Tanah Merah (detikriau.org) – Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau direncanakan akan diusulkan masuk dalam poros maritim. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam kunjungannya kelokasi Pelabuhan Samudra Kuala Enok akhir pekan kemaren.

Dihadapan Bupati Inhil, HM Wardan dan sejumlah pejabat di Provinsi Riau saat itu, Mantan Anggota DPR-RI itu mengajak pihak Pelindo serta Departemen Perhubungan Laut untuk sama-sama bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Apa yang menjadi tanggung jawab kami terhadap pengembangan kawasan ini akan kami jalankan. Kita juga berharap demikian terhadap apa yang menjadi tanggung jawab yang ada di bawah Pelindo dan Perhubungan laut,” Pintanya.

Andi melihat cukup banyak potensi ekonomi jika kawasan itu bisa beroperasai dengan baik. Paling tidak bisa mengatasi masalah efesiensi pada logistik. Saat ini dapat dikatakan fokus pengangkutan logistik hanya berada di Dumai.

“Saat inikan semua tertumpu di Dumai, baik untuk Riau maupun Sumatra Utara (Sumut) bagian selatan. Akibatnya kerap terjadinya penumpukan. Kita harus bisa memecahkan persolan itu. Kebetulan Pelabuhan Samudra Kuala Enok ini sudah lama dipersiapkan,” paparnya.

Untuk menunjang pelabuhan samudra, persoalan infrastruktur darat harus dioptimalkan.

di sisi penganggaranya, jalan menuju Pelabuhan Samudra Kuala Enok menggunakan APBN dan APBD Riau. Sehingga perlu dilakukan loby-loby kepada pemerintah pusat.

“Untuk yang menggunakan keuangan Provinsi, kita akan coba menganggarkanya melalui APBD-P. Sedangkan dari sisi dermaga merupakan kewenangan Pelindo dan Syahbandar,” Tambakan Andi

Secara ekonomi, pelabuhan Samudra Kuala Enok sudah layak untuk dioperasionalkan jika dilihat dari hasil produksi di Riau bagian selatan yang meliputi Kabupaten Kuansing, Inhu, Inhil serta Provinsi tetangga Jambi dan perbatasan lain.

“Kita sudah sudah lihat jarak tempuhnya khusus untuk Riau bagian Selatan. Kalau dibandingkan dengan Pelabuhan Buton dan Dumai daerah ini jauh lebih dekat. Ini otomatis mampu meningkatkan daya saing,” Tandas Andi.(dro/*1)

Pekanbaru (detikriau.org) – Koordinator Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Ir. Surya Darma Lubis menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku penyelewengan dana program PNPM Mandiri Perdesaan. Baik itu yang dilakukan oleh pelaku maupun oleh fasilitator atau pendamping masyarakat desa, karena penyelewengan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan program kemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikannya sehubungan dengan ditetapkan dan  ditangkapnya 3 UPK kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi oleh polres Kuantan Singingi baru baru ini. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan ketua UPK Jasnur Ahmad, Sekretaris UPK Yuliadi, dan Bendahara UPK Juliati. Motifnya adalah dengan membuat kelompok kelompok fiktip untuk mengambil uang pinjaman.

Dan pada tahun itu pula menurutnya, melalui proses musyawarah antar desa, ketiga pelaku telah dipecat dari jabatannya dan diwajibkan untuk mengembalikan hasil kehajatannya. Dikarenakan masih ada sejumlah uang yang belum dikembalikan, ketiganya pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum atas pengaduan masyarakat.

Penangkapan lainnya oleh pihak kepolisian juga dilakukan terhadap Ketua UPK Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Hidir Kurniawan dengan modus memakan uang pengembalian kelompok untuk kepentingan pribadi. Dengan jumlah penyelewengan ratusan juta rupiah.

“Selain memberikan sanksi administrasi berupa pemecatan, sanksi hukum sangat diyakini dapat  memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan tersebut.” Ujar Ir Surya Dharma Lubis di kantor konsultan PNPM Mandiri Perdesaan jalan Angkasa Hr subrantas, Pekanbaru kemaren

”kami sangat berterimakasih sekali dengan kerjasama yang baik ini antara pihak kepolisian dengan konsultan PNPM Mandiri Perdesaan, hingga aparat penegak hukum ini ikut menyelesaikan masalah bagi pelaku kejahatan keuangan. Sehingga , dengan masuknya kasus ini ke ranah pengadilan, maka pelaku yang ingin coba-coba tidak akan berani melakukannya kembali,” Ujarnya

Kasus penyelewengan dana PNPM MPd  di kecamatan cerenti dan kecamatan bangun Purba ini, merupakan kasus PNPM Mandiri perdesaan di Riau yang pertama kali masuk ke ranah hukum. Harapannya hal ini bisa berkelanjutan sesuai dengan pengaduan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada pihak hukum seperti yang terjadi di Logas Tanah darat yang pelakunya saat ini telah melarikan diri, maupun pelaku penyelewengan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan yang lain yang saat ini telah dilaporkan masyarakat.

Tenaga Konsultan Spesialis Penanganan dan Penyelelesaian Masalah atau SP2M PNPM Mandiri Perdesaan Agustian juga menambahkan Pada tahun 2014, tercatat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan 3 pelaku UPK yang dipecat dari jabatannya karena melakukan penyelewengan dana dengan menggunakan jabatannya dan mereka diwajibkan untuk mengganti uang hasil penyelewengan tersebut.

Bahkan di tahun 2014 ini BPM Bangdes telah mem-PHK 5 Fasilitator kecamatan dan fasilitator Tekhnik karena melanggar kode etik sebagai fasilitator yang selayaknya diberi amanah untuk memberdayakan masyarakat dan membina masyarakat . Mereka adalah Anwar Sadat, Januar Hanabi sebagai fasilitator Kecamatan dan fasilitator tekhnik di kecamatan Kuala Cenaku.

Lunggut Marpaung dan M. Irfan sebagai fasilitator tekhnik dan fasilitator kecamatan di kecamatan Batang cenaku, serta Edi Irwanto sebagai fasilitator tekhnik di kecamatan 13 Koto Kampar.  Mereka yang selayaknya meluruskan jalannya program agar pemanfaatannya tepat sasaran bagi masyarakat desa, justru mencari keuntungan. Modus yang digunakan para fasilitator tersebut adalah melakukan proses lelang fiktip, menentukan pemenang lelang, dan ikut menetukan  suplayer. dari proses tidak benar tersebut mereka mendapatkan keuntungan untuk pribadi.

Agustian menambahkan, Mereka saat ini masih dikenakan sanksi program, berupa pemutusan hubungan kerja dan bisa kemungkinan akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan pengaduan masyarakat tempat dampingan mereka, apalagi bila mereka tidak memberikan etikat baik seperti mengembalikan hasil penyelewengannya kepada masyarakat.(dro/rls)

JAKARTA (detikriau.org) – Prestasi Pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru kembali menyedot perhatian Pemerintah pusat. Dalam tahun 2014 sejumlah penghargaan bergengsi diraih Kota Pekanbaru di berbagai bidang aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik. Kali ini, Pemko Pekanbaru bersama 13 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia mendapat penghargaan dari pemerintah pusat di bidang pelayanan dan kepuasan  publik  bursa ketenagakerajaan dengan nama Sertifikat Penghargaan ISO 9001 : 2008.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menakertarns RI Hanif  Dhakiri kepada Walikota Pekanbaru Firdaus  ST MT, saat membuka Expo Kemenakertrans tahun 2014, bertempat dihalaman kantor kementrian Tenaga kerja dan Transmigarsi Jl Gatot Subroto, Jakarta. Kamis (4/12)

Pekanbaru yang berada di  urutan kedua setelah Kota Gresik dinilai  layak mendapat penghargaan dan sertifikat dari Pemerintah pusat, karena Pekanbaru satu-satunya daerah di Riau yang menyediakan bursa pencarian kerja atau bursa ketenagkerjaan dengan sistim online.

Bahkan dari hasil penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian, Pekanbaru akan menjadi pilot project  dalam penempatan dan penyediaan layanan pubik dalam bursa ketenagakerjaaan.

Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT yang didampingi Kadisnaker Pekanbaru Jhoni Sarikun   ditemui seusai menerima penghargaan menjelaskan bahwa prestasi ini patut disyukuri karena kerja keras semua pihak serta kerjasama yang ditunjukan telah mampu menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang diperhitungkan di Indoensia.

“Tapi perlu diingat, penghargaan bukanlah tujuan utama kita bekerja, tujuan kita adalah bekerja maksimal memberikan pelayanan dan menyediakan pelayanan kepada masyrakat dan bila kinerja kita dinilai sebagai prestasi yang baik, maka Alhamdulillah kita syukuri, dan tanggungjawa kita selanjutnya adalah mempertahankan prestasi baik dan meningkatkan sistim pelayanan kepada masyarakat. Terimkasih Kadisknaker serta jajarannya dan terimkasih atas dukungan semua pihak termasuk seluruh insan perss di Riau,’’ ujar Walikota

Dijelaskan Walikota bahwa memang saat ini Pekanbaru telah memiliki sistim pencarian kerja secara online, dimana masyarakat pencari kerja bisa menginput data pribadi dan kemampuan kerjanya secara online, kemudian perusahaan atau perorangan yang membutuhkan tenaga kerja juga bisa mengakses pencari kerja secara online pula.

“Sistim online ini juga bisa diakses dari rumah masyarakat dengan petunjuk yang bisa didapat dari  Disnaker kita. Dengan begitu para pencari kerja bisa mempromosikan dirinya secara luas dan bisa bersaing secara fair dan transparan,’’ ulas Walikota yang dibenarkan Kadisnaker. (dro/Humas Pemko)

PEKANBARU (detikriau.org) – Walikota Pekanbaru, H.FIRDAUS,ST.MT meninjau beberapa titik lokasi pelaksanaan proyek kota pekanbaru, Senin (01/12), Hal ini di lakukan sebagai upaya untuk  percepatan penyelesaian proses pembangunan.

Dalam peninjauan tersebut walikota di dampingi Camat Tenayan Raya, Kaban Protokol dan beberapa awak media.

Lokasi yang pertama di kunjungi yakni, kegiatan padat karya infrasruktur program penempatan dan peluasaan kesempatan kerja (PPKK) Jalan Badak RT/RW 01/26 Kelurahan Sail, Selanjutnya rombongan Walikota melanjutkan peninjauan badan jalan digenangi air yang mengganggu pengguna jalan akibat saluran drainase pembuangan  air longsor di jalan lintas timur km 11 kulim.

Pada kesempatan bersamaan kunjungan di lanjutkan meninjau pengerjaan pembangunan SPORT CENTRE  di Jalan Palembang kelurahan kulim kecamatan Tenayan Raya. ( dro/humas pemko)

PEKANBARU (detikriau.org) – Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, S.Si secara resmi membuka Workshop HIV/AIDS bertempat di Lantai I ballroom lancang kuning Hotel Furaya Pekanbaru. Kegiatan tajaan Dinas Kesehatan yang dilaksanakan dalam satu hari ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia Jum’at (28/11).

Dalam sambutannya Wakil Wako mengatakan bahwa Persoalan HIV dan AIDS adalah persoalan global. Hingga saat ini, Pekanbaru ditemukan kasus HIV dan AIDS sebanyak 614 kasus, oleh karena itu di perlukan upaya dan strategi untuk penaggulangan dan pencegahan hal tersebut.

“ HIV/AIDS adalah persoalan kita bersama dan harus di upayakan dari semua unsur baik pemerintah dan swasta dan unsur-unsur lain peduli AIDS, hal ini di lakukan untuk memberikan pandangan sekaligus pemahaman terutama kepada generasi muda penerus bangsa tentang bahayanya HIV dan AIDS serta solusi apa yang kita lakukan untuk penanggulangan serta pencegahan terhadap HIV dan AIDS” Ujar Ayat

Ditambahkannya, Pemko Pekanbaru sudah merespon bahkan telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang hal ini, berdasarkan PERPRES RI NO 75 tahun 2006 tentang KomisiPenanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2007  tentang pedoman umum pembentukan KPA dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Menguatkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi  NO : 444.24 / 2259 / SC tentang penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penggulangan AIDS di daerah, dan berdasarkan intruksi tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru telah megeluarkan surat edaran untuk Camat dan Lurah guna menyampaikan sosialisasi dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS serta menyebar luaskan informasi tentang bahayanya HIV dan AIDS tersebut kepada masyarakat luas.” Imbuhnya

Workshop HIV dan AIDS  ini mengangkat tema “cegah dan lindungi diri, keluarga, masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dalam rangka perlindungan HAM”.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan LSM, perwakilan Komunitas Warga kota serta 10 orang perwakilan mahasiswa/i perguruan tinggi di kota pekanbaru.

Turut hadir hadir dalam kesempatan itu Pejabat Eselon Dinas terkait, dengan Nara Sumber, Ketua KPA ( Komisi Penaggulangan AIDS), AYAT CAHYADI, S.Si Kakanwil Hukum dan Ham,FRANS RICARD serta  pihak RSUD Arifin Ahmad, EDI KOSWARA.(dro/Humas Pemko)

PEKANBARU (detikriau.org) – Wakil Walikota Ayat Cahyadi membuka secara resmi acara Sosialisasi manajemen dakwah terhadap da’i muda se kota pekanbaru. Sosialisasi manajemen da’i MDI, IKADI,I DTIHAT dan IKMI ini dilaksanakan disalah satu Hotel di Pekanbaru, Kamis (20/11)

Dalam amarannya, atas nama Pemkot, Ayat Cahyadi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada para da’i yang mengikuti acara ini.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dengan bertatap muka dan berdiskusi bersama-sama kita berharap akan didapatkannya masukan-masukan yang baik untuk membangun kota pekanbaru ini sesuai dengan visi kota pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani kedepannya. “ Sampaikan Ayat Cahyadi

Ditambahkannya, dalam hidup dan kehidupan kita dituntut untuk selalu tepat waktu dan berupaya untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin.

Kegiatan yang mana Wakil Walikota sekaligus bertindak selaku narasumber ini diagendakan berlangsung selama 3 hari. (humas pemko)