www.detikriau.org — Masyarakat desa yang tersebar di seluruh desa propinsi  Riau saat ini tengah memperioritaskan pembangunan prasarana jalan. Dari data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di tahun 2013 ini prioritas pembangunan yang diusulkan dan saat ini tengah berjalan lebih bertumpu pada pembuatan dan peningkatan jalan. Yakni sebanyak 108 desa tengah melaksanakan pembangunan jalan tersebut. Dengan perhitungan panjang jalan sebanyak 92.525 meter. Selain pembuatan jalan, yang tidak kalah dibutuhkan masyarakat perdesaan adalah pembangunan sekolah dan rehap gedung , yakni sebanyak 62 buah . Serta pembangunan irigasi sebanyak 28 buah dan pembangunan jembatan sebanyak 26 buah.

Pada tahun 2012, pembangunan jalan juga merupakan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat perdesaan. Diperkirakan meter jalan di desa yang telah dibangun pada tahun 2012 sepanjang 143.816 meter, sedangkan pembangunan gedung sekolah sebanyak 107 buah yang tersebar di desa-desa. Pembangunan gedung di desa ini umumnya pembangunan gedung PAUD, TK dan MDA

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Riau, Daswanto mengatakan, pembangunan yang dilakukan di desa melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sendiri dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar desa di tingkat kecamatan. Musyawarah antar desa itulah yang menentukan pembangunan mana yang diprioritaskan.

“jadi program Pembangunan PNPM Mandiri perdesaan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena merekalah yang paling mengerti kebutuhan di desa mereka masing-masing. Program ini juga dikerjakan oleh masyarakat desa, masyarakat yang melakukan lelang, masyarakat juga yang menjadi pengawasnya, jadi partisipatip masyarakat di PNPM Mandiri perdesaan sangat tinggi.” Ujar Daswanto

Bahkan menurut Daswanto, tidak sedikit partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini . Masyarakat ikut berswadaya, mulai dari lahan tanah, uang maupun tenaga yang dikerjakan secara bergotong royong. Sehingga tidak heran bila pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil .

Daswanto berharap pembangunan yang saat ini tengah berjalan bisa selesai sesuai dengan jadwalnya dan tidak ada kendala. Ia juga berharap, dengan keterbukaan informasi saat ini, semua lapisan masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan atas pembangunan yang sedang dilakukan sehingga bisa berjalan optimal sesuai yang diharapkan serta berdaya guna.(rls/rika suartinisngsih)

“Jangan Mengatasnamakan Institusi Pers”

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menyampaikan pernyataan keprihatin atas kunjungan dan penyerahan penghargaan dari Forum Pemred Se-Riau (FPR) kepada tersangka kasus korupsi, Gubernur Riau, Rusli Zainal di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/7)

Secara organisasi, AJI telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred Se-Riau ini, baik dari para jurnalis, maupun para Pemred media yang tak tergabung dalam forum tersebut.

Para pemimpin redaksi media berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

AJI mengingatkan, Forum Pemred Se-Riau sangat berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak jurnalis digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan,

“Kita mempertanyakan relevansi pertemuan para Pemred yang tergabung dalam Forum Pemred Riau menemui Gubernur Rusli Zainal serta menyerahkan penghargaan di dalam Rutan KPK.”Kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Ketua Divisi Organisasi, Fakhrurrodzi, Kamis (4/7).

Dalam kesempatan ini, Aji juga menyampaikan beberapa hal yakni, mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 6 : “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain mempengaruhi independensi.

Kemudian AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred Se-Riau sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya, poin 8, Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9, Organisasi wartawan memiliki kode etik, tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers.

AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan menjadikan pers sebagai corong kepentingan tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal yang menyerobot independensi ruang redaksi.

“Khusus kepada Pemimpin Redaksi yang hadir menyerahkan penghargaan di Rutan KPK, hendaknya lebih serius membahas kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha juga mengupayakan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di Riau.” Pungkas Ilham. (dro)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Provinsi Riau  ke 3 tahun 2013 kali ini menitik beratkan penyelesaian masalah. Rakor yang diadakan tanggal 2 – 3 juli 2013 di hotel furaya pekan baru ini merupakan agenda rutin PNPM MPd Profinsi Riau untuk melakukan pembinaan terhadap fasilitator di tingkat kabupaten.

Dalam sambutan Kepala bagian Badan Pemberdayaan masyarakat Pembangunan desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau H. daswanto, yang disampaikan melalui Pjo Satker PNPM MPd Riau indra Mugni mengatakan hingga saat ini diperkirakan ada sekitar Rp 15 Miliar tunggakan masyarakat melalui program Simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM MPd Riau.

“Jumlah tersebut dilakukan oleh kelompok SPP di desa dari seluruh kabupaten dampingan PNPM MPd, dengan berbagai kendala dan permasalahan. Sehingga perlu didorong secara terus menerus melakukan monitoring dalam penanganan masalah dan mendeteksi permasalahan, agar bisa diselesaikan sedini mungkin.” Ujar Indra Mugni.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator PNPM MPd Provinsi Riau Surya Dharma mengatakan, dari data yang ada, kecenderungan penyelesaian masalah tunggakan mengalami peningkatan, namun masalah juga meningkat. Dalam forum pertemuan inilah perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan bagi fasilitator untuk didorong dan dimotivasi agar melakukan penyelesaian masalah di daerah masing-masing.

Selain menitik beratkan penyelesaian masalah tunggakan,  rakor ini juga mendorong percepatan pencairan Dana daerah Usaha Bersama (DDUB), agar pelaksanaan Program di PNPM MPd bisa berjalan lancar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, depot air, dan lainnya. “Harapnnya tentunya agar tidak terjadi silva diakhir tahun karena tidak cukup waktu menghabiskan anggaran karena keterlambatan pencairan dana,” Sampaikan Surya.

Rakor PNPM MPd provinsi Riau dilakukan setiap 2 bulan sekali. Tujuan rakor ini juga sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dalam melakukan percepatan program. sebagai wadah membahas laporan program serta melakukan strategi-strategi tekhnis.

Untuk menambah wawasan bagi para fasilitator, dalam kesempatan rakor ini juga dihadirkan narasumber dari Bank Riau. Staf Ahli bank Riau Bambang Rianto mengatakan, sebelum memberikan kredit, para fasilitator PNPM MPd harus berhati-hati, apalagi kredit tersebut tanpa agunan. Fasilitator harus membuat Surat Perjanjian kredit dan  benar-benar melihat keseriusan nasabah dan bukan nasabah yang bermasalah. (rls/ry)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Asap Riau menyatakan sikap keprihatinannya terhadap bencana kabut asap di Riau. Keprihatinan itu ditunjukkan melalui pengumpulan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 4 meter di arena Car Free Day di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Ahad (30/6).

   ”Asap di Riau sudah dikategorikan sebagai bencana nasional. Banyak masyarakat sipil yang jadi korban penyakit Ispa, terutama anak-anak,” ujar Helda Kasmy, Koordinator Koalisi Rumpun Anak dan Perempuan Riau (Rupari), salah satu unsur organisasi masyarakat sipil yang ikut menginisiasi kegiatan tersebut.

Selain Rupari, sejumlah perwakilan lembaga juga terlibat seperti Jikalahari, AJI Pekanbaru, Bunga Bangsa, Pasa, Fopersma,  Yayasan Kabut, Fitra Riau, TII Riau, dan KAR.

Menurut Santi, Direktur Yayasan Bunga Bangsa, sejumlah tema diusung dalam aksi kali ini seperti; ”Lega Tanpa Asap”, ”Udara Bersih Hak Kita dan Tanggung jawab Negara”, ”Jangan Bakar Hutan Kami”, ”Tidak Ada Lagi Bencana Asap di Negeri Ini”.

”Aksi nyata pemerintah belum terlihat dalam penanggulangan bencana asap ini. Hal inilah yang melatar belakangi beberapa lembaga yang ada di Pekanbaru melakukan aksi keperihatinan,” imbuh Santi.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Konflik akibat perampasan tanah bangsa Palestina oleh kaum zionis yahudi yang berkolaborasi dengan negara Eropa dan AS hingga kini semakin memprihatinkan. Bangsa Palestina terkungkung geraknya akibat penjajahan oleh kaum zionis tersebut. Rumah dan tanah mereka dirapas, hidup mereka terancam dan dimata-matai sepanjang hari. Padahal bangsa Palestina termasuk yang berjasa dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib memberikan dukungan agar masyarakat Palestina dapat membebaskan diri dari rezim zionis tersebut.
Demikian pernyataan Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Riau Pujo Wismono, Jumat (17/5). Guna mendukung perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan, maka KNRP Riau menggelar seminar nasional bertajuk “Peran Indonesia dalam Perdamaian Palestina-Israel (Multi Perspektif)”.

Dikatakan Pujo bahwa seminar tersebut didasarkan kepada keprihatinan yang mendalam terhadap nasib sebuah bangsa yang didiskriminasikan dalam hubungan antar bangsa. Padahal identitas suatu bangsa harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia dalam bangsa tersebut. Ditambahkannya bahwa seminar yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 18 Mei di aula Sutan Balia tersebut bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjanan FISIP Universitas Riau.

“Kami mengajak kalangan akademis untuk menilai dan mengukur secara ilmiah mengapa perdamaian yang selalu dijanjikan dan difasilitasi oleh Amerika Serikat dan negara sukutunya hingga saat ini tidak pernah tercapai. Pembunuhan terhadap masyarakat Palestina terjadi hampir setiap hari. Berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan kejahatan kemanusiaan zionis yahudi tidak pernah mampu menghentikan tindakan bar-bar terhadap bangsa Palestina,” katanya lagi.

Politik Luar Negeri Indonesia
Sementara itu Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Riau Ahmad Jamaan menyatakan bahwa seminar yang diselenggarakan ini merupakan wujud dari komitmen kalangan akademik untuk mengkritisi fenomena politik internasional. Pemerintah Indonesia, katanya, memiliki komitmen melalui politik bebas aktifnya untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Ini sesuai dengan amanah pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu upaya-upaya penjajahan yang sistematis dan terencana untuk menghapuskan keberadaan entitas sebuah bangsa dan negara apalagi melalui genosida harus dilawan. Apa lagi yang dilakukan oleh zionis yahudi adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sangat berat.”
Topik seminar yang diangkat dalam seminar ini berupa peran Indonesia dalam proses perdamaian di Palestina, katanya lagi, menjadi sangat tepat karena Indonenesia negara yang cinta damai dan memiliki sejarah serta pengalaman dijajah dalam jangka waktu lama. Ditambahkannya pula bahwa seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan peran negara dan masyarakat Indonesia dalammenegakkan perdamaian dunia dan kemanusiaan, menumbuhkembangkan kesadaran bahwa ada konflik yang berkepanjangan di sebuah negara yang erat kaitan sejarahnya dengan masyarakat dan perjuangan kemerdekaan Negara Indonesia.

“Selain itu kami juga ingin meningkatkan kesadaran kritis dan akademis di kalangan kampus Universitas Riau terutama mahasiswa pascasarjana FISIP Universitas Riau, menjaga dan menumbuhsuburkan tradisi akademik serta memberikan kontribusi pemikiran dan pencerahan bagi masyarakat luas.”

Dijelaskan oleh Wakil Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau ini bahwa seminar ini akan membentangkan pemikiran Prof Dr. Indria Samego, PhD, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga dosen di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Riau, Dr Muqoddam Chalil, MA (KNRP Pusat), Suripto, SH dan Drs. Mahfud Siddiq, MA (anggota komisi I DPR RI). (rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Tim Strenghtening Integrity and Accountability program II (SIAP II) Jakarta mengunjungi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Selasa (30/4) kemarin. Kunjungan silaturahmi SIAP II tersebut sekaligus memaparkan apa yang menjadi program tim yang beranggotakan WWF, IWGFF dan TII.

Fathi Hanif, SH, MH selaku Chief of Party mengatakan SIAP II dibentuk untuk membangun budaya anti korupsi, khususnya korupsi di sektor kehutanan. Menurut SIAP II yang memiliki sejumlah program di Riau, Aceh dan lampung ini, kejahatan kehutanan perlu diberantas dan diantisipasi.

“SIAP II ingin bersama-sama mendorong peran kritis CSO dan media dalam memonitoring korupsi kehutanan,” kata Fathi.

Lanjut Fathi, Peran serta media sangat strategis dalam memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan kehutanan. Pada akhirnya, gerakan pengawasan dari masyarakat yang lebih kuat untuk memonitoring kejahatan kehutanan bisa diciptakan.

Menurut Rini, anggota SIAP II dari WWF, pihaknya akan bekerjasama dengan para jurnalis melakukan diskusi-diskusi dalam clearinghouse SIAP II sebagai upaya meningkatkan kapasitas jurnalis dalam isu-isu kejahatan kehutanan. Hasil diskusi juga akan menjadi referensi dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir menyambut baik program yang disampikan SIAP II. “Terkait peningkatan kapasitas jurnalis, hal tersebut juga menjadi program AJI Pekanbaru. AJI sangat terbuka untuk bekerjasama dengan SIAP II,” ungkap Ilham.

Yoke Sudarbo, salah satu peserta rombongan tim SIAP II mengatakan, mereka memiliki modul jurnalisme investigasi. Modul-modul tersebut bisa digunakan dalam upaya meningkatkan kapasitas jurnalis di Pekanbaru. (rls)