Pekanbaru (detikriau.org) — Provinsi Riau dinobatkan menjadi pilot projek se RMC (Regional Managemen Consultan) 1 dalam pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Penobatan sebagai pilot Projek ini dikarenakan Provinsi Riau melalui BPM Bangdes (Badan pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan desa) dinilai berhasil dalam melakukan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –MPd). Dibandingkan 3 Provinsi dalam RMC 1 yakni Sumut, Kepri dan Aceh, pengendalian PNPM yang dilakukan Provinsi Riau cukup baik. Dan RMC 1 merupakan penyumbang terbaik dalam pengendalian se Indonesia.
Berdasarkan penjelasan kepala BPM Bangdes H. Daswanto. SE, Keberhasilan tersebut dilihat dari kinerja dalam melakukan pengendalian program, sehingga tahun 2013 ini, sejumlah kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai dengan target, sasaran dan juga batas waktu.
“Ketiganya bisa dikerjakan dengan baik mengingat proses tahapan, pencairan anggaran dan penyerapannya sudah 100 % dikerjakan. Sehingga tidak ada silva atau sisa anggaran yang harus dikembalikan kepada pemerintah pusat,” papar Daswanto dalam Rapat Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau dihadapan para konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan satuan kerja kabupaten Seprovinsi Riau, Jumat (11/4/ 2014) di salah satu Hotel di Pekanbaru,
Selain menyampaikan keberhasilan pengendalian yang telah dilakukan oleh Provinsi, Kepala Badan juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih terus menjadi tanggungjawab pemerintah bersama para konsultan untuk segera diselesaikan.
“Pengendalian yang tidak kalah penting yang harus juga dilakukan adalah kecamatan potensi bermasalah . Saat ini dari 5 kecamatan potensi masalah telah selesai 3 dan harus diselesaikan semuanya. Juga pengendalian terhadap tunggakan simpan pinjam perempuan, yang saat ini terjadi tran peningkatan, hal tersebut harus difikirkan bersama.” Tambahkan Daswanto.
Saat ini menurutnya, alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 mengalami peningkatan alokasi dan lokasi dibandingkan tahun 2013. Alokasi APBD Rp 63,947 Miliar (48,49%) sedangkan APBN sebesar Rp 67,917 Miliar (51,51 %), ada penambahan pagu BLM PNPM MPd dari APBD Kabupaten sebesar Rp 54 ,315 Miliar (41,19%).
Dalam Rakor Propinsi kali ini, dihadiri narasumber langsung dari Jakarta, yakni deputi Team Leader bidang Monitoring Wahyu, Tim NMC bidang TrainingHanan, serta koordinator wilayah RMC 1 Ismail A.Z. Mereka hadir untuk memberikan penguatan kepada tenaga konsultan dan fasilitator Kabupaten dalam meningkatkan kinerja untuk melakukan pengendalian program dan tidak mengesampingkan target capaian termasuk sasaran sesuai dengan visi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan jumlah pemanfaat program.(dro)

detikriau.org (Pekanbaru) — Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Riau membutuhkan tenaga fasilitator untuk ditempatkan di kabupaten dengan posisi dan persyaratan sebagai berikut:

 
A. Posisi
1. Fasilitator Keuangan Kabupaten / FAS-KEU (1 Orang)
2. Fasilitator Perguliran dan Pengembangan Usaha / F-PPU (9 Orang)
3. Asisten Management Informasi Sistem / Ass-MIS (1 Orang)
B. Persyaratan A-1 dan A-2 :
1. Pria/Wanita, usia pada saat pendaftaran maksimal 50 tahun
2. Pendidikan S-1/D-3 semua disiplin ilmu, dan diutamakan pendidikan ekonomi
3. Memiliki pengalaman kerja yang relevan untuk S-1 min 6 tahun dan D-3 min 8 Tahun
4. Memahami administrasi keuangan dan standart system akuntansi
5. Diutamakan yang memiliki latar belakang pemberdayaan ekonomi perdesaan.
6. Berpengalaman dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan simpan pin-jam serta Pelaporan
7. Menguasai computer minimal aplikasi Microsoft Word, Excell, Powerpoint, serta Email & Internet.
8. Bersedia ditugaskan di seluruh lokasi kabupaten di Provinsi Riau.
9. Berpengalaman melakukan audit keuangan (A-1)
10. Memahami cara-cara memfasilitasi pengembangan usaha (A-2)
11.Memahami prinsip dan prosedur pengelolaan lembaga keuangan mikro/ simpan pinjam/BPR/Koperasi, dsb (A-2)
12.Berpengalaman dalam penguatan dan pengembangan jaringan lembaga lembaga pengelola pinjaman mikro (A-2)
C. Persyaratan A-3 :
1. Pria/Wanita, usia pada saat pendaftaran 21 – 35 tahun.
2. Pendidikan D-3/S-1 semua disiplin ilmu, dan diutamakan pendidikan ilmu komputer.
3. Memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidang pengelolaan data dan komputerisasi untuk S-1 min 1 tahun dan D-3 min 3 tahun.
4. Menguasai Database & Ms Office (Word, Excell, Access, Power point) dan Email & Internet, serta Hardware Komputer
5. Berpenampilan menarik,jujur, dan santun.
6. Sanggup bekerja dalam Tim dan ditempatkan di kabupaten di Provinsi Riau.
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan agar melengkapi Surat lamaran, copy Ijazah, CV dan referensi2, photo 3×4 sebanyak 2 lembar, copy identitas diri/ KTP, No HP serta mencantumkan kode posisi yang dilamar di kanan atas amplop.
Lamaran dikirim paling lambat tgl 10 April 2014 (Stempel pos)
KEPADA: KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN DESA PROV. RIAU
Kantor BPM BANGDES Provinsi Riau
JL. H.R. Subrantas Km. 10, Panam, Pekanbaru 28294
Lamaran Dikirim Via Pos / dapat dihantar langsung ke:
1. Kantor BPM BANGDES Provinsi Riau (Sekretariat PNPM MPd)
2. Kantor RMC 1 PROV Riau
Jl. Angkasa No. 21 KM 09 HR Subrantas Panam – Pekanbaru 28294
Bagi peserta yang lulus seleksi administrasi akan dipanggil secara langsung/dihubungi via Telp untuk tes tahap selanjutnya.(rls)

JAKARTA – Terungkapnya pembukaan lahan konservasi secara ilegal di Riau pasca bukti pemerintah pusat maupun daerah tidak bekerja melakukan pengawasan.

 

Hal ini disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Riau, Riko, saat perbincang dengan JPNN, Senin (24/3).

 

“Kalau Cagar Biosfer, Tesso Nilo, dirambah, ini menujukkan ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan konservasi,” kata Riko.

 

Jika pengawasan dari pemerintah berjalan, maka perambahan sekitar 60 ribu hektar hutan di kawasan TNTN bisa dengan mudah dilacak. Namun yang terjadi sekarang kawasan hutan itu sudah berubah jadi perkebunan kelapa sawit.

 

Begitu juga dengan maraknya penjualan hutan lindung Cagar Biosfer yang melibatkan oknum Kepala Desa hingga oknum aparat TNI.

 

Riko mensinyalir ada aktor intelektual dibalik pembalakan hutan di Riau, namun tidak ingin diungkap oleh aparat penegak hukum.

 

“Kades gak mungkin berani (menjual hutan lindung). Aktornya pasti ada. Ada orang besar di belakang itu yang tidak ingin disentuh, di sana kita tidak tuntas dalam penegakan hukumnya,” tegas Riko.

 

Karena itu Walhi menuntut tanggung jawab pemerintah baik Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah menyelamatkan hutan Riau. Penegak hukum juga diminta tak tebang pilih dalam menindak.

“Pemerintah jangan cepat bekerja mengeluarkan izin pengelolaan kawasan hutan, tapi tidak pernah melakukan pengawasan,” tandasnya. (fat)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/24/224024/Hutan-Koservasi-Riau-Dirambah,-Walhi-Tuding-Pemerintah-Tak-Bekerja-
 

Pekanbaru (detikriau.org) — Cuaca Riau diprediksi akan semakin kering dalam tiga hari kedepan. Kondisi ini dipengaruhi oleh siklon tropis Gillian di Samudra Hindia, selatan Jawa bagian Barat. Siklon ini mengakibatkan massa udara atau uap air di wilayah Riau tertarik ke arah selatan. Akibat kondisi alam ini akan berpotensi sebagai pemicu bermuculannya kembali titik api baru.
Prediksi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada rapat koordinasi Pos Komando Satuan Tugas Operasi (Satgasops) Terpadu Penanggulangan Bencana Asap Riau di Media Center Lanud Roesman Nurjadin, Pekanbaru, Minggu (23/3/2014)
Berdasarkan pantauan satelit NOAA 18, titik panas di Riau, minggu 12 Maret 2014 terpantau sebanyak 12 titik, Inhil 3 titik, Bengkalis 3, Dumai 2 dan Rohil, Meranti, Siak dan Pelalawan masing-masing terdeteksi 1 titik api.
“Titik api harus benar-benar dapat dipadamkan mengingat musim kemarau nanti cuaca diperkirakan akan lebih kering,” ujar
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif, yang saat ini masih di Pekanbaru memimpin Satgasnas Operasi Terpadu juga kembali memerintahkan untuk mengoptimalkan satgas udara dan darat melakukan upaya pemadaman. Selain upaya pemadaman, satgas juga diperintahkan untuk melaksanakan penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. (yo)

PEKANBARU — Kapolri Jenderal Sutarman menginstruksikan jajarannya menembak di tempat setiap perambah dan pembakaran lahan yang melawan dalam upaya penegakan hukum Operasi Terpadu Darurat Asap Riau.
“Kalau ada yang melawan dan sudah membahayakan, tembak saja,” tegas Jenderal Sutarman di Lanud Roesmin Nurjadi, Pekanbaru, Sabtu (15/3).
Ia juga mengatakan, tidak ada toleransi bagi oknum aparat yang terlibat dalam kejahatan lingkungan yang mengakibatkan bencana asap di Riau. “Tembak mereka juga,” katanya.
Jenderal Sutarman mengatakan, sejauh ini sudah ada 60 tersangka yang diamankan polisi dalam operasi penegakan hukum di Provinsi Riau.”Satu tersangka dari perusahaan, PT NSP,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhitung sejak 14 Maret menyatakan peningkatan intensitas operasi terpadu tanggap darurat asap di Riau. Operasi itu meliputi tiga kegiatan utama, yakni upaya pemadaman api dan asap, kegiatan utama lainnya adalah perawatan dan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum.
Operasi tersebut akan berlangsung selama tiga minggu ke depan, dan kemungkinan bisa diperpanjang apabila kondisi itu diperlukan.
Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono mengatakan, sebanyak 558 personel gabungan sudah dikerahkan yang khusus untuk memburu pelaku perambahan serta pembakar hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Kapolda mengatakan, bencana asap kebakaran di Riau tidak lepas dari adanya aktivitas pembalakan liar dan perambahan di hutan. Karena itu, pasukan yang diterjunkan kali ini juga menyertakan penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau.
Selain itu, unsur intelejen, Brimob, TNI dan Polhut juga dilibatkan.
Ia menjelaskan, pasukan dibagi dalam sembilan tim yang masing-masing berisi 62 orang. Operasi penegakan hukum tersebut akan berlangsung hingga 26 Maret.
Menurut dia, empat tim akan dikerahkan ke Kabupaten Pelalawan. “Fokusnya akan ke daerah Teluk Meranti yang berbatasan dengan Suaka Margasatwa Kerumutan dimana terdapat banyak titik api diduga karena perambahan,” katanya.
Sedangkan, lima tim lainnya dikerahkan ke Kabupaten Bengkalis secara khusus juga akan memburu pelaku perambah dan pembalakan liar di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.
“Tim Bengkalis juga bisa ke Pulau Rupat dimana ada banyak titik api,” ujarnya.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/16/n2hq2t-kapolri-instruksikan-pembakar-hutan-riau-ditembak-di-tempat
 

Pekanbaru — kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kondisi udara di Riau sudah terpapar racun dari sisa pembakaran hutan dan lahan. Karena itu direkomendasikan agar meningkatkan status bencana asap ini menjadi darurat nasional.
“Kabut asap yang terjadi ini sudah semakin pekat. Riau sudah tidak layak huni bagi masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Ahmad Isroil.
Saat ini berdasarkan data Kemen-LH, tercatat sekitar 7.000 hektare lahan terbakar. Dilaporkan lebih dari 53 ribu jiwa terkena penyakit paparan dari kabut asap.
Kualitas udara secara merata di Provinsi Riau, tercatat sudah masuk level sangat berbahaya. Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov Riau segera mengeluarkan peraturan Gubernur terkait pelarangan aktivitas warga di luar rumah.
Selain itu Kemen-LH juga menyarankan libur bersama bagi  karyawan swasta dan pegawai negeri yang rentan terpapar dampak asap, seperti ibu hamil. Balita dan lansia, juga termasuk kalangan masyarakat yang rentan terkena dampak buruk asap.
Menangani dampak bencana asap yang kian berlarut-larut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengubah jadwal kunjungan kerjanya. Dia mengatakan segera bertolak ke Riau untuk melihat langsung upaya penanganan di lokasi.
“Saya melihat langsung, memimpin kegiatan di sana, lalu saya percayakan pada BNPB. Saya meminta benar tanggung jawab dan kerja keras dari pejabat negara dan pemerintah di Riau sendiri,” imbuhnya.
Kualitas udara di wilayah Kota Pekanbaru semakin memburuk. Laboratoriun udara Badan Lingkungan Hidup (BLH) memantau Indek Standar Pencemar Udara (ISPU) berada diring 500 dengan kategori berbahaya.
Status ring PM10: 500 tersebut, baru terjadi untuk pertama kalinya di Kota Pekanbaru yang dirilir Labor udara. Udara terpapar partikel debu yang semakin pekat dan berpotensi terus memburuk.
Kepala Labor udara BLH Pekanbaru, Syarial mengatakan, data ISPU pada Jumat (14/3) pukul 19.30 WIB yakni PM10: 500, SO2: 57, CO: 75, 03: 27, NO2: 12, dengan kategori “berbahaya”. Asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru berdasarkan data tersebut semakin parah dibanding dengan sebelumnya.
“Kualitas udara terus menurun setiap harinya (berdasarkan pengamatan tiga stasiun),” ungkap Syarial.
Memburuknya udara di Pekanbaru berdasarkan pengamatan labor udara tersebut, akibat terpapar partikel debu asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).(Jpnn/dro)
Sumber referensi: http://www.jpnn.com/read/2014/03/15/222120/Kualitas-Udara-Memburuk,-Warga-Disarankan-Mengungsi-