Septina Keynote Speaker Seminar

Pekanbaru — Dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2012, Sejumlah NGO permpuan menyelenggarakan Diskusi Terbatas dan Seminar yang mengangkat persoalan penanganan perempuan korban kekerasan, Jumat (30/11). Bertindak sebagai keynote speaker Dra Hj Septina Primawati Rusli.

Demikian dikatakan Helda Kasmy, panitia seminar ini, kemarin di sela-sela persiapan acara. Dijelaskannya, selain Septina, narasumber lain yang akan memberikan materi adalah Komnas Perempuan Republik Indonesia Desti Murdijana, Anggota DPRD Pekanbaru Ade Hartati, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Wirdaningsih dan Helda Kasmy sendiri yang merupakan direktur Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari).

“Sebelum seminar, sebelumnya didahului dengan diskusi terbatas Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan. Sedangkan seminat, kita mengambil tema Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Gerakan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender,” jelas Helda.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini, lanjutnya, organisasi sosial kemasyarakatan, kalangan dunia usaha, aparat penegak hokum, mahasiswa, akademisi, budayawan, tokoh masyarakat , media massa serta lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Kegiatan ini disupport penuh oleh United Nation Fund for Population Activity (UNFPA), Aliansi Jurnalis Independen dan Komnas Perempun RI. “Bunga Bangsa dan Rupari sebagai leading di kegiat an ini,”  tambah Herlia Santi dari Bunga bangsa.(rls)

Pekanbaru-Ratusan orang yang didominasi kaum perempuan hadir memeriahkan acara Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HKTP) di Arena Car Free Day (CFD), Minggu (25/11). Acara yang didahului dengan senam massal dan orasi tersebut, cukup menarik minat pengunjung CFD dan merupakan acara perdana dari rangkaian peringatan 16 HKTP.
Tema yang diusung dalam HAKTP kali ini secara nasional adalah “Kekerasan Seksual, Kenali dan Tangani”. Walaupun di Pekanbaru hal ini adalah kali pertama diadakan, namun secara nasional sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir. Demikian diungkapkan Koordinator kegiatan Herlia Santi, Minggu (25/11) di sela-sela acara.
Kegiatan pagi ini, lanjut Santi, selain diisi dengan senam massal, juga kampanye melalui orasi yang disampaikan sejumlah penggiat sosial dari sejumlah lembaga, seperti Helda Kasmy dari Rupari, Priyo Anggoro dari Siklus, Yuliantony dari Yayasan KAPPHA dan Winahyu Dwi Utami dari AJI.
“Peserta cukup antusias mengikuti acara pagi ini karena kami juga menyuguhkan acara pembacaan puisi dan kuis berhadiah. Acara semakin semarak dengan panduan MC Marisa, alumni AFI dari Pekanbaru,” kata Santi.
Kegiatan ini, terang Santi, adalah kegiatan perdana. Setelah ini masih ada kegiatan lain dalam rangkaian 16 HKTP.
“Rangkaian kegiatan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selain senam masal yang dilakukan tepat di Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 25 November ini, pada 27 November mendatang, kita juga akan melakukan kampanye HKTP di sejumlah SLTA di Pekanbaru. Dan pada 29 November, kita akan melakukan diskusi terbatas dengan sejumlah organisasi perempuan di Pekanbaru. Kemudian tepat pada 1 Desember kita akan memperingati Hari AIDS Sedunia dengan melakukan kampanye di pasar-pasar tradisional,” unagkap Santi.
Kesemua kegiatan tersebut, lanjutnya, merupakan gawean bersama dengan kepanitian bersama. Mereka adalah sejumlah LSm di Riau seperti Bunga Bangsa, Siklus, ISEC, Transparansi Internasional dan organisasi profesi wartawan Aliansi Jurnalis Independen Pekanbaru (AJI) serta organisasi Perempuan daerah, BKOW, Pusdatin Puanri serta Komnas Perempuan Jakarta. Turut mensupport agenda ini secara individu adalah Anggota DPRD Pekanbaru Ade Hartati dari Fraksi PAN.
“Kami berencana akan melakukan agenda ini secara rutin setiap tahunnya, agar tidak lagi ada kekerasan terhadap perempuan di dunia ini, khususnya di Riau,” tambah Helda, sekretaris paniti. (rls)

PEKANBARU —  Forum Layanan Ipteks bagi Masyarakat (FLipMAS) BATOBO Wilayah Riau – Kepulauan Riau bersama PT Pertamina (Persero) mengirimkan sebanyak 16 tenaga pendamping desa ke tiga kabupaten di Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir terdiri lima desa, Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna  lima desa dan Kabupaten Karimun yang terdiri dari enam desa. Sebelumnya tenaga pendamping desa ini mendapat pembekalan selama dua hari, dimulai sejak Selasa 23 Oktober 2012.

Menurut Hermanto Sinanga, Small and Medium Enterprise  & Social Responsiblity Partnership Programe Region I Manager PT Pertamina kegiatan pendampingan desa ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun 1.000 desa di seluruh Indonesia. “Pertamina mendapat tanggungjawab untuk memfasilitasi 204 desa terutama desa terpencil dan terdepan dari seluruh provinsi di Indonesia,” katanya belum lama ini.

Lebih lanjut  Hermanto menjelaskan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama PT Pertamina dengan FLipMAS BATOBO wilayah Riau- Kepulauan Riau dengan fokus pada peningkatan kualitas kesehatan seperti Puskesmas, program Posyandu dan sanitasi, perbaikan fasilitas dan kualitas pendidikan, serta menaikkan taraf ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan dan peningkatan kualitas produk-produk yang ada di tengah masyarakat.  Melalui tiga fokus kegiatan ini ditargetkan pada masyarakat desa sasaran tercapai berbaikan kualitas dan jenjang pendidikan lebih tinggi, tingkat harapan hidup yang lebih baik serta pertumbuhan ekonomi dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IBM) yang baik, ulasnya.

Sebagai perpanjangan tangan BUMN yang menyisihkan labanya untuk menggerakkan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, kata Hermanto lagi, PT Pertamina mendapat anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk tahun 2012. Sebagai partner kegiatan saat ini PT Pertamina bekerjasama dengan sejumlah FLipMAS yang ada di provinsi lain, diantaranya adalah dengan FLipMAS Mammiri Sulawesi Selatan.

“Tenaga pendamping desa berfungsi sebagai ujung tombak yang akan mensosialisasikan  program pemerintah ini sembari melakukan mapping permasalahan yang ada dimasyarakat dan dari permasalahan itu akan ditentukan kegiatan yang menjadi perioritas keperluan masyarakat desa. Selain itu mereka diharapkan bekerja sebagai agent of change bagi masyarakat, apa lagi banyak dari pendamping desa berasal dari masyarakat tempatan sehingga proses sosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat diharapkan lebih mudah.”

Ditambahkan Hermanto bahwa pendamping desa juga akan bertindak sebagai pengawas langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik maupun nonfisik. Dijelaskannya pula bahwa Pertamina juga telah mengembangkan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan program lain. Misalnya membangun perguruan tinggi, meningkatkan kualitas guru di Natuna, Kepulauan Riau dan Sangihe Talaut, Sulawesi Utara dalam bentuk Teacher Quality Improvement Programe,  serta sinergi berbagai program peningkatan ekonomi mikro.

16 Pendamping

Sementara itu Ketua FLipMAS BATOBO Wilayah Riau Kepulauan Riau Padil, MT menjelaskan bahwa tahun 2012 organisasi yang dipimpinnya telah melatih sebanyak 16 tenaga pendamping desa yang akan bertugas minimal selama setahun di Kebupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir, masing-masing kabupaten ditempatkan lima pendamping desa, kecuali kabupaten Karimun enam desa.

“Mereka akan ditempatkan di desa tersebut dan berbaur bersama masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang dapat dikembangkan  di desa tersebut, sembari mencari persoalan yang dapat dicarikan solusi sehingga masyarakat di desa tersebut dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya.”

Dikatakan Padil bahwa pihaknya akan melakukan monitoring setiap saat agar kegiatan yang telah dipercayakan oleh Pertamina ini dapat berlangsung dengan tepat sasaran dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, jelasnya, pendamping desa dibekali dengan seperangkat laptop, modem, kartu komunikasi, serta bekal teknis untuk mendampingi masyarakat.

Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Riau ini juga  menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga mendapatkan penawaran serupa dari sejumlah BUMN lain, akan tetapi masih dalam proses penyesuaian dengan kegiatan yang tengah dijalankan saat ini. (*rls).

Puluhan aktivis PB HIPPMIH berdemo ke DPRD Riau. Mereka mengadukan hancurnya harga kelapa di Inhil. Jika Pemprov Riau tak peduli, puluhan ribu warga bakal jatuh miskin.

PEKANBARU- Sebagai bentuk keprihatinan terhadap penurunan harga kelapa di Inderagiri Hilir (Inhil). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inderagiri Hilir (PB-HIPPMIH), Pekanbaru menyampaikan aspirasinya ke Gedung DPRD Riau, Selasa (23/10/12).

“Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Inhil merupakan penghasil kelapa terbesar di provinsi Riau dan 80 persen penduduknya bertumpu pada bidang pertanian kelapa,” kata Sudirman, Koordinator Lapangan.

Menurut Sudirman, hari ini harga kelapa di Inhil telah terjadi penurunan yang drastis dan tidak diringi dengan penurunan kebutuhan pokok sehingga hal ini semakin mencekik perekonomian petani kelapa. Juga, peran pemerintah seolah-olah menutup mata dengan penderitaan rakyat dan tanpa ada solusi konkrit dan urgen.

“Permasalahan yang menimpa petani kelapa Inhil, ternyata tidak hanya membawa dampak pada kemerosotan pada perekonomian masyarakatnya saja, tetapi persoalannya juga membawa rasa prihatin bercampur sedih bagi anak-anak petani tanpa terkecuali siapa pun dia,” terang Sudirman.

Selain itu, Sudirman menyampaikan kalau keterlibatan pihak-pihak swasta dalam permainan harga kelapa semakin menyeruak. Pihak pemerintah dan DPRD mesti membuat regulasi harga standar kelapa sehingga mencegah pihak-pihak tertentu dalam mempermainkan harga kelapa.

“Legislatif yang kita kenal selama ini sebagai pengontrol kebijakan pemerintah ternyata hanya dapat diam tanpa memberikan pandangan-pandangan atau solusi bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Inhil agar petani kepala bisa sejahtera,” ungkap Sudirman.

Di samping itu, Ketua Umum PB-HIPPMIH, Mahmudin menyampaikan beberapa poin terkait tuntutan aspirasinya. “Di sini kami sampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dari aspirasi kami yakni, Standarisasi harga minimal kelapa, Segera mencabut hak izin operasional PT Pulau Sambu, Menuntut pemimpin Inhil untuk mundur, Realisasi riil APBD untuk penangananan tanggul kelapa,” tutup Mahmudin.

Di dalam aksi tersebut. Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus dan Koko Iskandar, Anggota Komisi C DPRD Riau tidak diberi kesempatan oleh para demostran untuk menanggapi dari berbagai aspirasi yang mereka sampaikan.(rtc)

Pekanbaru——–Publik Pekanbaru sangat antusias menonton Film Kita Versus Korupsi (K Vs K) yang diputar di Cinema 21, Sabtu (20/10). Hal ini terbukti dari penuhnya penonton di Studio 1 tempat pemutaran film tersebut dilakukan. Sejak pukul 8.00 WIB penonton yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, aktivis NGO, guru, akademisi, wartawan dan komponen masyarakat lainnya, sudah mulai berdatangan, meskipun pemutaran film baru berlangsung sekitar pukul 09 lewat.

Film K Vs K yang dibintangi sejumlah artis papan atas seperti Nicolas Saputera, Tora Sudiro, Revalina S Temat, Ringgo Agus Rahman, Ine Febrianti serta artis belia Siska Selvi Dowsen dan Nasha Abigail ini adalah film non komersil yang menceritakan bagaimana kasus suap atau korupsi sudah banyak dilakukan masyarakat kita dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Hal ini digambarkan secara natural dalam film yang berdurasi 70 menit ini.

Menurut Ketua Dewan Pengawas Transparansi Internasional Indonesia (TII) Dr Zumrotin K Susilo, Film K Vs K diharapkan bisa memberikan penyadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi di mana saja. “Rantai korupsi harus kita sudah diputus dari diri kita. Dengan demikian, 20 tahun mendatang, Indonesia diprediksi akan bersih dari korupsi,” ungkap zumrotin sesaat sebelum pemutaran film di mulai.

Di akhir pemutaran film, penonton juga berkesempatan untuk melakukan dialog dengan produser dan pemain film serta staf KPK yang ikut hadir dalam Road Show film ini. Roadshow sudah dilakukan di 17 kota di Indonesia dan Pekanbaru adalah kota terakhir.  Selama empat hari di Pekanbaru, tim road show sudah mengunjungi 3 media cetak terbesar di Pekanbaru, 2 stasiun radio dan 1 televisi lokal. Selain itu, tim juga melakukan pemutaran film dan dialog di Kampus UIN Pekanbaru dan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru.

Ikut mensukseskan road show ini sebagai panitia lokal adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru dan TII Unit Local Riau. ”Bagi komunitas-komunitas yang ingin melakukan pemutaran film K Vs K, dapat menghubungi AJI Pekanbaru dan TII Riau. Dengan senang hati kami akan membantu memutarkan film ini,” ungkap Ilham Muhammad Yasir, Ketua AJI Pekanbaru. (rls)

Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Riau Darul Siska mulai buka suara. Menurutnya, jika Indra Muchlis Adnan bisa bantah tudingan 9 DPD II, ia selamat.

PEKANBARU- Meskipun Indra Mukhlis Adnan akan di Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)- kan dari jabatannya. Namun, yang bersangkutan masih mempunyai peluang untuk kembali memimpin Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Riau.

“Jika Indra bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya merupakan sesuatu yang tidak benar, maka Indra masih punya kesempatan untuk memimpin Golkar Riau kembali,” kata Darul Siska, Plt Ketua DPD I Golkar Riau dalam Konferensi Pers di Sekretariat DPD I Golkar Riau, Selasa (16/10/12).

Darul Siska mengatakan bahwa berdasarkan SK Plt yang diberikan DPP Golkar Riau kepadanya, di dalamnya menegaskan bahwa dirinya mempunyai dua tugas penting yang mesti disiapkan menjelang Musdalub, yakni melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan Musdalub Golkar Riau dengan jangka waktu paling lambat 2 bulan pasca SK dikeluarkan DPP Golkar.

Di samping itu, Darul Siska mengatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober ini bakal ada Rapat Pleno DPD I Golkar Riau. “Yang akan membahas masalah SK dari DPP itu bersama pengurus DPP sekaligus menentukan jadwal Musdalub itu sendiri,” ungkap Wasekjend DPP Golkar ini.

Ketika disinggung, DPD II Riau mana saja yang mengajukan Musdalub ke DPP Golkar. Dengan santainya, mantan anggota DPR RI ini tidak mau menjawab hal tersebut karena kalau dirinya menjawab itu, maka bisa menimbulkan fitnah di internal Golkar Riau.

Kemudian Darul Siska membantah jika Musdalub Golkar Riau ini berkaitan dengan persiapan Golkar dalam menghadapi Pilgubri tahun depan. Karena menurut Darul Siska, Pilgubri itu sudah ada mekanisme yang mengaturnya, apalagi ada survei yang dilakukan oleh DPP Golkar.

Selain itu, Darul Siska tidak mau mengomentari terkait kepemimpinan Indra Mukhlis Adnan selama menjabat Ketua DPD I Golkar Riau. “Saya tidak mau mengomentari gagal atau tidaknya Indra memimpin karena ada sebuah forum yang mengatur itu yakni Musda Golkar Riau,” ujar Darul Siska.

Darul Siska pun mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui jika ada money politic terkait pengusulan Musdalub Golkar ke DPP atas permintaan DPD II Golkar. “Itukan isu, kalau anda punya bukti maka silahkan berikan ke kami, biar kami tindak lanjuti,” tegas Darul Siska.

Darul Siska pun tidak mempermasalahkan terkait adanya surat balasan terkait SK DPP Golkar yang diajukan Indra Mukhlis Adnan ke DPP Golkar maupun KPK. “Itu haknya dia untuk melakukan pembelaan dan kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Darul Siska.

“Semoga kita bisa merumuskan langkah bersama untuk menyikapi SK DPP ini dan menyiapkan partai kita yang konfrehensif sehingga kita siap menghadapi momentum politik, terutama untuk Pilgubri tahun depan serta saya minta dukungan dari seluruh kader Riau dari mana pun agar bisa menciptakan suasana yang kondusif di internal Golkar Riau,” tutup Darul Siska.(rtc)