PEKANBARU (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau meminta agar penindakan pada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tidak setakat wacana. Tapi, lakukan tindakan dan koordinasikan upaya-upaya yang dilakukan beberapa kalangan yang peduli tersebut.

Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Riau, T Nazlah Khairati, Jumat (8/3) malam, usai menghadiri nonton bareng film ‘Untuk Perempuan’ dan diskusi bertema ‘Tolak Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan’ yang digelar Koalisi Peduli Perempuan Riau. Koalisi terdiri dari Yayasan Bunga Bangsa, Rumpun Perempuan dan Anak Riau, Yayasan Siklus, Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pekanbaru dan para aktivis perempuan di Riau. Kegiatan digelar di halaman Hotel Gaja, Jalan Soetomo, Pekanbaru.

“Jangan berhenti setakat wacana. Tinggal dijadwalkan secara jelas apa yang akan dilakukan ke depannya untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan ini. Kita siap mendukung. Kita perlu koordinasi dari mereka-mereka yang bergerak di bidang ini,” kata Nazlah Khairati yang juga Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Riau.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ade Hartati. Menurutnya, memang perlu diadakan diskusi rutin dengan melibatkan beberapa instansi. Baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan pihak-pihak lainnya. “Kita dukung kegiatan seperti ini. Kita bisa undang pihak Kepolisian, Kejaksaan dan yang dianggap berkaitan. Tinggal mengagendakan secara jelas dan rutin saja,” ungkap Ade Hartati.

Ade juga mengakui bahwa Kota Pekanbaru sendiri belum ada Peraturan Daerah Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan. “Ke depan, bisa kita gagas untuk Perda itu,” tambahnya lagi.

Dikatakan Ketua Penyelenggara Kegiatan, Herlia Santi, acara ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh tiap 8 Maret. Momen sangat berharga ini dijadikan sebagai langkah awal yang bisa diambil agar bisa menggerakkan kepedulian masyarakat luas, umumnya riau, terhadap deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

“Ini kita lakukan agar menjadi langkah awal untuk menggerak agar masyarakat lebih peduli terhadap deskriminasi perempuan yang selama ini sering terjadi,” ungkap Herlia Santi.

Sebagai tambahan, selain dihadiri para aktivis perempuan, individu-individu yang peduli terhadap permasalahan perempuan, kegiatan ini juga diikuti para korban kekerasan dalam rumah tangga serta perempuan yang termarginalkan. (rls/*)

Perizinan dan Kerusakan Hutan Gambut Paling Menarik Bagi Jurnalis

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Topik kerusakan hutan gambut dan persoalan perizinan sektor kehutanan paling banyak menarik perhatian dan minat jurnalis peserta Training Jurnalistik Liputan Investigasi Kehutanan. Dua bidang itu paling banyak diusulkan untuk dibedah lebih lanjut melalui liputan investigatif.  
Usulan liputan tersebut menjadi bagian akhir dari training tiga hari yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bersama Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II dari USAID. Pelatihan tersebut digelar di Hotel Rindu Sempadan, Minas, Siak dari tanggal 11-13 Januari 2013.
Dalam training kali ini, panitia juga memberikan dukungan kepada peserta untuk mendalami lebih lanjut isu liputan investigasinya. Terutama, kepada empat peserta yang dinilai terbaik dalam membuat rancangan peliputan. Mereka berhak mendapatkan fellowship untuk liputan tersebut, dengan dana beasiswa per orang sebesar Rp1,5 juta. Selain itu, ada pula hadiah lain berupa novel berjudul Sarongge karya Tosca Santoso.

Keempat peserta yang mendapatkannya adalah Bagus Himawan, Zamzami, Patra Budianto dan Wide Munadir Rosa. Keempatnya terpilih oleh tim penilai yang merupakan trainer dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah IGG Maha Adi yang merupakan Direktur Society of Indonesia Environmental Journalists, Dandhy Dwi Laksono yang juga Koordinator Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia peraih penghargaan Jurnalis Terbaik Jakarta 2008 untuk liputan investigasi Pembunuhan Munir, serta Ahmad Fitri yang juga anggota Komisi Etik AJI Pekanbaru sekaligus mantan Ketua AJI Pekanbaru.
Selain ketiga trainer itu, ada juga pemateri lain yang berasal dari perwakilan SIAP II di Riau. Mereka adalah Raflis dari Transparency International Indonesia (TII) Unit Lokal Riau dan Made Ali dari Riau Corruption Trial. Lalu, Triono Hadi peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dan Afdhal dari World Wild Fund (WWF) di Riau.
Dikatakan IGG Maha Adi, Minggu (13/1), penilaian dimaksud meliputi aspek kesuaian rancangan peliputan yang diusulkan dengan tema yang ditentukan panitia. Kemudian, kedalaman atau tingkat penguasaan isu-isu bidang kehutanan dan angle yang menarik serta mencerminkan permasalahan kehutanan di Riau. Terakhir, peluang keberhasilan peliputan atau nilai realistisnya untuk diterapkan.

Ketua Panitia, Fakhrurrodzi, Minggu (13/1), mengungkapkan, empat orang yang mendapatkan fellowship tersebut diberi keleluasaan waktu untuk mengerjakan liputannya selama lebih kurang dua bulan, hingga akhir Februari mendatang. Liputan itu selanjutnya diterbitkan di media masing-masing.
Peserta pelatihan berasal dari berbagai media di Riau baik media arus utama ataupun alternatif serta beberapa perwakilan organisasi profesi jurnalis di Pekanbaru. Mereka selain mendapatkan ilmu-ilmu bernas, tips dan trik yang terbukti secara empiris di lapangan dari para trainer, juga memperoleh ilmu dari beberapa individu yang sangat berkompeten di bidangnya, sebagai penambah wawasan dan penguat motivasi para peserta. Individu-individu tersebut adalah Direktur Utama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abet Nego Tarigan dan Manajer Advokasi Walhi Muhnur. Kemudian, Tosca Santoso yang kini menjabat sebagai Direktur Kantor Berita Radio 68H, Green Radio dan Tempo TV. (rls AJI Pekanbaru)

Pekanbaru (detikriau.org) -Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru akan mendatangkan mantan korlip RCTI yang pernah dinobatkan sebagai Jurnalis Terbaik Jakarta 2008 oleh AJI, Dandhy Dwi Laksono dan Chairman of The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) IGG Maha Adi pada pelatihan jurnalistik investigasi kehutanan, Jumat (11/1) besok.
Demikian dikatakan ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, selalu panitia pengarah dalam program yang ditaja AJI dengan SIAP II. “Dhandy adalah wartawan investigasi yang telah menerbitkan buku mengenai liputan investigasi. Kemampuannya dalam melakukan liputan investigasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia pernah memenangkan sejumlah kompetisi jurnalistik,” terang Ilham.
Sedangkan IGG Maha Adi adalah ketua masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia yang konsern pada isu-isu lingkungan. Master pada kajian lingkungan UI ini, telah mengikuti sejumlah Forum Group Discution di sejumlah negara. “Diharapkan, para pembicara ini bisa mentransfer ilmunya pada para jurnalis di Riau,” ungkap Ilham.
Kegiatan yang merupakan program dari Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II Riau ini, akan dilaksankan selama tiga hari di Rindu Sempadan. Diikuti oleh 25 jurnalis dari sejumlah media dan lembaga profesi jurnalis serta para aktivis lingkungan di Riau.
Menurut koordinator SIAP II Riau, Raflis, jurnalis memiliki posisi strategis dalam memberi pemahaman pada masyarakat tentang korupsi kehutanan. Dengan kemampuan jurnalis dalam menangkap isu dan mengembangkannya menjadi sebuah informasi yang akurat, diharapkan bisa mencerdaskan masyarakat. Apabila masyarakat sudah cerdas atau memahami persolan di bidang kehutanan, masyarakat akan bisa melakukan monitoring terhadap kejahatan kehutanan atau korupsi di bidang kehutanan yang marak di wilayah ini.
“Adalah tugas kita bersama-sama untuk menjaga agar hutan kita bisa lestari dan bebas dari kejahatan,” tandas Raflis. (rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II Riau dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Pekanbaru menyelenggarakan training jurnalistik liputan investigasi kehutanan (JLIK), 11-13 Januari mendatang di Rindu Sempadan. Kegiatan ini merupakan program untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan yang lestari dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

Demikian dikatakan Koordinator SIAP II Riau, Raflis, kemarin di kantornya. Dijelaskannya, program ini dijalankan oleh sebuah konsorsium terdiri dari WWF-lndonesia, Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) dan Transparency International lndonesia (TII) yang tergabung dalam SIAP II dengan merangkul AJI Pekanbaru sebagai pelaksana program.
“AJI Pekanbaru adalah lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik pada program SIAP II di Riau,” terang Raflis.
Peserta pada pelatihan ini, lanjutnya, adalah jurnalis dari sejumlah media lokal dan nasional, baik yang bedomisili di Pekanbaru maupun di kabupaten/kota di Riau. Selain itu juga diikuti oleh CSO dari SIAP II Riau.
“Pelatihan akan diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri dari jurnalis, fotografer dan CSO,” katanya.
Menurut Raflis, SIAP II menganggap, jurnalis perlu diberikan pemahaman dalam hal korupsi kehutanan yang menjadi pokok perhatian pada program ini. Jurnalis diharapkan dapat mendistribusikan informasi-informasi penting yang patut diketahui masyarakat agar ikut serta dalam memonitoring tindak pidana kehutanan.
“Lebih dari 50% izin yang dikeluarkan pemerintah melanggar UU Kehutanan dan Perkebunan. Hal ini harus dikritisi masyarakat. Media harus diberikan kemampuan dan pemahaman untuk melihat dan membongkar akar masalah di bidang kehutanan dan perkebunan ini,” kata Raflis.
Sementara menurut Ketua AJI Pekanbaru Ilham Muhammad Yasir, untuk menambah kemapuan jurnalis dalam melakukan liputan, khususnya investigasi kehutanan, AJI Pekanbaru telah mengundang narasumber yang tepat dari Jakarta, Dandy Dwi Laksono dan IGG Maha Adi. Mereka jurnalis yang memiliki kemampuan dalam melakukan liputan investigasi dan mengasai isu-isu lingkungan.
“Tindak lanjut dari training ini, peserta aktif melakukan liputan investigasi kehutanan. Untuk itu, panitia telah menyiapkan fellowship bagi peserta yang memiliki rancangan liputan yang bagus yang akan dinilai oleh para narasumber yang kita hadirkan,” tandas Ilham. (rls)

Nobar Film K Vs K dan Diskusi ‘Perempuan & Korupsi’

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Kondisi korupsi di Indonesia tak terbantahkan lagi sudah parah dan membahayakan. Data terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di angka 3, dari skala 10. Karena itu, harus ada intervensi semua unsur bangsa secara bersama dan terpadu dalam satu gerakan yang konkret, masif dan berkelanjutan mulai saat ini.

Demikian beberapa poin yang mengemuka dari kegiatan Nonton Bareng Film K Vs K dan Diskusi ‘Korupsi & Perempuan’, Sabtu (15/12), di Gaja Hotel, Pekanbaru. Kegiatan digelar beberapa lembaga perempuan atau yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan. Pesertanya dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada di Riau, mahasiswa dan unsur profesional lainnya.

Kemunculan beberapa kesimpulan tersebut bukan bentuk menepikan isu-isu perempuan. Namun, persoalan korupsi tersebut memang sudah kritis dan sangat membutuhkan penanganan cepat. Seperti dikatakan Raflis dari Transparency International Indonesia Unit Riau, “Kalau tidak, negara ini bisa jatuh bangkrut.” Jadi yang terpenting, ‘penyakit’ korupsi tersebut, entah itu melibatkan perempuan atau tidak, harus secepatnya diobati bagaimanapun caranya.

Terkait perspektif perempuan dalam isu korupsi ini, Helda Khasmy dari Rumpun Perempuan dan Anak Riau, mengemukakan, uang negara yang didapat dari keringat dan darah jutaan rakyat yang kemudian dirampas koruptor menyebabkan kemiskinan dan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Lebih-lebih lagi kelompok perempuan dan anak. Karena, dalam struktur yang patriarkal dan tidak adil gender, perempuan dan anak jadi makhluk yang rentan terkena dampak ketidakadilan tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, “Dalam kondisi tersebut, negara tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negara. Karena, alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat itu malah dirampok para koruptor.”
Sementara Herlia Santi dari Yayasan Bunga Bangsa menyampaikan, kegiatan kali ini merupakan awal dari program bincang-bincang isu perempuan atau isu-isu kebangsaan dan kerakyatan lain dalam perspektif perempuan yang ke depannya akan rutin digelar. Ini terutama dimaksudkan menjadi konsolidasi pemikiran tentang masalah-masalah sosial dan persoalan perempuan itu sendiri. “Ini diharapkan kemudian menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih besar di negeri ini untuk perubahan bangsa ke arah yang adil dan sejahtera,” katanya. *

Sedang, Herlia Santi, Koordinator Advokasi dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Bunga Bangsa, mengungkapkan, diskusi tentang perempuan dan korupsi ini menjadi bengitu penting saat ini. Itu karena perempuan memiliki posisi strategis terkait perannya sebagai pembentuk karakter keluarga yang akan mencerminkan prilaku manusia di luar rumah. Bahkan, lebih jauhnya itu mempengaruhi karakter bangsa. “Untuk itu, perempuan perlu dikuatkan dan itu diawali dengan proses penyadaran. Kegiatan ini merupakan awal dari proses penyadaran tersebut,” ungkapnya. *