Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Sustainable Social Development Patnership (Scale Up) menggelar diskusi penguatan kapasitas jurnalis (capacity building) dalam melakukan peliputan.

Kegiatan yang melibatkan 15 jurnalis dari berbagai media tersebut mengangkat topik “Resolusi Konflik Melalui Liputan Jurnalisme Damai” yang diadakan di Break Café, Mal Ciputra Pekanbaru, Rabu (27/6) hari ini, pukul 08.30-13.00 WIB.

“Forum ini menjadi penguatan bagi rekan-rekan jurnalis dalam memahami liputan konflik, terutama konflik sumber daya alam. Tak hanya hasil sajian liputan yang baik, tapi dampak pemberitaan itu mendorong lahirnya penyelesaian konflik,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammd Yasir.

Diskusi ini kata Ilham, lahir dari keresahan kalangan jurnalis akan maraknya konflik akhir-akhir ini di Riau. Ada konflik PT Raka di Kampar, di Pulau Padang, dan di perbatasan Riau-Sumut. Karenanya keresahan itu harus dipecahkan dengan mengundang pihak yang berkompeten untuk menguraikan benang kusut tersebut.

“Scale Up, LSM yang kiprahnya sudah diakui dalam menguasai resolusi konflik sumber daya alam kita sengaja gandeng. Ilmu dan teknik mereka bisa dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis,” kata Ilham.

Menurut Direktur Scale Up, Ahmad Zazali, tren konflik sumber daya alam di Riau masih cukup tinggi. Data Scale Up, tahun 2008 tercatat 96 kasus konflik sumberdaya alam. Tahun 2009, ada 45 kasus, 2010 terjadi 44 kasus, dan tahun 2011 34 kasus.

‘’Pemberitaan masih belum menyentuh akar konflik. Liputan masih menunggu gejolak atau ledakan yang terjadi. Kita ingin dorong pemberitaan yang berbasis penggalian akar masalah, sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaiannya,” ungkap Ahmad Zazali.

‘’Konflik tersebut berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan HTI maupun konflik langsung antara masyarakat dengan pemerintah,’’ imbuh Ahmad Zazali.

Sazali juga ingin mendorong lahirnya suatu mekanisme dan perlembagaan penyelesaian konflik. Pasalnya, hingga hari ini pemerintah sendiri belum punya institusi yang menggurusi penangganan konflik sumber daya alam. “Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” ungkap Ahmad Zazali.

Dalam diskusi tersebut, selain melibatkan anggota AJI, panitia juga mengundang peserta dari perwakilan media, dan organisasi jurnalis seperti PJI Riau, IJTI Riau, PWI Riau, Sowat dan Fopersma Riau. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah mantan Ketua AJI Pekanbaru/akademisi Unri Ahmad Jamaan SIP MSi, Direktur Scale Up Ahmad Zazali, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau Yohanes Supama.(rls)

Pekanbaru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan Senin (25/6/2012) besok, akan melanjutkan pemeriksaan terkait kasus korupsi venue PON. Pemeriksaan dilakukan ke pejabat Pemprov dan DPRD Riau.

Menurut sumber detikcom, surat undangan untuk pemeriksaan pejabat Pemprov Riau dan DPRD Riau sudah sampai pada Sabtu (23/6/2012). Tim KPK saat ini sudah berada di Pekanbaru. Ini guna pemeriksaan kasus korupsi venua PON yang telah menetapkan 6 tersangka.

Pemeriksaan para anggota dewan dan pejabat Pemprov Riau, dan Sekwan DPRD Riau masih tetap dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau. Setidaknya dalam sepekan ke depan ada 10 saksi yang harus menjalani pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, ketika dikonfirmasi detikcom, belum mengetahui adanya pemeriksaan lanjutan di Pekanbaru. “Saya belum terima laporan, nantilah saya cek dulu,” kata Johan.

Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui tentang rencana pemeriksaan itu.

“Kita belum menerima undangan pemeriksaan itu. Tapi entahlah kalau besok ada yang mengantar undangan pemeriksaan itu,” kata Johar.

DPRD Riau dan Pemprov Riau saat ini sbuk menghadapi KPK serta desakan pelaksanaan PON. Para pejabat dan dewan harus menghadapi jalannya pemeriksaan di KPK, di sisi lain, Pemprov dan DPRD Riau didesak untuk segera mengesahkan anggota APBD-P untuk menggolontorkan dana ke PON. Secara psikologis baik DPRD Riau dan Pemprov Riau tidak konsentrasi penuh dalam pelaksanaan PON mengingat pembangunan venue terbentur kasus korupsi.

Rencananya pada Rabu (27/6/201) akan digelar sidang perdada kasus suap PON dengan terdakwa Eka staf Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan Rahman dari staf PT Pembangunan Perumahan (PP).

Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam ini tentunya anggota dewan dan pejabat Pemprov kembali akan dimintai saksi dalam persidangan tersebut.(dtc)

PEKANBARU (www.detikriau.org) — Sebuah agenda besar kampanye penyelamatan lingkungan dan hutan  Riau sedang dimatangkan. Adalah  Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Forum Pers Mahasiswa  (Fopersma) akan menginisiasi kegiatan bersama melibatkan lintas  komunitas dalam kampanye penyelamatan lingkungan dan hutan Riau secara berkelanjutan.

“Kegiatan ini melibatkan sebanyak-banyaknya komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, mereka inilah yang akan secara berangkai menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan model dan kreatifitasnya masing-masing sesuai jenis dan lingkup komunitasnya,” ujar Wakil Ketua Jikalahari Fadil Nandila bersama Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Ketua Fopersma Riau Aang Ananda Suherman saat membuat komitmen bersama di sekretariat  Jikalahari, Jl Angsa I No 4 B, Sukajadi, Pekanbaru, Selasa (19/6).

Fadil memberikan sedikit gambaran kegiatan, misalnya komunitas sepeda ontel atau sky board, mereka akan dibantu merancang sebuah kegiatan yang terkait dengan kegiatan yg biasa mereka lakukan. Nah, dikegiatan  itu kata Fadil, mereka diminta menyelipkan pesan-pesan dari kampanye penyelamatan lingkungan yg nantinya slogan-slogannya akan disiapkan oleh Jikalahari, AJI dan Persma.

“Nah masing-masing komunitas ini akan melakukannya secara serentak dan berkelanjutan. Targetnya, kampanye yang dilakukan didengarkan dan sampai kepada semua orang, sehingga nantinya terbentuk suatu kesadaran bersama tentang arti pentingnya menjaga lingkungan  di sekitar kita,” imbuh Fadil.

Ilham Muhammad Yasir, Ketua AJI Pekanbaru menambahkan, terhitung hari ini, panitia bersama sudah mulai melakukan pemetaan  terhadap berbagai komunitas yang ada di Riau. Selanjutnya, pada sekitar awal Juli akan dilakukan pertemuan sekaligus, penyamaan persepsi di antara komunitas.

“Jikalahari, AJI dan Fopersma akan memetakan dan menampung ide-ide mereka dalam menyampaikan kampanyenya,” ujar Ilham.

Dijelaskan Ilham, pada bulan Juli semua komunitas yg sudah masuk didata  panitia akan diundang mengikuti semacam sarasehan atau lokakarya.

Dalam kegiatan itu, Jikalahari, AJI dan Fopersma akan berbagi pengalaman berupa  teknik menyusun dan merancang sebuah  proposal kegiatan yang baik. Lalu, ada juga semacam pembekalan dalam menyusun dan mendesain sebuah kegiatan, dan bagaimana memenej sebuah wadah atau komunitas tetap memiliki kegiatan yang berkelanjutan.

“Pertemuan itu tujuannya untuk menyamakan persepsi, disamping kegiatan kampanye masing-masing komunitas terarah dan tak tumpang tindih,” imbuh Ilham.

Sementara itu, Ketua Fopersma Riau Aang Ananda Suherman menambahkan, sejak terhitung hari ini ia mengajak berbagai komunitas yang ada di Riau khususnya di Pekanbaru untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini untuk kita semua, dan yang terpenting berarti kita ikut terlibat menyelamatkan kehidupan generasi mendatang,” ungkapnya.

Untuk itu, kepada komunitas yang ingin bergabung dapat mendatangi sekretariat Jikalahari di Jl Angsa, Sukajadi atau ke sekretariat Bahana Mahasiswa Unri, kampus Unri Gobah (***)

Pekanbaru(www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru terus mengesa peningkatan kemampuan sumber daya para anggotanya. Selama dua pekan ini AJI telah mengirimkan 4 anggota untuk mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan di bidang peliputan di Medan dan Padang.
“Produk karya jurnalistik berkualitas dan bisa bersaing hanya akan tercapai, jika si jurnalis juga berkualitas. Itulah alasan yang kuat sampai kita mengirimkan anggota ke Medan dan Padang mengikuti workshop,” ujar Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, Akhir pekanlalu di pekanbaru.
Menurut Ilham, pada 9 Juni lalu, AJI telah mengirimkan 1 orang anggota atas nama Uut Winahyu Dwiutami (Beritaterkini) mengikuti workshop teknik peliputan terhadap isu-isu strategis tentang perempuan di Medan. Sedangkan pada 14-15 Juni, AJI kembali mengirim 3 anggota masing-masing Susanto (Metro Riau), Nolpitos Hendri (Tribun Pekanbaru) dan Idham Firmantara (Freelance/Dokumenter).
‘’Khusus untuk di Padang, ketiga anggota kita mengikuti workshop tentang teknik peliputan transparansi anggaran. Materi workshop ini sangat penting, supaya jurnalis memahami bagaimana anggaran APBN dan APBD disusun. Yang terpenting lagi mengawasi celah-celah terjadinya korupsi,’’ imbuh Ilham.
Selain mengirimkan anggota mengikuti workshop ke luar daerah, AJI dalam waktu dekat ini juga akan berencana mengadakan workshop sendiri di Pekanbaru dengan mengandeng beberapa mitra. Menurut Ilham sejumlah kasus konflik sosial antar masyarakat dan perusahaan, antar mahasiswa dengan mahasiswa yang baru saja terjadi di Riau menjadi kajian yang menarik untuk disikapi oleh AJI. Apalagi, kejadian yang terbaru sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasaan pada saat melaksanakan peliputan.
“Belajar dari itu, fokus kita bagaimana rekan-rekan jurnalis bisa meliput konflik sosial dengan baik. Berita disajikan secara berimbang, tidak berpihak, dan keselamatan jurnalis yang meliput pun terjamin.” Pungkas Ilham. (***)

PEKANBARU –Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sembilan saksi terkait kasus suap pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII. Salah satu yang diperiksa merupakan ajudan Gubernur Riau yakni Hendra.

Penyidik KPK menghadirkan Hendri untuk mendengarkan hasil sadapan yang diduga suara Rusli Zainal.

“Selain Hendra, KPK juga memeriksa tiga anggota DPRD Riau. Pemeriksaan ketiganya sebagai saksi untuk anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka dan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Lukman Abbas, ” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada Riausatu, Selasa (5/6).

KPK terus mengembangkan kasus suap Rp900 juta untuk sejumlah anggota DPRD Riau yang diduga sebagai pelicin untuk Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda 06 tahun 2010 tentang penambahan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII di Pekanbaru.

Dalam pengembangannya, KPK juga menelisik Perda 05 tahun 2008 tentang pembangunan stadion utama PON XVIII.Dalam pemeriksaan kali ini sosok orang terdekat Gubernur Riau yakni Hendri menjadi perhatian khusus wartawan yang meliput.

Dengan memakai setelan kemeja biru langit dan celana hitam, pria yang sering menemani RZ saat dinas itu langsung masuk ke Ruang Catur Prasetya No. A. 101 SPN Pekanbaru.

Berdasarkan pantauan Riausatu Hendra langsung duduk di meja pemeriksaan. Di depannya terlihat seorang penyidik KPK berkaca mata memakai baju kemeja biru garis putih.

Saat diperiksa, Hendra terlihat serius menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Sesekali, telingaya dipasangi Hear Phone (HP). Diduga, penyidik tengah memutar ulang hasil sadapan KPK untuk didengarkan. Kemudian setelah HP di lepas, penyidik langsung mengajukan pertanyaan.

Sekilas tampak penyidik meminta Hendra untuk menjelaskan suara siapa yang ada di dalam rekaman tersebut.

Seorang penyidik KPK membenarkan, bila Hendra diminta untuk mendengarkan hasil sadapan yang telah dilakukan KPK terkait kasus suap.

“Tadi memang ada mendengarkan hasil sadapan. Ada beberapa kali. Lalu Hendri diminta untuk menjelaskan, suara siapa yang berada dalam sadapan,” ujar penyidik yang enggan menyebutkan namanya.

Saat keluar sekitar pukul 12.30 WIB, Hendra enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya. Terkesan, dirinya menutup-nutupi materi pemeriksaan.

“Tak ada yang ditanyakan oleh penyidik kepada saya soal kasus suap. mereka hanya menanyakan dimana rumah saya dan apa pekerjaan saya,” katanya sambil memasang sepatu di Mushallah SPN.

Saat ditanyakan mengenai rekaman hasil sadapan, Hendramenjawab, dirinya hanya mendengarkan sebuah lagu.

“Oh, saat itu saya lagi pusing. Lalu disuruh penyidik mendengarkan lagu untuk menghilangkan pusing saya,” candanya berkelit

Selain Hendra, KPK juga memeriksa tiga anggota DPRD Riau. Menurut Johan Budi SP Juru Bicara KPK, pemeriksaan ketiganya sebagai saksi untuk anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka.

“Kesaksian ketiganya untuk berkas Faisal, Dunir, Taufan, dan Lukman Abbas Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau,” kata Johan.

Ketiga anggota DPRD Riau yang diperiksa itu adalah, Zulfan Heri, Tengku Muazza, dan Muhammad Roem Zein. Pemeriksaan ketiganya untuk menjelaskan pertemuan sejumlah anggota dewan di rumah Taufan Andoso Yakin.

“Tadi ada beberapa pertanyaan. Sebagian besar diarahkan ke pertemuan di rumah Taufan yang di Jalan Sumatera. Sebagian lagi terkait proses revisi Perda No.6/2010,” terang Zulfan usai menjalani pemeriksaan pukul 17.00 WIB.

Zulfan mengaku, dirinya tidak pernah mengetahui pertemuan di rumah Taufan. Terkait uang suap senilai Rp900 juta, tambah Zulfan, dirinya juga tidak mengetahui.

“Saya tidak terlibat dalam kasus ini. Tentang revisi, memang saya ketahui bagaimana prosesnya,” kata Zulfan.

Sedangkan Muhammad Roem Zein saat ditemui Berita Terkini usai penyidikan mengakui, dirinya mengetahui pertemuan sejumlah anggota dewan. Sebab, dirinya memang diundang saat itu.

“Untuk pembicaraan saya tidak tahu. Karena saya telat datangnya. Saat datang pukul 10.30 WIB pembicaraan sudah usai. Mereka sudah makan-makan sate saat itu,” katanya.

“Yang hadir disana adalah, Adrian Ali, Lukman Abbas, Taufan, dan sejumlah anggota dewan. Kalau gak salah, ada Johar Firdaus juga. Namun saya tidak ingat pasti,” tambahnya.

Sebelumnya, Johar Firdaus Ketua DPRD Riau mengaku, memang ada pertemuan di rumah Taufan. Namun, dirinya hanya hadir sebentar.

“Saat itu, saya ada keperluan bersama isteri. Sehingga tidak ikut pembicaraan. Disana ada beberapa anggota dewan. Salah satunya M. Roem Zein,” kata Johar usai disidik KPK, Senin (4/6) lalu.

Sementara itu, Tengku Muazza tidak mau berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya. Ia mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Pertanyaan seputar proses revisi Perda nomor 6/2010. Keterangan yang saya berikan untuk berkas Taufan dan Lukman,” kata Tengku pukul 12.30 WIB sambil memasuki ruang penyidikan lagi.

Selain anggota DPRD Riau, KPK juga memeriksa Satria Priambodo dan Supriandi pegawai PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Ratna Widayani dan Enda, kedua Staf Bank Mandiri.

Seperti biasa, keempat orang tersebut bungkam seribu bahasa saat ditanyakan mengenai pemeriksaan. Keempatnya dengan cepat menghindari kejaran wartawan.

“Selain itu ada Dasril dan Sandi yang diperiksa,” kata Johan.

Kedua orang tersebut, merupakan orang kepercayaan Faisal. Saat KPK menggelar rekonstruksi kasus, mereka membawa uang senilai Rp500 juta dari Rp900 juta uang suap untuk diberikan ke sejumlah anggota DPRD Riau.

“Saya hanya tandatangan Berita Acara Pemeriksaan setelah dibacakan ulang oleh penyidik. Itu saja, tidak ada tambahan,” kata Sandi dan Dasril.

Pemeriksaan KPK ini akan terus berlanjut dalam tiga hari ke depan. Setiap harinya KPK berencana memeriksa sembilan orang.

“Dalam minggu ini, kami akan memeriksa setiap hari. Rencananya ada sembilan orang setiap harinya. Ada yang anggota dewan, pihak perusahaan, dan pihak yang perlu diminta keterangannya,” ujar penyidik KPK. (rsc)

Mukerwil harus membuat langkah-langkah politik demi tercapainya tujuan — 

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Hari ini, Jum’at (1/6). Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) bertempat di Hotel Mayang Garden Pekanbaru. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Ir. HM. Lukman Edy, M,Si.

Dalam kata sambutannya, Lukman Edy meminta agar seluruh kader bekerja lebih maksimal, saling bahu membahu agar target yang sudah ditetapkan partai dapat tercapai.

“Mukerwil kali ini kita agendakan guna melakukan pengutan struktur partai. Kita mempunyai target untuk meloloskan kader PKB sebagai pemenang dalam Pemilukada Gubernur Riau 2013 dan pemenang dalam Pemilu Legislatif 2014. Maka dari itu, Mukerwil PKB Riau kali ini harus membuat langkah-langkah politik untuk tercapainya tujuan tersebut.”Pesan Lukman Edy.

Acara pembukaan Mukerwil ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau. HR, Mambang Mit dan seluruh pengurus DPC PKB se Provinsi Riau.

Terkait dengan kepastian majunya Lukman Edy sebagai salah seorang bakal calon Gubri 2013 – 2018 ketika dipertanyakan detikriau.org kepada salah seorang pengurus DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir, Herwanissitas, ia membenarkan. Menurutnya, Lukman Edy sudah mengantongi restu dari DPP. “Benar. Beliau sudah mengantongi restu dari DPP untuk maju sebagai Balon Gubri mendatang. Wakilnya, pak LE yang akan menentukan. Kita sudah komit untuk mengantar beliau menjadi Gubri” Ujarnya menyebutkan LE, panggilan akrab Lukman Edy. (dro)