ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama Tim Penilai Nasional (TPN) yang dilaksanakan secara daring, Selasa (16/11/2021) pagi pukul 09.30 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Yulizar.

Peserta Desk Evaluasi diikuti oleh Tim Kerja Pembangunan ZI Imigrasi Tembilahan yang terdiri dari Pejabat Struktural dan seluruh pegawai.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh TPN dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Kantor tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan, seperti perubahan pola pikir, budaya kerja, penataan SDM, pengawasan, hingga inovasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama TPN.

Dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan Yulizar, bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda Imigrasi Tembilahan dalam menuju atau meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari pemerintah.

“Hasil Desk Evaluasi ini yang nantinya akan menentukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan dapat memperoleh prediket WBK atau tidak,” tutup Kepala Imigrasi, Yulizar.

Editor Arbain

ARBINndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dan kontribusi dari beragam komponen bangsa.

Tidak terkecuali peran perusahaan dan industri dalam mengadaptasikan beragam program kesehatan yang strategis, inovatif, inspiratif dan berdaya ungkit.

Sebuah acara penghargaan Mitra Bhakti Husada 2021 digelar dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional yang ke -57 tahun pada tanggal 12 November 2021 yang diadakan secara virtual. Penghargaan diberikan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan kepada para pelaku usaha yang turut menyukseskan program kesehatan nasional. Salah satu program yang diterapkan adalah Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

Apresiasi diberikan kepada bermacam latar belakang perusahaan yang turut berkolaborasi. Salah satunya adalah PT Riau Sakti United Plantations, yang merupakan kelompok usaha dari Sambu Group, yang bergerak dibidang perkebunan dan industri pengolahan kelapa terpadu, berlokasi di Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Dr. Anniza Ramadhany, selaku Kepala Bagian Klinik PT Riau Sakti United Plantations, menyambut baik penghargaan yang diberikan.

“Dukungan ini menjadi salah satu komitmen Sambu Group untuk dapat meningkatkan mutu kesehatan pekerja yang amat penting perannya dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Di lingkup yang lebih luas lagi, amat besar dampaknya sebagai suatu negara untuk memiliki rakyat yang sehat dan tangguh,“ papar dr. Anniza.

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dari suatu negara karena dari sumber daya yang sehat akan tercipta potensi masyarakat yang besar untuk dapat berperan aktif memajukan bangsa dan negara. Senada dengan hal ini, PT Riau Sakti United Plantations turut mengungkapkan kontribusi itu dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil yakni diri sendiri.

Oleh karenanya sebagai perusahaan yang memiliki aset pekerja yang terampil sangat perlu untuk mendukung kesehatan pekerja utamanya para pekerja perempuan.

“Perlu diakui bahwa saat ini para pekerja perempuan berada hampir di seluruh sektor usaha. Tentunya mereka juga dihadapkan oleh beragam risiko kesehatan yang akan muncul. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk dapat turut serta mendorong peningkatan kesehatan pekerja perempuan apapun sektor dan di manapun lokasi usaha berada,” tutup dr.Anniza. (Rls/Arb)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Keluhan dan cibiran masyarakat kepada tukang parkir bertebaran dimana mana,
mulai dari warung kopi satu ke warung kopi lainnya bahkan hingga ke status media sosial Facebook.

Kendati demikian, Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) Saipudin Ikhwan,S.I.Kom., MA menilai bahwa persoalan parkir adalah suatu persoalan yang kompleks dan rumit, sehingga ia turut
mengurai permasalahan yang dianggap kusut tersebut.

“Persoalan parkir ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari pengelola parkir, penjaga parkir, PKL, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” tutur Saipudin Ikhwan
Senin (25/10/2021) di sekretariat GKRM yang dilansir dari wacanariau.com.

“Tukang parkir hanya bekerja di lapangan, dan kerja mereka dibawah sistem. Berapa sehari setor, dan pemegang lahan berapa setahun bayar ke pemerintah. Perlu diingat, sistem itu pemerintah yang buat,” terang pemuda yang akrab disapa Bung Boboy.

Selain itu, Bung Boboy juga menyatakan untuk tidak menimpakan semua kesalahan kepada tukang parkir, karena bisa jadi kondisi mereka sedang tertindas.

“Jadi masyarakat jangan langsung menyalahkan tukang parkir, bisa jadi dalam sistem yg lebih besar, mereka juga tertindas,” tegasnya.

Mengenai persoalan parkir tersebut, Bung Boboy juga meminta pemerintah membuka berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

“Makanya kita minta pemerintah harus buka berapa PAD kita satu tahun dari parkir. Jangan hanya membuat aturan tapi tidak transparan, sehingga masyarakat juga tau bahwa parkir itu dananya untuk daerah dalam bentuk PAD.

Pemuda yang dikenal sebagai aktivis ini juga mengatakan jangan sampai parkir malah jadi “mainan” segelintir orang dan merugikan masyarakat luas.

“Kita tidak ingin parkir ini jadi mainan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi, tapi feedback ke daerah dan masyarakat malah tidak ada. Kalau memang sistem lelang yang diterapkan selama ini tidak menguntungkan daerah dan masyarakat luas, tentu perlu di avaluasi,” tutupnya dengan tegas.

Selain itu juga, dalam pemberitan terkini yang juga dilansir dari wacanariau.com, Kamis (28/10/2021), Sekjen GKRM (Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen) dengan beberapa kadernya mendatangi kantor bupati Indragiri Hilir di Bagian Hukum untuk melayangkan surat ke pemerintah dengan tujuan meminta salinan peraturan yang terkait dengan parkir.

“Iya, berdasarkan instruksi Ketua Umum, kami melayangkan surat ke pemerintah untuk meminta salinan peraturan terkait” ungkap Sekjen GKRM, Bung Hadi

Menurut Bung Hadi, hal ini perlu dilakukan agar semua langkah GKRM untuk mengurai persoalan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, hal ini juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Penting bagi kami untuk membaca dan membedah detail peraturan terkait parkir ini, agar bisa kita mengurangi persoalan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa kebijakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Editor Arbain
Sumber: Wacanariau.com

ARBIndonesia.com – Ada 3 cara laporkan debt collector ke polisi dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kelompok penagih utang biasa dikenal Mata Elang yang berkeliaran di jalan kerap meresahkan masyarakat.

Mereka melakukan penarikan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor secara tidak etis, bahkan nekat bertindak kekerasan. Kreditur dapat melaporkan debt collector ke polisi, kemudian dapat juga dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), YLKI, dan AFPI.

Berikut 3 cara laporkan debt collector ke polisi yang berhasil dihimpun Litbang MPI dari berbagai sumber, Selasa (26/10/2021).

1. Datang ke Kantor Polisi Terdekat atau Melalui Layanan Call Center Polri
   Kepolisian juga memiliki wilayah administrasi yang dibagi berdasarkan pemerintahan daerah. Untuk daerah hukum wilayah kecamatan merupakan kewenangan dari polsek. Kreditur dapat mengajukan laporan ke polsek terdekat, polres, polda hingga Mabes Polri.

Jika tidak bisa hadir ke kantor polisi terdekat, kreditur juga dapat menggunakan layanan call center Polri yang dapat diakses selama 24 jam. Kreditur dapat melapor melalui nomor 110 yang akan terakses ke agen yang akan memberikan layanan informasi sekaligus pengaduan secara gratis.

2. Menuju Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
   Di kantor polisi, kreditur diarahkan menuju bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). SPKT ini bertugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan informasi, dan juga bantuan serta pertolongan. Setelah SPKT menerima laporan, penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan kajian awal untuk menilai apakah kasus yang dilaporkan layak untuk dibuatkan laporan polisi.
3. Administrasi
   Jika laporan dinilai layak, laporan polisi akan diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan. Setelah itu, berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan. Untuk membuat laporan ini, pelapor tidak dipungut biaya sepeser pun.

Sumber : Sindonews.com

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Organisasi Kepemudaan (OKP) Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah (PM) akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) pada Sabtu 30 Oktober 2021 mendatang.

Sebelum digelar Musda untuk memilih tim Formatur kepengurusan yang baru maka akan lebih dulu digelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang membahas terkait teknis dan juknis Musda.

Saat ini, pihak panitia telah memulai pembukaan pendaftaran calon Formatur untuk nantinya dipilih menjadi tim formatur kepengurusan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Inhil.

Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Inhil, Akhmad Faizal, S.Sos mengatakan jika kepengurusan PD Pemuda Muhammadiyah Inhil terbuka untuk seluruh kader dan simpatisan yang ingin berkiprah di organisasi kepemudaan.

“Kita terima seluruh kader dan simpatisan yang berniat maju serta ikut dalam organisasi kepemudaan di Muhammadiyah ini. Salah satu syarat sesuai aturan yang ada yaitu berumur dibawah 40 tahun,” ungkap Faizal, Senin 27 September 2021.

Ditambahkannya, untuk masuk dalam kepengurusan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah tidaklah selalu diwajibkan harus berpengalaman dan senioritas namun yang terpenting adalah mau berkontribusi dan memberikan pemikirannya untuk kemajuan umat serta agama.

“Kita perlu jiwa-jiwa muda yang energik, yang mau turun kelapangan dan memberikan kontribusi untuk kemajuan serta kemaslahatan umat. Mau berlomba untuk memberikan kebaikan bagi sesama,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana Jumiyardi Ali menjelaskan jika tahap penjaringan calon Formatur akan dibuka selama 20 hari kedepan.

“Kita buka pendaftaran mulai hari ini hingga 18 Oktober mendatang,” ungkap Jumiyardi Ali yang juga inisiator Komunitas Peduli Olahraga Gaung Anak Serka (KomPOr GAS) Kabupaten Inhil itu.

Dilanjutkannya, bagi pemuda yang ingin mendaftar menjadi calon Formatur Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah dapat menghubungi ketua panitia atau datang langsung ke sekretariat PD Pemuda Muhammadiyah Inhil di Jalan Kapten Mukhtar Tembilahan.

“Silahkan menghubungi ketua panitia di nomor kontak 0812 7769 4848 atau datang ke sekretariat PD Pemuda Muhammadiyah di Komplek Mesjid Muhammadiyah Jalan Kapten Mukhtar Tembilahan,” pungkasnya. ***

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi melepas keberangkatan 100 orang pasukan berkemampuan khusus dari Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Riau pada Sabtu pagi (25/9/2021).

Satu kompi prajurit Satbrimobda Polda Riau ini dilepas keberangkatannya
melalui terminal Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Kota Pekanbaru.

100 personel Brimob Riau berkemampuan khusus dengan persiapan yang matang dan kelengkapan peralatan pendukungnya tersebut diberangkatkan untuk membantu meningkatkan keamanan dan kondusifitas di daerah Timika Papua. Mereka nantinya akan bergabung dengan personel lainnya yang bertugas dalam Satgas pengamanan.

Irjen Agung didampingi wakilnya Brigjen Tabana Bangun langsung memimpin apel pelepasan tersebut, bertempat di halaman terminal Cargo Bandara SSK II Pekanbaru pada Sabtu pagi. Hadir pula para pejabat utama dari jajaran Polda Riau serta keluarga dari para personel yang akan diberangkatkan. 100 personel Brimobda ini juga diberi arahan secara khusus oleh jenderal bintang dua tersebut.

“Kita memberangkatkan satu kompi personel Brigade Mobil ke Timika, untuk melaksanakan penugasan di daerah rawan, yang di BKO (Bawah Komando Operasi) ke Polda Papua. Tugasnya untuk meningkatkan keamanan wilayah, khususnya di Timika. Di sana, mereka akan bergabung dengan Satgas lainnya,” ungkap Irjen Agung Setya Imam Effendi saat memberikan keterangan pers.

Ia meyakinkan, 100 personel yang dikirim ke Papua sudah disiapkan dengan sangat baik, dari segi taktikal, kemampuan dan hal pendukung tugas lainnya.

“Serta dengan perbekalan yang memadai juga. 100 orang yang berangkat, tentunya juga harus kembali 100 orang. Prajurit kita juga berpengalaman dengan berbagai macam penugasan dan kita harap bisa menyelesaikan tugas ini, demi menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI,” tegasnya.

Kapolda Riau pun memberikan arahan khusus kepada 100 orang personelnya itu. Irjen Agung menekankan agar mereka selalu waspada serta menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin dalam menghadapi potensi ancaman.

“Ini penugasan yang tidak mudah, saya minta agar selalu waspada, menyiapkan segala sesuatunya agar apapun ancaman dan rintangan bisa dihadapi. Ini penugasan dengan pola baru dan modern, dan anggota sudah dilengkapi kemampuan mengatasi segala hal di Timika,” pungkas Irjen Agung didampingi Kabid Humas.

Usai apel digelar, Kapolda Riau juga menyempatkan diri menghampiri satu persatu personelnya ini, yang kebetulan tengah berinteraksi dengan keluarga mereka yang turut hadir dalam pelepasan. Irjen Agung memberikan support moril bagi keluarga yang ditinggalkan. Suasana haru pun pecah seketika itu.

Irien Agung menyampaikan secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan oleh personelnya, agar tak sungkan berkomunikasi dengan kesatuan (Satbrimobda) apabila mengalami kendala apapun. Hal ini pun menjadi perhatian sepenuhnya oleh Polda Riau.

“Kita ingin selalu menjaga rasa memiliki dan kebersamaan. Spirit ini akan menjadi bagian dari moril anggota dalam melaksanakan tugas beratnya di sana. Dengan komunikasi yang baik, semua permasalahan kita tampung dan selesaikan. Keluarga yang ditinggalkan serta personel yang bertugas tentunya menjadi perhatian kita sepenuhnya supaya tidak ada hal yang dirisaukan. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi mereka,” yakin Agung Setya Imam Effendi. *