PEKANBARU (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pekanbaru akan mengelar Konferensi Kota (Konferta) IV, untuk membentuk kepenggurusan baru, periode 2013-2016, Sabtu (12/10) besok. Konferta dilaksanakan di Gedung Wan Ghalib, kompleks Pustaka Wilayah Soeman HS, Jalan Jendral Sudirman yang dirangkaikan dengan acara seminar ”New Media dan Konvergensi Media”.
”Konferta diikuti seluruh anggota AJI Pekanbaru yang tersebar di kabupaten/kota di Riau,” ujar Ketua Divisi Organisasi AJI Kota Pekanbaru, Fakhrurrodzi, Kamis (10/10).

Menurut Fakhrurrodzi, Konferta merupakan pengambilan keputusan tertinggi di AJI kota. Selain mencari calon ketua untuk dipilih sebagai ketua, juga memilih sekretaris dan penggurus baru. Konferta sekaligus  arena untuk mempertanggungjawabkan program kerja organisasi dan keuangan oleh pengurus sebelumnya. ”Termasuk menyusun kembali program kerja 3 tahun ke depan,” imbuh Fakhrurrodzi.

Sementatara itu Ilham Muhammad Yasir, yang akan mengakhiri masa kepenggurusannya mengapresiasi kerja-kerja organisasi yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota AJI Pekanbaru. ”Kawan-kawan sudah bersusah payah menjaga organisasi ini. Menjaga idealisme dan independensi profesi. Ini kerja tim yang memerlukan kesadaran bersama atas sebuah profesi yang mulia,” ujar alumni jebolan Fakultas Per-Undang-Undangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.

Ilham yang ditanyakan apakah akan kembali mencalonkan lagi? Ilham dengan tegas menyatakan memberikan kesempatan kepada yang lain. Menurutnya, di AJI berdasarkan konstitusi organisasi di mungkinkan seorang ketua mencalonkan sebanyak 2 kali. ”Saya cukup 1 kali. Regenerasi harus berjalan da kaderisasi organisasi ini harus kuat,” jawab Ilham.(rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Komitmen pemerintah  di Propinsi Riau  dalam membangun desa akan terus  dilakukan , baik melalui program nasional PNPM Mandiri Perdesaan maupun Program  Pemerintah di daerah.  Tentu saja pembangunan desa ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah di kabupaten. Dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program, karena pemerintah kabupatenlah yang memiliki komitmen dalam pengalokasian anggaran. 

Di Propinsi Riau, komitmen pemerintah Kabupaten  dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2013 dinilai sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dukungan lebih terhadap alokasi  DDUB (dana daerah urusan bersama) yang dihitung secara nasional. Propinsi Riau termasuk propinsi tertinggi dalam penambahan DDUB di tahun 2013, yakni sebesar 31 %. Perhatian ini mendapat respon yang cukup positip oleh Koordinator RMC1 Ismail, dalam kesempatannya berkunjung ke Riau.

Selain penambahan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama), perhatian pemerintah derah di Riau yang sangat tinggi ini juga dapat dilihat dengan proses pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pada perjalanan program hingga akhir bulan agustus 2013 ini  pencairan APBD di kabupaten  ini sudah mencapai 89 %.

Menurut data yang dihimpun dari konsultan managemen Nasional PNPM MPd Riau, beberapa Pemerintah daerah bahkan sudah mencairkan dana mencapai 100 %. Yakni Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu, .”ini artinya, sudah tidak ada lagi kendala dana dalam proses pembangunan pada Program PNPM MPd yang dilaksanakan hingga ke desa-desa.

“Saya sangat apresiasi melihat perhatian pemerintah kabupaten di Riau. Kerjasama yang baik ini tentu saja sangat bermanfaat untuk pembangunan di desa-desa, sehingga pembangunan tidak tersendat-sendat dengan alasan keterlambatan anggaran.” Ujar kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau, H.Daswanto.

Diperkirakan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013, pembangunan di desa sudah selesai. Sehingga pengerjaan di lapangan bisa dikerjakan dengan lebih teliti dan tidak diburu oleh waktu. Sedangkan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk menyiapkan perencanaan di tahun 2014 mendatang.(rls)

Pekanbaru (ww.detikriau.org) — Rindu ingin membangkitkan potensi masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat di tempat dimana ia sekarang bermukim, setidaknya itu yang menjadi salah satu alasan Rosdiana memilih ikut menjadi Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan atau yang lebih akrab disebut PL-UPK dari Program PNPM Mandiri Perdesaan.

Tak heran, Pengajar di SMK swasta dari kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu  begitu ini antusias bertanya tentang fungsi  dan tanggunggung jawabnya sebagai Pendamping lokal  dalam pelatihan PL UPK yang berlangsung selama 3 hari , tanggal 1-3 Agustus di hotel Parma Panam Pekanbaru.

Koordinator Propinsi PNPM Mandiri  Perdesaan Riau, Ir. Surya Dharma yang membuka acara pelatihan ini dalam sambutannya mengatakan, PL UPK ini merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Mengingat Dana yang digulirkan kepada masyarakat semakin meningkat, maka tantangan dalam penyalurannya juga meningkat. Sehingga dibutuhkan tenaga sebagai pendamping lokal yang memiliki kemampuan.

PL UPK adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL.

Ada sebanyak 19 Orang PL-UPK yang mengikuti pelatihan  ini, yakni dari beberapa kabupaten seperti Rokan hulu, Indragiri hulu, Kampar dan  Bengkalis. Mereka umumnya baru direkrut dua bulan yang lalu. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang harus diberikan kepada PL UPK karena peran mereka tidak saja sebagai orang yang mendorong para pelaku PNPM seperti kelompok SPP termasuk juga mereka berperan untuk memastikan sistem pengelolaan dana dilaksanakan dengan baik.

Minsarwedi, spesialis FMS (Financial Managemen Suport ) pelatih dalam pelatihan ini mengatakan Peran PL UPK ini bukan bawahannya UPK namun berperan sebagai mitra yang bisa mengingatkan UPK untuk saling berkoordinasi. Fungsi kerjanya banyak membantu tugas-tugas Fasilitator kecamatan.

PL UPK ini direkrut dari warga di desa. Seleksi PL UPK ini dilakukan dari Kader pemberdayaan Masyarakat desa, kemudian pada seleksi akhirnya akan ditentukan bersama-sama fasilitator kecamatan. Mereka minimal tamatan SMA, bisa direkrut dari kader desa atau yang selama ini pernah berkecimpung dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan, bisa juga dari luar, namun mereka memiliki kepedulian untuk membangun desa.

Sehingga untuk memenuhi kemampuan semua itu menurut sesialis Traning PNPM MPd Riau, Riana para PL UPK harus mendapat pelatihan sehingga bisa mendorong penguatan langsung kepada masyarakat desa. Pelatihan ini memang diberikan untuk kecamatan yang sudah mengelola keuangan di UPK diatas 2 miliar.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk ikut melakukan pemberdayaan ketika kelapangan.” Ujar Budi PL –UPK Kabupten Bengkalis yang sudah menjadi PL UPK sekitar 2 bulan ini. (rls)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Penyanyi Afgan bakal hadir di Pekanbaru, Rabu (31/7). Kehadiran pelantun lagu ”PadaMu Kubersujud” itu akan menyosilasasi ”Program Mencetak 50 Dokter Yatim” yang ditaja oleh lembaga amal dan kemanusiaan ”Rumah Yatim”. Rumah Yatim merupakan organisasi yang mengelola santunan untuk anak-anak  yatim dan dhuafa. Didirikan tahun 2007 di Jawa Barat.

Program Mencetak 50 Dokter Yatim adalah untukmemfasilitasi para anak yatim yang berprestasi dan memiliki cita-cita menjadi dokter. ”Selain sosialisasi program, Afgan juga akan mengadakan buka puasa bersama anak yatim. Insya Allah acaranya dimulai pukul 16.00-19.00 WIB di Hotel Aryaduta,” ujar panitia lokal dr Diana Tabrani.

Pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab itu mengemukakan, pihaknya telah menyebar undangan ke berbagai pihak untuk turut serta dalam acara tersebut.

Kehadiran penyanyi bernama Afgan Syah Reza itu bersama program Rumah Yatim karena hal tersebut merupakan komitmen keluarganya untuk membantu kegiatan amal dan kemanusiaan.(rls/idris ahmad)

www.detikriau.org — Masyarakat desa yang tersebar di seluruh desa propinsi  Riau saat ini tengah memperioritaskan pembangunan prasarana jalan. Dari data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di tahun 2013 ini prioritas pembangunan yang diusulkan dan saat ini tengah berjalan lebih bertumpu pada pembuatan dan peningkatan jalan. Yakni sebanyak 108 desa tengah melaksanakan pembangunan jalan tersebut. Dengan perhitungan panjang jalan sebanyak 92.525 meter. Selain pembuatan jalan, yang tidak kalah dibutuhkan masyarakat perdesaan adalah pembangunan sekolah dan rehap gedung , yakni sebanyak 62 buah . Serta pembangunan irigasi sebanyak 28 buah dan pembangunan jembatan sebanyak 26 buah.

Pada tahun 2012, pembangunan jalan juga merupakan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat perdesaan. Diperkirakan meter jalan di desa yang telah dibangun pada tahun 2012 sepanjang 143.816 meter, sedangkan pembangunan gedung sekolah sebanyak 107 buah yang tersebar di desa-desa. Pembangunan gedung di desa ini umumnya pembangunan gedung PAUD, TK dan MDA

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Riau, Daswanto mengatakan, pembangunan yang dilakukan di desa melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pembangunan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sendiri dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar desa di tingkat kecamatan. Musyawarah antar desa itulah yang menentukan pembangunan mana yang diprioritaskan.

“jadi program Pembangunan PNPM Mandiri perdesaan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena merekalah yang paling mengerti kebutuhan di desa mereka masing-masing. Program ini juga dikerjakan oleh masyarakat desa, masyarakat yang melakukan lelang, masyarakat juga yang menjadi pengawasnya, jadi partisipatip masyarakat di PNPM Mandiri perdesaan sangat tinggi.” Ujar Daswanto

Bahkan menurut Daswanto, tidak sedikit partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini . Masyarakat ikut berswadaya, mulai dari lahan tanah, uang maupun tenaga yang dikerjakan secara bergotong royong. Sehingga tidak heran bila pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil .

Daswanto berharap pembangunan yang saat ini tengah berjalan bisa selesai sesuai dengan jadwalnya dan tidak ada kendala. Ia juga berharap, dengan keterbukaan informasi saat ini, semua lapisan masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan atas pembangunan yang sedang dilakukan sehingga bisa berjalan optimal sesuai yang diharapkan serta berdaya guna.(rls/rika suartinisngsih)

“Jangan Mengatasnamakan Institusi Pers”

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menyampaikan pernyataan keprihatin atas kunjungan dan penyerahan penghargaan dari Forum Pemred Se-Riau (FPR) kepada tersangka kasus korupsi, Gubernur Riau, Rusli Zainal di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/7)

Secara organisasi, AJI telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred Se-Riau ini, baik dari para jurnalis, maupun para Pemred media yang tak tergabung dalam forum tersebut.

Para pemimpin redaksi media berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

AJI mengingatkan, Forum Pemred Se-Riau sangat berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak jurnalis digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan,

“Kita mempertanyakan relevansi pertemuan para Pemred yang tergabung dalam Forum Pemred Riau menemui Gubernur Rusli Zainal serta menyerahkan penghargaan di dalam Rutan KPK.”Kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Ketua Divisi Organisasi, Fakhrurrodzi, Kamis (4/7).

Dalam kesempatan ini, Aji juga menyampaikan beberapa hal yakni, mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 6 : “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain mempengaruhi independensi.

Kemudian AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred Se-Riau sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya, poin 8, Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9, Organisasi wartawan memiliki kode etik, tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers.

AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan menjadikan pers sebagai corong kepentingan tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal yang menyerobot independensi ruang redaksi.

“Khusus kepada Pemimpin Redaksi yang hadir menyerahkan penghargaan di Rutan KPK, hendaknya lebih serius membahas kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha juga mengupayakan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di Riau.” Pungkas Ilham. (dro)