelar acara Coffee Morning bersama awak media pada Rabu 5 Februari 2020 lalu.


“Saya pastikan kasus ini masih terus berjalan, tidak ada istilah tidak dikerjakan atau 86,” janjinya kala itu.


Bea dan Cukai Tembilahan menggelar Coffee Morning bersama awak media pada Rabu 5 Februari 2020 lalu, doc. Arbindonesia.com


Atas hal tersebut, saat diwawancarai oleh wartawan mengenai perkembangan kasus yang menjadi perbincangan hangat di tengah publik saat ini, sayangnya, Ari Wibawa Yusuf hanya memberikan keterengan bahwa nanti dirinya akan mencari informasi terkini kepada tim teknis yang menangani kasus tersebut.


“Nanti akan kita minta update nya dari teman-teman unit teknis yang menangani perkara ini,” katanya saat diwawancarai, Senin (13/7/2020).


Selain itu, Ketika ditanyai bahwa perkara ini bisa ditakatan belum ada perkembangan dari dulu hingga saat ini?. Lagi-lagi Ari Wibawa hanya menjawab hal yang serupa.


“Nanti akan kita update perkembangannya,” katanya lagi.


Berselang dua hari, hal serupa juga sempat ditanyai oleh rekan pers dalam press conference penangkapan 1.609 karton rokok ilegal di Kantor KPPBC Tembilahan, Rabu (15/7/2020) siang.


Tak jauh beda, Ari Wibawa kembali menjawab dengan hal yang serupa.


“Kami akan fokus kepenanganan yang ini dulu, untuk hal itu nanti akan saya tanyakan kepada teman-teman unit teknis mengenai update nya,” tuturnya.


press conference penangkapan 1.609 karton rokok ilegal di Kantor KPPBC Tembilahan, Rabu (15/7/2020) siang. Foto Arbindonesia.com


Untuk diketahui, dalam perkara tersebut

selain ribuan bungkus rokok illegal merek Luffman dan H Mild yang berhasil diamankan kala itu, tim Buser Narasinga Polres Inhu juga mengamankan 8 tersangka baik sebagai pemilik rokok maupun sopir kendaraan pengangkut rokok illegal dan 5 unit kendaraan roda empat. (Arb)




Bea Cukai Tembilahan Konsisten Tekan Angka Peredaran Barang Ilegal

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bea Cukai Tembilahan konsisten menekan angka peredaran barang ilegal dengan melakukan sinergi dengan instansi, seperti TNI, Polisi dan Kejaksaan.


Sinergi yang terbangun antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum tersebut terwujud melalui penindakan terhadap ribuan karton Barang Kena Cukai (BKC) ilegal berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang terjaring di daerah Sungai Dendan, Kateman, Indragiri Hilir (Inhil)


Kepala Bea Cukai Tembilahan, Ari Wibowo saat KonfrensiPers Rabu (15/7/2020) siang menjelaskan kejadian bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Bea Cukai Tembilahan bahwa di daerah Sungai Dendan Besar sebagai tempat masuknya rokok ilegal.


Tim Pengawasan melakukan pengolahan dan sharing informasi bersama komunitas instansi penegak hukum dan meningkatkan giat pengawasan. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, di daerah Sungai Dendan, Kateman, Indragiri Hilir.


Petugas BC Tembilahan dengan backup Kantor Wilayah DJBC Riau, Polres Inhil serta Kodim Inhil berhasil mengamankan sejumlah 1.609 karton 50 slop 10 bungkus 20 batang sehingga total berisi 16.090.000 (enam belas juta sembilan puluh ribu) batang rokok illegal merek Luffman dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp 7.562.300.000,- Selanjutnya barang bukti serta 1 (satu) orang yang berada di lokasi diamankan ke Kantor Bea Cukai Tembilahan untuk dilakukan pemeriksaan.


Penindakan ini juga merupakan pelaksanaan salah satu fungsi Bea Cukai untuk mengamankan penerimaan negara. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun anggaran 2019, realisasi penerimaan negara dari sektor cukai sebesar Rp 172,33 triliun yang memberikan andil dalam peningkatan infrastruktur, fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, maupun pembangunan di daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN. (*)




Ketum KPOTI Riau Aidil Amin Serahkan Mandat KPOTI Rohul

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) Provinsi Riau, Letkol Inf Aidil Amin, S.IP., M.IPol menyerahkan mandat kepada Drs. Yondri Elfian dan Rudi guna membentuk kepengurusan KPOTI Kabupaten Rokan Hulu.


Penyerahan mandat ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum KPOTI Provinsi Riau Aidil Amin didampingi oleh pengurus KPOTI Provinsi Riau bertempat di Lt. 2 Daychinno Coffee, Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Jum’at (10/7/2020).


Kepengurusan KPOTI Kabupaten Rokan Hulu dimandatkan kepada Drs.Yondri Elfian yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan dan Protokoler Setda Kabupaten Rohul.


Dalam sambutannya Aidil Amin, menyatakan kami dari Pengurus KPOTI Provinsi Riau menyerahkan mandat secara langsung dengan maksud agar teman-teman yang sudah diberikan mandat untuk segera menyusun team dalam kepengurusan KPOTI Rohul.


“Organisasi ini berdiri dengan maksud untuk kembali melestarikan budaya-budaya lokal, untuk mengembalikan jati diri anak bangsa yang sudah mulai “menyimpang”. Pengaruh tekhnologi saat ini terutama medsos membuat semakin meningkatnya aktivitas dan kesibukan orang tua sehingga pengawasan menjadi berkurang, kemudian di era 4.0 semua orang bisa dengan mudah menggunakan online, ternyata ini berpengaruh terhadap karakter anak-anak bangsa kita,” ungkap Aidil.


“KPOTI merupakan salah satu wadah organisasi yang lahir dengan tujuan baik yakni melestarikan budaya kita, mengembalikan karakter anak-anak didik kita untuk generasi emas ke depan. Dan tentunya KPOTI menjadi sarana atau media meningkatkan prestasi mereka di bidang olahraga-olahraga tradisional,” harapnya.


“KPOTI Riau akan terus bergerak dan saat ini sudah 2 Kabupaten yang diserahkan mandat secara langsung (Kampar dan Rokan Hulu_red). Dan kami telah membuat agenda setiap minggunya untuk terus melakukan roadshow ke Kabupaten/Kota yang ada di Riau ini,” ungkap Aidil Amin yang menjabat sebagai Dandim 0313/KPR ini.


“Mari kita besarkan organisasi ini, kita kembangkan, kita bangkitkan kembali budaya-budaya kita dengan niat lestarikan budaya dan bugar bangsa ini,” tutup Aidil.(***/FDr)




Polri Pastikan Tetap Awasi Protokol Kesehatan Usai Maklumat Kapolri Dicabut

ARBindonesia.com, JAKARTA – Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19, resmi dicabut.


Pencabutan itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.


Dalam telegram tersebut dijelaskan bahwa tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19, dengan alasan dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan menjelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal ditengah pandemi Covid-19.


Masih dalam telegram itu, adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning dalam rangka menghambat penyebaran virus corona yang hingga saat ini masih menunjukan kenaikan baik angka kasus positif maupun meninggal dunia.


Meskipun begitu, dalam telegram itu, seluruh jajaran aparat kepolisian tetap diingatkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih harus tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko sedang serta daerah yang zona kategori merah atau memiliki risiko penyebaran masih tinggi.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tersebut. Menurutnya, dengan dicabutnya Maklumat Kapolri, Korps Bhayangkara tetap akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.


“Ya benar (surat telegram dalam rangka New Normal). Tapi dalam hal ini, Polri akan tetap menjalankan tugasnya dalam rangka memastikan standar protokol kesehatan ke warga tetap berjalan,” kata Argo, saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (26/6/2020).


Meskipun begitu, Argo menuturkan, polisi tetap melakukan edukasi dan sosialisasi pendisiplinan dan pengawasan yang ketat soal penerapan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan kehidupan normal yang baru dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.


“Polri masih tetap dalam prinsip awal soal tugas pendisiplinan protokol kesehatan ini, melakukan edukasi dan sosialisasi persuasif kepada masyarakat,” ujar Argo.


Pemerintah dibawah komando Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tetap mengingatkan kepada masyarakat, meskipun tetap diberlakukan New Normal tetap harus dilakukan dengan disiplin dan komitmen yang tinggi soal penerapan standar protokol kesehatan.


Oleh sebab itu, kata Argo, TNI dan Polri akan tetap berada di 1.800 titik untuk membantu Pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tujuannya, agar Indonesia bisa menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal.


“Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” tutur Argo.


Terkait dengan surat telegram itu, Argo menyebut, Polri juga akan meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian, meakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus bersama stakeholder untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.


“Lakukan koordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah. Bagi daerah-daerah yang masih menerapkan PSBB/daerah yang masih dalam kategori orange dan merah tetap lakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Argo. (*)




Bawaslu Kampar Terapkan Work From Home

ARBindonesia.com, KAMPAR – Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0108/BAWASLU/SJ/OT.03/VI/2020 tentang penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu.


Sekretariat Bawaslu/Panwaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/Kota tanggal 5 Juni 2020, Bawaslu Kabupaten Kampar Kembali melalukan sistem di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar dengan sistem Kerja Work From Home.


Realisasi SE.0108 tersebut, akan dilaksanakan pada Minggu ini setelah disepakati usai pertemuan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar, Senin (08/06/2020) di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar, jalan HR. Soebrantas Bangkinang Kota.


Pertemuan  yang dipimpin langsung Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar, Yarno Arsyid, SE, M.Si, disepakati dalam melaksanakan Tugas Kedinasan, Staf Bawaslu akan menerapkan sistem Work Form Home atau staf bekerja dari rumah.


Kendati demikian, pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar tetap dillaksanakan seperti biasa dengan menerapkan sistem piket setiap hari kerja di lingkungan Bawaslu Kampar (Work From Office).


“Walaupun staf bekerja dari rumah namun secara kedinasan tetap saling melakukan komunikasi terkait kinerja sesuai Tupoksi masing-masing yang telah dibagi dan telah disepakati,” mintanya.


Yarno sampaikan, sesuai dengan SE. 0108 bahwa bagi staf di lingkungan Bawaslu yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti Diabetes, Jantung,  Hipertensi, Gangguan Paru/Asma/TBC atau gangguan ginjal dapat melaksanakan tugas secara Work From Home atau bekerja dari rumah secara penuh.


Yarno juga mengatakan, ketentuan di atas juga termasuk bagi staf di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kampar, yang sedang hamil dan ibu yang menyusui termasuk staf yang menggunakan transportasi massal dengan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah masing-masing.


“Satu hal yang saya tegaskan, bagi staf yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, tetap mengaktifkan Handphone selulernya sehingga apabila terdapat kondisi urgent dapat dihubungi,” minta Yarno.(***/FDr/Zf)