​ARB INdonesia, BATAM – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, menghadiri langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-XVII tahun 2026. Acara yang mempertemukan para kepala daerah se-Indonesia ini digelar di Grand Lotus Ballroom Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).

​Kehadiran Bupati Anton didampingi oleh sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, di antaranya Kepala Dinas PUPR Rohul Zulkifli, ST, dan Kepala Dinas Pertanian Fisman Hendri, serta jajaran rombongan lainnya.
​
​Menteri Pertanian RI, H. Andi Amran Sulaiman, yang hadir sebagai narasumber utama, memberikan motivasi kuat kepada para Bupati. Dalam arahannya, Mentan mencetuskan slogan baru bagi asosiasi ini: “APKASI Seribu Aksi, APKASI Seribu Tindakan.”

​Mentan menekankan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak melulu soal besarnya anggaran, melainkan ketepatan kebijakan.
​”Kebijakan adalah yang menentukan pembangunan, bukan anggaran. Inilah dahsyatnya sebuah kebijakan,” tegas Andi Amran Sulaiman di hadapan para peserta.
​
​Dalam sesi materi, Kementerian Pertanian mengajak seluruh Bupati untuk fokus pada Hilirisasi Komoditas Strategis Perkebunan (ABT 2025-2027). Komoditas yang menjadi prioritas meliputi:
​Tebu dan Kakao, ​Kelapa dan Kopi, ​Mete, Lada, atau Pala

​Mentan juga meminta para Bupati untuk bergerak cepat mendata kebutuhan daerah. Beliau menginstruksikan agar setiap Pemerintah Kabupaten segera mengirimkan usulan jenis bibit yang dibutuhkan agar proses distribusi ke daerah dapat segera dilaksanakan.
​
​Selain sektor pertanian, Rakernas ini juga menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Bob Arthur Lombogia. Beliau memaparkan tiga strategi utama dalam penyelenggaraan infrastruktur yang selaras dengan misi Asta Cita:

1. Memastikan Penyelenggaraan Infrastruktur PU Mempedomani Asta Cita dan Berbasiskan Potensi Keunggulan Wilayah, Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar dan Mendukung Pemerataan Ekonomi Wilayah.
2. Melanjutkan Dukungan Infrastruktur yang Berkeadilan Untuk Memenuhi Target Target Inpres dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
3. Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Lintas Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.

​Menanggapi arahan pusat, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM menyatakan kesiapan Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelaraskan program daerah dengan visi nasional, terutama dalam penguatan sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur yang merata di Negeri Seribu Suluk.

​Kegiatan Rakernas APKASI XVII ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 18 hingga 20 Januari 2026, dengan agenda utama memperkuat posisi Kabupaten dalam mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional.(Kri).

ARBindonesia.com, ROHUL – Melalui peringatan Hari Isra’ Mi’raj, GPII PD Rokan Hulu berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik, profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

Dalam rangka memperingati Hari Isra’ Mi’raj 1447H/2026M Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia kabupaten Rokan Hulu melaksanakan kegiatan bantuan sosial berupa kunjungan ke Panti Asuhan Al Khairiyah pada Jum’at 16 Januari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua umum GPII Rokan Hulu, Rifky Arifi SH beserta jajaran Pengurus PD GPII Rokan Hulu periode 2025-2027.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk berbagi kebahagiaan, mempererat silaturahmi, serta memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain bersilaturahmi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia Pimpinan Daerah Kab. Rokan Hulu juga menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan Iqro’ kepada Panti Asuhan Al khairiyah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak serta mendukung kegiatan panti tersebut.

Senyum bahagia terpancar dari anak anak panti asuhan Al-Khairiyah ketika dikunjungi oleh pengurus GPII Kabupaten Rokan Hulu.

Pihak pengelola Panti Asuhan Al-Khairiyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. (Syuk)

ARB INdonesia, Rokan Hulu — Rencana Pemerintahan Desa Lubuk Napal adakan rapat pembentukan pengelola kebun koperasi tani timiangan raya (KOP-TITIRA) pada kamis senin, 5/1/2026. Berakhir dibatalkan.

Undangan yang telah disebarkan dengan agenda pembentukan pengelola kebun koperasi tani timiangan raya bertempat di balai Desa Lubuk Napal sempat dibuka dan dihadiri oleh kepala Desa, ketua BPD, perangkat Desa, Tokoh Masyarakat serta anggota koperasi. Selanjutnya forum tersebut ditutup dan dibubarkan oleh Pemerintahan Desa. Alasan pembubaran forum tersebut merujuk pada undang-undang koperasi nomor 20 tahun 1999. Tidak adanya wewenang desa untuk mengadakan rapat pembentukan pengelolaan koperasi yang sudah terbentuk.

Kades Lubuk Napal H, Sofian didampingi ketua BPD Junaidi menyampaikan kepada awak media bahwa mereka mengakui kesalahan dalam mengeluarkan undangan rapat tersebut. Namun, karna undangan telah tersebar, forum tetap dibuka, selanjutnya forum dibubarkan.

Anggota koperasi yang sempat hadir dalam agenda tersebut sempat kecewa, karna menurut mereka pemerintahan desa terlalu memaksakan diri untuk terlibat lebih jauh dalam persoalan koperasi. Mereka menilai konflik yang terjadi di tubuh koperasi sendiri akibat adanya tarik menarik kekuasaan dan kepentingan, sehingga dampaknya mengorbankan anggota koperasi itu sendiri.

“Kita jadi korban, bahkan pernah terjadi selama 17 bulan anggota koperasi tidak menerima hak nya dari pengelolaan kebun kelapa sawit yang luasnya 1000 hektare tersebut”. Ungkap anggota koperasi.

Sementara Saat ini, masyarakat secara kolektif tidak lagi mempercayai kepengurusan lama, dan memilih menitipkan pengelolaan kebun kelapa sawit di bawah naungan KOP-TITIRA kepada pengurus baru (sementara), yakni Ustadz Sama’un Cs, yang selama ini dikenal sebagai perwakilan anggota dan tokoh yang dipercaya masyarakat.

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia lahir dari keputusasaan bersama anggota Kop-Titira, dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap kepemimpinan Edi Ahmad (mantan ketua).

“Selama Edi Ahmad memimpin, masyarakat tidak menerima hasil. Bukan satu bulan, tapi 17 bulan penuh. Padahal lahannya sekitar 1.000 hektare,” ungkap perwakilan masyarakat.

Angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah waktu yang cukup lama untuk membuat dapur anggota mati, anak sekolah terancam putus, dan kepercayaan terhadap koperasi runtuh total.

Ke Mana Hasil Sawit Mengalir?
Pertanyaan paling mencekam kini bergema di Desa Lubuk Napal dan sekitarnya:

ke mana aliran hasil kebun selama 17 bulan itu?

Dalam logika koperasi, mustahil lahan sawit seluas 1.000 hektare tidak menghasilkan.

Namun, para anggota mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan yang transparan, tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan tidak pernah diajak menentukan kebijakan.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat menilai koperasi telah dibajak menjadi entitas tertutup, bahkan disebut-sebut menyerupai “kerajaan kecil” yang dikelola segelintir orang.

Pengalihan kepercayaan kepada Ustadz Sama’un bukanlah pengangkatan struktural permanen, melainkan mandat moral dari masyarakat agar kebun tetap berjalan dan tidak jatuh ke tangan pihak yang sama.

Langkah ini diambil sembari menunggu
RALB yang sah dan Audit independen serta Keputusan hukum dari instansi berwenang.

Apa yang terjadi di KOP-TITIRA kini bukan sekadar konflik administrasi koperasi. Ini adalah krisis keadilan ekonomi. Di satu sisi, mantan ketua tetap bersikukuh pada legalitas formal.

Heru Astar, SH. MH dan Assayuti Lubis, SH. Selaku Kuasa Hukum pengelola sementara KOP-TITIRA menyampaikan akan mengkawal permasalahan tersebut hingga tuntas. Mereka juga memastikan akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan demi kebaikan dan kepentingan koperasi tersebut. (Kri)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dalam upaya memperkuat struktur organisasi Pemuda Pancasila (PP) di tingkat kabupaten, Ketua MPC PP Kabupaten Rokan Hulu, Syahmadi Malau, didampingi Bung Carles ST, ketua OK Anton adi putera dan ketua BPKTA iman ade Saputra secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan PAC Tambusai Utara untuk masa jabatan 2026-2029.senin 29 Desember 2025.

Ketua MPC Syahmadi Malau mengingatkan seluruh pengurus agar benar-benar menjalankan tugas organisasi dengan dedikasi tinggi demi kemajuan cabang. “Mari kita wujudkan visi Pemuda Pancasila di daerah kita,“

Kepada pengurus PAC Tambusai Utara, saya minta agar benar‑benar menjalankan organisasi sesuai AD/ART dan nilai‑nilai Pancasila. Jadilah garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan membantu masyarakat, serta menjadi mitra aktif dalam pembangunan dan keamanan di wilayah Tambusai Utara. ujar Syahmadi Malau

Surat keputusan (SK) diserahkan langsung kepada Ketua PAC Tambusai Utara periode 2026-2029, BUNG Lambok Simanjuntak. Pengurus inti lainnya meliputi Erik sebagai sekretaris dan Sukarno sebagai bendahara.

Dalam momentum ini, saya Syahmadi Malau selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, secara resmi mengangkat Bung Darsono sebagai Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Rokan Hulu.Pengangkatan ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur kepemimpinan MPC PP Rohul, guna mendukung konsolidasi organisasi dan percepatan pembinaan PAC di seluruh kecamatan.
Dengan ditunjuknya Bung Darsono sebagai Wakil Ketua, diharapkan dapat membantu tugas‑tugas MPC dalam menggerakkan roda organisasi, menjaga soliditas, serta meningkatkan peran PP sebagai ormas yang humanis, nasionalis, dan pro‑pemerintah.ujarnya.

Kehadiran Ketua OK Anton Adi Putera dan Ketua BPKTA Iman Ade Saputra menunjukkan dukungan penuh dari unsur pimpinan dan lembaga pendukung dalam memperkuat kepengurusan PAC pemuda Pancasila (PP) Tambusai Utara

Struktur ini akan menjadi poros utama dalam menggerakkan kegiatan PAC PP Tambusai Utara selama tiga tahun ke depan, mulai dari pembinaan kader, kegiatan sosial, hingga kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan ini digelar di sekretariat MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Rokan Hulu, dihadiri pengurus dan simpatisan dan Penyerahan SK ini diharapkan menjadi momentum baru bagi PAC Tambusai Utara dalam berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah husus nya di kecamatan Tambusai Utara.tutup syahmadi malau.

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menunjukkan kepedulian terhadap sesama dengan menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Bencana Sumatra” untuk membantu korban bencana alam di Sumatera, seperti banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Jum’at 19/12/2025.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua MPC pemuda Pancasila (PP) Rohul, Syahmadi Malau, dan melibatkan berbagai organisasi kepemudaan serta mahasiswa dari Rohul, antara lain Dema ISQ, DPM UPP, BEM UPP, Genpi Rohul, PMII Rohul, HMI Rohul, dan MTMA Rohul.

Kolaborasi lintas organisasi ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan nilai kemanusiaan yang terus dijaga di Rokan Hulu.

Ketua MPC PP Rohul, Syahmadi Malau, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan kepada masyarakat Rohul yang telah menyisihkan rezekinya untuk membantu korban bencana. Aksi ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi kemanusiaan dan memperkuat rasa persaudaraan antar daerah, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.Aksi “pemuda Pancasila Peduli Bencana Sumatra” mencerminkan tanggung jawab sosial organisasi dan semangat kemanusiaan yang tinggi di tengah masyarakat Rokan Hulu.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Syahmadi Malau, di dampingi Sekretaris MPC, Carles, secara resmi melepas keberangkatan relawan menuju Aceh pada Kamis, 18 Desember 2025, dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatra, khususnya Aceh.
Pelepasan ini menjadi bagian dari aksi solidaritas “Pemuda Pancasila (PP) Peduli Bencana Sumatra” yang telah melibatkan berbagai elemen organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Rokan Hulu.

Syahmadi Malau menyampaikan harapan agar bantuan yang dibawa relawan dapat tepat sasaran dan membantu meringankan beban korban bencana di Aceh. Sekretaris MPC, Carles, juga turut memberikan motivasi kepada para relawan agar tetap semangat dan menjaga nama baik organisasi selama menjalankan misi kemanusiaan di Aceh.pungkasnya.

ARB INdonesia, Rokan Hulu — Kabid Perda Syamsul Kamal SH di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Rokan Hulu angkat bicara sekaligus memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pemerasan yang menyeret namanya dalam kegiatan razia kafe yang berlangsung pada Jumat.malam seminggu yang lalu ,

Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada unsur pemerasan sebagaimana isu yang berkembang.

Bang Kamal sapaan akrabnya, menjelaskan, razia tersebut dilakukan pada Jumat malam (12/12/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, dimulai di depan penginapan Bakri. Dalam razia itu, petugas mendapati satu pasangan. Selanjutnya tim melanjutkan patroli ke wilayah Kecamatan kepenuhan Hulu, namun tidak menemukan pelanggaran (nihil).

Razia kemudian berlanjut ke Simpang D, sebelum akhirnya tim bersiap kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan, petugas menerima informasi adanya dugaan pelanggaran di tempat karaoke yang ada di Jalan Lingkar Pasir Pengaraian,

“Saat kami menuju lokasi tersebut, mobil Dalmas milik Pol-PP sudah lebih dulu melakukan penindakan dan mengamankan delapan orang,” jelas Syamsul Kamal

Dalam pemeriksaan di lokasi, ditemukan satu butir pil ekstasi di kantong salah satu dari delapan orang yang diamankan. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Rokan Hulu untuk proses lebih lanjut.

Usai kegiatan tersebut,besoknya Kamal menelpon Umri Hasibuan dan memintanya datang ke kantor Satpol PP.

Dalam penjelasannya kepada media ini,mengatakan, Bahwa dia disuruh oleh Syamsul Kamal untuk langsung menghandle masalah setoran sesuai aturan,dikarenakan Pihak Pol-PP ada tugas Dinas luar ke Pekanbaru, jelas Umri,

“Saya datang ke kantor karena saya dari unsur media. Ada pihak yang mengaku dariesok harinya LSM dan media yang menyatakan bertanggung jawab terhadap salah satu orang yang diamankan,” ungkapnya.

Dalam proses tersebut, Umri mengakui menerima uang Rp1 juta secara tunai dan Rp3 juta melalui transfer, namun ia menegaskan bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi dan itu berkaitan dengan denda Perda.

Lebih lanjut, Umri menegaskan bahwa pada hari Senin, seluruh uang tersebut telah disetorkan ke rekening resmi Satpol PP.

“Karena pejabat Satpol PP sedang bertugas ke Pekanbaru sejak Jumat dan baru kembali hari Minggu, maka uang itu baru bisa diserahkan dan disetorkan pada hari Senin,” jelasnya.

Dengan klarifikasi ini, Umri Hasibuan menegaskan bahwa tidak ada praktik pemerasan, dan seluruh tindakan yang dilakukan berada dalam koridor tugas, koordinasi, serta prosedur hukum yang berlaku.

Terkait temuan narkoba, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah Syamsul Kamal SH juga menjelaskan, bahwa kasus tersebut telah dikordinasikan secara resmi oleh Satpol PP kepada Kasat Narkoba.*