OPINI – Dalam setiap pembahasan proyek pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, isu mengenai “fee proyek” selalu menjadi bisik-bisik yang sulit dihapuskan.

Pertanyaan mendasar pun muncul, mungkinkah sebuah proyek benar-benar berjalan tanpa adanya fee yang diselipkan di balik meja? Atau, jangan-jangan proyek tanpa fee hanyalah mitos yang terus dipelihara?

Fenomena fee proyek sering dianggap sebagai “rahasia umum” dalam dunia birokrasi. Kontraktor, konsultan, hingga pejabat pelaksana kerap dihubungkan dengan praktik tambahan biaya yang tidak tercatat dalam dokumen resmi.

Fee ini, meski tidak pernah diakui secara terbuka, sering disebut sebagai syarat tak tertulis agar sebuah proyek bisa berjalan mulus. Akibatnya, publik mulai meragukan integritas sistem pengadaan dan pelaksanaan pembangunan.

Namun, di sisi lain, ada pula selentingan suara terdengar yang menegaskan bahwa proyek tanpa fee bukanlah hal mustahil. Transparansi anggaran, pengawasan ketat, serta komitmen pejabat yang berintegritas dapat menjadi benteng untuk meniadakan praktik tersebut.

Beberapa daerah bahkan mulai mengadopsi sistem digitalisasi pengadaan, yang meminimalisir ruang negosiasi gelap dan mempersempit peluang munculnya fee ilegal.

Pertanyaannya, apakah masyarakat percaya? Skeptisisme publik muncul karena pengalaman panjang melihat kasus demi kasus korupsi proyek yang terbongkar. Ketika setiap tahun ada saja pejabat yang tersandung kasus suap proyek, sulit bagi publik untuk menerima bahwa proyek tanpa fee benar-benar ada.

Di sinilah pentingnya membangun budaya baru, proyek harus dilihat sebagai amanah publik, bukan ladang keuntungan pribadi.

Jika fee terus dianggap sebagai “tradisi,” maka proyek tanpa fee akan tetap terdengar seperti dongeng. Tetapi jika transparansi dan akuntabilitas dijadikan standar, bukan tidak mungkin proyek tanpa fee akan menjadi kenyataan, bukan sekadar fiksi.

#opini oleh arbain

ARBAIN

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Di tengah kebuntuan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemda Inhil) memilih untuk menempuh jalur Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Langkah ini justru menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, yang menilai keputusan tersebut sebagai pengabaian terhadap prinsip demokrasi anggaran.

Kebuntuan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD seharusnya menjadi ruang dialog dan kompromi demi kepentingan rakyat. Namun, alih-alih membangun komunikasi yang konstruktif, Pemda Inhil justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perkada, sebuah mekanisme yang secara hukum memang dimungkinkan, tetapi secara etika politik dinilai mencederai semangat kolektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Perkada bukan solusi ideal, apalagi jika digunakan sebagai alat untuk menekan atau melewati fungsi pengawasan DPRD. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal penghormatan terhadap sistem demokrasi lokal”

Langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang. Tanpa persetujuan legislatif, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi rentan. Masyarakat pun patut bertanya, untuk siapa sebenarnya anggaran ini disusun, jika prosesnya tidak melibatkan wakil rakyat?

Di tengah kondisi sosial ekonomi yang menuntut kehadiran negara secara adil dan bijak, keputusan Pemda Inhil untuk mengesahkan APBD melalui Perkada justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang enggan dikritik dan enggan diajak bermusyawarah. Ini bukan hanya soal teknis anggaran, tapi soal arah kepemimpinan dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Selain itu, langkah Perkada ini juga dinilai sebagai bentuk penyelamatan birokrasi semata, bukan solusi untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Perkada memang memungkinkan roda pemerintahan tetap berputar. Gaji ASN dibayarkan, operasional kantor berjalan, dan agenda formal tetap terlaksana. Namun, publik bertanya di mana keberpihakan terhadap rakyat?.

Program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, hingga layanan kesehatan dan pendidikan, justru terancam mandek karena keterbatasan ruang fiskal dalam skema Perkada.

“Perkada itu seperti oksigen untuk birokrasi, tapi bukan untuk rakyat. Ia menjaga sistem tetap hidup, tapi tidak menyembuhkan penyakitnya”

Lebih dari sekadar teknis anggaran, penggunaan Perkada mencerminkan kegagalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Ketika dua pilar demokrasi lokal gagal duduk bersama, rakyatlah yang menjadi korban. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggaran tergerus oleh keputusan sepihak yang dibungkus dalih kedaruratan.

Dalam situasi seperti ini, muncul kekhawatiran bahwa Perkada justru menjadi alat normalisasi kebuntuan politik. Bukan lagi solusi darurat, melainkan jalan pintas yang dipilih karena enggan berkompromi. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang sehat. (Arbain)

ARB INdonesia – Di balik hiruk-pikuk aktivitas pasar tradisional, tersimpan cerita getir dari para pedagang kecil yang setiap hari harus merogoh kocek untuk membayar pungutan yang tak jelas dasar hukumnya.

Mulai dari ‘uang kebersihan’, ‘biaya keamanan’, hingga ‘sewa lapak harian’, semua ditarik tanpa kwitansi resmi, tanpa transparansi, dan sering kali tanpa kejelasan siapa yang berwenang.

Bagi sebagian pedagang, pungutan ini sudah menjadi ‘tradisi’ yang tak bisa ditolak. Kalau tidak bayar, dagangan bisa digusur, atau tidak dapat tempat.

Seperti yang terjadi pada sejumlah pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan adanya pungutan. Pungli tersebut dilakukan oleh sekelompok orang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Setiap bulan itu harus membayar Rp 1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp 20 ribu. Kalau tidak setor, ya nggak bakal boleh jualan di sini,” kata Karsidi, dikutip dari Antara, Rabu (14/5/2025).

Dari peristiwa itu, apakah pungutan ini sah?
Berdasarkan kutipan dari beberapa sumber menyatakan bahwa pungutan yang dilakukan oleh ormas di pasar tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan pungutan liar (pungli).

Hal itu dikarenakan pungli adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa dasar peraturan yang jelas, dan ormas dapat dijerat hukum pidana atau undang-undang anti korupsi jika melakukan pungutan tersebut. 

Mengapa Pungutan Ormas di Pasar Termasuk Pungli?

Tanpa Dasar Hukum yang Jelas: Pungutan liar adalah tindakan meminta uang atau imbalan lainnya tanpa adanya peraturan yang mengatur, baik dari pemerintah maupun peraturan yang berlaku. 

Memanfaatkan Wewenang: Ketika ormas melakukan pungutan, dan pungutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Potensi Tindak Pidana: Pungli masuk dalam kategori tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Hari Raya Imlek 2023 jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. Di Indonesia saat perayaan imlek juga terdapat cuti bersama pada Senin, 23 Januari 2023.

Namun tahukah kamu? tanpa disadari,  dalam setiap tahunnya pada perayaan imlek selalu di iringi hujan turun.

Hal tersebut menjadi salah satu ciri khas saat Imlek adalah turun hujan di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Mengapa demikian? Simak informasinya di bawah ini.

Kenapa Imlek Identik dengan Hujan?
Hari Raya Imlek dirayakan setiap tahun oleh masyarakat Tionghoa. Tahun Baru China atau Hari Raya Imlek jatuh pada akhir Januari dan awal Februari. Biasanya, selalu turun hujan saat perayaan Imlek.

Dilansir situs ABC melalui detik.com, masyarakat Tionghoa percaya jika hujan saat Imlek dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran. Warga China meyakini semakin banyak hujan turun, maka semakin banyak keberuntungan yang akan mereka dapatkan.

Hal ini merupakan pertanda baik untuk mengawali Tahun Baru China. Dengan demikian, hujan saat Imlek bagi masyarakat Tionghoa adalah pembawa keberkahan bagi hidup mereka.

Penjelasan BMKG Soal Hujan Saat Imlek
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan alasan hujan saat Imlek. Hal itu dikarenakan Imlek bersamaan dengan periode musim hujan saat Januari dan Februari.

Penghitungan hari dalam Imlek merupakan gabungan berdasarkan fase bulan mengelilingi bumi dengan bumi mengelilingi matahari (lunisolar). Oleh karena itu, hari dalam tahun Imlek tidak sama dengan kalender Masehi ataupun Hijriah.

Saat momentum Imlek, sejumlah wilayah di Indonesia memasuki periode puncak musim hujan pada Januari-Februari, termasuk Jabodetabek. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya hujan pada waktu tersebut.

“Faktor-faktor tersebut dipicu aktifnya Gelombang Kelvin di sekitar wilayah Indonesia selatan ekuator, MJO (Madden Jullian Oscillation) yang diprediksikan mulai aktif kembali di sekitar Samudera Hindia barat Sumatera dalam periode akhir Januari, kemudian adanya pola-pola konvergensi (perlambatan angin) di Jawa bagian barat yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sekitarnya,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanti, Kamis (19/1/2023).

Warga China percaya jika hujan dapat membawa keberuntungan saat Imlek. Adapun pihak BMKG menyebutkan, hal itu disebabkan oleh Hari Raya Imlek yang bersamaan dengan puncak musim hujan periode Januari-Februari.

Selain itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanti mengatakan wilayah Jabodetabek berpotensi hujan ringan sampai sedang saat Imlek. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada.

“Potensi hujan masih harus diwaspadai dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dalam durasi singkat,” kata Guswanto dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023). (Arb)

ARB INdonesia, JAKARTA – Pi Network semakin populer belakangan ini karena sejumlah pihak mendaftarkannya secara tidak resmi di bursa kripto. Mengomentari hal ini, pengembang menguraikan bahwa Pi Network belum terafilisasi dengan pihak luar termasuk bursa kripto.

Pi Network masih dalam pengembangan. Pi Network juga masih berada dalam mainnet tertutup. Pasalnya, protokol ini sedang dipersiapkan untuk peluncuran mainnet terbuka yang sudah dinanti-nantikan penambang Pi Coin. Pada awal Januari lalu, pihak Pi Network mengadakan Pi Network Hackhathon dan sukses menarik perhatian sekitar 1.800 pengembang.

Meski demikain, pengembang belum mengumumkan secara resmi waktu rilis mainnet publik tersebut. Di sisi lain peluncuran mainnet terbuka akan menawarkan banyak kemungkinan. Lalu, apa manfaatnya mengembangkan proyek secara tertutup? Berikut ini akan dijelaskan keuntungannya.

Keuntungan Pi Network di Mainnet Tertutup

Mainnet tertutup memberikan keuntungan bagi pengembang untuk menggarap proyek jangka panjangnya. Penambang Pi dalam level Pinoeer juga diuntungkan dalam hal ini karena mereka telah lebih dulu mengumpulkan Pi Coin sebelum peluncuran mainnet publik.

Berikut ini keuntungan proyek dikembangkan secar tertutup:

Fokus pada Prioritas Utama

Periode mainnet tertutup Pi Network memungkinkan protokol untuk fokus pada dua prioritas utama: Pertama, verifikasi massal identitas Pioneer melalui KYC dan migrasi saldo penambangan Pi mereka ke mainnet Pi. Kedua, penciptaan utilitas nyata untuk mata uang Pi asli.

Mengembangkan Ekosistem Berkelanjutan

Berfokus pada dua prioritas di atas dalam mainnet tertutup memastikan bahwa protokol membangun ekosistem yang layak dan berkelanjutan untuk basis penggunanya yang besar. Solusi KYC yang dapat diskalakan diperlukan untuk keamanan dan menciptakan utilitas cryptocurrency Pi yang nyata akan meningkatkan infrastruktur ekosistem.

Lebih Aman

Menurut laporan BSC, ketika kedua prioritas diselesaikan selama mainnet tertutup, pengguna akan menikmati ekosistem yang lebih aman dan membangun utilitas. Selanjutnya, Pi Network akan melanjutkan ke langkah pengembangan berikutnya, meluncurkan mainnet Terbuka.

Demikiain tiga keuntungan Pi Network dalam pengembangan mainnet tertutup sebelum peluncuran mainnet terbuka. Sebagai informasi, Pi Network adalah platform cryptocurrency dan pengembang baru yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang Pi Coin dengan efisien tanpa membutuhkan daya energi maupun konsumsi baterai besar. Pi berfokus pada pengembangan aplikasi terdesentralisasi (DApps) untuk jutaan pengguna di berbaga negara. (Sumber: Voi.id)

Pi Network (Nicolas Kokkalis) dan Binance (Changpeng Zhao)

ARB INdonesia – Binance Exchange adalah pertukaran Cryptocurrency terkenal yang didirikan di Hong Kong pada tahun 2017. Ini memberi banyak penekanan pada perdagangan altcoin. Termasuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), dan tokennya sendiri, Binance menyediakan perdagangan crypto-to-crypto di lebih dari 600 mata uang digital dan token (BNB).

Meskipun menjadi platform perdagangan Cryptocurrency teratas dalam hal volume transaksi harian, Pi Network akan mengambil alih proyek Crypto terkenal dalam waktu dekat.

Pi Network didirikan oleh Nicolas Kokkalis, yang bersama dengan Chengdiao Fan secara umum diakui sebagai Core Team proyek. Vince McPhillip adalah anggota lain dari Core Team, tetapi tidak ada yang mengangkatnya.

Pendiri dan CEO Binance, pertukaran Cryptocurrency terbesar di dunia, adalah Changpeng Zhao, juga dikenal dengan inisialnya “CZ”.

Zhao mendirikan Binance pada tahun 2017, dan perusahaan segera melihat volume perdagangan harian naik menjadi lebih dari $20 miliar.

Zhao, seorang pendukung setia Bitcoin, telah mengumpulkan kekayaan dalam mata uang kripto, tetapi sebagian besar kekayaan bersihnya senilai $15 miliar+ berasal dari investasinya di Binance Holdings Ltd.

Kesamaan dan perbedaan utama antara Binance dan Pi Network

Ada kesamaan dan perbedaan tertentu antara Binance dan Pi Network, seperti dikutip sagranesia dari laman newsway, yang ditunjukkan di bawah ini :

– Fakta bahwa PiNetwork dan Binance keduanya adalah inisiatif Cryptocurrency adalah salah satu dari banyak kesamaan mereka.

– Koin asli Pi Network adalah PiCoin (Pi), sedangkan Koin BNB adalah milik Binance.

– Binance adalah platform pertukaran mata uang kripto, sedangkan Pi Network adalah platform penambangan mata uang kripto.

– Pi Network memiliki lebih banyak pengguna aktif daripada Binance. Padahal data terakhir yang diperoleh dari BusinessOfApps yang dilaporkan bahwa Binance memiliki 28,1 juta pengguna adalah pada Desember 2021. Tak lama setelah itu (tiga bulan) pada Maret 2022, Pi Network melaporkan memiliki 35 juta pengguna aktif.

– BNB awalnya didasarkan pada jaringan Ethereum tetapi sekarang menjadi koin asli dari blockchain Binance sendiri, rantai Binance. Pi Network di sisi lain menggunakan Protokol Konsensus Stellar yang berjalan di blockchain bintang.

Apa itu Pi Network … ?

Pi Network jaringan terdesentralisasi yang inovatif di mana cryptocurrency ditambang menggunakan ponsel dibandingkan dengan ASIC atau GPU yang membutuhkan banyak energi.

Pi Network, yang didirikan oleh Chengdiao Fan dan Nicolas Kokkalis dari Universitas Stanford, bertujuan untuk menjadi sarana yang lebih mudah diakses dan efektif dalam melakukan transaksi.

Pi Network mudah digunakan dan mengklaim lebih hemat energi daripada jaringan yang lebih mapan seperti Bitcoin, yang membutuhkan perangkat yang haus daya. Meski masih dalam tahap awal pengembangan, tim ingin menjadikannya sebagai bentuk pembayaran standar untuk transaksi.

Apa itu Binance ?

Binance Exchange adalah bursa cryptocurrency terkemuka yang didirikan pada tahun 2017 di Hong Kong. Ini menampilkan fokus yang kuat pada perdagangan altcoin. Binance menawarkan perdagangan crypto-to-crypto di lebih dari 600 cryptocurrency dan token virtual, termasuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), dan tokennya sendiri Binance Coin (BNB).

Sumber: newsway/saraganesia