ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Organisasi Laskar Pahlawan Antasari (LAPAN) wilayah Riau dan Masyarakat Peduli Inhil (MPI) bekerja sama dengan Tim Kang Sunat dari RSUD Puri Husada Tembilahan dalam waktu dekat akan menggelar sunatan massal gratis bagi kaum dhuafa, Selasa (11/8/2020).

Adapun pelaksanan sunatan massal ini akan digelar pada hari Minggu, (16/8/2020) di halaman Masjid YAMP (Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila) parit 7 Tembilahan Hulu, dengan kuota sebanyak 50 peserta.d

Untuk persyaratan, Usia Anak 5 sampai 10 Tahun, Foto Copy KTP Orang, dan Surat Izin dari Orang Tua.

Ketua panitia pelaksana, Dr Rano Kirman Center mengatakan bahwa pelaksanaan sunatan masal merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Sunatan massal bagi kaum dhuafa ini adalah upaya kita bersama untuk meringankan beban warga yang kurang mampu,” ucap Dr Rano Kirman yang juga merupakan pengurus LAPAN wilayah Riau.

Selain itu, ia juga mengajak kepada orang tua calon peserta yang ingin mengikuti sunatan massal agar segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan panitia pelaksana.

“Setelah dilengkapi untuk dapat kiranya menghubungi panitia melalui nomor HP 081266588188 (an.Andre) atau 085278508295 ( an.Dani Firdaus),” jelas Ketua Pansel Sunatan Massal, Dr Rano. (arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Ratusan mitra EDCCASH Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ramai mengikuti seminar Edukasi Aset Digital EDCCASH, Minggu siang (9/8/2020) di Hotel Top 5 Tembilahan.

Kegiatan yang di pandu oleh MC Kojim, S. Pd. M.A.P tersebut, tampak antusias dan penuh semangat.

Ketua Panitia Pelaksana Yogie Ginandjar mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan acara perdana yang pernah digelar di Inhil.

“Acara ini kita laksanakan bertujuan untuk mengenal lebih dekat bagaimana sistem dalam pengelolaan aset uang digitalnya melalui aplikasi EDCCASH,” terangnya saat diwawancarai awak media.

Selain itu, Yogie juga menyampaikan acara tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah seperti Kecamatan Kempas, Bayas, Rumbai Jaya, dan dari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), serta kalangangn masyarakat Inhil lainnya.

“Sekitar 150 Peserta, 50 orang diantaranya mitra dan 100 orang lainnya masyarakat atau calon mitra,” papar Ketua Panitia Pelaksana Yogie Ginandjar yang juga merupakan Koordinator Area Tembilahan Kota.

Sementara itu, Jomangin selaku leader EDC Cash di Kabupaten Inhil menyampaikan di era yang serba digital saat ini, penting untuk dapat meningkatkan hidup melalui pengetahuan dalam teknologi yang semakin canggih.

“Perkembangan zaman saat ini membuat kita terpacu untuk memanfaatkan Blockchain Tecnology yang sangat berguna bagi perekonomian,” sebutnya.

Salah satunya melalui aplikasi EDCCASH, yang mana EDCCASH merupakan sebuah platfrom yang aman untuk menambang aset digital berbentuk koin.

“Untuk menggunakan aplikasi ini, para mitra harus membeli koin sebesar 5 Juta. Dari uang tersebut kita akan mendapat ratusan koin,” paparnya.

“Koin tersebut yang nantinya yang akan diperjual belikan. Jika kita ingin menjual koinnya, harga per koinnya Rp 15.000. Tetapi jika ada orang yang ingin membeli koin kepada kita harganya Rp 20.000 per koin,” tambah Jomangin menerangkan.

Lebih lanjut Jomangin menjelaskan bahwa legalitas EDCCASH telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sejak 2 tahun lalu.

Untuk legalitas, EDCCASH dinaungi oleh PT. Cryptole Prima Sejahtera dan saat ini telah terkumpul sebanyak ratusan ribu member seluruh Indonesia. untuk Riau sudah mencapai 1.000 member, dan Inhil mecapai 500 member yang tersebar ke berbagai wilayah Kecamatan.

“Kita tegaskan EDCCASH bukan sejenis Multi Level Marketing, dan tidak ada unsur Money Game didalamnya. Alhamdulillah dimasa Pandemi ini perekonomian kami dari mitra EDCCASH selalu stabil. Malah melalui sumbangan dari para mitra kita bisaemberi bantuan kepada masyarakat melalui hasil yang kita peroleh dari EDCCASH,” tambahnya.

Terakhir ia mengatakan, selama kurang lebih setahun dalam mengembangkan EDC Cash, antusias masyarakat Inhil sangat banyak.

Sebab EDC Cash diperuntukan bagi semua kalangan. Baik ekonomi rendah, menengah maupun atas. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU – Sampena Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-75, Polisi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau ini menyusuri belantara mengantar bendera merah putih untuk suku pedalaman Talang Mamak.

Perjalanan Polisi itu dimulai dari MaPolsek Kelayang, dari sana dia harus berjuang menempuh sulitnya medan untuk menuju daerah terpencil sejauh 42 kilometer dari ibu kota Kecamatan.

Selain jarak, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri, bisa dibayangkan, jangankan untuk roda empat. sepeda motor saja kadang terjungkal-jungal karena medan yang sulit, hal ini membuat Polisi ini hingga bermalam disana.

“Itu belum lagi diperparah kalau kondisi saat cuaca hujan. Di Kecamatan Batang Gansal, suku Talang Mamak menyebar hingga ke perbatas Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Polisi disana harus menumpuh jarak hingga 60 Kilometer dengan waktu tempuh hingga enam jam perjalanan paling cepat. Disana kita harus menggunakan pompong (perahu motor) agar bisa sampai ke pemukiman suku ada talang mamak,” ungkap Misran.

“Namun ini semua untuk memperingati HUT RI kita, semangat dan ikhlas kami melakukannya, warga juga senang”,ujar Paur Humas kepada awak media Jum’at (7/8).

Misran menjelaskan, sebenarnya ada 6 Kecamatan se-Kabupaten Inhu yang menjadi tempat tinggal suku adat Talang Mamak diantaranya Kelayang, Rakit Kulim, Batang Gansal, Batang Cenaku, Pranap dan Rengat Barat. Memang tak sedikit pula suku Talang Mamak tersebut yang sudah tersentuh era modrenisasi, namun masih banyak pula yang masih jauh tertinggal. Pada moment Hari Ulang Tahun Ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia negara kita tercinta ini, kami Polisi berupaya untuk bisa memaknai bersama seluruh masyarakat kami jemput bola untuk mengantar sang saka merah putih bagi warga kita dipedalaman.

Safar bapak dua anak yang merupakan suku asli talang mamak yang berdomisili di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim untuk ketempatnya saja polisi memakan waktu 4 jam dari ibu kota dengan medan yang sulit.

Safar sendiri sebenarnya terkejut usai didatangi oleh bhabinkamtibmas kerumahnya. Dia pikir dia sudah membuat kesalahan maklum suku pedalaman. Ternyata dia salah polisi disana datang untuk menghantarkan bendera untuk perayaan 17 Agustus mendatang.

“Memang sih pak, disini kan tak ada jual bendera dan repotnya lagi kampung kami jauh dari kota. Terkejut kami Polisi itu jauh-jauh datang kemari antar bendera untuk dipasang memperingati HUT RI,” ucap Safar dengan bahasa daerah suku Talang Mamak

Terpisah Kapolres Inhu, AKBP Efrizal berharap meski perayaan HUT RI tahun ini berada dipandemi corona, tidak menjadi kita patah semangat sebagai patriot yang cinta tanah air.

“Pandemi ini akan berlalu. Hari kemenangan juga akan tiba begitu pula dengan negara tercinta ini, mari sambut hari kemerdekaan kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” ungkap Efrizal.

Efrizal juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Inhu untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus ini. (*)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tim Penegak Gerakan Disiplin Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan peninjauan penegakan disiplin di setiap perkantoran, Jum’at (07/08/2020).

Tim tersebut terdiri dari Personil TNI- Polri, Satpol PP dan Dishub Inhil.

Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal melalui pasi ops Kapten Inf Tarmizi mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memantau kesiapan protokol kesehatan di perkantoran yang sering terjadi kerumunan masyarakat.

“Dalam hal ini untuk menegakkan kembali disiplin protokol kesehatan dengan menelusuri kantor-kantor di lingkungan pemerintah kabupaten Inhil,” ujarnya.

Adapun kantor yng sudah dilaksanakan peninjauan sarana protokol kesehatan;

1. Kantor kesbangpol yang berada dijalan swarna bumi
2. Kantor Koperasi
   Kantor dispora
   Kantor diskominfo
3. Perpustakaan yang berada dijalan veteran
4. Kantor camat kota
5. Kantor Disperindak
   Kantor KP2KP tembilahan
6. Dinas Pendidikan
7. Puskesmas
8. Dinas Kesehatan

“Dari hasil peninjauan pelaksanaan patroli disetiap perkantoran masih banyak kekurangan protokol kesehatan yang belum sesuai dengam aturan, seperti penggunaan masker pegawai maupun pengunjung, masih dijumpai tempat cuci tangan yang tidak terisi air, ruangan di perkantoran masih banyak tidak melaksanakan tanda pshycal distancing, artinya belum maksimal,” ungkap Kapten Inf Tarmizi.

Dalam kesempatan ini tim penegakan disiplin menghimbau kepada seluruh perkantoran agar memenuhi standard protokol kesehatan baik diluar kantor maupun didalam kantor.

“Perkantoran dan dinas inilah seharusnya yang menjadi contoh sehingga dapat ditiru oleh masyarakat. Penanganan covid-19 ini bukan hanya tim terpadu penegak disiplin saja, tapi seluruh instansi harus ikut berperan,” tuturnya.

Ia berharap kepedulian semua instansi harus diperbaiki sehingga dapat mengatasi pandemik covid-19.

“Saya juga berpesan kepada perkantoran, kami dari tim terpadu penegakan disiplin akan terus melaksanakan penyisiran keperkantoran untuk melihat langsung pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan akan memberi teguran langsung kepada kantor yang tidak memenuhi anjuran protokol kesehatan,” tukas Kapten Inf Tarmizi. (*)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Rumbai” di Pekanbaru milik Kementerian Sosial RI menerima kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Rabu (5/8/2020).

Setelah tiba di BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru, rombongan yang berjumlah 16 orang ini disambut langsung oleh Kepala Balai, Ahmad Subarkah beserta Staf.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan sharing informasi tentang rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan oleh Balai Anak “Rumbai”.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Syamsul Mukar menyampaikan pihak rombongan ingin menginformasi bahwa ada Balai Anak di Pekanbaru milik Kementerian Sosial RI agar dapat memudahkan sinergitas dalam perencanaan anggaran terkait rehabilitasi sosial anak.

“Kita tidak satu sudut pandang dalam penanganan anak, dan ini menjadi permasalahan kita dalam alokasi anggaran. Kami berharap adanya satu gerakan dari Dinas Sosial dalam pembuatan program bagi anak,” ujar Syamsul Mukar.

Pada kesempatan ini, Ahmad Subarkah memaparkan profil Balai Anak “Rumbai”.

“Diharapkan kedepannya Bapak-Bapak mampu mendorong pemerintah daerah dalam memberikan pusat layanan anak integratif sesuai dengan tugas dan fungsinya di tiap-tiap dinas,” ucap Ahmad Subarkah dalam paparannya.

Melalui sesi tanya jawab, rombongan secara aktif bertanya kepada pihak Balai yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang telah dilakukan oleh Balai.

Yustisia Dwi Putra, Pekerja Sosial menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi sosial adalah mengembalikan keberfungsian sosial anak.

Ada standar rehabilitasi sosial baik dasar maupun lanjut di dalam maupun luar lembaga, sehingga penting adanya regulasi di tingkat pemerintah daerah dan kota sehingga mampu membuat program kebijakan untuk pelayanan anak.

Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial, M. Toher turut menyampaikan bahwa kendala terbesar saat ini adalah terkait dengan biaya penjemputan dan pengantaran anak yang berada di luar Provinsi Riau, oleh sebab itu dibutuhkan bantuan advokasi dari pihak rombongan.

“Kami berharap bisa menjadi mitra sosial dalam menangani permasalahan anak yang telah menjadi tanggungjawab bersama terutama Komisi III DPRD,” tutur M. Toher.

Rombongan menyempatkan waktu untuk berkeliling Balai dan melihat langsung aktivitas penerima layanan dalam proses rehabilitasi sosial.

Pada akhir kegiatan, Virmadona, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan, kami akan seriuskan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder.k

“Kami juga akan intens berkomunikasi terutama dengan mitra komisi III. Jika seandainya sudah ada keputusan anggaran dan DPR setuju menambah anggaran, kami akan upayakan memaksimalkan untuk anak-anak AMPK,” ucapnya.

Virmadona Juga mengucapkan terimakasih karena Balai Anak “Rumbai” telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.k

“Kedepannya Komisi III akan selalu mendukung dalam pelayanan AMPK terutama di bidang anggaran, tinggal menunggu komitmen dari pemerintah daerah,” tukasnya.

(Humas Balai Anak “Rumbai” Pekanbaru)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Praktisi Hukum yang tergabung dalam YPS Law Office mengadakan pertemuan dengan Ketua Pemuda BNN Inhil, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Inhil dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) dalam rangka membahas persiapan menjelang hearing di DPRD Kabupaten Inhil, Minggu (02/08/2020).

Disampaikan oleh Yudhia Perdana Sikumbang selaku Praktisi Hukum dan juga Ketua IPMI Inhil melalui Sekretarisnya Adi Indria Putra SHi, bahwa pihaknya mengundang Ketua Pemuda BNN Inhil Bung Mahmudin dan Ketua JMSI Inhil Bung Adit yang dalam kesempatan ini meminta dukungan pada persiapan hearing di DPRD Inhil.

“Diharapkan nantinya Ketua BNN dan JSMI Inhil dapat mendukung sepenuhnya dan bersinergi erat untuk percepatan pembentukan BNNK di Inhil,” tuturnya.

“Secara bersama kita hadiri nantinya hearing tersebut, tinggal menunggu balasan dari Komisi I DPRD Inhil,” ajaknya saat pertemuan pada saat rapat di YPS Law office di Jln Subrantas depan Pengadilan Agama Tembilahan, Minggu (2/8/2020). (*)