Pekanbaru (www.detikriau.org) – Rangakaian kegiatan menyambut Hari Anak Nasional 2012 yang diselenggarakan Forum Cinta Anak Riau (FCAR) semakin banyak yang ikut berpartisipasi. Selain Sikari (Sindikat Kartunis Riau) yang sudah lebih dulu, J-Rock Star Community dan Forum Anak Riau juga berpartisipasi penuh mensukseskan dan memeriahkan perayaan HAN 2012 ini.
Demikian dikatakan ketua FACR, Helda di sela-sela acara kampanye, penggalangan koin, buku dan mainan serta menggambar bersama Sikari di arena Car Free Day, Minggu (1/7) kemarin di Jl Diponegoro Pekanbaru. Menurutnya, bentuk partisipasi yang dilakukan Forum Anak Riau adalah membantu menggalang dana dengan pengumpulan koin, menjual pin dan stiker. “Peran serta mereka cukup membanggakan,” kata Helda.
FCAR, lanjut Helda, adalah kumpulan volunter yang beranggotakan Divisi Perempuan AJI Pku, Rumpun Perempuan Anak Riau (RUPARi), ISEC dan Yayasan Siklus membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk memeriahkan HAN 2012 yang jatuh pada Tanggal 23 Juli mendatang. “Siapa saja boleh terlibat di kegiatan ini. Ada beberapa agenda acara yang kita lakukan, antara lain pengumpulan koin, buku (baru/bekas), mainan untuk didonasikan ke anak-anak yang kurang beruntung,” kata Helda.
Untuk menggalang dana, lanjut Helda, FCAR juga melakukan penjualan pin dan stiker. Dengan banyaknya alternatif, masyarakat bisa memilih ingin memberi sumbangan dalam bentuk apa. Hasil sumbangan tersebut sepenuhnya akan didonasikan. ”Dalam acara menggambar bersama Sikari selama dua minggu ini di lokasi Car Free Day, FCAR berhasil mengumpulkan dana hampir Rp400 rb. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari harapan kami. Harapan kami, menjelang hari puncak pada 23 Juli, semakin banyak masyarakat yang bersedia dan berpartisipasi memberi sumbangan dalam bentuk apa saja,” harap Helda.
Guna memudahkan masyarakat dalam menyalurkan sumbangan, Helda memberikan beberapa tempat yang bisa dihubungi, antara lain kantor ISEC dan Yayasan Siklus di Jl. Pontianak No.15 Tangkerang Timur. Telepon (0761) 37745 atau ke kantor RUPARi Jl. Srikandi No.27 Perundam Panam. Contact Persen, Helda hp. 0813 28364 574.
Untuk tema pada Hari Anak tahun ini, FCAR memilih “Selamatkan Anak Bangsa, Penuhi Hak Anak”.” Tema tersebut sengaja dipilih karena masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, terus bertambahnya jumlah anak yang terinveksi HIV, anak jalanan, pekerja anak, anak yang terlantar, anak suku pedalaman yang kurang mendapat fasilitas pendidikan, anak yang menjadi korban trafficking hingga tingginya angka kematian bayi. Keadaan teresebut menunjukkan fakta yang tidak bisa kita biarkan terjadi terus menerus,” tandas Helda. (rls)

PEKANBARU (www.detikriau.org)-  Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Greenpeace, Riau Corruption Trail, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru mengeluarkan laporan analisa fakta persidangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan di Riau. Analisa dilakukan setelah palu hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan mereka sebagai terpidana kasus korupsi kehutanan di Riau.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Jikalahari, Greenpeace, Riau Corruption Trail, dan AJI Pekanbaru mendorong untuk dibukanya kembali penyelidikan kasus 14 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau, yang dampaknya akan bisa menyelamatkan sedikitnya 60 ribu hektare lahan hutan.

‘’Fakta persidangan, penangganan korupsi kehutanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir ini memperkuat dugaan bagaimana tindakan korupsi dilakukan oleh perusahaan bersama pejabat pemerintah daerah untuk meloloskan berbagai perizinan bisnis yang secara sistematis telah menghancurkan hutan Riau,’’  kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari didampingi Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Koordinator Riau Corruption Trail Made Ali saat konfrensi pers, Kamis (28/6).

KPK menurut Muslim Rasyid harus segera mengarahkan penyidikan dan pengungkapan kasus korupsi 14 perusahaan pemasok kayu di Riau yang telah dihentikan penyelidikannya oleh Polda Riau. Pengungkapan unsur korupsi, kata Muslim dalam proses mengeluarkan perizinan oleh sejumlah pejabat di Riau adalah pintu masuk untuk mengusut keterlibatan perusahaan. ‘’Fakta sidang memperkuat keterlibatan itu,’’ imbuhnya.

Dalam fakta persidangan juga terungkap kerugian negara dari dugaan korupsi kehutanan mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun dengan perhitungan nilai kayu yang hilang Rp73 triliun dan nilai kerusakan lingkungan sebesar Rp1.994 triliun.

‘’Putusan hakim pada kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak menunjukkan dugaan bahwa perusahaanlah yang memiliki inisiatif pertama memberikan sejumlah uang kepada Azmun Jaafar, Arwin AS, Asral Rachman dan Suhada Tasman agar IUPHHKT-HTI dan RKT diterbitkan. Pemberian gratifikasi jelas dilakukan oleh mereka,” papar Muslim.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin menambahkan, wilayah konsesi 14 perusahaan itu sebesar 194 ribu hektare hutan. Dari luas tersebut hutan gambut yang telah dihancurkan 100 ribu hektare dan hutan alam seluas 30 ribu hektare. ‘’Namun jika SP3 dicabut dan penyidikannya dilanjutkan maka potensi hutan gambut Riau yang bisa diselamatkan sebesar 60 ribu hektare,’’ ungkap Rusmadya.

Sebelumnya, sekitar Juni 2011, berdasarkan kajian yang dilakukan Satgas Pemberantasan Anti Mafia Hukum, Satgas sudah pernah menyurati Kapolri untuk membuka kembali SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) 14 perusahaan kehutanan di Riau yang dinilai bertentangan dengan hukum tersebut.

“Penyelamatan hutan hujan Indonesia dapat dilakukan juga melalui penegakkan hukum yang seharusnya mampu melindungi kekayaan alam dan habitat satwa penting seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra dan lainnya yang satwa tersebut kini terancam punah. Membongkar kembali kasus keterlibatan 14 perusahaan dapat mengembalikan harapan masyarakat pada keadilan hukum,” kata Rusmadya.

Menurut Rusmadya, perusahaan global telah memutuskan kontrak dengan perusahaan bubur  kertas di Riau karena buruknya operasi perusahaan. Hal ini kata Rusmadya untuk mendorong kembali penegakkan hukum di sektor kehutanan sepertimana komitmen Presiden SBY mengurangi emisi dan memperkuat citra sektor ekonomi di Indonesia dan menyelamatkan hutan Indonesia dari kehancuran lebih lanjut.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Sustainable Social Development Patnership (Scale Up) menggelar diskusi penguatan kapasitas jurnalis (capacity building) dalam melakukan peliputan.

Kegiatan yang melibatkan 15 jurnalis dari berbagai media tersebut mengangkat topik “Resolusi Konflik Melalui Liputan Jurnalisme Damai” yang diadakan di Break Café, Mal Ciputra Pekanbaru, Rabu (27/6) hari ini, pukul 08.30-13.00 WIB.

“Forum ini menjadi penguatan bagi rekan-rekan jurnalis dalam memahami liputan konflik, terutama konflik sumber daya alam. Tak hanya hasil sajian liputan yang baik, tapi dampak pemberitaan itu mendorong lahirnya penyelesaian konflik,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammd Yasir.

Diskusi ini kata Ilham, lahir dari keresahan kalangan jurnalis akan maraknya konflik akhir-akhir ini di Riau. Ada konflik PT Raka di Kampar, di Pulau Padang, dan di perbatasan Riau-Sumut. Karenanya keresahan itu harus dipecahkan dengan mengundang pihak yang berkompeten untuk menguraikan benang kusut tersebut.

“Scale Up, LSM yang kiprahnya sudah diakui dalam menguasai resolusi konflik sumber daya alam kita sengaja gandeng. Ilmu dan teknik mereka bisa dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis,” kata Ilham.

Menurut Direktur Scale Up, Ahmad Zazali, tren konflik sumber daya alam di Riau masih cukup tinggi. Data Scale Up, tahun 2008 tercatat 96 kasus konflik sumberdaya alam. Tahun 2009, ada 45 kasus, 2010 terjadi 44 kasus, dan tahun 2011 34 kasus.

‘’Pemberitaan masih belum menyentuh akar konflik. Liputan masih menunggu gejolak atau ledakan yang terjadi. Kita ingin dorong pemberitaan yang berbasis penggalian akar masalah, sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaiannya,” ungkap Ahmad Zazali.

‘’Konflik tersebut berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan HTI maupun konflik langsung antara masyarakat dengan pemerintah,’’ imbuh Ahmad Zazali.

Sazali juga ingin mendorong lahirnya suatu mekanisme dan perlembagaan penyelesaian konflik. Pasalnya, hingga hari ini pemerintah sendiri belum punya institusi yang menggurusi penangganan konflik sumber daya alam. “Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” ungkap Ahmad Zazali.

Dalam diskusi tersebut, selain melibatkan anggota AJI, panitia juga mengundang peserta dari perwakilan media, dan organisasi jurnalis seperti PJI Riau, IJTI Riau, PWI Riau, Sowat dan Fopersma Riau. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah mantan Ketua AJI Pekanbaru/akademisi Unri Ahmad Jamaan SIP MSi, Direktur Scale Up Ahmad Zazali, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau Yohanes Supama.(rls)

Pekanbaru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan Senin (25/6/2012) besok, akan melanjutkan pemeriksaan terkait kasus korupsi venue PON. Pemeriksaan dilakukan ke pejabat Pemprov dan DPRD Riau.

Menurut sumber detikcom, surat undangan untuk pemeriksaan pejabat Pemprov Riau dan DPRD Riau sudah sampai pada Sabtu (23/6/2012). Tim KPK saat ini sudah berada di Pekanbaru. Ini guna pemeriksaan kasus korupsi venua PON yang telah menetapkan 6 tersangka.

Pemeriksaan para anggota dewan dan pejabat Pemprov Riau, dan Sekwan DPRD Riau masih tetap dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau. Setidaknya dalam sepekan ke depan ada 10 saksi yang harus menjalani pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, ketika dikonfirmasi detikcom, belum mengetahui adanya pemeriksaan lanjutan di Pekanbaru. “Saya belum terima laporan, nantilah saya cek dulu,” kata Johan.

Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui tentang rencana pemeriksaan itu.

“Kita belum menerima undangan pemeriksaan itu. Tapi entahlah kalau besok ada yang mengantar undangan pemeriksaan itu,” kata Johar.

DPRD Riau dan Pemprov Riau saat ini sbuk menghadapi KPK serta desakan pelaksanaan PON. Para pejabat dan dewan harus menghadapi jalannya pemeriksaan di KPK, di sisi lain, Pemprov dan DPRD Riau didesak untuk segera mengesahkan anggota APBD-P untuk menggolontorkan dana ke PON. Secara psikologis baik DPRD Riau dan Pemprov Riau tidak konsentrasi penuh dalam pelaksanaan PON mengingat pembangunan venue terbentur kasus korupsi.

Rencananya pada Rabu (27/6/201) akan digelar sidang perdada kasus suap PON dengan terdakwa Eka staf Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan Rahman dari staf PT Pembangunan Perumahan (PP).

Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam ini tentunya anggota dewan dan pejabat Pemprov kembali akan dimintai saksi dalam persidangan tersebut.(dtc)

PEKANBARU (www.detikriau.org) — Sebuah agenda besar kampanye penyelamatan lingkungan dan hutan  Riau sedang dimatangkan. Adalah  Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Forum Pers Mahasiswa  (Fopersma) akan menginisiasi kegiatan bersama melibatkan lintas  komunitas dalam kampanye penyelamatan lingkungan dan hutan Riau secara berkelanjutan.

“Kegiatan ini melibatkan sebanyak-banyaknya komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, mereka inilah yang akan secara berangkai menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan model dan kreatifitasnya masing-masing sesuai jenis dan lingkup komunitasnya,” ujar Wakil Ketua Jikalahari Fadil Nandila bersama Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Ketua Fopersma Riau Aang Ananda Suherman saat membuat komitmen bersama di sekretariat  Jikalahari, Jl Angsa I No 4 B, Sukajadi, Pekanbaru, Selasa (19/6).

Fadil memberikan sedikit gambaran kegiatan, misalnya komunitas sepeda ontel atau sky board, mereka akan dibantu merancang sebuah kegiatan yang terkait dengan kegiatan yg biasa mereka lakukan. Nah, dikegiatan  itu kata Fadil, mereka diminta menyelipkan pesan-pesan dari kampanye penyelamatan lingkungan yg nantinya slogan-slogannya akan disiapkan oleh Jikalahari, AJI dan Persma.

“Nah masing-masing komunitas ini akan melakukannya secara serentak dan berkelanjutan. Targetnya, kampanye yang dilakukan didengarkan dan sampai kepada semua orang, sehingga nantinya terbentuk suatu kesadaran bersama tentang arti pentingnya menjaga lingkungan  di sekitar kita,” imbuh Fadil.

Ilham Muhammad Yasir, Ketua AJI Pekanbaru menambahkan, terhitung hari ini, panitia bersama sudah mulai melakukan pemetaan  terhadap berbagai komunitas yang ada di Riau. Selanjutnya, pada sekitar awal Juli akan dilakukan pertemuan sekaligus, penyamaan persepsi di antara komunitas.

“Jikalahari, AJI dan Fopersma akan memetakan dan menampung ide-ide mereka dalam menyampaikan kampanyenya,” ujar Ilham.

Dijelaskan Ilham, pada bulan Juli semua komunitas yg sudah masuk didata  panitia akan diundang mengikuti semacam sarasehan atau lokakarya.

Dalam kegiatan itu, Jikalahari, AJI dan Fopersma akan berbagi pengalaman berupa  teknik menyusun dan merancang sebuah  proposal kegiatan yang baik. Lalu, ada juga semacam pembekalan dalam menyusun dan mendesain sebuah kegiatan, dan bagaimana memenej sebuah wadah atau komunitas tetap memiliki kegiatan yang berkelanjutan.

“Pertemuan itu tujuannya untuk menyamakan persepsi, disamping kegiatan kampanye masing-masing komunitas terarah dan tak tumpang tindih,” imbuh Ilham.

Sementara itu, Ketua Fopersma Riau Aang Ananda Suherman menambahkan, sejak terhitung hari ini ia mengajak berbagai komunitas yang ada di Riau khususnya di Pekanbaru untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini untuk kita semua, dan yang terpenting berarti kita ikut terlibat menyelamatkan kehidupan generasi mendatang,” ungkapnya.

Untuk itu, kepada komunitas yang ingin bergabung dapat mendatangi sekretariat Jikalahari di Jl Angsa, Sukajadi atau ke sekretariat Bahana Mahasiswa Unri, kampus Unri Gobah (***)

Pekanbaru(www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru terus mengesa peningkatan kemampuan sumber daya para anggotanya. Selama dua pekan ini AJI telah mengirimkan 4 anggota untuk mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan di bidang peliputan di Medan dan Padang.
“Produk karya jurnalistik berkualitas dan bisa bersaing hanya akan tercapai, jika si jurnalis juga berkualitas. Itulah alasan yang kuat sampai kita mengirimkan anggota ke Medan dan Padang mengikuti workshop,” ujar Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Akhir pekanlalu di pekanbaru.
Menurut Ilham, pada 9 Juni lalu, AJI telah mengirimkan 1 orang anggota atas nama Uut Winahyu Dwiutami (Beritaterkini) mengikuti workshop teknik peliputan terhadap isu-isu strategis tentang perempuan di Medan. Sedangkan pada 14-15 Juni, AJI kembali mengirim 3 anggota masing-masing Susanto (Metro Riau), Nolpitos Hendri (Tribun Pekanbaru) dan Idham Firmantara (Freelance/Dokumenter).
‘’Khusus untuk di Padang, ketiga anggota kita mengikuti workshop tentang teknik peliputan transparansi anggaran. Materi workshop ini sangat penting, supaya jurnalis memahami bagaimana anggaran APBN dan APBD disusun. Yang terpenting lagi mengawasi celah-celah terjadinya korupsi,’’ imbuh Ilham.
Selain mengirimkan anggota mengikuti workshop ke luar daerah, AJI dalam waktu dekat ini juga akan berencana mengadakan workshop sendiri di Pekanbaru dengan mengandeng beberapa mitra. Menurut Ilham sejumlah kasus konflik sosial antar masyarakat dan perusahaan, antar mahasiswa dengan mahasiswa yang baru saja terjadi di Riau menjadi kajian yang menarik untuk disikapi oleh AJI. Apalagi, kejadian yang terbaru sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasaan pada saat melaksanakan peliputan.
“Belajar dari itu, fokus kita bagaimana rekan-rekan jurnalis bisa meliput konflik sosial dengan baik. Berita disajikan secara berimbang, tidak berpihak, dan keselamatan jurnalis yang meliput pun terjamin.” Pungkas Ilham. (***)