ARBindonesia,com.Rohil- Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles, B.B.A., M.B.A., menyambut baik kunjungan silaturahmi dan audiensi sejumlah awak media yang berlangsung pada Jumat, 18 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan komunikasi dan silaturahmi antara insan pers dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban, dengan diisi dialog serta saling bertukar informasi dan pengalaman terkait perkembangan daerah dan dunia jurnalistik.

Dalam kunjungan tersebut, hadir Indra Kitang selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Riau dari media sku wawasan com bersama sejumlah awak media.

Wakil Bupati Rohil Jhony Charles menyambut langsung kedatangan rombongan dan memberikan ruang untuk berdiskusi mengenai berbagai hal, khususnya berkaitan dengan hubungan kemitraan antara media dan pemerintah daerah.

Di sela-sela pertemuan, Jhony Charles menyampaikan bahwa bagi media yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, agar dapat mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Ia menyarankan agar permohonan kerja sama media dapat disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rokan Hilir untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Silakan masukkan permohonan kerja sama melalui kantor Kominfo Kabupaten Rokan Hilir sesuai mekanisme yang ada,” ujar Jhony Charles dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program,
kegiatan, serta perkembangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Indra Kitang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Rohil yang telah menerima kunjungan awak media dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Indra menilai, di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan, Wakil Bupati Jhony Charles masih menyempatkan waktu untuk menerima dan berdialog langsung dengan insan pers.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan waktu yang diberikan Bapak Wakil Bupati. Di tengah kesibukan beliau, masih berkenan menerima kami untuk bersilaturahmi dan berdiskusi,” ujar Indra.

Ia berharap hubungan komunikasi antara awak media dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus terjalin dengan baik dan semakin erat ke depannya.

Menurutnya, silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan konstruktif antara pemerintah dan media, sehingga informasi pembangunan daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta menyampaikan berbagai perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Jhony Charles, B.B.A., M.B.A., diketahui merupakan Wakil Bupati Rokan Hilir yang untuk periode pemerintahan 2025–2030.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan insan pers dalam menjalankan fungsi masing-masing demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah **Team.

ARaBindonesia,com.Dumai – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terus memperkuat langkah deteksi dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan razia gabungan dan tes urine bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Sabtu (19/9).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, bersama jajaran petugas Rutan Dumai. Razia turut melibatkan personel dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, Kodim 0320/Dumai, dan Polres Dumai.

Razia dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah kamar hunian dan area yang menjadi sasaran razia. Pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak terdapat barang terlarang maupun benda-benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain pemeriksaan kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap warga binaan sebagai langkah preventif sekaligus memastikan lingkungan Rutan tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, menyampaikan bahwa kegiatan razia dan tes urine merupakan bagian dari komitmen Rutan Dumai dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba.

“Kegiatan ini merupakan langkah deteksi dini sekaligus bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Dumai. Sinergi dengan APH akan terus diperkuat sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan,” ujar Enang.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, Ignasius Agus Nugraha, menyampaikan bahwa kegiatan bersama ini menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya di Wilayah Kota Dumai ** team

ARBindonesia,com.Dumai-Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan kondisi darurat, Rutan Kelas IIB Dumai memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kabut asap.

Koordinasi dengan BPBD dan DPKP menjadi langkah antisipatif untuk memastikan adanya komunikasi serta dukungan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga binaan, petugas, maupun sarana dan prasarana pemasyarakatan.

Dalam pertemuan dengan BPBD, jajaran Rutan Dumai membahas kesiapsiagaan dan langkah penanganan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat berdampak terhadap lingkungan UPT Pemasyarakatan terutama Rutan Dumai.

Koordinasi ini merupakan langkah antisipatif. Kita ingin memastikan apabila terjadi kondisi darurat, komunikasi dengan instansi terkait sudah terbangun dengan baik sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain membahas kesiapan menghadapi bencana dan kebakaran, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar instansi. (dir).

ARBindonesia,com.DUMAI — Sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit yang lahannya disebut telah disita negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diduga masih bertahan dan melakukan penjagaan di kawasan perkebunan yang menjadi objek penertiban.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.500 hektare yang beralamat di Jl M.Yusuf RT 02 teluk makmur medang Kampai itu telah menjadi objek penyitaan negara.Selasa,15/09/2026.

Namun, sejumlah pihak yang selama ini menguasai lahan tersebut disebut belum meninggalkan lokasi.
Nama pengusaha Gilbert, Acong, dan Ahwa alias bos Gudang Garam disebut-sebut masih berkepentingan terhadap lahan tersebut.

Mereka berupaya melawan dan mempertahankan penguasaan dengan melibatkan sejumlah warga tempatan.
Di lapangan, terlihat sekelompok orang berjaga di sejumlah lokasi perkebunan yang dikaitkan dengan Gilbert, Acong, maupun Ahwa.

Keberadaan kelompok tersebut bertujuan menghalangi tim memasuki kawasan yang telah menjadi objek penertiban.

Seorang warga tempatan yang disebut dengan nama inisal B mengatakan kepada awak media bahwa selama ini perhatian para pengusaha perkebunan terhadap masyarakat sekitar dinilai masih minim.

“Selama ini mana ada peduli para pengusaha ini kepada kami masyarakat. Ketika lahan mereka sudah disita negara, sekarang nama masyarakat yang dibawa-bawa,” ujar warga tersebut.

Menurutnya, persoalan perkebunan yang berada di kawasan hutan juga perlu dilihat dari sisi lingkungan. Ia menilai aktivitas perkebunan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk persoalan asap dan banjir.

Sementara itu, informasi lain yang diperoleh di lapangan menyebutkan adanya dugaan pembayaran kepada sebagian warga untuk melakukan penjagaan atau menghalangi masuknya tim pengelola negara.

Seorang warga yang identitasnya disamarkan dengan inisial N mengaku mendapatkan bayaran dengan nominal yang berbeda-beda, sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.

“Kami dibayar oleh bos-bos kebun ini,” demikian keterangan yang disampaikan warga tersebut ketika dikonfirmasi di lapangan.

Jika informasi tersebut benar, muncul dugaan bahwa sebagian masyarakat tempatan sedang dimanfaatkan sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan negara,itu artinya pangusaha oligarki yang domisili sebahagian di luar negari namun mereka mencari kekayaan di Indonesia hanya memanfaatkan warga tempatan dan sengaja di benturkan dengan pemerintah.

Sementara kepentingan pengusaha yang selama ini menguasai lahan tetap terlindungi.
Persoalan ini kini menjadi perhatian karena menyangkut penguasaan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta potensi konflik antara masyarakat dengan pihak yang mendapat mandat negara untuk mengelola lahan hasil penertiban.
Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status lahan, legalitas penguasaan, aktivitas perkebunan, pembayaran kewajiban kepada negara, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang mengerahkan atau membayar warga untuk melakukan penjagaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan pembayaran warga, penguasaan lahan, maupun aktivitas perkebunan di kawasan yang disebut telah menjadi objek penyitaan negara.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan berdasar,Sesui UU No 40 Tahun 1999,tentang Pers. **Team.

ARBindonesia,com.Kubu-15 September 2026 — Tim Mabes TNI melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB tersebut berlangsung di Kantor Camat Kubu Babussalam dan diikuti 44 orang peserta audiens, terdiri atas Pemcam sebanyak 15 orang, Danramil beserta jajaran 7 orang, Polsek beserta jajaran 6 orang, Masyarakat Peduli Api (MPA) 6 orang, serta masyarakat 10 orang dari Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI dipimpin Brigjen (Mar) Benny P. Nadeak, S.E., M.A., bersama Kolonel Elektronika (Lek) Aris Setianta, Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto, S.T., M.Tr.(Hanla), Mayor Inf. Andang Rohadi, Mayor Inf. Roni Kusnandar, dan Mayor Inf. Ade Hermansyah.

Turut hadir Camat Kubu Dr. H. Safrijal, Camat Kubu Babussalam Ahmad Marjan, S.STP., Danramil 04/Kubu Kapten Inf. Ujang Z., Kapolsek Kubu AKP Rudi Aryono Sitinjau, S.H.,

Dalam sambutannya, Camat Kubu Babussalam Ahmad Marjan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyuluhan Mabes TNI beserta jajaran TNI-Polri dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Menurutnya, Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas perekonomian, pendidikan, serta kualitas udara.

Ia menegaskan bahwa pencegahan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri, pemerintah desa, MPA, dan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Kolonel Mar. M. Asrof Widiarto dalam penyuluhannya menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla merupakan bagian dari tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat akibat bencana.

Kolonel Mar. M. Asrof menyampaikan bahwa Karhutla dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kondisi lahan yang kering, perubahan cuaca dan lingkungan, serta aktivitas manusia. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Alam harus dijaga dan dilestarikan sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan.

Selain itu, disampaikan pula berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan Karhutla, termasuk pemetaan wilayah rawan bencana dan modifikasi cuaca untuk meningkatkan potensi hujan. Sinergi TNI dan Polri juga terus dilakukan melalui patroli di desa-desa untuk mencegah dan mendeteksi secara dini potensi Karhutla.

Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.

Kegiatan tersebut dinilai positif dan strategis dalam meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman Karhutla. Kehadiran TNI, Polri, pemerintah kecamatan, para penghulu, MPA, dan masyarakat juga menunjukkan kuatnya sinergitas antarlembaga dan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.

Ke depan, pemantauan wilayah rawan Karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada lahan yang mudah terbakar maupun wilayah yang sulit dijangkau apabila terjadi kebakaran. Sosialisasi juga diharapkan terus dilaksanakan hingga tingkat desa, khususnya kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan.

Dengan penguatan koordinasi antara Koramil, Polsek, pemerintah kecamatan dan desa, MPA, serta masyarakat, potensi kebakaran diharapkan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak Karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.(dir).

ARBindonesia,com.Dumai-Ketua Umum Batin Sukarto bin Ayang selaku pemimpin adat dan tokoh aktif Hulubalang Suku Akit di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial, melestarikan budaya, serta melindungi masyarakat adat dari berbagai ancaman sosial.

ketua umum batin aktif hulubalang Suku akit bengkalis menegakkan melindungi masyarakat dan mencegah dari narkoba adu ayam diwilayahnya Langkah tegas Ketua Umum Batin Aktif dan Hulubalang Suku Akit Bengkalis dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba dan judi adu ayam merupakan bentuk nyata dari penegakan hukum adat demi menjaga masa depan generasi muda.

Suku Akit di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memiliki struktur kepemimpinan adat dan Hulubalang (pengawal/penegak keamanan adat) yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, langkah yang diambil oleh lembaga adat Suku Akit dalam memberantas pekat (penyakit masyarakat) Peran Strategis Pemimpin Adat Suku Akit Penegakan Sanksi Adat,.

Pemimpin adat memiliki otoritas untuk memberikan sanksi moral maupun sosial bagi warga adat yang melanggar pantangan, termasuk terlibat dalam aktivitas ilegal, sebagai pelindung warga, peran Batin dan Hulubalang akan mencegah bahaya narkoba dan judi di lingkungan internal suku, terutama bagi para remaja sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Upaya pembersihan wilayah adat dari narkoba dan sabung ayam

Melalui koordinasi aktif dengan Polres Bengkalis, Polsek setempat, serta jajaran TNI (Babinsa), pencegahan Narkoba dan Judi Adu Ayam dan Penyakit masyarakat dari peredaran narkotika dan perjudian dinilai merusak kehidupan beradat, memicu kriminalitas, dan memperburuk kondisi warga, Hulubalang bekerjasama dengan Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan

Langkah dan komitmen yang dijalankan oleh struktur adat Hulubalang Suku Akit dalam menjaga keamanan wilayah pemberantasan Narkoba, adu ayam, perjudian, dan Penyakit masyarakat diwilayahnya aktif bersinergi dengan aparat penegak hukum Bengkalis untuk mencegah, dan membersihkan peredaran narkotika yang merusak generasi muda

Penegakan hukum adat secara tegas guna melarang aktivitas judi seperti sabung ayam, yang sering memicu konflik sosial, gangguan keamanan, serta merusak ekonomi keluarga, Hulubalang berperan sebagai pasukan pengawal adat yang bertugas menjaga keamanan warga Suku Akit di wilayah pesisir dan kepulauan Bengkalis

ketua umum batin aktif hulubalang bengkalis menyambut dan ucapan terima kasih kepada bapak AKP Kamtibmas, pisah sambut Kapolsek, kunjungan kerja kepolisian kapolres bengkalis pimpin sertijab sejumlah kapolsek

Kepada Bapak AKP Kapolsek atas kunjungan silaturahmi sinergi yang terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tanah Melayu, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis, Ketua Umum Batin Aktif Hulubalang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian yang dinilai tanggap, humanis, dan merangkul para tokoh adat serta menyatu dengan masyarakat

Diharapkan kerja sama yang harmonis ini dapat terus terjaga demi mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif, serta memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat di Negeri Junjungan.
Batin dan Hulubalang ini menjadi pilar penting pendukung kepolisian dan pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan bersih dari penyakit masyarakat di wilayah Bengkalis, pungkas Amiruddin.. Team.