ARBindonesia,com.Praktik pungutan yang diduga melanggar aturan perundang-undangan di bidang pendidikan kembali mengemuka. Kali ini menyasar SMAN 1 Pantai Cermin, yang berkedudukan di Kecamatan Surian, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dugaan pungutan ini disampaikan langsung oleh sejumlah narasumber, termasuk siswa dan Wakil Kepala Sekolah, yang mengungkap adanya pemungutan dana secara rutin dengan dalih Dana Komite Sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Pewarta Media Online Autenticnews.co pada 3 September 2026, di lingkungan sekolah tersebut setiap siswa dikenakan pungutan sebesar Rp 110.000 per bulan, serta pungutan tambahan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun per siswa.

Pungutan ini disebut-sebut dilakukan atas nama Dana Komite Sekolah, padahal ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas melarang pemungutan biaya dalam bentuk apa pun dari peserta didik maupun orang tua wali murid.

Kepala Sekolah Bungkam Saat Dikonfirmasi

Menyusul adanya informasi tersebut, Tim Pewarta melakukan upaya konfirmasi secara langsung maupun tertulis kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Pantai Cermin. Tim meminta penjelasan resmi terkait kebenaran adanya pungutan rutin yang membebani siswa dan orang tua tersebut.

Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala Sekolah tidak memberikan jawaban yang memadai, tidak ada penjelasan resmi, dan memilih untuk bungkam. Sikap diam ini justru memunculkan berbagai pertanyaan sekaligus memperkuat dugaan bahwa praktik pungutan tersebut memang terjadi dan tidak ada kejelasan pertanggungjawabannya.

Jelas Melanggar Aturan Menteri Pendidikan
Praktik pungutan yang dilakukan di SMAN 1 Pantai Cermin ini terbentur langsung dengan peraturan yang berlaku secara nasional:

1. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang secara tegas melarang komite sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apa pun dari peserta didik maupun orang tua/wali siswa.
   ​
2. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan, yang memuat pasal-pasal yang melarang pemungutan biaya dari siswa maupun orang tua, baik secara langsung maupun dengan kedok sumbangan yang ditetapkan jumlahnya secara wajib.

Dengan demikian, pungutan sebesar Rp 110.000 per bulan dan Rp 1.000.000 per tahun yang dipungut kepada setiap siswa diduga kuat tidak memiliki dasar hukum dan masuk dalam kategori pungutan yang dilarang.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Juga Tidak Memberikan Penjelasan

Tidak hanya Kepala Sekolah, Tim Pewarta juga menyampaikan konfirmasi tertulis sekaligus permintaan tanggapan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan dugaan pungutan di SMAN 1 Pantai Cermin serta langkah pengawasan yang telah diambil pihaknya.

Namun sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Habibul Fuadi juga tidak bersedia memberikan tanggapan yang jelas. Sikap pembisuan ini memunculkan dugaan serius di kalangan masyarakat, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diduga menerima upeti dari para Kepala Sekolah tingkat SMA dan SMK di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga persoalan pungutan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penindakan.(dir).

ARBindonesia,com.Rohil— Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.25 WIB tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Simpang Kanan, Jalan M. Yazid Hamta, Kelurahan Simpang Kanan. Penyuluhan diikuti sebanyak 51 orang peserta, yang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan sebanyak 9 orang, Danramil beserta jajaran 7 orang, Polsek 6 orang, masyarakat 25 orang, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 4 orang.

Tim penyuluh Karhutla Mabes TNI dipimpin Brigjen (Mar) Benny P. Nadeak, S.E., M.A., bersama Kolonel Elektronika (Lek) Aris Setianta, Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto, S.T., M.Tr.(Hanla), Letkol Mar. Alyessi Hippy, Mayor Inf. Andang Rohadi, Mayor Inf. Roni Kusnandar, dan Mayor Inf. Ade Hermansyah.

Turut hadir Camat Simpang Kanan Musliadi, S.E., Danramil 03 Bagan Sinembah Kapten Inf Khairul Anwar, Kapolsek Simpang Kanan Iptu Donald Sihombing, Sekcam Simpang Kanan Rahmadiarto, S.Ap., Kepala Puskesmas Simpang Kanan drg. Nini Juniarti, Lurah Simpang Kanan Abdul Azmi, perwakilan perusahaan, personel TNI-Polri, para penghulu se-Kecamatan Simpang Kanan, MPA, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Simpang Kanan Musliadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Mabes TNI yang telah hadir memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Menurutnya, kehadiran Tim Mabes TNI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi Karhutla, khususnya di tengah kondisi cuaca yang rawan terhadap terjadinya kebakaran.

“Kecamatan Simpang Kanan bersama Forkopimcam, pemerintah kepenghuluan, TNI, Polri, perusahaan dan masyarakat akan terus meningkatkan koordinasi serta patroli guna mencegah terjadinya Karhutla,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun indikasi terjadinya kebakaran. Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak sehingga sinergitas dan komunikasi antarinstansi harus terus diperkuat.

Sementara itu, Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto, S.T., M.Tr.(Hanla), dalam penyuluhannya menjelaskan bahwa kehadiran Tim Mabes TNI merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI berdasarkan perintah Presiden melalui Panglima TNI, khususnya dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“TNI memiliki tugas membantu dalam penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ia menerangkan, Karhutla dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi wilayah Riau yang memiliki kawasan lahan gambut dengan karakteristik tertentu sehingga sebagian wilayah memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi, terutama ketika cuaca panas dan kering.

Selain faktor alam, perubahan kondisi lingkungan juga dipengaruhi aktivitas manusia, seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian serta aktivitas industri yang berpotensi memberikan dampak terhadap keseimbangan lingkungan.

Pemerintah, lanjutnya, juga melakukan berbagai upaya dalam menghadapi ancaman Karhutla, salah satunya melalui modifikasi cuaca untuk meningkatkan potensi terjadinya hujan sebagai bagian dari langkah penanggulangan kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Mabes TNI menekankan pentingnya sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, MPA, perusahaan dan masyarakat. Penanganan Karhutla dinilai tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan gerakan terpadu dari seluruh unsur.

Sinergi TNI dan Polri juga terus dilakukan melalui patroli di desa maupun kepenghuluan, terutama pada wilayah yang dinilai rawan. Langkah tersebut bertujuan mencegah sekaligus mendeteksi secara dini potensi terjadinya Karhutla.

Seluruh unsur juga diminta tidak menunggu api membesar. Upaya pencegahan, pemantauan dan penanganan harus. (dir).

ARBindonesia,com.Dumai-Jajaran Rutan Mengikuti Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, Senin (7/09). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen jajaran dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan agar semakin profesional, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menekankan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian seluruh jajaran. Mulai dari kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, pemantauan isu pengamanan, penguatan pembinaan dan pengawasan pegawai, hingga penertiban administrasi dan pengawasan terhadap senjata api di seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Selain itu, jajaran juga diingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti arahan pimpinan, memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta mempersiapkan penguatan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan ke depan. Pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, dan persiapan kegiatan strategis organisasi turut menjadi perhatian dalam pengarahan tersebut.

Dirjenpas juga mendorong optimalisasi produk UMKM dan program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan. Produk hasil pembinaan diharapkan dapat saling didukung antar-UPT, termasuk melalui penguatan penggunaan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh Lapas dan Rutan.

Dalam bidang pelayanan, perhatian turut diberikan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola pelayanan publik, penyelesaian usulan dan administrasi Pemasyarakatan, serta penguatan keamanan data melalui pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Jajaran juga diminta untuk memperhatikan peningkatan Wartelsuspas dan Inkopasindo, serta memastikan identitas visual Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterapkan secara seragam.(dir).

ARBindonesia,com.Dumai-Jajaran Rutan Mengikuti Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, Senin (7/09). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen jajaran dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan agar semakin profesional, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menekankan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian seluruh jajaran. Mulai dari kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, pemantauan isu pengamanan, penguatan pembinaan dan pengawasan pegawai, hingga penertiban administrasi dan pengawasan terhadap senjata api di seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Selain itu, jajaran juga diingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti arahan pimpinan, memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta mempersiapkan penguatan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan ke depan. Pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, dan persiapan kegiatan strategis organisasi turut menjadi perhatian dalam pengarahan tersebut.

Dirjenpas juga mendorong optimalisasi produk UMKM dan program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan. Produk hasil pembinaan diharapkan dapat saling didukung antar-UPT, termasuk melalui penguatan penggunaan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh Lapas dan Rutan.

Dalam bidang pelayanan, perhatian turut diberikan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi tata kelola pelayanan publik, penyelesaian usulan dan administrasi Pemasyarakatan, serta penguatan keamanan data melalui pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Jajaran juga diminta untuk memperhatikan peningkatan Wartelsuspas dan Inkopasindo, serta memastikan identitas visual Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterapkan secara seragam.(dir).

ARBindonesia,com.PEKANBARU — Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau dalam waktu dekat akan melaksanakan pengukuhan sekaligus pelantikan kepengurusan AWI Provinsi Riau. Saat ini berbagai persiapan untuk menyukseskan kegiatan tersebut mulai dimatangkan oleh panitia.

Berdasarkan rencana, acara pelantikan dan pengukuhan pengurus AWI Provinsi Riau akan dilaksanakan pada 12 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat keberadaan organisasi wartawan di Provinsi Riau sekaligus mempererat koordinasi antara pengurus di tingkat provinsi dengan pengurus AWI di kabupaten dan kota.

Sekretaris AWI Provinsi Riau menyampaikan bahwa persiapan kegiatan saat ini terus dilakukan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media di Pekanbaru, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, pelaksanaan pengukuhan nantinya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga diharapkan menjadi awal bagi jajaran pengurus AWI Riau untuk menjalankan program organisasi secara lebih terarah.

«”Persiapan untuk pelantikan dan pengukuhan pengurus AWI Provinsi Riau sudah mulai kita lakukan. Rencananya kegiatan akan dilaksanakan pada 12 Oktober mendatang,” ujar Sekretaris AWI Riau.»

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga akan dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AWI. Sejumlah pengurus DPP yang direncanakan hadir antara lain Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum DPP AWI.

Kehadiran jajaran DPP tersebut diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh pengurus AWI Provinsi Riau serta jajaran pengurus AWI di kabupaten dan kota.

PANITIA MULAI MATANGKAN PERSIAPAN

Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik, panitia pelaksana juga telah mulai melakukan berbagai persiapan. Ketua Panitia Pelantikan dan Pengukuhan AWI Riau, Teti Fatmawati, bersama jajaran panitia terus melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan kegiatan.

Berbagai kebutuhan acara mulai dipersiapkan, termasuk koordinasi dengan jajaran pengurus AWI di tingkat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau.

Sekretaris AWI Riau menyebutkan, komunikasi dengan pimpinan AWI kabupaten dan kota juga telah dilakukan. Seluruh jajaran di daerah diharapkan dapat mengetahui rencana kegiatan tersebut sekaligus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan pengurus AWI Provinsi Riau.

“Koordinasi sudah kita lakukan dengan seluruh pimpinan AWI di tingkat kabupaten dan kota. Mereka sudah mengetahui rencana kegiatan ini dan memberikan dukungan,” jelasnya.

Menurutnya, dukungan dari seluruh jajaran AWI di daerah sangat penting karena organisasi tersebut tidak hanya berdiri di tingkat provinsi, tetapi juga memiliki jaringan kepengurusan di berbagai kabupaten dan kota.

PERKUAT SOLIDARITAS WARTAWAN

Pelantikan pengurus AWI Provinsi Riau nantinya diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan wartawan yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Selain itu, kepengurusan yang telah dikukuhkan diharapkan mampu menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan dan tujuan organisasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

AWI Riau juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para wartawan untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat hubungan antarpengurus serta turut berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana setelah pelantikan nanti seluruh pengurus dapat bekerja bersama-sama dan menjalankan organisasi dengan baik. Kita ingin AWI Riau semakin solid dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pers di Riau,” tambahnya.

DUKUNGAN PENGURUS DAERAH

Sementara itu, koordinasi dengan pengurus AWI di kabupaten dan kota akan terus dilakukan menjelang hari pelaksanaan. Panitia berharap seluruh jajaran dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan sehingga kegiatan pengukuhan dan pelantikan dapat berlangsung sukses.

Dengan semakin dekatnya jadwal pelaksanaan, panitia juga terus melakukan evaluasi terhadap berbagai per(dir).

ARBibdonesia,com.Dumai-Berbagi terhadap sesama terus ditunjukkan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai melalui kegiatan Jumat Berkah pada Jumat (04/09/26).

Kegiatan ini menjadi momentum bagi jajaran Rutan Dumai untuk berbagi dengan warga binaan sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan.

Jumat Berkah tidak hanya menjadi kegiatan berbagi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar sesama. Melalui aksi sederhana tersebut, petugas berupaya menghadirkan manfaat dan kebahagiaan bagi penerima.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi merupakan salah satu bentuk kepedulian jajaran Rutan Dumai terhadap lingkungan warga binaan.

Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Kegiatan seperti ini akan terus kami dorong sebagai bentuk kepedulian sesama.” ujarnya.

Kegiatan Jum’at berkah ini merupakan sumbangan dari seluruh pegawai Rutan Dumai.**Team