PEKANBARU — Kapolri Jenderal Sutarman menginstruksikan jajarannya menembak di tempat setiap perambah dan pembakaran lahan yang melawan dalam upaya penegakan hukum Operasi Terpadu Darurat Asap Riau.
“Kalau ada yang melawan dan sudah membahayakan, tembak saja,” tegas Jenderal Sutarman di Lanud Roesmin Nurjadi, Pekanbaru, Sabtu (15/3).
Ia juga mengatakan, tidak ada toleransi bagi oknum aparat yang terlibat dalam kejahatan lingkungan yang mengakibatkan bencana asap di Riau. “Tembak mereka juga,” katanya.
Jenderal Sutarman mengatakan, sejauh ini sudah ada 60 tersangka yang diamankan polisi dalam operasi penegakan hukum di Provinsi Riau.”Satu tersangka dari perusahaan, PT NSP,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhitung sejak 14 Maret menyatakan peningkatan intensitas operasi terpadu tanggap darurat asap di Riau. Operasi itu meliputi tiga kegiatan utama, yakni upaya pemadaman api dan asap, kegiatan utama lainnya adalah perawatan dan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum.
Operasi tersebut akan berlangsung selama tiga minggu ke depan, dan kemungkinan bisa diperpanjang apabila kondisi itu diperlukan.
Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono mengatakan, sebanyak 558 personel gabungan sudah dikerahkan yang khusus untuk memburu pelaku perambahan serta pembakar hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Kapolda mengatakan, bencana asap kebakaran di Riau tidak lepas dari adanya aktivitas pembalakan liar dan perambahan di hutan. Karena itu, pasukan yang diterjunkan kali ini juga menyertakan penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau.
Selain itu, unsur intelejen, Brimob, TNI dan Polhut juga dilibatkan.
Ia menjelaskan, pasukan dibagi dalam sembilan tim yang masing-masing berisi 62 orang. Operasi penegakan hukum tersebut akan berlangsung hingga 26 Maret.
Menurut dia, empat tim akan dikerahkan ke Kabupaten Pelalawan. “Fokusnya akan ke daerah Teluk Meranti yang berbatasan dengan Suaka Margasatwa Kerumutan dimana terdapat banyak titik api diduga karena perambahan,” katanya.
Sedangkan, lima tim lainnya dikerahkan ke Kabupaten Bengkalis secara khusus juga akan memburu pelaku perambah dan pembalakan liar di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.
“Tim Bengkalis juga bisa ke Pulau Rupat dimana ada banyak titik api,” ujarnya.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/16/n2hq2t-kapolri-instruksikan-pembakar-hutan-riau-ditembak-di-tempat
 

Pekanbaru — kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kondisi udara di Riau sudah terpapar racun dari sisa pembakaran hutan dan lahan. Karena itu direkomendasikan agar meningkatkan status bencana asap ini menjadi darurat nasional.
“Kabut asap yang terjadi ini sudah semakin pekat. Riau sudah tidak layak huni bagi masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Ahmad Isroil.
Saat ini berdasarkan data Kemen-LH, tercatat sekitar 7.000 hektare lahan terbakar. Dilaporkan lebih dari 53 ribu jiwa terkena penyakit paparan dari kabut asap.
Kualitas udara secara merata di Provinsi Riau, tercatat sudah masuk level sangat berbahaya. Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov Riau segera mengeluarkan peraturan Gubernur terkait pelarangan aktivitas warga di luar rumah.
Selain itu Kemen-LH juga menyarankan libur bersama bagi  karyawan swasta dan pegawai negeri yang rentan terpapar dampak asap, seperti ibu hamil. Balita dan lansia, juga termasuk kalangan masyarakat yang rentan terkena dampak buruk asap.
Menangani dampak bencana asap yang kian berlarut-larut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengubah jadwal kunjungan kerjanya. Dia mengatakan segera bertolak ke Riau untuk melihat langsung upaya penanganan di lokasi.
“Saya melihat langsung, memimpin kegiatan di sana, lalu saya percayakan pada BNPB. Saya meminta benar tanggung jawab dan kerja keras dari pejabat negara dan pemerintah di Riau sendiri,” imbuhnya.
Kualitas udara di wilayah Kota Pekanbaru semakin memburuk. Laboratoriun udara Badan Lingkungan Hidup (BLH) memantau Indek Standar Pencemar Udara (ISPU) berada diring 500 dengan kategori berbahaya.
Status ring PM10: 500 tersebut, baru terjadi untuk pertama kalinya di Kota Pekanbaru yang dirilir Labor udara. Udara terpapar partikel debu yang semakin pekat dan berpotensi terus memburuk.
Kepala Labor udara BLH Pekanbaru, Syarial mengatakan, data ISPU pada Jumat (14/3) pukul 19.30 WIB yakni PM10: 500, SO2: 57, CO: 75, 03: 27, NO2: 12, dengan kategori “berbahaya”. Asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru berdasarkan data tersebut semakin parah dibanding dengan sebelumnya.
“Kualitas udara terus menurun setiap harinya (berdasarkan pengamatan tiga stasiun),” ungkap Syarial.
Memburuknya udara di Pekanbaru berdasarkan pengamatan labor udara tersebut, akibat terpapar partikel debu asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).(Jpnn/dro)
Sumber referensi: http://www.jpnn.com/read/2014/03/15/222120/Kualitas-Udara-Memburuk,-Warga-Disarankan-Mengungsi-

Tembilahan (detikriau.org) — Pekatnya kabut asap di Provinsi Riau semakin hari semakin mengkhawatirkan. pagi ini, pesan tanda bahaya itupun menyebar melalui pesan Blackberry Massanger. Masyarakat Riau diminta untuk mengungsi. dibalik peringatan, pesan solusi juga tersebar sebagai sebuah alternatif solusi.

Pesan peringatan itu secara lengkap bertuliskan, Info Riau saat ini Penting: Buat masyarakat Pekanbaru dan Prov Riau : Melihat kondisi asap di Riau dan kualitas udaranya yang sudah berbahaya, ahli paru RSUD dr Arifin Ahmad, Azizman Saad, mengatakan asap di Riau bisa membuat penduduk cacat otak (idiot).”Kualitas udara yang sudah pada level berbahaya membuat Riau tidak lagi layak dihuni 6 juta masyarakat. Seharusnya seluruh masyarakat Riau sudah diungsikan, Pemakaian masker, tambahnya, sudah tidak berguna menangkal partikel berbahaya dari kabut asap.
Pesan Solusi: Utk warga yg ada di provinsi Riau dari pakar fisika … ALHAMDULILLAH, berkat bencana ASAP ada penemuan ΒªªªЯũ untuk merangsang hujan turun lebih dini.
Bagi yg membaca ini silahkan “bagi keorang2 lain ya. mudah2an berhasil.
CARANYA
“masing2 rumah buatlah genangan air yg dicampur garam jgn sampai meresap ketanah ya.. biarkan menguap. jam penguapan air itu yg baik adalah sekitar *…* 11.00 s.d jam 13.00. dgn begitu makin banyak uap air di udara so mempercepat kondensasi menjadi butir air pada suhu yg makin dingin di udara.
akhirnya InsyaALLAH hujan makin cepat turun”,amiin.
bayangkan aja kalo ini dilakukan tiap rumah di PEKANBARU umumnya dan pelalawan khususnya.ratusan ribu rumah, akan menciptakan jutaan kubik uap air DI UDARA.
“MARI KITA KOMPAK LAKUKAN SEGERA” JANGAN HANYA BISA MENGELUH,MENGUMPAT, DIAM2 SAJA ßЏДƮ AKSI SEDERHANA INI BERSAMA2, KITA LAWAN BENCANA ASAP ÎNΐ DGN ILMU YG DI BERI ALLAH.
Untuk RIAU kota kita tercinta..untuk masa depan anak kita agar sehat dan cerdas!
AIR + Ember + Garam = taro luar jam 11 ampe jam 1 siang.(dro)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Setelah melalui proses seleksi yang cukup panjang, Lima orang komisioner KPU kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dilantik bersama komisioner 10 Kabupten/Kota laiannya di Riau. pelantikan yang dilaksanakan di gedung Daerah di Pekanbaru ini dilakukan secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin.
Dalam amarannya, Ketua KPU Riau  berharap agar seluruh pengurus KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugas dengan baik demi suksesnya pelaksanaa Pemilu. mereka juga dititipi amanah untuk memberikan pemahaman tentang Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam menjalankan tugas juga diminta untuk selalu menjalin komunikasi dengan KPU ditingkat Provinsi.
“Dengan kerjasama yang baik dankerja secara profesional kita berharap akan dapat mensukseskan pelaksanaan Pemilu khususnya di Riau,” Kata Nurhamin.
Pelantikan Anggota KPU se-Kabupaten/Kota ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Andi Rahman.
Selain pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Riau, kegiatan ini juga disejalankan dengan penandatangan surat kerjasama dengan Polda Riau trkait pengamanan penyelenggaraan Pemilu.
dari 5 Nama penurus KPU Inhil yang dilantik terdiri dari 3 orang wajah baru, Hj Hasni, Nahrawi dan  Suhaidi termasuk dua wajah lama, Joni Suhaidi dan Muhammad Dong.(yo/dro)

Pekanbaru (detikriau.org) — Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir termasuk 1 dari 6 Kecamatan di Provinsi Riau yang masuk dalam kategori Kecamatan Potensi Bermasalah dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Sanksinya, Kecamatan Tembilahan Hulu terancam tidak mendapatkan dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Pedesaan.
Hal ini disampaikan oleh Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan, Spesialis Penanganan dan Penyelesaian Masalah (SP2M) Agustian, penyebab dikenainya status kecamatan potensi bermasalah, selain disebabkan adanya penyelewengan dengan jumlah penyelewengan yang dinilai cukup besar (di atas Rp 40 juta. red) juga dikarenakan tidak ada atau kecilnya progres penyelesaian masalah yang dilakukan ditingkat kecamatan.
“Bila kecamatan potensi bermasalah ini tidak segera menyelesaikan permasalahan penyelewengan, maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dana BLM dari program Nasional.”Sebut Agustian dalam pemaparannya dikantor konsultan PNPM MPd jl Angkasa Pekanbaru. senin (24/2)
Agustian juga menambahkan, Umumnya penyelewengan ini terjadi dalam program simpan pinjam perempuan. Para pelaku yang terlibat dalam penyelewengan dana SPP ini adalah ketua kelompok, bahkan melibatkan pengurus di UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Beberapa modus penyelewengan yang dilakukan diantaranya adalah kelompok fiktip, pembayaran kredit yang tidak disetor oleh ketua kepada UPK, dan modus lainnya.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini menurutnya dibutuhkan peran aktif aparatur desa serta dukungan yang kuat dari kecamatan. Mengingat peran pemberdayaan terhadap masyarakat ini memerlukan ketegasan dan pengendalian dari aparatur pemerintah.
Sementara itu ditambahkannya, progres penyelesaian masalah yang saat ini cukup signifikan dilakukan oleh kecamatan Kerumutan. Dari Rp 80 juta lebih penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok SPP, Rp70 juta lebih telah berhasil dikembalikan, sedangkan sisanya ditargetkan hingga bulan Maret 2014. “Dengan semua ini  kecamatan Kerumutan bisa keluar dari status kecamatan Potensi Bermasalah dan bisa kembali mengakses BLM dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan.” Pungkas Agustian.
6 Kecamatan tersebut terdapat di 4 kabupaten yang termasuk dalam Kecamatan berpotensi bermasalah yakni. Kabupaten Kuantan Singingi ( kecamatan Logas Tanah Darat),  Kabupaten Pelalawan (kecamatan Kuala Kampar , Kecamatan pangkalan kuras dan Kecamatan Kerumutan), Kabupaten Indragiri Hilir 1 (kecamatan tembilahan Hulu), dan Kabupaten Indragiri Hulu (kecamatan Rengat). (dro/rls)

Pekanbaru – Baliho raksasa bergambar Presiden SBY dan Ibu Negara di Pekanbaru rencananya akan ditumbangkan Satpol PP Pemkot Pekanbaru. Namun selalu urung jika diliput wartawan. Iklan baliho itu tertampang di Jl Sudirman, Pekanbaru, berdekatan dengan komplek purna MTQ. Baliho itu merupakan iklan ‘Tanam Pohon 1 Milyar ‘ yang disponsori BBKSDA Riau.
Dalam baliho itu terlihat Presiden SBY dan Ibu Ani mengenakan baju seragam putih bermotif hijau tersenyum memegang pohon yang akan ditanam. Tidak jelas apa masalahnya, sehingga tiang iklan itu akan ditumbangkan Satpol PP Pemkot Pekanbaru. Sejak Kamis (20/2/2014) belasan Satpol mendatangi tiang iklan raksasa tersebut.
Bagian bawah tiang sudah dicoba untuk dipotong dengan mesin las. Malah Satpol PP sudah memasang tali untuk menarik baliho raksasa tersebut. Tapi hari itu gagal, karena ada wartawan.
Esok harinya, Satpol PP Pemkot Pekanbaru kembali mendatangi lokasi tersebut. Mereka juga bersiap-siap untuk menumbangkan baliho Presiden dan Ibu Negara itu. Tapi kembali gagal, lagi-lagi kepergok wartawan. Satpol PP juga tidak bersedia menjelaskan, alasan apa tiang baliho raksasa itu akan mereka tertipkan. Kesannya Satpol PP saling kucing-kucingan dengan wartawan.
Hingga Sabtu (22/2/2014) siang tadi, baliho raksasa itu masih terpampangng mentereng di jalan protokol mengarah ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Namun kondisi bagian bawah tiang tetap seperti awal sudah dilas untuk segera ditumbangkan. Bila saja ada hujan dan angin kencang, bisa jadi baliho ini ambruk ke badan jalan.
Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi ketika dikonfirmasi detikcom, mengaku belum mendapat laporan terkait baliho Presiden SBY yang akan ditumbangkan itu. “Saya belum dapat informasi soal itu,” katanya.
Namun menurutnya, pihaknya belakangan ini memang menertibkan sejumlah papan reklame yang dianggap menyalahi ketentuan. Ini sesuai aturan yang berlaku.
“Urusan papan reklame menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah. Mereka yang menentukan reklame mana saja yang dianggap menyalahi aturan. Pelaksanaan penertiban di lapangannya dilakukan Satpol PP. Tapi kalau baliho yang itu (presiden SBY-red) saya belum dapat laporannya,” kata Ayat Cahyadi.
Sumber: http://news.detik.com/read/2014/02/22/194643/2505649/10/satpol-pp-pekanbaru-tertibkan-baliho-termasuk-baliho-bergambar-sby-dan-bu-ani?n991102605