Pekanbaru (ww.detikriau.org) — Rindu ingin membangkitkan potensi masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat di tempat dimana ia sekarang bermukim, setidaknya itu yang menjadi salah satu alasan Rosdiana memilih ikut menjadi Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan atau yang lebih akrab disebut PL-UPK dari Program PNPM Mandiri Perdesaan.

Tak heran, Pengajar di SMK swasta dari kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu  begitu ini antusias bertanya tentang fungsi  dan tanggunggung jawabnya sebagai Pendamping lokal  dalam pelatihan PL UPK yang berlangsung selama 3 hari , tanggal 1-3 Agustus di hotel Parma Panam Pekanbaru.

Koordinator Propinsi PNPM Mandiri  Perdesaan Riau, Ir. Surya Dharma yang membuka acara pelatihan ini dalam sambutannya mengatakan, PL UPK ini merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Mengingat Dana yang digulirkan kepada masyarakat semakin meningkat, maka tantangan dalam penyalurannya juga meningkat. Sehingga dibutuhkan tenaga sebagai pendamping lokal yang memiliki kemampuan.

PL UPK adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL.

Ada sebanyak 19 Orang PL-UPK yang mengikuti pelatihan  ini, yakni dari beberapa kabupaten seperti Rokan hulu, Indragiri hulu, Kampar dan  Bengkalis. Mereka umumnya baru direkrut dua bulan yang lalu. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang harus diberikan kepada PL UPK karena peran mereka tidak saja sebagai orang yang mendorong para pelaku PNPM seperti kelompok SPP termasuk juga mereka berperan untuk memastikan sistem pengelolaan dana dilaksanakan dengan baik.

Minsarwedi, spesialis FMS (Financial Managemen Suport ) pelatih dalam pelatihan ini mengatakan Peran PL UPK ini bukan bawahannya UPK namun berperan sebagai mitra yang bisa mengingatkan UPK untuk saling berkoordinasi. Fungsi kerjanya banyak membantu tugas-tugas Fasilitator kecamatan.

PL UPK ini direkrut dari warga di desa. Seleksi PL UPK ini dilakukan dari Kader pemberdayaan Masyarakat desa, kemudian pada seleksi akhirnya akan ditentukan bersama-sama fasilitator kecamatan. Mereka minimal tamatan SMA, bisa direkrut dari kader desa atau yang selama ini pernah berkecimpung dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan, bisa juga dari luar, namun mereka memiliki kepedulian untuk membangun desa.

Sehingga untuk memenuhi kemampuan semua itu menurut sesialis Traning PNPM MPd Riau, Riana para PL UPK harus mendapat pelatihan sehingga bisa mendorong penguatan langsung kepada masyarakat desa. Pelatihan ini memang diberikan untuk kecamatan yang sudah mengelola keuangan di UPK diatas 2 miliar.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk ikut melakukan pemberdayaan ketika kelapangan.” Ujar Budi PL –UPK Kabupten Bengkalis yang sudah menjadi PL UPK sekitar 2 bulan ini. (rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Penyanyi Afgan bakal hadir di Pekanbaru, Rabu (31/7). Kehadiran pelantun lagu ”PadaMu Kubersujud” itu akan menyosilasasi ”Program Mencetak 50 Dokter Yatim” yang ditaja oleh lembaga amal dan kemanusiaan ”Rumah Yatim”. Rumah Yatim merupakan organisasi yang mengelola santunan untuk anak-anak  yatim dan dhuafa. Didirikan tahun 2007 di Jawa Barat.

Program Mencetak 50 Dokter Yatim adalah untukmemfasilitasi para anak yatim yang berprestasi dan memiliki cita-cita menjadi dokter. ”Selain sosialisasi program, Afgan juga akan mengadakan buka puasa bersama anak yatim. Insya Allah acaranya dimulai pukul 16.00-19.00 WIB di Hotel Aryaduta,” ujar panitia lokal dr Diana Tabrani.

Pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab itu mengemukakan, pihaknya telah menyebar undangan ke berbagai pihak untuk turut serta dalam acara tersebut.

Kehadiran penyanyi bernama Afgan Syah Reza itu bersama program Rumah Yatim karena hal tersebut merupakan komitmen keluarganya untuk membantu kegiatan amal dan kemanusiaan.(rls/idris ahmad)

www.detikriau.org — Masyarakat desa yang tersebar di seluruh desa propinsi  Riau saat ini tengah memperioritaskan pembangunan prasarana jalan. Dari data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di tahun 2013 ini prioritas pembangunan yang diusulkan dan saat ini tengah berjalan lebih bertumpu pada pembuatan dan peningkatan jalan. Yakni sebanyak 108 desa tengah melaksanakan pembangunan jalan tersebut. Dengan perhitungan panjang jalan sebanyak 92.525 meter. Selain pembuatan jalan, yang tidak kalah dibutuhkan masyarakat perdesaan adalah pembangunan sekolah dan rehap gedung , yakni sebanyak 62 buah . Serta pembangunan irigasi sebanyak 28 buah dan pembangunan jembatan sebanyak 26 buah.

Pada tahun 2012, pembangunan jalan juga merupakan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat perdesaan. Diperkirakan meter jalan di desa yang telah dibangun pada tahun 2012 sepanjang 143.816 meter, sedangkan pembangunan gedung sekolah sebanyak 107 buah yang tersebar di desa-desa. Pembangunan gedung di desa ini umumnya pembangunan gedung PAUD, TK dan MDA

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Riau, Daswanto mengatakan, pembangunan yang dilakukan di desa melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sendiri dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar desa di tingkat kecamatan. Musyawarah antar desa itulah yang menentukan pembangunan mana yang diprioritaskan.

“jadi program Pembangunan PNPM Mandiri perdesaan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena merekalah yang paling mengerti kebutuhan di desa mereka masing-masing. Program ini juga dikerjakan oleh masyarakat desa, masyarakat yang melakukan lelang, masyarakat juga yang menjadi pengawasnya, jadi partisipatip masyarakat di PNPM Mandiri perdesaan sangat tinggi.” Ujar Daswanto

Bahkan menurut Daswanto, tidak sedikit partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini . Masyarakat ikut berswadaya, mulai dari lahan tanah, uang maupun tenaga yang dikerjakan secara bergotong royong. Sehingga tidak heran bila pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil .

Daswanto berharap pembangunan yang saat ini tengah berjalan bisa selesai sesuai dengan jadwalnya dan tidak ada kendala. Ia juga berharap, dengan keterbukaan informasi saat ini, semua lapisan masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan atas pembangunan yang sedang dilakukan sehingga bisa berjalan optimal sesuai yang diharapkan serta berdaya guna.(rls/rika suartinisngsih)

“Jangan Mengatasnamakan Institusi Pers”

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menyampaikan pernyataan keprihatin atas kunjungan dan penyerahan penghargaan dari Forum Pemred Se-Riau (FPR) kepada tersangka kasus korupsi, Gubernur Riau, Rusli Zainal di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/7)

Secara organisasi, AJI telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred Se-Riau ini, baik dari para jurnalis, maupun para Pemred media yang tak tergabung dalam forum tersebut.

Para pemimpin redaksi media berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

AJI mengingatkan, Forum Pemred Se-Riau sangat berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak jurnalis digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan,

“Kita mempertanyakan relevansi pertemuan para Pemred yang tergabung dalam Forum Pemred Riau menemui Gubernur Rusli Zainal serta menyerahkan penghargaan di dalam Rutan KPK.”Kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Ketua Divisi Organisasi, Fakhrurrodzi, Kamis (4/7).

Dalam kesempatan ini, Aji juga menyampaikan beberapa hal yakni, mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 6 : “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain mempengaruhi independensi.

Kemudian AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred Se-Riau sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya, poin 8, Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9, Organisasi wartawan memiliki kode etik, tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers.

AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan menjadikan pers sebagai corong kepentingan tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal yang menyerobot independensi ruang redaksi.

“Khusus kepada Pemimpin Redaksi yang hadir menyerahkan penghargaan di Rutan KPK, hendaknya lebih serius membahas kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha juga mengupayakan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di Riau.” Pungkas Ilham. (dro)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Provinsi Riau  ke 3 tahun 2013 kali ini menitik beratkan penyelesaian masalah. Rakor yang diadakan tanggal 2 – 3 juli 2013 di hotel furaya pekan baru ini merupakan agenda rutin PNPM MPd Profinsi Riau untuk melakukan pembinaan terhadap fasilitator di tingkat kabupaten.

Dalam sambutan Kepala bagian Badan Pemberdayaan masyarakat Pembangunan desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau H. daswanto, yang disampaikan melalui Pjo Satker PNPM MPd Riau indra Mugni mengatakan hingga saat ini diperkirakan ada sekitar Rp 15 Miliar tunggakan masyarakat melalui program Simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM MPd Riau.

“Jumlah tersebut dilakukan oleh kelompok SPP di desa dari seluruh kabupaten dampingan PNPM MPd, dengan berbagai kendala dan permasalahan. Sehingga perlu didorong secara terus menerus melakukan monitoring dalam penanganan masalah dan mendeteksi permasalahan, agar bisa diselesaikan sedini mungkin.” Ujar Indra Mugni.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator PNPM MPd Provinsi Riau Surya Dharma mengatakan, dari data yang ada, kecenderungan penyelesaian masalah tunggakan mengalami peningkatan, namun masalah juga meningkat. Dalam forum pertemuan inilah perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan bagi fasilitator untuk didorong dan dimotivasi agar melakukan penyelesaian masalah di daerah masing-masing.

Selain menitik beratkan penyelesaian masalah tunggakan,  rakor ini juga mendorong percepatan pencairan Dana daerah Usaha Bersama (DDUB), agar pelaksanaan Program di PNPM MPd bisa berjalan lancar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, depot air, dan lainnya. “Harapnnya tentunya agar tidak terjadi silva diakhir tahun karena tidak cukup waktu menghabiskan anggaran karena keterlambatan pencairan dana,” Sampaikan Surya.

Rakor PNPM MPd provinsi Riau dilakukan setiap 2 bulan sekali. Tujuan rakor ini juga sebagai wadah untuk melakukan evaluasi dalam melakukan percepatan program. sebagai wadah membahas laporan program serta melakukan strategi-strategi tekhnis.

Untuk menambah wawasan bagi para fasilitator, dalam kesempatan rakor ini juga dihadirkan narasumber dari Bank Riau. Staf Ahli bank Riau Bambang Rianto mengatakan, sebelum memberikan kredit, para fasilitator PNPM MPd harus berhati-hati, apalagi kredit tersebut tanpa agunan. Fasilitator harus membuat Surat Perjanjian kredit dan  benar-benar melihat keseriusan nasabah dan bukan nasabah yang bermasalah. (rls/ry)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Asap Riau menyatakan sikap keprihatinannya terhadap bencana kabut asap di Riau. Keprihatinan itu ditunjukkan melalui pengumpulan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 4 meter di arena Car Free Day di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Ahad (30/6).

   ”Asap di Riau sudah dikategorikan sebagai bencana nasional. Banyak masyarakat sipil yang jadi korban penyakit Ispa, terutama anak-anak,” ujar Helda Kasmy, Koordinator Koalisi Rumpun Anak dan Perempuan Riau (Rupari), salah satu unsur organisasi masyarakat sipil yang ikut menginisiasi kegiatan tersebut.

Selain Rupari, sejumlah perwakilan lembaga juga terlibat seperti Jikalahari, AJI Pekanbaru, Bunga Bangsa, Pasa, Fopersma,  Yayasan Kabut, Fitra Riau, TII Riau, dan KAR.

Menurut Santi, Direktur Yayasan Bunga Bangsa, sejumlah tema diusung dalam aksi kali ini seperti; ”Lega Tanpa Asap”, ”Udara Bersih Hak Kita dan Tanggung jawab Negara”, ”Jangan Bakar Hutan Kami”, ”Tidak Ada Lagi Bencana Asap di Negeri Ini”.

”Aksi nyata pemerintah belum terlihat dalam penanggulangan bencana asap ini. Hal inilah yang melatar belakangi beberapa lembaga yang ada di Pekanbaru melakukan aksi keperihatinan,” imbuh Santi.(rls)