Pekanbaru (detikriau.org) — Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir termasuk 1 dari 6 Kecamatan di Provinsi Riau yang masuk dalam kategori Kecamatan Potensi Bermasalah dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Sanksinya, Kecamatan Tembilahan Hulu terancam tidak mendapatkan dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Pedesaan.
Hal ini disampaikan oleh Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan, Spesialis Penanganan dan Penyelesaian Masalah (SP2M) Agustian, penyebab dikenainya status kecamatan potensi bermasalah, selain disebabkan adanya penyelewengan dengan jumlah penyelewengan yang dinilai cukup besar (di atas Rp 40 juta. red) juga dikarenakan tidak ada atau kecilnya progres penyelesaian masalah yang dilakukan ditingkat kecamatan.
“Bila kecamatan potensi bermasalah ini tidak segera menyelesaikan permasalahan penyelewengan, maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dana BLM dari program Nasional.”Sebut Agustian dalam pemaparannya dikantor konsultan PNPM MPd jl Angkasa Pekanbaru. senin (24/2)
Agustian juga menambahkan, Umumnya penyelewengan ini terjadi dalam program simpan pinjam perempuan. Para pelaku yang terlibat dalam penyelewengan dana SPP ini adalah ketua kelompok, bahkan melibatkan pengurus di UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Beberapa modus penyelewengan yang dilakukan diantaranya adalah kelompok fiktip, pembayaran kredit yang tidak disetor oleh ketua kepada UPK, dan modus lainnya.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini menurutnya dibutuhkan peran aktif aparatur desa serta dukungan yang kuat dari kecamatan. Mengingat peran pemberdayaan terhadap masyarakat ini memerlukan ketegasan dan pengendalian dari aparatur pemerintah.
Sementara itu ditambahkannya, progres penyelesaian masalah yang saat ini cukup signifikan dilakukan oleh kecamatan Kerumutan. Dari Rp 80 juta lebih penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok SPP, Rp70 juta lebih telah berhasil dikembalikan, sedangkan sisanya ditargetkan hingga bulan Maret 2014. “Dengan semua ini  kecamatan Kerumutan bisa keluar dari status kecamatan Potensi Bermasalah dan bisa kembali mengakses BLM dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan.” Pungkas Agustian.
6 Kecamatan tersebut terdapat di 4 kabupaten yang termasuk dalam Kecamatan berpotensi bermasalah yakni. Kabupaten Kuantan Singingi ( kecamatan Logas Tanah Darat),  Kabupaten Pelalawan (kecamatan Kuala Kampar , Kecamatan pangkalan kuras dan Kecamatan Kerumutan), Kabupaten Indragiri Hilir 1 (kecamatan tembilahan Hulu), dan Kabupaten Indragiri Hulu (kecamatan Rengat). (dro/rls)

Pekanbaru – Baliho raksasa bergambar Presiden SBY dan Ibu Negara di Pekanbaru rencananya akan ditumbangkan Satpol PP Pemkot Pekanbaru. Namun selalu urung jika diliput wartawan. Iklan baliho itu tertampang di Jl Sudirman, Pekanbaru, berdekatan dengan komplek purna MTQ. Baliho itu merupakan iklan ‘Tanam Pohon 1 Milyar ‘ yang disponsori BBKSDA Riau.
Dalam baliho itu terlihat Presiden SBY dan Ibu Ani mengenakan baju seragam putih bermotif hijau tersenyum memegang pohon yang akan ditanam. Tidak jelas apa masalahnya, sehingga tiang iklan itu akan ditumbangkan Satpol PP Pemkot Pekanbaru. Sejak Kamis (20/2/2014) belasan Satpol mendatangi tiang iklan raksasa tersebut.
Bagian bawah tiang sudah dicoba untuk dipotong dengan mesin las. Malah Satpol PP sudah memasang tali untuk menarik baliho raksasa tersebut. Tapi hari itu gagal, karena ada wartawan.
Esok harinya, Satpol PP Pemkot Pekanbaru kembali mendatangi lokasi tersebut. Mereka juga bersiap-siap untuk menumbangkan baliho Presiden dan Ibu Negara itu. Tapi kembali gagal, lagi-lagi kepergok wartawan. Satpol PP juga tidak bersedia menjelaskan, alasan apa tiang baliho raksasa itu akan mereka tertipkan. Kesannya Satpol PP saling kucing-kucingan dengan wartawan.
Hingga Sabtu (22/2/2014) siang tadi, baliho raksasa itu masih terpampangng mentereng di jalan protokol mengarah ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Namun kondisi bagian bawah tiang tetap seperti awal sudah dilas untuk segera ditumbangkan. Bila saja ada hujan dan angin kencang, bisa jadi baliho ini ambruk ke badan jalan.
Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi ketika dikonfirmasi detikcom, mengaku belum mendapat laporan terkait baliho Presiden SBY yang akan ditumbangkan itu. “Saya belum dapat informasi soal itu,” katanya.
Namun menurutnya, pihaknya belakangan ini memang menertibkan sejumlah papan reklame yang dianggap menyalahi ketentuan. Ini sesuai aturan yang berlaku.
“Urusan papan reklame menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah. Mereka yang menentukan reklame mana saja yang dianggap menyalahi aturan. Pelaksanaan penertiban di lapangannya dilakukan Satpol PP. Tapi kalau baliho yang itu (presiden SBY-red) saya belum dapat laporannya,” kata Ayat Cahyadi.
Sumber: http://news.detik.com/read/2014/02/22/194643/2505649/10/satpol-pp-pekanbaru-tertibkan-baliho-termasuk-baliho-bergambar-sby-dan-bu-ani?n991102605

Pekanbaru – Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Pekanbaru mengkritik program field trip wartawan yang diadakan pemerintah Riau. Dalam waktu dekat, Biro Hubungan Masyarakat Provinsi Riau berencana bakal mengajak sejumlah wartawan “pelesir” ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Biro Humas Provinsi Riau Fahmizal mengatakan, program tersebut merupakan sinkronisasi kerja kehumasan bersama pemerintah Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan itu, kata Fahmi, kedua instansi diharapkan bisa saling bertukar pikiran soal kinerja kehumasan bersama awak media.

“Nantinya kita bisa mencari perbandingan program kinerja humas untuk meningkatkan kerja sama bersama media,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 18 November 2013.

Menurut Fahmi, kegiatan itu hanya meneruskan agenda yang sudah diprogramkan oleh humas sebelumnya. Namun, Fahmi enggan menyebutkan jumlah dana yang dialokasikan buat kegiatan itu.

“Kegiatan ini melanjutkan program humas sebelumnya, bukan untuk jalan-jalan. Pekan lalu kita juga mendapat kunjungan dari Humas Jawa Barat,” Fahmi berkilah.

AJI Pekanbaru menilai kegiatan tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak bermanfaat. Terlebih pelesiran itu menggunakan anggaran daerah yang cukup besar.

“Program yang sangat tidak kreatif, tidak patut anggaran APBD digunakan untuk rekreasi yang tidak jelas maksud dan tujuannya,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Fachrurrozi.

Rozzi menyesalkan program serupa kerap diadakan setiap tahun. Menurut dia, sebaiknya Biro Humas Pemerintah Riau mengevaluasi kegiatan tahunan yang terkesan menghambur-hamburkan uang.

Menurut Rozi, semestinya pemerintah Riau mampu berpikir kreatif sehingga mampu membuat program semacam peningkatan kualitas sumber daya manusia wartawan, seperti mengadakan pelatihan jurnalisme atau lomba karya jurnalistik. “Dijamin lebih bermanfaat ketimbang jalan-jalan yang menghabiskan anggaran besar,” ujarnya.

Rozzi berharap wartawan bersikap netral dan independen dalam mengawal program pemerintah, apalagi program tersebut menggunakan anggaran daerah. Kata Rozzi, program yang sama juga terdapat di daerah lain, tetapi mendapat kritikan dari wartawan setempat.(tempo.co)

nKonferta Diawali dengan Seminar New Media —

PEKANBARU (www.detikriau.org) -Konferensi Kota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pekanbaru menetapkan Fakhrurrodzi (Pekanbaru Tribun) dan Eko Faizin (Riau Pos), sebagai Ketua dan Sekretaris untuk periode 2013-2016.

Fakhrurrodzi menggantikan Ilham Muhammad Yasir (Riau Pos), yang menjabat 2010-2013. Ilham di dalam forum Konferta menyatakan tidak mau mencalonkan kembali dengan alasan regenerasi dan ingin membangun tradisi di AJI Pekanbaru hanya satu periode.

Para peserta Konferta memilih Fakhrurrodzi dan Eko Faizin secara aklamasi. Peserta mengusulkan pasangan calon Ketua dan Sekretaris. Dari 10 pasangan calon yang diusulkan, di antaranya terdapat beberapa nama yang sama, hanya Fakhrurrodzi bersedia untuk dicalonkan sebagai ketua.
Sedangkan untuk sekretaris, terdapat dua nama, Imelda Vinolia, redaktur Imelda Vivonelia dan Eko Faizin. Pimpinan sidang, Achmad Fitri meminta para peserta Konferta untuk memilih siapa dari dua nama itu.

”Saya memilih Eko sebagai sekretaris, sedangkan Imelda saya minta bantu dalam kepengurusan pada posisi bendahara,” kata Rodzi, panggilan akrabnya, usai pemilihan di Gedung H Wan Ghalib Pustaka Wilayah Soeman HS, Sabtu (12/10).

Selain menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Pekanbaru untuk tiga tahun mendatang, juga ditetapkan tiga anggota Majelis Etik, antara lain Dr Junaidi dari unsur akademisi (universitas Lancang Kuning), Hasan Basril (jurnalis), Ahmad Fitri mantan Ketua AJI Pekanbaru yang juga Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Riau.

Selain itu, juga ditetapkan tiga nama untuk anggota Badan Pengawas Keuangan, antara lain Purnimawati (Pemred Majalah e-Magizine Riau Pos), Ilham Muhammad Yasir, Hasan Hanafi.
Seminar New Media
Sebelum menggelar Konferta, AJI Pekanbaru juga menggelar Seminar New Media dan Konvergensi Media dengan menghadirkan pembicara anggota Dewan Pers Nezar Patria, Pemimpin Redaksi Merdeka.com, Didik Supriyanto, Ketua Aspikom Wilayah Riau Dr Nurdin Abdul Halim MA, GM Telkom Sumbagteng dan Furqan LW, Ketua Sindikat Kartunis Riau (Sikari).

Nezar Patria dalam pemaparannya mengatakan, dari tahun ke tahun pembaca media digital semakin meningkat dibandingkan media konvensional. Ini juga sejalan dengan belanja iklan. ”Selain itu, selama 2012, 65,60 persen wartawan cetak diadukan ke Dewan Pers dan wartawa online 18 persen. Pada 2011, pelanggaran tidak berimbang sebanyak 30 dengan total pelanggaran 66,” kata Nezar.   Sedangkan Pemred Didik Supriyanto mengulas keunggulan media online dibandingkan media cetak dan televisi. Di antaranya jangkauan lebih jauh dan baik, kemudian dokumentasi, ruang dan waktu, interaksi dan kepraktisan.

”Mengatasi kelemahan media online bisa dilakukan dengan menampilkan gaya bahasa yang menyenangkan serta solusi atas model penyajian berita membosankan,” mantan Wakil Pemred Detik.com ini.

Sedangkan Dr Nurdin menyajikan perkembangan new media dari sisi teoritis ilmu komunikasi. Selain itu, Firman, pembicara dari Telkomsel Sumbagteng menyajikan keunggulan Telkomsel dalam mendukung media online dan Furqan memaparkan karikatur pada media online di Riau. Seminar ini didukung oleh Telkomsel, Garuda Indonesia, EMP, Bank Riaukepri, PT RIC dan PTPN V.(rilis)

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pekanbaru akan mengelar Konferensi Kota (Konferta) IV, untuk membentuk kepenggurusan baru, periode 2013-2016, Sabtu (12/10) besok. Konferta dilaksanakan di Gedung Wan Ghalib, kompleks Pustaka Wilayah Soeman HS, Jalan Jendral Sudirman yang dirangkaikan dengan acara seminar ”New Media dan Konvergensi Media”.
”Konferta diikuti seluruh anggota AJI Pekanbaru yang tersebar di kabupaten/kota di Riau,” ujar Ketua Divisi Organisasi AJI Kota Pekanbaru, Fakhrurrodzi, Kamis (10/10).

Menurut Fakhrurrodzi, Konferta merupakan pengambilan keputusan tertinggi di AJI kota. Selain mencari calon ketua untuk dipilih sebagai ketua, juga memilih sekretaris dan penggurus baru. Konferta sekaligus  arena untuk mempertanggungjawabkan program kerja organisasi dan keuangan oleh pengurus sebelumnya. ”Termasuk menyusun kembali program kerja 3 tahun ke depan,” imbuh Fakhrurrodzi.

Sementatara itu Ilham Muhammad Yasir, yang akan mengakhiri masa kepenggurusannya mengapresiasi kerja-kerja organisasi yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota AJI Pekanbaru. ”Kawan-kawan sudah bersusah payah menjaga organisasi ini. Menjaga idealisme dan independensi profesi. Ini kerja tim yang memerlukan kesadaran bersama atas sebuah profesi yang mulia,” ujar alumni jebolan Fakultas Per-Undang-Undangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.

Ilham yang ditanyakan apakah akan kembali mencalonkan lagi? Ilham dengan tegas menyatakan memberikan kesempatan kepada yang lain. Menurutnya, di AJI berdasarkan konstitusi organisasi di mungkinkan seorang ketua mencalonkan sebanyak 2 kali. ”Saya cukup 1 kali. Regenerasi harus berjalan da kaderisasi organisasi ini harus kuat,” jawab Ilham.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Komitmen pemerintah  di Propinsi Riau  dalam membangun desa akan terus  dilakukan , baik melalui program nasional PNPM Mandiri Perdesaan maupun Program  Pemerintah di daerah.  Tentu saja pembangunan desa ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah di kabupaten. Dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program, karena pemerintah kabupatenlah yang memiliki komitmen dalam pengalokasian anggaran. 

Di Propinsi Riau, komitmen pemerintah Kabupaten  dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2013 dinilai sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dukungan lebih terhadap alokasi  DDUB (dana daerah urusan bersama) yang dihitung secara nasional. Propinsi Riau termasuk propinsi tertinggi dalam penambahan DDUB di tahun 2013, yakni sebesar 31 %. Perhatian ini mendapat respon yang cukup positip oleh Koordinator RMC1 Ismail, dalam kesempatannya berkunjung ke Riau.

Selain penambahan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama), perhatian pemerintah derah di Riau yang sangat tinggi ini juga dapat dilihat dengan proses pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pada perjalanan program hingga akhir bulan agustus 2013 ini  pencairan APBD di kabupaten  ini sudah mencapai 89 %.

Menurut data yang dihimpun dari konsultan managemen Nasional PNPM MPd Riau, beberapa Pemerintah daerah bahkan sudah mencairkan dana mencapai 100 %. Yakni Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu, .”ini artinya, sudah tidak ada lagi kendala dana dalam proses pembangunan pada Program PNPM MPd yang dilaksanakan hingga ke desa-desa.

“Saya sangat apresiasi melihat perhatian pemerintah kabupaten di Riau. Kerjasama yang baik ini tentu saja sangat bermanfaat untuk pembangunan di desa-desa, sehingga pembangunan tidak tersendat-sendat dengan alasan keterlambatan anggaran.” Ujar kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau, H.Daswanto.

Diperkirakan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013, pembangunan di desa sudah selesai. Sehingga pengerjaan di lapangan bisa dikerjakan dengan lebih teliti dan tidak diburu oleh waktu. Sedangkan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk menyiapkan perencanaan di tahun 2014 mendatang.(rls)