Pekanbaru (detikriau.org) — Dalam rangka memeriahkan hari Anak Nasional (HAN) 2012, Forum Cinta Anak Riau (FCAR) menggalang buku, mainan bekas dan koin dari masyarakat untuk didonasikan ke anak-anak yang kurang beruntung. Demikian dikatakan Ketua FACR, Helda, Ahad (8/7) kemarin di lokasi Car Free Day Jl Diponegoro Pekanbaru.

Menurut Helda penggalangan buku (baru/bekas), mainan (baru/bekas) dan koin dari masyarakat, dilakukan di arena Car Free Day setiap Minggu pagi dan ke sejumlah tempat lainnya. ”Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendonasikan buku, mainan dan koin hingga saat menjelang perayaan HAN 2012 pada tanggal 23 Juli mendatang,” katanya.

Masyarakat, lanjut Helda, bisa menghubungi salah satu lembaga yang terlibat di FCAR seperti AJI Pekanbaru, Yayasan Siklus, ISEC dan Rumpun Perempuan dan Anak Riau. ”Kalau tidak ingin repot, silahkan telepen ke no contak saya 0813 28364 574,” terang Helda.

Di arena Car Free day, FCAR juga memberi kesempatan kepada anak-anak yang ingin menggambar bersama Sindikat Kartunis Riau (Sikari). Kertas gambar dan pinsil menggambar disediakan, gratis. Kegiatan ini, untuk memberi ruang kepada anak-anak menyalurkan bakat da kegemarannya menggambar.

Tema yang diangkat FCAR pad HAN 2012 ini adalah Selamatkan Anak Bangsa, Penuhi Hak Anak. Memilihan tema ini, kata Helda, karena  masih tingginya angka kekerasan terhadap anak perempuan, terus bertambahnya jumlah anak yang terinveksi HIV, anak jalanan, pekerja anak, anak yang terlantar, anak suku pedalaman yang kurang mendapat fasilitas pendidikan, anak yang menjadi korban trafficking hingga tingginya angka kematian bayi menunjukkan fakta yang tidak bisa kita biarkan terjadi terus menerus.

Untuk itu, lanjut Helda, pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak untuk menyelamatkan Anak Bangsa dan memenhi hak anak. Even yang diselenggarakan FCAR hanya upaya kecil untuk mengkampanyekan hal tersebut.(rls)

Pekanbaru—–Drh Chaidir MM, mantan ketua DPRD Riau dan Dr Jahrizal SE MT, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau akan menjadi pembicara dalam diskusi “Transparansi Anggaran di Daerah” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, di Breaks Cafe Mal Ciputra Pekanbaru, Sabtu (7/7) hari ini.

Hal itu diungkapkan project officer kegiatan, Nolpitos Hendri, Jumat (6/7). Menurut Pitos, kedua narasumber tersebut sudah dapat dipastikan kehadirannya. “Rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu sebagai bekal liputan dari Pak Chaidir, terutama kisi-kisi terkait penyusunan anggaran. Sedangkan, dari materi Dr Jahrizal akan membantu rekan-rekan dalam melihat bagaima pemanfaatan anggaran, baik itu dari APBD dan APBN selama ini,” ujar Pitos.

Sementara itu, Ketua Divisi Organisasi AJI Pekanbaru, Fachrurrodzi menambahkan, pada kegiatan sebelumnya, AJI melibatkan rekan-rekan jurnalis dari berbagai media dan anggota organisasi seperti PJI, IJTI, PWI dan SOWAT, tapi untuk kegiatan ini, AJI khusus memperuntukkan untuk anggota AJI Pekanbaru.

“Diskusi ini untuk memperkaya wawasan dan mempertajam analisa rekan-rekan dalam meliput anggaran. Dan yang terpenting, menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, dalam mengawal praktek culas dan kebocoran anggaran,” ungkap alumni FISIPOL Unri ini.

Untuk itu, Fachrurrodzi berharap betul peran aktiv dari rekan-rekan selama diskusi. Baik mengali pengalaman dan ilmu dari para narasumber, juga berbagai pengalaman dari rekan-rekan ketika meliput di lapangan.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Setelah sepekan sebelumnya menggelar diskusi peningkatan kapasitas jurnalis (capacity building), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru akhir pekan ini akan kembali mengadakan kegiatan yang sama. Jika sebelumnya, AJI mengupas topik Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai bekerjasama dengan Scale Up, akhir pekan ini, AJI akan membedah topik Transparansi Anggaran di Daerah. Kegiatan kali ini merupakan kerjasama AJI Pekanbaru dengan AJI Padang dan AJI Indonesia.

Demikian diungkapkan Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Project Officer kegiatan, Nolpitos Hendri, Kamis (5/7). Menurut Ilham, diskusi pekan ini merupakan rangkaian kegiatan dari workshop Transparansi Anggaran yang diadakan AJI Indonesia awal Juni lalu. Saat itu, perwakilan anggota AJI Pekanbaru, AJI Padang dan AJI Jambi terlibat serius dalam workshop tersebut di Padang.

“Topik di Pekanbaru lebih spesifik, yaitu terkait transparansi anggaran APBN dan APBD di Riau. Setidaknya, topik ini akan memperkaya wawasan rekan-rekan jurnalis saat membuat liputan terkait anggaran,”  ujar Ilham.

Disebutkan Ilham, sebanyak 15 jurnalis akan dilibatkan. Selain mendengarkan pemaparan dari para narasumber, juga akan dihimpun pengalaman para rekan-rekan saat meliput di lapangan untuk didiskusikan di forum diskusi tersebut. “Intinya, ada pencerahan dari para narasumber, lalu dikombinasikan dengan realita yang rekan-rekan temukan di lapangan,” imbuh Ilham.

Sementara project officer kegiatan, Nolpitos Hendri menambahkan, para narasumber rencananya akan dihadirkan dari anggota dewan maupun mantan anggot dewan. Karena mereka kata Pitos punya pengalaman dalam melakukan penyusunan anggaran. Sedangkan narasumber yang lain adalah dari akademisi. “Mereka ini akan melihat dengan jernih dan objektif praktik-praktik kecurangan, baik saat penyusunan maupun pada waktu anggaran digunakan,” ungkap Pitos.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Rangakaian kegiatan menyambut Hari Anak Nasional 2012 yang diselenggarakan Forum Cinta Anak Riau (FCAR) semakin banyak yang ikut berpartisipasi. Selain Sikari (Sindikat Kartunis Riau) yang sudah lebih dulu, J-Rock Star Community dan Forum Anak Riau juga berpartisipasi penuh mensukseskan dan memeriahkan perayaan HAN 2012 ini.
Demikian dikatakan ketua FACR, Helda di sela-sela acara kampanye, penggalangan koin, buku dan mainan serta menggambar bersama Sikari di arena Car Free Day, Minggu (1/7) kemarin di Jl Diponegoro Pekanbaru. Menurutnya, bentuk partisipasi yang dilakukan Forum Anak Riau adalah membantu menggalang dana dengan pengumpulan koin, menjual pin dan stiker. “Peran serta mereka cukup membanggakan,” kata Helda.
FCAR, lanjut Helda, adalah kumpulan volunter yang beranggotakan Divisi Perempuan AJI Pku, Rumpun Perempuan Anak Riau (RUPARi), ISEC dan Yayasan Siklus membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk memeriahkan HAN 2012 yang jatuh pada Tanggal 23 Juli mendatang. “Siapa saja boleh terlibat di kegiatan ini. Ada beberapa agenda acara yang kita lakukan, antara lain pengumpulan koin, buku (baru/bekas), mainan untuk didonasikan ke anak-anak yang kurang beruntung,” kata Helda.
Untuk menggalang dana, lanjut Helda, FCAR juga melakukan penjualan pin dan stiker. Dengan banyaknya alternatif, masyarakat bisa memilih ingin memberi sumbangan dalam bentuk apa. Hasil sumbangan tersebut sepenuhnya akan didonasikan. ”Dalam acara menggambar bersama Sikari selama dua minggu ini di lokasi Car Free Day, FCAR berhasil mengumpulkan dana hampir Rp400 rb. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari harapan kami. Harapan kami, menjelang hari puncak pada 23 Juli, semakin banyak masyarakat yang bersedia dan berpartisipasi memberi sumbangan dalam bentuk apa saja,” harap Helda.
Guna memudahkan masyarakat dalam menyalurkan sumbangan, Helda memberikan beberapa tempat yang bisa dihubungi, antara lain kantor ISEC dan Yayasan Siklus di Jl. Pontianak No.15 Tangkerang Timur. Telepon (0761) 37745 atau ke kantor RUPARi Jl. Srikandi No.27 Perundam Panam. Contact Persen, Helda hp. 0813 28364 574.
Untuk tema pada Hari Anak tahun ini, FCAR memilih “Selamatkan Anak Bangsa, Penuhi Hak Anak”.” Tema tersebut sengaja dipilih karena masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, terus bertambahnya jumlah anak yang terinveksi HIV, anak jalanan, pekerja anak, anak yang terlantar, anak suku pedalaman yang kurang mendapat fasilitas pendidikan, anak yang menjadi korban trafficking hingga tingginya angka kematian bayi. Keadaan teresebut menunjukkan fakta yang tidak bisa kita biarkan terjadi terus menerus,” tandas Helda. (rls)

PEKANBARU (www.detikriau.org)-  Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Greenpeace, Riau Corruption Trail, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru mengeluarkan laporan analisa fakta persidangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan di Riau. Analisa dilakukan setelah palu hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan mereka sebagai terpidana kasus korupsi kehutanan di Riau.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Jikalahari, Greenpeace, Riau Corruption Trail, dan AJI Pekanbaru mendorong untuk dibukanya kembali penyelidikan kasus 14 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau, yang dampaknya akan bisa menyelamatkan sedikitnya 60 ribu hektare lahan hutan.

‘’Fakta persidangan, penangganan korupsi kehutanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir ini memperkuat dugaan bagaimana tindakan korupsi dilakukan oleh perusahaan bersama pejabat pemerintah daerah untuk meloloskan berbagai perizinan bisnis yang secara sistematis telah menghancurkan hutan Riau,’’  kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari didampingi Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Koordinator Riau Corruption Trail Made Ali saat konfrensi pers, Kamis (28/6).

KPK menurut Muslim Rasyid harus segera mengarahkan penyidikan dan pengungkapan kasus korupsi 14 perusahaan pemasok kayu di Riau yang telah dihentikan penyelidikannya oleh Polda Riau. Pengungkapan unsur korupsi, kata Muslim dalam proses mengeluarkan perizinan oleh sejumlah pejabat di Riau adalah pintu masuk untuk mengusut keterlibatan perusahaan. ‘’Fakta sidang memperkuat keterlibatan itu,’’ imbuhnya.

Dalam fakta persidangan juga terungkap kerugian negara dari dugaan korupsi kehutanan mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun dengan perhitungan nilai kayu yang hilang Rp73 triliun dan nilai kerusakan lingkungan sebesar Rp1.994 triliun.

‘’Putusan hakim pada kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak menunjukkan dugaan bahwa perusahaanlah yang memiliki inisiatif pertama memberikan sejumlah uang kepada Azmun Jaafar, Arwin AS, Asral Rachman dan Suhada Tasman agar IUPHHKT-HTI dan RKT diterbitkan. Pemberian gratifikasi jelas dilakukan oleh mereka,” papar Muslim.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin menambahkan, wilayah konsesi 14 perusahaan itu sebesar 194 ribu hektare hutan. Dari luas tersebut hutan gambut yang telah dihancurkan 100 ribu hektare dan hutan alam seluas 30 ribu hektare. ‘’Namun jika SP3 dicabut dan penyidikannya dilanjutkan maka potensi hutan gambut Riau yang bisa diselamatkan sebesar 60 ribu hektare,’’ ungkap Rusmadya.

Sebelumnya, sekitar Juni 2011, berdasarkan kajian yang dilakukan Satgas Pemberantasan Anti Mafia Hukum, Satgas sudah pernah menyurati Kapolri untuk membuka kembali SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) 14 perusahaan kehutanan di Riau yang dinilai bertentangan dengan hukum tersebut.

“Penyelamatan hutan hujan Indonesia dapat dilakukan juga melalui penegakkan hukum yang seharusnya mampu melindungi kekayaan alam dan habitat satwa penting seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra dan lainnya yang satwa tersebut kini terancam punah. Membongkar kembali kasus keterlibatan 14 perusahaan dapat mengembalikan harapan masyarakat pada keadilan hukum,” kata Rusmadya.

Menurut Rusmadya, perusahaan global telah memutuskan kontrak dengan perusahaan bubur  kertas di Riau karena buruknya operasi perusahaan. Hal ini kata Rusmadya untuk mendorong kembali penegakkan hukum di sektor kehutanan sepertimana komitmen Presiden SBY mengurangi emisi dan memperkuat citra sektor ekonomi di Indonesia dan menyelamatkan hutan Indonesia dari kehancuran lebih lanjut.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Sustainable Social Development Patnership (Scale Up) menggelar diskusi penguatan kapasitas jurnalis (capacity building) dalam melakukan peliputan.

Kegiatan yang melibatkan 15 jurnalis dari berbagai media tersebut mengangkat topik “Resolusi Konflik Melalui Liputan Jurnalisme Damai” yang diadakan di Break Café, Mal Ciputra Pekanbaru, Rabu (27/6) hari ini, pukul 08.30-13.00 WIB.

“Forum ini menjadi penguatan bagi rekan-rekan jurnalis dalam memahami liputan konflik, terutama konflik sumber daya alam. Tak hanya hasil sajian liputan yang baik, tapi dampak pemberitaan itu mendorong lahirnya penyelesaian konflik,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammd Yasir.

Diskusi ini kata Ilham, lahir dari keresahan kalangan jurnalis akan maraknya konflik akhir-akhir ini di Riau. Ada konflik PT Raka di Kampar, di Pulau Padang, dan di perbatasan Riau-Sumut. Karenanya keresahan itu harus dipecahkan dengan mengundang pihak yang berkompeten untuk menguraikan benang kusut tersebut.

“Scale Up, LSM yang kiprahnya sudah diakui dalam menguasai resolusi konflik sumber daya alam kita sengaja gandeng. Ilmu dan teknik mereka bisa dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis,” kata Ilham.

Menurut Direktur Scale Up, Ahmad Zazali, tren konflik sumber daya alam di Riau masih cukup tinggi. Data Scale Up, tahun 2008 tercatat 96 kasus konflik sumberdaya alam. Tahun 2009, ada 45 kasus, 2010 terjadi 44 kasus, dan tahun 2011 34 kasus.

‘’Pemberitaan masih belum menyentuh akar konflik. Liputan masih menunggu gejolak atau ledakan yang terjadi. Kita ingin dorong pemberitaan yang berbasis penggalian akar masalah, sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaiannya,” ungkap Ahmad Zazali.

‘’Konflik tersebut berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan HTI maupun konflik langsung antara masyarakat dengan pemerintah,’’ imbuh Ahmad Zazali.

Sazali juga ingin mendorong lahirnya suatu mekanisme dan perlembagaan penyelesaian konflik. Pasalnya, hingga hari ini pemerintah sendiri belum punya institusi yang menggurusi penangganan konflik sumber daya alam. “Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” ungkap Ahmad Zazali.

Dalam diskusi tersebut, selain melibatkan anggota AJI, panitia juga mengundang peserta dari perwakilan media, dan organisasi jurnalis seperti PJI Riau, IJTI Riau, PWI Riau, Sowat dan Fopersma Riau. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah mantan Ketua AJI Pekanbaru/akademisi Unri Ahmad Jamaan SIP MSi, Direktur Scale Up Ahmad Zazali, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau Yohanes Supama.(rls)