Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Scale Up kembali mengadakan diskusi tentang penyelesaian konflik sumber daya alam di Riau. Kali ini menghadirkan Yohanes Soepama dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Abdul Thalib SH, MCL, PhD, dosen Fakultas Hukum UIR, dan Mumu Muhajir dari Epistema Institute Jakarta di lantai IV Hotel Aziza Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Sementara narasumer dari Polda Riau tidak hadir,meski sebelumnya sudah didisposisi Kapolda Riau.

Yohanes Soepama menyampaikan tentang perspektif konflik dan pentingnya kelembagaan serta mekanisme penyelesaian konflik sumber daya alam, khususnya konflik pertanahan.

Menurut Yohanes, ada sepuluh sumber konflik pertanahan di Riau. Salah satunya adalah pemekaran wilayah. Timbulnya konflik disebabkan karena tidak jelasnya batas wilayah setelah dilakukan pemekaran.

“Sembilan lainnya yang menjadi sumber konflik pertanahan di Riau yakni, tata ruang wilayah yang belum padu serasi, pemalsuan surat, perubahan nilai tanah, adanya tanah terlantar, alas hak tanah ganda, pengalihan lahan ganda, penyerobotan lahan, putusan pengadilan dan perizinan yang tumpang tindih,” ungkap Yohanes.

Sedangkan BPN, sudah memiliki mekanisme dalam menyelesaikan konflik pertanahan ini. BPN menangani konflik pertanahan dengan melakukan penelitian data pengaduan, penelitian lapangan, penyelenggaraan gelar kasus, penyusunan risalah pengolahan data, penyiapan berita acara, dan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan konflik.

Mumu Muhajir dari Epistema Institute menyampaikan tentang, menuju kepastian dan keadilan tenurial, (pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia).

Menurut Mumu, kepastian tenurial maksudnya, tersedianya sistem hukum dan kebijakan yang jelas untuk memberikan hak yang kuat dan terlindungi bagi seluruh kelompok pengguna hutan.

“Sedangkan keadilan tenurial yakni meluasnya akses kelompok masyarakat miskin pada kawasan hutan, tidak tereksklusi dari proses kebijakan, memperoleh manfaat nyata dari akses itu,” jelas Mumu.

Abdul Thalib menyampaikan tentang, perspektif konflik dan pentingnya kelembagaan serta mekanisme penyelesian konflik sumber daya alam. Menurut Abdul Thalib, Presiden Soekarno saat awal pemerintahannya menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang mengakui hukum adat dan hak ulayat.

“Untuk itu, di Riau diperlukan peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Bagaimana LAM bisa menjadi tuan rumah dalam menyelesaikan konflik lahan di masyarakat, sehingga penyelesaian konflik tidak marugikan masyarakat,” jelas Abdul Thalib. (rls)

PEKANBARU (www.detikriau.org)- Wajah anggaran Indonesia masih berwajah birokrat. Penganggaran disusun bukan cerminan dari kehendak rakyat, tapi lebih keinginan dari  para pejabat.

Demikian diungkapkan M Rawa El Amady, saat menjadi narasumber dalam diskusi: ‘’Transparansi Anggaran dan Upaya Memperkuat Peran Pengawasan Masyarakat’’ yang dihelat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru di Green Hotel, Sabtu (28/7) lalu. Peserta diskusi berasal dari kalangan jurnalis dari berbagai media di Riau, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Scale Up, Jikalahari, Greenpeace, dan Fopersma Riau.

Dikatakan M Rawa, setidaknya ada tiga penyebab penganggaran berwajah birokrat. Pertama, prinsip penganggaran tidak berbasis visi dan misi. ‘’Seseorang yang mencalonkan diri menjadi pejabat tidak memiliki idiologi yang akan diperjuangkan. Baik itu idiologi politik, maupun idiologi perjuangan seseorang,’’ ungkap pendiri LPAD ini.

Kedua, menurutnya proses penganggaran berbasis pengembalian modal politik. Seorang calon pejabat harus mengeluarkan uang banyak untuk menduduki satu jabatan. ‘’Maka setiap penganggaran sudah tentu bertujuan mengembalikan modal politik tadi. Sebab itu, korupsi menjadi pilihan satu-satunya para pejabat di Indonesia. Untuk mempermudah korupsi, maka anggaran harus berbasis pejabat, bukan rakyat,’’ tegasnya.

Ketiga, masih lemahnya mekanisme partisipasi dan transparansi. Partisipasi dalam penganggaran akan  berkembang dengan baik jika dua penyebab di atas sudah tidak ada, dan didukung pula keyakinan transparansi untuk melibatkan masyarakat pada semua proses pengganggaran. ‘’Proses penganggaran yang benar harus melibatkan tiga komponen penting, pemerintah, legislatif dan rakyat dalam semua prosesnya. Pemerintah sebagai penyelengaran anggaran mulai dari perancangan hingga ke pelaksanaan, rakyat memberi input, mengkritisi dan mengawasi  berdasarkan daerahnya masing-masing. Sementara legislatif memastikan bahwa aspirasi dari rakyat di daerahnya tersebut masuk dalam rencana anggaran, dilaksanakan dengan benar dan dinikmati oleh rakyat secara langung,’’ katanya.

Sementara itu, Triono Hadi dari Fitra, menyoroti keterbukaan informasi di Riau yang masih jauh dari harapan Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), publik berhak tahu informasi yang menyangkut kepentingan publik. Seharusnya, dua tahun setelah disahkannya UU tersebut, setiap provinsi harus membentuk lembaga KIP tersebut. Namun, di Riau setakat ini lembaga KIP itu tidak terwujud.

‘’Jangankan masyarakat awam, kami (Fitra) pun merasakan betapa sulitnya mendapatkan informasi penggunaan APBD. Yang bisa kami akses hanya APBD murni saja, sedangkan APBD Perubahan tidak bisa kami dapatkan. Oleh karena itu, kita harus mendorong untuk terwujudnya lembaga KIP di Riau,’’ katanya.

‘’Untuk mendapatkan informasi itu, anehnya kita masuk di rumah kita (rakyat) seperti maling. Padahal, masyarakat punya hak untuk mengetahi penggunaan anggaran itu,’’ ujarnya lagi.

Terkait transparansi anggaran, Triono mengusulkan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini penting supaya terjadi transparansi anggaran.

‘’Penganggaran berbasis kinerja mempunyai dua konsep dasar, yaitu tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bernilai uang (value for money).  Tata pemerintahan yang baik mencakup prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sedangkan bernilai uang mencakup prinsip 3E, yakni efektifitas, efisiensi, dan ekonomis,’’ katanya.

Meski sedang berpuasa, diskusi yang dipandu Ketua AJI Pekanbaru, Ilham M Yasir ini  berlangsung seru. Berbagai pertanyaan diajukan peserta diskusi, mulai dari menumbuhkan kepedulian masyarakat peduli APBD, langkah jurnalis dalam pengawasan APBD, jadi anggota dewan dengan biaya murni, dan sebagainya.(rls)

PEKANBARU (www.detikriau.org)— Buka bersama keluarga besar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Sabtu (28/7) lalu di Green Hotel Pekanbaru berlangsung sukses. Para pendiri dan alumni hadir membaur bersama  90-an tamu undangan lainnya. Sedangkan tausyiah Ramadan disampaikan ustadz  Masrizal Alhusyaini.

Ilham Muhammad Yasir, Ketua AJI Pekanbaru mengaku terharu atas apresiasi dari kehadiran undangan. ‘’Tak hanya anggota, tapi ada istri/suami dan anak-anak nya ikut hadir. Konsepnya klop, yaitu buka bersama keluarga besar AJI Pekanbaru,’’ ujar Ilham.

Selain itu, kata Ilham, kehadiran pendiri, alumni dan senior seperti M Edy Yatim, Kasdy Albasyiri, Ahmad Jamaan, Nasori Habib, Ahmad Fitri, Idris Ahmad, Furqon LW, M Badri, dan Hasan Basril membuat acara kemarin jadi lengkap. Begitu pula kolega AJI di antaranya dari PJI, Sikari, Scale Up, Jikalahari, TI, Greenpeace, Fitra, Forpersma Riau, Bahana, Gagasan, Aklamasi dan Chevron, kata Ilham juga hadir.

M Edy Yatim, pendiri AJI Pekanbaru berpesan, organisasi ini harus tetap eksis. Meski ia saat ini tak lagi bergabung di media, namun ia terus mengikuti perkembangannya. ‘’Kita dari luar tetap support AJI ini jadi organisasi yang tangguh,’’ ungkap M Edy Yatim, yang pada 1999 bersama rekan-rekannya mendirikan AJI Pekanbaru.

‘’Saya sebut tangguh, karena dengan keterbatasan fasilitas, AJI Pekanbaru hingga hari ini masih terus berkiprah,’’ ungkapnya.

AJI kata Edy Yatim, memang sedikit berbeda. Misalnya, ia mencontohkan tak bisa menerima dana sembarangan dari pihak ketiga. Termasuklah dana APBD/APBN. ‘’Ini lebih kepada menjaga independensi anggota,’’ ujar Edy.  ‘’Begitu pula soal keanggotaan juga sangat selektif,’’ imbuhnya (rls)

Pada akhir acara, saat berbuka puasa, FCAR bersama panitia dan berbagai pihak yang terlibat buka puasa bersama dengan anak-anak panti. Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penyerahan santunan kepada anak-anak panti tersebut.

Beri Aplus
Sementara itu, anggota DPD RI, Maimanah Umar memberikan aplusnya terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan FCAR merupakan cermin kepedulian masyarakat akan hak-hak anak yang kurang beruntung. “Saya bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam FCAR ini,” ungkap Maimanah.

Maimanah umar berharap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang tergolong dalam FCAR ini juga dilakukan oleh masyarakat banyak karena anak-anak merupakan aset negara yang harus di jaga. “Anak-anak merupakan aset negara yang harus kita semua jaga,” tambahnya.(rls)

PEKANBARU – Pelaksanaan PON XVIII tinggal 51 hari lagi. Riau selaku tuan rumah masih membutuhkan anggaran penyelenggaraan keseluruhan sebesar Rp449 miliar. Harapan satu-satunya dari anggaran tersebut adalah dari APBD Perubahan 2012. Sebab bantuan pusat semakin tak jelas.
Pengesahan anggaran yang masih belum ada keputusan di tingkat DPRD Riau, membuat Pengurus Besar (PB) PON harus “ngutang” terlebih dahulu. Sebab, selaku tuan rumah, Riau tidak ingin pelaksanaan tertunda atau dipindahkan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Harian PB PON Riau, Syamsurizal kepada Riau Pos, Jumat (20/7). Menurutnya, janji Kemenpora yang akan membantu dana PON sebesar Rp100 miliar ternyata belum jelas kucurannya.

“Waktu sudah mendesak, dan dana menjadi kebutuhan sekarang ini agar dapat maksimal. Alhasil semua kebutuhan bidang-bidang di PB PON dimasukkan dalam anggaran APBD-P 2012,” ujarnya.

Syamsurizal menyebut anggaran Rp449 miliar akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. Di antaranya untuk konsumsi dan akomodasi sebesar Rp100 miliar. Sarana dan prasarana Rp240 miliar. Sedangkan biaya penyelenggaraan PON secara keseluruhan Rp109 miliar. Jumlah tersebut sudah diajukan dalam perubahan APBD Riau.

Pengkondisian ulang anggaran PON yang dibebankan di APBD-P 2012 tersebut memang menjadi satu-satunya harapan PB PON satu-demi mewujudkan pelaksanaan hajat olahraga nasional itu. Karenanya seiring semakin mepetnya waktu, anggaran untuk PON harus menghutang dulu.

“Pencairan diharap tentunya segera, kita sedang mengupayakan agar bisa cepat. Sesuai dengan pengarahan dari BPKP. Memang waktu yang tersisa juga akan sangat sulit jika mengharapkan segera mengucur, belum lagi proses tender di setiap kebutuhan bidang, tentu tidak cukup waktu lagi,” paparnya.(jpnn)