Pekanbaru (detikriau.org) – Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Riau, mendesak Presiden Jokowi melalui mentrinya untuk segera melanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan, mengingat masih ada pengendalian yang belum selesai dilakukan dilapangan.

Pernyataan ini disampaikan IPPMI Riau melihat polemik yang terus saja terjadi di lapangan pasca diberhentikannya ribuan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang sekitar160 an fasilitator ada di Provinsi Riau.

Penghentian secara mendadak itu menurut IPPMI dikhawatirkan akan berdampak pada tidak terkontrolnya pelaksanaan akhir PNPM Mandiri Perdesaan yang seyogyanya berakhir di bulan April 2015 sesuai dengan alur kegiatan. Pemerintah pusat segera menetapkan satker PNPM-MPd untuk penyelesaian kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang masih menjadi persoalan dilapangan.

Ketua IPPMI Agustian didampingi anggota IPPMI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Riau dalam Pernyataan sikap ini juga juga  mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan penyiapan regulasi pendukung implementasi UU Desa berupa Permen, Perbup dan petunjuk pelaksanaan operasional.

“Kami juga Mendesak Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan UU Desa dilakukan secara konsisten melalui Pendampingan yang memiliki Kompetensi, Penguatan kapasitas desa, Pengelolan Dana Desa yang terbuka dan transparan.” Ujar Agustian, jum’at (9/1/2015)

Ditambahkannya, IPPMI Riau juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh anggota dan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang profesional menjadi bahagian utama dalam pendampingan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Agus, IPPMI Riau telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPM BANGDES pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, hasil pertemuan tersebut bahwa Sekda Atas nama Gubernur Riau telah menyurati menteri dalam negeri terkait keberlanjutan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014.

Bahkan pemerintah Riau juga telah melakukan pres release ke media yang meminta keberlanjutan pendampingan  Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang ditembuskan kepada  Presiden Republik Indonesia , kemetrian dan jajaran terkait.(dro/rls)

PEKANBARU (detikriau.org) – Penampilan Teater Pungkat yang digelar ditaman Budaya provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru yang mengawali malam pembukaan HIPPMIH EXPO 2014 sempat memukau ribuan pasang mata. Teater garapan sanggar seni Tanjak milik mahasiswa Inhil di Tembilahan ini mengangkat kisah nyata tentang penderitaan warga Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempertahankan hak mereka untuk menyelamatkan hutan dari cengkaraman tangan Neokolonialisme. jum’at (26/12) malam

Ketua Umum PB HIPPMIH Pekanbaru yang diwakili Sekjen, Dian Pratama dalam sambutannya berharap penampilan teater pungkat dapat menyentuh hati para pemimpin di negeri ini untuk lebih berpihak kepada penderitaan rakyat.

“Semoga pesan yang disampaikan melalui pementasan teater ini dapat menyentuh hati para pemangku kebijakan di Inhil agar lebih berpihak kepada penderitaan masyarakat kecil” Sampaikannya

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PB HIPPMIH Pekanbaru, H Said Syarifudin dalam sambutannya menyampaikan rasa kebanggaannya atas berbagai prestasi yang telah mampu diraih para generasi muda Inhil terutama yang tergabung dalam HIPPMIH yang salah satunya dibidang seni teater.

“Bahkan anak-anak Inhil sudah mampu meraih gelar juara satu dengan penghargaan sutradara terbaik nasional. pada Hippmih Expo ini juga menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa  inhil dalam hal kesenian sangat besar, kita patut merasa bangga,” Pujinya.

Dikomfirmasi terpisah, Ketua panitia, Suhendra menyampaikan bahwa kegiatan mahasiswa inhil HIPPMIH EXPO 2014 berlangsung sukses dan sangat meriah, dengan dihadiri ribuan pengunjung yang jauh diluar dugaan

“Alhamdulillah, yang datang sangat ramai, ini berkat kerja keras kawan-kawan panitia dan dukungan dari semua pihak” Ujar Suhendra. (dro/rls)

Tanah Merah (detikriau.org) – Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau direncanakan akan diusulkan masuk dalam poros maritim. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam kunjungannya kelokasi Pelabuhan Samudra Kuala Enok akhir pekan kemaren.

Dihadapan Bupati Inhil, HM Wardan dan sejumlah pejabat di Provinsi Riau saat itu, Mantan Anggota DPR-RI itu mengajak pihak Pelindo serta Departemen Perhubungan Laut untuk sama-sama bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Apa yang menjadi tanggung jawab kami terhadap pengembangan kawasan ini akan kami jalankan. Kita juga berharap demikian terhadap apa yang menjadi tanggung jawab yang ada di bawah Pelindo dan Perhubungan laut,” Pintanya.

Andi melihat cukup banyak potensi ekonomi jika kawasan itu bisa beroperasai dengan baik. Paling tidak bisa mengatasi masalah efesiensi pada logistik. Saat ini dapat dikatakan fokus pengangkutan logistik hanya berada di Dumai.

“Saat inikan semua tertumpu di Dumai, baik untuk Riau maupun Sumatra Utara (Sumut) bagian selatan. Akibatnya kerap terjadinya penumpukan. Kita harus bisa memecahkan persolan itu. Kebetulan Pelabuhan Samudra Kuala Enok ini sudah lama dipersiapkan,” paparnya.

Untuk menunjang pelabuhan samudra, persoalan infrastruktur darat harus dioptimalkan.

di sisi penganggaranya, jalan menuju Pelabuhan Samudra Kuala Enok menggunakan APBN dan APBD Riau. Sehingga perlu dilakukan loby-loby kepada pemerintah pusat.

“Untuk yang menggunakan keuangan Provinsi, kita akan coba menganggarkanya melalui APBD-P. Sedangkan dari sisi dermaga merupakan kewenangan Pelindo dan Syahbandar,” Tambakan Andi

Secara ekonomi, pelabuhan Samudra Kuala Enok sudah layak untuk dioperasionalkan jika dilihat dari hasil produksi di Riau bagian selatan yang meliputi Kabupaten Kuansing, Inhu, Inhil serta Provinsi tetangga Jambi dan perbatasan lain.

“Kita sudah sudah lihat jarak tempuhnya khusus untuk Riau bagian Selatan. Kalau dibandingkan dengan Pelabuhan Buton dan Dumai daerah ini jauh lebih dekat. Ini otomatis mampu meningkatkan daya saing,” Tandas Andi.(dro/*1)

Pekanbaru (detikriau.org) – Koordinator Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau Ir. Surya Darma Lubis menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku penyelewengan dana program PNPM Mandiri Perdesaan. Baik itu yang dilakukan oleh pelaku maupun oleh fasilitator atau pendamping masyarakat desa, karena penyelewengan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan program kemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikannya sehubungan dengan ditetapkan dan  ditangkapnya 3 UPK kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi oleh polres Kuantan Singingi baru baru ini. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan ketua UPK Jasnur Ahmad, Sekretaris UPK Yuliadi, dan Bendahara UPK Juliati. Motifnya adalah dengan membuat kelompok kelompok fiktip untuk mengambil uang pinjaman.

Dan pada tahun itu pula menurutnya, melalui proses musyawarah antar desa, ketiga pelaku telah dipecat dari jabatannya dan diwajibkan untuk mengembalikan hasil kehajatannya. Dikarenakan masih ada sejumlah uang yang belum dikembalikan, ketiganya pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum atas pengaduan masyarakat.

Penangkapan lainnya oleh pihak kepolisian juga dilakukan terhadap Ketua UPK Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Hidir Kurniawan dengan modus memakan uang pengembalian kelompok untuk kepentingan pribadi. Dengan jumlah penyelewengan ratusan juta rupiah.

“Selain memberikan sanksi administrasi berupa pemecatan, sanksi hukum sangat diyakini dapat  memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan tersebut.” Ujar Ir Surya Dharma Lubis di kantor konsultan PNPM Mandiri Perdesaan jalan Angkasa Hr subrantas, Pekanbaru kemaren

”kami sangat berterimakasih sekali dengan kerjasama yang baik ini antara pihak kepolisian dengan konsultan PNPM Mandiri Perdesaan, hingga aparat penegak hukum ini ikut menyelesaikan masalah bagi pelaku kejahatan keuangan. Sehingga , dengan masuknya kasus ini ke ranah pengadilan, maka pelaku yang ingin coba-coba tidak akan berani melakukannya kembali,” Ujarnya

Kasus penyelewengan dana PNPM MPd  di kecamatan cerenti dan kecamatan bangun Purba ini, merupakan kasus PNPM Mandiri perdesaan di Riau yang pertama kali masuk ke ranah hukum. Harapannya hal ini bisa berkelanjutan sesuai dengan pengaduan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada pihak hukum seperti yang terjadi di Logas Tanah darat yang pelakunya saat ini telah melarikan diri, maupun pelaku penyelewengan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan yang lain yang saat ini telah dilaporkan masyarakat.

Tenaga Konsultan Spesialis Penanganan dan Penyelelesaian Masalah atau SP2M PNPM Mandiri Perdesaan Agustian juga menambahkan Pada tahun 2014, tercatat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan 3 pelaku UPK yang dipecat dari jabatannya karena melakukan penyelewengan dana dengan menggunakan jabatannya dan mereka diwajibkan untuk mengganti uang hasil penyelewengan tersebut.

Bahkan di tahun 2014 ini BPM Bangdes telah mem-PHK 5 Fasilitator kecamatan dan fasilitator Tekhnik karena melanggar kode etik sebagai fasilitator yang selayaknya diberi amanah untuk memberdayakan masyarakat dan membina masyarakat . Mereka adalah Anwar Sadat, Januar Hanabi sebagai fasilitator Kecamatan dan fasilitator tekhnik di kecamatan Kuala Cenaku.

Lunggut Marpaung dan M. Irfan sebagai fasilitator tekhnik dan fasilitator kecamatan di kecamatan Batang cenaku, serta Edi Irwanto sebagai fasilitator tekhnik di kecamatan 13 Koto Kampar.  Mereka yang selayaknya meluruskan jalannya program agar pemanfaatannya tepat sasaran bagi masyarakat desa, justru mencari keuntungan. Modus yang digunakan para fasilitator tersebut adalah melakukan proses lelang fiktip, menentukan pemenang lelang, dan ikut menetukan  suplayer. dari proses tidak benar tersebut mereka mendapatkan keuntungan untuk pribadi.

Agustian menambahkan, Mereka saat ini masih dikenakan sanksi program, berupa pemutusan hubungan kerja dan bisa kemungkinan akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan pengaduan masyarakat tempat dampingan mereka, apalagi bila mereka tidak memberikan etikat baik seperti mengembalikan hasil penyelewengannya kepada masyarakat.(dro/rls)

JAKARTA (detikriau.org) – Prestasi Pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru kembali menyedot perhatian Pemerintah pusat. Dalam tahun 2014 sejumlah penghargaan bergengsi diraih Kota Pekanbaru di berbagai bidang aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik. Kali ini, Pemko Pekanbaru bersama 13 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia mendapat penghargaan dari pemerintah pusat di bidang pelayanan dan kepuasan  publik  bursa ketenagakerajaan dengan nama Sertifikat Penghargaan ISO 9001 : 2008.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menakertarns RI Hanif  Dhakiri kepada Walikota Pekanbaru Firdaus  ST MT, saat membuka Expo Kemenakertrans tahun 2014, bertempat dihalaman kantor kementrian Tenaga kerja dan Transmigarsi Jl Gatot Subroto, Jakarta. Kamis (4/12)

Pekanbaru yang berada di  urutan kedua setelah Kota Gresik dinilai  layak mendapat penghargaan dan sertifikat dari Pemerintah pusat, karena Pekanbaru satu-satunya daerah di Riau yang menyediakan bursa pencarian kerja atau bursa ketenagkerjaan dengan sistim online.

Bahkan dari hasil penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian, Pekanbaru akan menjadi pilot project  dalam penempatan dan penyediaan layanan pubik dalam bursa ketenagakerjaaan.

Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT yang didampingi Kadisnaker Pekanbaru Jhoni Sarikun   ditemui seusai menerima penghargaan menjelaskan bahwa prestasi ini patut disyukuri karena kerja keras semua pihak serta kerjasama yang ditunjukan telah mampu menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang diperhitungkan di Indoensia.

“Tapi perlu diingat, penghargaan bukanlah tujuan utama kita bekerja, tujuan kita adalah bekerja maksimal memberikan pelayanan dan menyediakan pelayanan kepada masyrakat dan bila kinerja kita dinilai sebagai prestasi yang baik, maka Alhamdulillah kita syukuri, dan tanggungjawa kita selanjutnya adalah mempertahankan prestasi baik dan meningkatkan sistim pelayanan kepada masyarakat. Terimkasih Kadisknaker serta jajarannya dan terimkasih atas dukungan semua pihak termasuk seluruh insan perss di Riau,’’ ujar Walikota

Dijelaskan Walikota bahwa memang saat ini Pekanbaru telah memiliki sistim pencarian kerja secara online, dimana masyarakat pencari kerja bisa menginput data pribadi dan kemampuan kerjanya secara online, kemudian perusahaan atau perorangan yang membutuhkan tenaga kerja juga bisa mengakses pencari kerja secara online pula.

“Sistim online ini juga bisa diakses dari rumah masyarakat dengan petunjuk yang bisa didapat dari  Disnaker kita. Dengan begitu para pencari kerja bisa mempromosikan dirinya secara luas dan bisa bersaing secara fair dan transparan,’’ ulas Walikota yang dibenarkan Kadisnaker. (dro/Humas Pemko)

PEKANBARU (detikriau.org) – Walikota Pekanbaru, H.FIRDAUS,ST.MT meninjau beberapa titik lokasi pelaksanaan proyek kota pekanbaru, Senin (01/12), Hal ini di lakukan sebagai upaya untuk  percepatan penyelesaian proses pembangunan.

Dalam peninjauan tersebut walikota di dampingi Camat Tenayan Raya, Kaban Protokol dan beberapa awak media.

Lokasi yang pertama di kunjungi yakni, kegiatan padat karya infrasruktur program penempatan dan peluasaan kesempatan kerja (PPKK) Jalan Badak RT/RW 01/26 Kelurahan Sail, Selanjutnya rombongan Walikota melanjutkan peninjauan badan jalan digenangi air yang mengganggu pengguna jalan akibat saluran drainase pembuangan  air longsor di jalan lintas timur km 11 kulim.

Pada kesempatan bersamaan kunjungan di lanjutkan meninjau pengerjaan pembangunan SPORT CENTRE  di Jalan Palembang kelurahan kulim kecamatan Tenayan Raya. ( dro/humas pemko)