PEKANBARU, detikriau.org –  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan AJI Indonesia dan Canal France International (CFI), selama dua hari menggelar workshop “bagaimana mengembangkan media online dan jurnalisme digital”.

Workshop ini digelar selama dua hari, 17-18 November 2016 dengan peserta para pengelola 15 media online lokal di Pekanbaru dengan pemateri dari TVSud Prancis, Sabine Torres.

“Ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Media (Fesmed) AJI 2016 di Pekanbaru. Kesempatan ini sangat menarik dan langka bagi media online di Riau,” kata Ketua AJI Pekanbaru, Fakhrurrodzi, Sabtu, 12 November 2016.

Sebelum di Pekanbaru, Sabine Torres juga memberikan materi serupa tentang pengembangan media online, dari sisi konten, bisnis dan manajemen media online yang baik.

Kota-kota pernah disinggahi perempuan Prancis ini antara lain, Lampung, Denpasar, Makassar, Jakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Sabine Torres merupakan CEO myvideoplace.tv, terobosan dilakukan TVSud sebagai media lokal di Selatan Prancis.

Sebagai seorang perempuan dengan jabatan CEO, TVSud mengelola empat stasiun TV lokal, dua media online, satu media cetak, sekaligus ads networks.

“Kehadiran Sabine di Pekanbaru akan memberikan ilmu baru bagaimana melakukan terobosan dalam pengelolaan, manajemen hingga nilai jual media online lokal. Terpenting dalam workshop ini adalah manajemen konten media online,” pungkas Fakhrurrodzi./rls

PEKANBARU, detikriau.org – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menggelar kegiatan pengembangan (Capacity building) jurnalis dengan melaksanakan Workshop Jurnalistik.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Arif Gunawan mengatakan, workshop kali ini mengangkat tema “Meliput Isu Perburuhan dan Buruh Perkebunan”.

“Kegiatan ini terselenggara kerjasama AJI Indonesia dengan FNV dan akan dibuka langsung oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Sabtu pagi,” kata Arif dalam keterangan pers Jumat (23/9/2016).

Jurnalis Bisnis Indonesia ini menjelaskan, workshop diselenggarakan selama dua hari Sabtu dan Minggu, 24-25 September 2016, dengan menghadirkan narasumber terkait isu perburuhan khususnya sektor perkebunan.

Di antaranya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Rasidin, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Muhibul Basyar, Serikat Buruh  Perkebunan, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Peserta kegiatan berjumlah ini yaitu 20 jurnalis dari media cetak, elektronik seperti tv dan radio, dan media online. Jurnalis ini berasal dari Pekanbaru dan daerah kabupaten yang memiliki potensi isu perburuhan di Riau.

“Selain menghadirkan narasumber pemerintahan dan serikat buruh, kami juga menghadirkan trainer dalam membimbing peserta membuat outline peliputan isu perburuhan,” katanya.

Pada tahapan ini, setiap outline atau kerangka liputan yang diajukan, bakal memasuki tahap seleksi oleh panitia untum dipilih menjadi rencana outline terbaik. Pematerinya, Pemred GoRiau.com Hasan Basril dan Redaktur Utama Majalah Tempo, Jajang Jamaluddin akan membahas indeph reporting.

Sementara itu, Ketua AJI Pekanbaru, Fakhrurrodzi mengatakan, peserta pelatihan juga berkesempatan memenangkan hadiah trip ke Belanda untuk liputan isu perburuhan terbaik.

“Peserta pelatihan bisa mengambil kesempatan untuk ikut kompetisi menulis isu perburuhan dengan hadiah trip ke Belanda,” katanya.

Adapun isu perburuhan khususnya sektor perkebunan cukup menarik di Provinsi Riau karena sektor ini menyumbang pendapatan cukup besar bagi perekonomian daerah tersebut./rls

PEKANBARU, detikriau.org – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya mengecam keras penyanderaan tujuh petugas KLHK, staf penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Bonai Darussalam, Rokan Hulu, pekan lalu. Ia menyebut hal itu sebagai tindakan melawan hukuBonai Darussalamm yang merendahkan kewibawaan negara.

Melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2016), Menteri Siti Nurbaya mengatakan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat perlawanan dari pelaku kebakaran lahan dan perambah kawasan hutan.

Menurut dia, penyanderaan dilakukan segerombolan massa yang diindikasi kuat dikerahkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL). Peristiwa penyanderaan terjadi pada Jumat pekan lalu, saat penyidik KLHK selesai menjalankan tugas menyegel kawasan hutan atau lahan yang terbakar yang berada dalam penguasaan PT APSL.

“Penyanderaan tujuh petugas itu merupakan tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan negara. Apalagi diindikasikan adanya keterlibatan pihak perusahaan,” demikian ditegaskan Menteri Siti Nurbaya.

Dikatakannya, penyidik KLHK dan polisi kehutanan (Polhut) merupakan aparat penegakan hukum berdasarkan undang-undang (UU), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus kebakaran hutan dan lahan.

Siti Nurbaya menceritakan kronologi penyanderan. Tim KLHK awalnya turun ke Bonai untuk menindaklanjuti arahan darinya untuk melakukan penyelidikan penyebab meluasnya titik api di Riau dalam beberapa pekan terakhir, yang telah mengganggu masyarakat. Sekaligus menyelidiki laporan mengenai sudah adanya masyarakat di Bonai Darussalam yang mengungsi karena kabut asap.

Dari penginderaan satelit terlihat, sumber titik api penyebab asap sampai ke daerah lainnya di Riau itu, salah satunya berasal dari kawasan yang dikuasai oleh PT APSL. “Sejak titik api meluas, saya menegaskan untuk dilakukan penyelidikan di areal yang terbakar. Maka tim dipimpin langsung Dirjen Gakkum (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) KLHK, turun ke lokasi di Riau,” ujar Menteri LHK.

Tim KLHK kemudian melakukan penyegelan lahan yang terbakar dengan memasang plang dan memberi garis PPNS (PPNS Line). Usai melakukan penyegelan, Jumat sore, saat hendak menyeberang Sungai Rokan untuk pulang, mereka dihadang sekelompok massa.

Massa, yang kemudian semakin banyak hingga berjumlah sekitar 50 orang, meminta mereka turun dari mobil dan dibawa ke suatu tempat tak jauh dari lokasi tersebut. Tim KLHK didesak menghapus foto-foto, video serta mencopot plang yang dipasang di lokasi lahan. Demi keselamatan petugas, plang penyegelan akhirnya dicabut.

“Begitu juga dengan foto-foto yang disimpan di dalam kamera digital, semua dihapus dengan disaksikan para penyandera,” demikian pernyataan Menteri Siti Nurbaya.

“Namun data foto dalam kamera drone berhasil diselamatkan. Dari kamera drone inilah, bukti foto dan video luasan lahan yang terbakar, termasuk rumah pekerja (diklaim sebagai masyarakat) yang terbakar, berhasil didapatkan,” imbuhnya.

Ketujuh petugas KLHK itu akhirnya bisa dibebaskan setelah Kapolres Rokan Hulu AKBP Yusup Rahmanto turun tangan melakukan mediasi dengan warga.

Ingin ketemu menteri

Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Yusup Rahmanto membenarkan saat kejadian, Jumat (2/9), pihaknya memang menemukan tujuh petugas tidak dizinkan untuk menyeberang Sungai Rokan dengan ponton oleh warga.

Dia menerangkan, awalnya tujuh petugas dari KLHK mendatangi kantor PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) untuk meminta informasi dan melihat ratusan hektare areal gambut yang terbakar di Jurong, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu.

Setelahnya, rombongan KLHK menuju lokasi areal terbakar, Mereka kemudian melakukan penyegelan, dengan memasang plang dan garis PPNS. Mereka juga mengambil dokumentasi, baik foto dan video, areal kebakaran di dua lokasi.

Sekitar pukul 16.30 WIB, ketujuh petugas keluar dari areal terbakar. Namun, ketika hendak menyeberang Sungai Rokan mengunakan ponton, mereka dihadang oleh sekelompok warga. Di antaranya pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Desa Bonai. Mereka batal menyeberang dan dibawa ke suatu tempat.

“Mendengar kabar itu, saya dan beberapa anggota Polres langsung menuju ke Jurong. Sekitar pukul 23:30 saya sampai ke TKP. Dan memang ketujuh petugas tidak diizinkan untuk menyeberang. Kita pun melakukan mediasi,” paparnya saat dihubungi melalui via telepon, Minggu.

Dari mediasi tersebut, warga mengajukan sedikitnya tiga tuntutan. Pertama, meminta tim KLHK mencabut segel atau plang yang sudah dipasang di lahan gambut yang terbakar. Kedua, menghapus hasil rekaman video dan foto-foto dokumentasi yang telah dibuat oleh tim.

Ketiga, mereka meminta pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke Desa Bonai untuk melihat langsung dan berdialog dengan warga. “Dari yang saya tangkap, mereka ingin ketemu Ibu Menteri (Siti Nurbaya) untuk mendengarkan aspirasi masyarakat bawah. Makanya dmereka menahan para petugas untuk menyeberang,” papara Kapolres.

AKBP Yusup Rahmanto melanjutkan, setelah mediasi, akhirnya tujuh petugas KLHK dibebaskan, dengan syarat dua unit mobil dan perlengkapan tetap ditinggalkan di tempat kejadian. “Karena sudah larut malam, saya meminta warga untuk mengizinkan petugas menginap dulu. Dan kami menginap di Polsek Bonai. Saya mengintruksikan intel untuk menjaga dua unit mobil tersebut dan perlengkapannya,” kata Kapolres.

Keesokan harinya, Sabtu (3/9/2016) sekitar pukul 10:00 WIB, Kapolres dan tujuh petugas kembali mendatangi warga untuk mediasi lagi. Kapolres menyatakan siap menjembatani keinginan warga untuk bertemu dengan pejabat yang berwenang terkait perizinan lahan dan perkebunan. Termasuk keinginan bertemu dengan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam mediasi itu, warga juga meminta media massa baik cetak maupun elektronik untuk tidak membuat pemberitaan yang seolah-olah kebakaran tersebut adalah akibat ulah masyarakat. “Saya hanya menyampaikan saja, tuntutan mereka salah satunya itu terkait pemberitaan di media. Menurut warga mereka sudah menjadi korban, kok malah di sudutkan,” terang Kapolres.

Setelah mediasi itu tim KLHK bisa pulang ke Pasirpangaraian dengan membawa dua mobil dinas dan peralatan mereka. “Kita pastikan tidak ada tindakan kekerasan terhadap petugas KLHK,” ucap Kapolres.

Sumber: tribunnews.com

Detikriau.org – upaya pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau membuahkan hasil. Beberapa hari sebelumnya sedikitnya di lima Kabupaten di Riau terpantau puluhan titik panas kini sudah tidak ditemukan lagi.

“Untuk Riau nihil dari hotspot,” Sampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dilansir melalui Otonomi.co.id. rabu (31/8/2016)

Sebelumnya di Riau sendiri banyak sekali titik panas kebakaran hutan. Beberapa di antaranya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sudah puluhan orang ditangkap karena diduga menjadi tersangka pembakaran hutan.

“Kini Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya sempat merebak di wilayah Riau telah berhasil dipadamkan,” tutur Sutopo.

Sutopo menjelaskan, pantauan satelit maupun patroli udara memang menunjukkan tidak ada yang terbakar. Asap tipis masih mengepul dari lokasi-lokasi yang terbakar sebelumnya. Nihilnya hotspot ini menyebabkan kualitas udara di Riau pada tingkat baik.

Seluruh pengukuran kualitas udara yang dilakukan di Sumatera menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengukuran Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepri, Palembang, Aceh dan Jambi semuanya di bawah 50 psi.

Artinya udara baik dan sehat. Jarak pandang juga di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 6 kilometer, Dumai 7 kilometer, dan Pelalawan 5 kilometer.

Tim Satgas Terpadu dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Masyarakat Peduli Api dan relawan terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pendinginan daerah bekas terbakar terus dilakukan.

“Asap tipis yang keluar dari lahan gambut tetap ditangani dengan menyemprot air hingga kedalaman tertentu di lahan gambut,” tuturnya.

Sutopo menambahkan, Patroli diintensifkan dengan menggunakan motor tril masuk permukiman, pekarangan, hutan dan perkebunan. Lima helikopter BNPB masih terus melakukan water bombing. Begitu juga dua pesawat Air Tractor melakukan patroli udara dan pengeboman air. “Hujan buatan terus dilakukan setiap harinya,” imbuhnya.

Editor: dro

Baca sumber

detikriau.org – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara intensif di Pekan Baru, Riau. BNPB menambah dua lagi helikopter water bombing di Riau. Total ada lima helikopter water bombing BNPB terdiri dari helikopter MI-171 dua unit, MI-8, Sikorsky S61, dan Bolcow 105.

Selain itu juga ada dua pesawat Air Tractor water bombing dan 1 pesawat CASA TNI AU hujan buatan. “Satgas udara ini terus menggempur hotspot kebakaran hutan dan lahan dari udara dan menyemai awan-awan potensial menjadi hujan,” ujar Kepala BNPB, Willem Rampangilei melalui rilis diterima Otonomi.co.id, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurutnya, sebanyak 800 kilogram garam dapur (NaCl) telah ditebarkan ke dalam awan-awan potensial di ketinggian 9.500 kaki di atas daerah Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa sel awan columnimbus dengan puncak awan 11 ribu hingga 12.000 kaki di sekitar Riau bagian Timur Laut – Tenggara.

“Total sudah 40 ton garam dapur digunakan untuk hujan buatan di Riau. Saat ini masih tersedia 9,5 ton garam dapur untuk hujan buatan,” tuturnya.

Satgas darat yang terdiri dari dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Basarnas, Masyarakat Peduli Api dan relawan juga terus beroperasi memadamkan api di darat. Untuk memperkuat satgas darat maka telah tiba bantuan dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekitar 200-300 personil dari Kodam I Bukit Barisan.

Willem menuturkan, mereka akan diperbantukan untuk memadamkan api dan menjaga wilayah-wilayah yang rawan dibakar. Upaya yang dilakukan secara intesinsif telah memberikan hasil yang signifikan. Hutan dan lahan yang terbakar hebat di Tanah Putih dan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah padam.

Permukaan lahan berwarna hitam bekas terbakar secara luas terhampar. Kepala BNPB yang terbang langsung dari helikopter water bombing melaporkan, “Secara umum kebakaran berhasil dipadamkan. Dari pengamatan visual masih terdapat asap yang sangat tipis keluar dari lahan bercampur uap air. Udara secara umum cerah,” ujar dia.

Hal ini juga sesuai dengan pantuan satelit MODIS dari NASA pada 30 Agustus 2016 pukul 16.30 Wib, di Riau haya terdeteksi ada satu hotspot. “Kualitas udara semuanya baik hingga sedang. Sudah tidak ada kualitas udara yang tidak sehat seperti pada sebelumnya,” tutur Willem.

Jarak pandang di Pekanbaru 7 kilometer, Rengat 9 kilometer, Dumai 6 kilometer, dan Pelalawan 10 kilometer. Terjadi hujan di banyak tempat seperti Pekanbaru, Rengat, Bengkalis, Kampar dan lainnya. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat ancaman masih akan berlangsung hingga September nanti.

Willem menambahkan, dalam rapat koordinasi dengan Satgas Terpadu. “Saya tetap arahkan agar jangan lengah. Tetap maksimalkan kekuatan untuk kegiatan patroli dan pengawasan serta pemadaman secara dini,” jelasnya.

Kata dia, daerah-daerah yang sering terbakar harus kita jaga agar tidak dibakar kembali. Hujan buatan tetap kita laksanakan. Heli water bombing memburu bekas kebakaran yang masih berasap. “Cuaca saat ini mendukung kamu untuk melakukan pemadaman,” imbuhnya./*

baca sumber

Pekanbaru, detikriau.org – Berdasarkan data dari kantor Wilayah Pajak Riau Kepri bahwa hanya sepertiga dari total perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasional di Riau membayar kewajiban pajak. Sisanya tidak bisa ditagih dengan berbagai sebab. Salah satunya tidak memenuhi syarat pendataan sebagai Wajib Pajak.

Pernyataan ini disampaikan oleh Prof Hariadi Kartodiharjo dalam ekspos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Pajak Riau Kepri disalah satu Hotel di Pekanbaru, pekan kemaren.

“dari data kantor pajak hanya sepertiga perusahaan yang membayar kewajiban pajak. Sisanya tidak bisa ditarik karena tidak memenuhi syarat pendataan proses menjadi WP,” Kata Hariadi

Diterangkannya, untuk melakukan penarikan pajak, Kanwil pajak memerlukan 17 jenis data seperti luas areal perkebunan, jumlah produksi, rendemen dan lain sebagainya. Namun sayangnya kanwil pajak mengaku kesulitan mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dari instansi maupun SKPD yang ada ditingkat Provinsi maupun Kabupaten.

“Kanwil tak punya data, kenapa? Ternyata BPN dan Dinas Perkebunan baik di Provinsi maupun Kabupaten tidak saling memberikan data. Akibatnya pajak hanya bisa dihimpun Rp. 900 miliar hingga Rp 1 Triliun. Padahal semestinya bisa Rp 9 Triliun,” Bebernya

Untuk itu, Hariadi menyatakan KPK merekomendasikan untuk dilakukan audit perizinan kelangkapan administrasi termasuk aspek sosialnya seperti plasma yang diberikan pihak perusahaan kepada koperasi yang banyak di”khianati”.

Jika total pajak bisa ditarik secara keseluruhan maka akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Dana pencegahan kebakaran lahan yang sering dikeluhkan bisa dialokasikan melalui dana pajak yang bisa dihimpun tersebut.

Dikatana Hariadi juga, Panitia Khusus DPRD Riau juga sudah mengungkapkan bahwa ada 1,8 juta hektar lahan perkebunan sawit di Riau terindikasi illegal karena berada diluar areal Hak guna Usaha, berada dikawasan hutan lindung, tidak memiliki NPWP dan masih dalam konflik dengan masyarakat.

Editor: dro

Sumber: Harian Vokal Edisi 1754, tgl 29 Agustus 2016