TripAdvisor™ TripWow ★ Tembilahan Dalam Gambar Slideshow Slideshow ★ to Tembilahan (near World). Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

melaluiTembilahan Dalam Gambar Slideshow Slideshow.

www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) – Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerahkan permintaan bersejarah kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Abbas meminta PBB untuk mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh.

Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (24/9/2011), Abbas menyerahkan permintaan tersebut dalam satu berkas dengan logo Palestina di depan ruang pertemuan Ban. Sekjen PBB itupun segera membuka berkas untuk kemudian mempelajarinya.

Sebelumnya, Indonesia sendiri sudah menyatakan dukungannya kepada Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo memaparkan ada 126 negara yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi untuk menjadi anggota PBB, Palestina perlu didukung 128 negara.

“Untuk menggolkan sebuah negara bisa menjadi anggota PBB dalam rapat pleno, minimal disetujui 2/3 anggota PBB atau sekitar 128 negara. Hingga saat ini sudah ada sekitar 126 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi persoalannya, apakah seluruh negara itu bersikap konsisten, melihat konstelasi politik di Timur Tengah saat ini,” ujar Triyono dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/9).

Belum lagi jika Amerika dan negara sekitarnya menolak. Karena negara-negara Amerika memang belum tegas mengakui kemerdekaan Palestina.

“Saya menilai Amerika dan Israel keberatan jika Palestina menjadi anggota PBB, tapi juga negara lain di sekitar AS,” tuturnya.

Namun Indonesia dalam posisi mendukung masuknya Palestina ke PBB. Memberikan hak yang sama kepada Palestina, sama seperti negara lain di dunia.

“Perundingan Palestina dan Israel menjadi perundingan dua negara berdaulat dan sejajar. Keanggotaan PBB memang menjadi perjuangan Palestina sekarang. Kalau Palestina telah menjadi anggota PBB, maka Palestina memiliki seluruh hak-hak sebagai anggota PBB,” tandasnya.(AFP/detikcom)

www.detikriau.wordpress.com.

Ditulis oleh: Muhammad Faisal,SE.,Akt

Anggota Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Perwaklian Riau.

Buku APBD ( lajim juga disebut buku lintang. Red) sudah bertahun-tahun menjadi barang yang sangat langka di Kabupaten Indragiri Hilir. Jangankan masyarakat biasa, bahkan unsur pimpinan DPRD Inhil sendiri mengaku belakangan ini tidak pernah lagi memperolehnya.

Tahukah Anda seperti apa wujud buku APBD ini?. Secara sederhana, buku ini tidak lebih dari rincian seluruh pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Jabarannya, buku ini melampirkan catatan setiap sen uang yang dipungut dari keringat rakyat. Dari uang rakyat yang terkumpul ini, selanjutnya melalui penelitian yang katanya juga atas dasar skala prioritas program yang sangat dibutuhkan rakyat, kemudian hasil pungutan keringat rakyat ini, penggunaannya kembali diusulkan melalui pemerintah daerah lalu dibahas dan disetujui bersama wakil rakyat di Gedung DPRD. Hasilnya, terbitlah sebuah buku yang dinamakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk daerah setingkat Kabupaten, setelah mendapat persetujuan Gubernur, pada akhirnya, lahirlah sebuah buku yang dinamakan Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lantas menurut Anda, pantaskah buku yang berisi rincian pandapatan dan pembelanjaan uang yang notabenenya berasal dari rakyat ini menjadi terkesan sebagai sebuah buku yang haram untuk dipublikasikan? Siapapun yang menjawab, pasti dengan kata tidak!

Publikasi secara terbuka malah sudah selayaknya untuk menjadi suatu keharusan. Keterbukaan secara tranparan akan membuat seluruh masyarakat diikutsertakan untuk melakukan pengawasan.

Tapi apa mau dikata, yang jelas saat ini, kampung ini masih jauh dari sebuah negri impian. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sudah jadi bagian pola hidup. celakanya, tindakan tidak terpuji ini malah dipertontonkan dengan bebas dan tanpa rasa malu oleh orang-orang yang katanya dijadikan panutan. Entahlah………

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Direktur Utama PT. Sons Pratama Asri (PT.SPA), berinisial SRI akhirnya penuhi panggilan pihak polres Inhil. Sri, yang juga ketua salah satu organisasi kepemudaan di Inhil yang hadir didampingi pengacaranya, H. Edwar,SH mengakui bahwa pemanggilan ini terkait ditahannya sebanyak 2.353 Ton bahan material untuk beberapa proyek termasuk proyek penimbunan jalan parit 21 yang Diduga di pasok secara illegal.
Pernyataan ini disampaikan Sri ketika dimintai komfirmasi oleh wartawan seusai pemeriksaan oleh pihak Polres. “Ya, pemanggilan ini terkait ditahannya bahan material perusahaan kita. Kedatangan saya hanya sebatas saksi.” Jawab Sri Singkat sambil matanya melirik pada pengacaranya seakan meminta pembenaran. Kamis (22/9/2011)
Ketika didesak wartawan apakah benar dugaan yang dilontarkan pihak kepolisian bahwa pasir tersebut dipasok secara illegal?, Sri, mengulang kalimat yang dibisikkan pengacaranya, meminta untuk hal itu dipertanyakan saja kepada pihak polres.”Tanya polisi saja ya.” Jawab Sri singkat sambil meninggalkan wartawan dan pergi menggunakan sebuah kendaraan Pajero warna merah.
Pasir sebanyak 2.353 Ton yang ditahan sebagai barang bukti ini untuk sementara diamankan di dua lokasi berbeda. Yakni di parit 21 Tembilahan dan Parit 4 Tembilahan Hulu. Sejauh ini, selain dirut PT.SPA, pihak kepolisian sudah memintakan keterangan 6 orang saksi lainnya.(fsl)

Sejumlah kader ingin Muhaimin Mundur. “Muhaimin turun atau diturunkan.”

www.detikriau.wordpress.com (Jakarta) — Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lili Chadijah Wahid atau Lily Wahid mengatakan sejumlah kader partainya resah dengan isu suap yang menggoyang ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar. Menurut Lily, sejumlah kader PKB di tingkat bawah ingin Muhaimin turun dari kursi ketua umum partai.

“Kader di daerah sangat gelisah karena apa yang dikerjakan Ketum dan (sekaligus) Menakertrans bisa membawa efek negatif,” kata Lily di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 21 September 2011.

Nama Muhaimin santer disebut-sebut terkait suap dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di kemnterian yang dia pimpin. Dalam program senilai Rp500 miliar itu, ada aliran uang yang diduga sebagai suap sebesar Rp1,5 miliar kepada orang-orang tertentu. Hingga saat ini, tiga tersangka telah ditetapkan olah Komisi Pemberantasan Korupsi. Muhaimin telah membantah dirinya terlibat dalam kasus ini.

Namun, Lily mengatakan tak akan ikut campur masalah hukum perkara tersebut. “Biar hukum yang bicara. Kami hanya sangat prihatin ada perasaan kasus tersebut menyangkut PKB,” kata dia.

Sementara itu, Ikhsan Abdullah yang mengaku kader PKB dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PKB versi Gus Dur membacakan surat terbuka untuk Muhaimin. Isinya berupa tuntutan mundur. Dia membaca surat terbuka itu di gedung DPR dengan didampingi Lily dan Hermawi Taslim.

Ikhsan mengatakan, tuntutan mundur pada Muhaimin itu untuk mempertanggungjawabkan atas kasus suap proyek PPIDT. Bila Muhaimin tidak mau mundur, kata dia, kader PKB akan menurunkan paksa Muhaimin. “Pertanggungjawabannya Muhaimin turun atau diturunkan,” ujar Ikhsan.

Menurut Ikhsan, pengurus PKB versi Muktamar Semarang, merasakan kepedihan mendalam, malu dan terluka atas dugaan di kementrian yang dipimpin Muhaimin. “Oleh karenanya, kami meminta saudara (Muhaimin) sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz segera mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan perilaku saudara dihadapan. Konstituen partai, pengurus wilayah dan cabang serta ulama demi menghindari fitnah yang menghancurkan partai,” kata dia. VIVAnews

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Pemerintah mengambil kebijakan untuk memrioritaskan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) setidaknya menyandang gelar lulusan minimal diploma satu. Kebijakan itu ditempuh lantaran jumlah PNS di seluruh Indonesia saat ini masih didominasi lulusan SMA.

Karenanya kalaupun ada instansi yang membutuhkan lulusan SMA, SMP, dan SD, maka akan diarahkan sebagai pegawai tidak tetap (PTT). “Profil PNS kita masih didominasi lulusan SMA. Dari 4,7 juta PNS, 1,59 pegawai berpendidikan SMA. Disusul strata satu 1,51 juta,” ungkap Sekretaris Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Tasdik Kinanto, Rabu (21/9).

Dipaparkannya, jumlah pegawai lulusan diploma satu sampai tiga sebanyak 1,24 juta. Sedangan PNS berpendidikan S2 hingga S3 sebanya 113.919 orang. Sedangkan lulusan SD sebanyak 96.877 orang dan SLTP 137.058.

sementara untuk komposisi penyebaran PNS, Tasdik menyebut di pusat sebanyak 21 persen dan daerah 79 persen. “Tingkat provinsi 6,4 persen dan kabupaten/kota 72,6 persen,” sebutnya.

Meski demikian, pemerintah tidak akan memberlakukan kebijakan untuk menjadikan lulusan SMA sebagai PTT itu secara kaku. Misalnya daerah pascakonflik, pemekaran, tertinggal, maupun perbatasan, masih diberi kesempatan untuk menerima pegawai lulusan SMA.

Sementara mengenai kapan kebijakan itu diberlakukan, Tasdik mengatakan bahwa hal itu menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang PTT.(jawapos)