Pekanbaru, detikriau.org -Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendapatkan keluhan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan, DBH merupakan hak daerah. Jika penyalurannya sampai tertunda, berpotensi memberikan dampak kepada keuangan daerah.

“Bagaimana daerah bisa membangun, jika DBH-nya ditunda salur, daerah juga punya tanggung jawab untuk pembangunan daerahnya,” kritisi legislator Partai Demokrat itu saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Plt. Gubernur Riau beserta jajaran, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (02/11/2018) dilansir melalui viva.

Terungkap pada pertemuan dengan Pemprov Riau itu, kondisi keuangan Riau mengalami goncangan dan defisit akibat tunda bayar tersebut, termasuk seluruh Kabupaten/Kota. Terutama daerah penghasil migas, merasakan dampak langsung dari tunda bayar yang dilakukan Kementerian Keuangan itu.

Menanggapi hal ini, Nasir mengatakan pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, SKK Migas dan pihak terkait lainnya. “Tentunya akan kita upayakan secepatnya, dan kita dorong bagaimana agar bisa tuntas juga tahun ini,” tegas Nasir.

Diakui Anggota Dewan Dapil Riau ini, masalah ini menjadi problem yang serius bagi Pemprov Riau. Dirinya juga berjanji akan segera memanggil Pemprov, Pemkab serta Pemkot di Riau untuk pembahasan terkait DBH ini, sehingga bisa didesak sesegera mungkin agar dicairkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, angka tunda salur yang dilakukan pemerintah pusat ke Pemprov Riau untuk triwulan keempat tahun 2017 mencapai Rp 2,7 triliun lebih untuk semua di Riau.

“Semua mengalami kesulitan, bahkan sempat ada yang merumahkan pegawai honor seperti di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Jadi kami meminta bantuan, agar masalah ini disampaikan dan diselesaikan,” harap Wan Thamrin.

Pekanbaru, detikriau.org – PT Persero Pegadaian AREA Pekanbaru dan Pos keadilan Peduli Umat (PKPU) Human Initiative Riau melaksanakan Program Kesehatan Masyarakat Keliling (Prosmiling) di RW 14 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Masjid Syukron RW 14  Kel. Sialang Munggu, Sabtu (3/11) akhir pekan kemaren ini menarik perhatian warga setempat untuk berobat dan mengecek kondisi kesehatan keluarga.

Dari 186 warga yang melakukan pengecekan kesehatan, terdata sebanyak 81 Balita serta 105 Dewasa dan lansia.

Kepala Cabang PT Persero Pegadaian Area Pekanbaru, Donni Rinaldhi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama PT Pegadaian bersama PKPU Human Initiative.

Masyarakat menurutnya dapat berkonsultasi dengan tim dokter PKPU dan mendapatkan layanan cek kesehatan berupa cek tekanan darah, gula darah, asam urat dan kolesterol dan tentunya secara gratis.

“Kegiatan layanan kesehatan ini selanjutnya juga akan dilaksanakan di Taluk Kuantan, Ujung Batu dan Pasir Pengaraian.” Ujarnya melalui rilis yang diterima detikriau.org

Sementara itu, Kepala Cabang PKPU Human Initiative Riau, Afrizal Mushavi mengatakan bahwa layanan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat mulai usia bayi hingga lansia. Seluruh masyarakat dapat memeriksakan keluhannya. Adapun balita mendapatkan bantuan makanan tambahan berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan).

Kegiatan layanan kesehatan ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi,S.Si bersama istri.

Ayat menyatakan bahwa layanan kesehatan seperti ini tentu sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ayat juga mengajak agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan memiliki pola hidup bersih dan sehat.

“dan tentunya tak lupa agar selalu berdoa memohon diberikan kesehatan.”Pesannya./Ari Permana

Pekanbaru, detikriau.org – Pro Jokowi (Projo) Riau menyebut ada kelompok yang tidak senang dengan kegiatan deklarasi dukungan Kepala Daerah kepada Jokowi dan membuat naskah deklarasi palsu.

Ketua Panitia Deklarasi, HM Sahrin membantah mengetahui soal naskah deklarasi tersebut. Panitia menurutnya hanya menyiapkan spanduk yang ditandatangani secara pribadi bukan sebagai kepala daerah.

“Kami tidak tahu soal naskah deklarasi tersebut. Yang kami siapkan adalah dalam spanduk, dan tandatangannya atas nama pribadi. Kalau naskah di kertas itu, bisa saja dibuat orang. Ada orang tidak baik, tidak senang,” sebut Ketua Panitia Deklarasi, HM Sahrin selasa lalu usai mendatangi kantor Bawaslu Riau dilansir melalui riauonline.co.id

Sahrin juga menunjukkan spanduk deklarasi dukungan yang ditandatangani oleh para kepala daerah. Dalam tanda tangan di spanduk tersebut, para kepala daerah di Riau memang mengatasnamakan diri pribadi.

“Naskah itu biarkan saja. Kalau itu jadi barang bukti oleh Bawaslu, biarkan saja. itu palsu. Tandatangannya ada 12 kepala daerah, padahal yang hadir hanya 9,” dalihkan Sahrin.

Jum’at (26/10), Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Natsir tegaskan bahwa berkas dukungan kepada Jokowi sudah ditandatangani sebelum dilaksanakannya deklarasi di Hotel Arya Duta Pekanbaru, rabu (10/10). Penandatanganan berkas dukungan itu dilakukan dalam suasana rapat  internal.

“Yang kami tanda tangani itu bukan saat deklarasi, itu sebelum deklarasi, harusnya itu tidak boleh bocor,” ungkap Irwan Natsir, Jumat, 26 Oktober 2018.

Berkas tanda tangan itu, kata Irwan Natsir, harusnya disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Yang mengedarkan surat itu ilegal,” tegasnya.

Dalam tanda tangan pernyataan dukungan tersebut, Irwan mengaku bersama kepala daerah lainnya mendukung atas nama pribadi bukan atas nama jabatan kepala daerah.

Sementara itu, Gubernur Riau terpilih sekaligus Bupati Siak Syamsuar membantah pernyataan Irwan Natsir.

Menurut Syamsuar, surat deklarasi itu ada saat deklarasi berlangsung, bukan sebelum deklarasi pada saat dilakukan rapat internal seperti yang disampaikan Irwan Natsir.

“Surat itu saat deklarasi lah,” tegasnya, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Diakui Syamsuar, sebelumnya memang ada rapat internal antara dirinya selaku Gubernur Riau terpilih dan wakilnya Edy Natar bersama beberapa bupati dan walikota di Riau.

“Tapi pertemuan tertutup itu membahas pembangunan, selama ini kita jalan masing-masing, saya tahu karena saya bupati. Saya mau jalin komunikasi agar ada sinergisitas antar kabupaten,” jelasnya.

Syamsuar menuturkan saat itu belum ada kesepakatan untuk bersama-sama mendukung Jokowi dua periode.

“Belum, belum ada dukung mendukung,” bantahnya.

Editor: Faisal

Artikel ini sudah terbit di laman riauonline.co.id dengan judul “Syamsuar, Irwan Natsir dan Projo Beda Jawaban. Mana yang Benar”, http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/10/27/syamsuar-irwan-natsir-dan-projo-beda-jawaban-mana-yang-benar

Pekanbaru, detikriau.org – 2018, teks tiga baris kalimat dalam Sumpah Pemuda menginjak usianya yang ke 90 tahun. Pada 27 dan 28 oktober tahun 1928 di Batavia, melalui Kongres Pemuda dirumuskan sebuah cita-cita adanya kesatuan ragam sistem pemerintahan kerajaan di Nusatara ke dalam sebuah sistem berbentuk Negara. Maka segala elemen yang ada di Indonesia diwujudkan dalam tiga kalimat pengakuan untuk  menyatukan beragam “tanah asal”  di Indonesia, ragam “Bangsa” di Indonesia, dan ragam “Bahasa” di Indonesia.

Hari ini (26/10), Pekanbaru menjadi salah satu kota yang terpilih, mulai 26 sampai 28 Oktober mendatang di kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai).

Selain Pekanbaru ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, dan Makassar. Bertemakan Camping Bernas, Muda ‘Bicara’ Melayu Riau 2018, Pekanbaru menjadi daerah yang paling lama waktunya karena  berkemah selama tiga hari.

“Para peserta mulai dari siswa SMA/SMK se-Pekanbaru, Siak dan Kampar serta beberapa komunitas” jelas salah satu panitia Aristofani Fahmi.

Aristofani menambahkan, iven ini diinisasi oleh We The Youth, sebuah organisasi yang berfokus pada isu-isu kepemudaan untuk penguatan generasi muda Indonesia dari berbagai latar belakang.

Kesepuluh kota tersebut bersepakat menggelar aktifitas kreasi sesuai dengan masing-masing gaya dan karakternya.

Rangkaian Camping Bernas ini diantaranya Bincang Bernas, menghadirkan ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Datuk Seri Al Azhar  Pendiri Youth Laboratory Indonesia Dr. Muhammad Faisal dan Koordinator Jikalahari Made Ali, Diskusi Terpumpun menghadirkan Komikus Pekanbaru Dhany Pramata, Workshop Menulis dipandu oleh penyair kenamaan Marhalim Zaini serta Diskusi lain oleh Yayasan Sarasehan serta Senarai.

Selain itu ada juga memasak Gelamai, permainan tradisional, membunyikan lela atau meriam bambu, pentas seni, Sketun, Jamstrip Komik, Toon Sumpah dan lainnya.  “Ada beberapa spot foto instagramable dan tak kalah penampilan musik spesial dari Sabi, Troya dan Riau Rhythm,” kata pria yang akrab disapa Itok.

Diakhir iven ini, pada 28 Oktober ada deklarasi komitmen untuk “Bebas Berekspresi, Bebas Berkarya, Bebas Berkolaborasi untuk Indonesia”. Butir-butir komitmen ini akan dibacakan secara serentak di 10 kota melalui layar dengan teknologi teleconference yang dipandu dari Jakarta mulai pukul 16.00-17.00 WIB. “Dalam waktu bersamaan secara bergantian deklarasi komitmen dibacakan mulai Makassar, hingga Medan, pada waktu yang sama,” jelas Aristofani.

Muda Bicara Melayu digelar atas kerja bersama oleh Begawai Institute, Forum OSIS Pekanbaru (FOP), Sindikat Kartunis Riau (Sikari), Youth Lab Indonesia, Lineart, Senarai, Suku Seni Riau, Swarnadwipa Art, Laberzo, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Pemeritah Provinsi melalui Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendidikan juga turut mendukung kegiatan ini.(rls)

Pekanbaru, detikriau.org – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau gelar aksi bela islam, bela kalimat tauhid di Tugu Zapin di depan kantor Gubernur Riau Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru. . Kamis (25/10)

Aksi ini merupakan bentuk protes atas insiden pembakaran bendera berlafaskan kalimat Tauhid oleh sekelompok oknum berseragam Banser NU di Garut.

Dalam orasinya, Koordinator GMMK Riau, Yana Mulyana menyesalkan tindakan pembakaran bendaera tauhid yang dilakukan anggota Banser.

“Yang dibakar itu bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bendera itu hanya bertuliskan  La Illaha illallah Muhammad Darasulullah,” terangnya.

Sementara bendera HTI, dijelaskannya, memang benar juga terdapat lafaz tauhid tersebut namun juga terdapat tulisan latin bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia.

“Bendera HTI itu ada tulisan La Illaha illallah Muhammad Darasulullah dan ada lagi tulisan latinnya. Hizbut Tahrir Indonesia” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Widodo Eko Prihastopo didepan masa aksi meyampaikan imbauan agar masyarakat bersama-sama menjaga kondusifitas daerah apalagi saat ini sudah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.  Apa yang terjadi di Garut menurutnya biarlah menjadi tanggungjawabnya penegak hukum dan Polda Jawa Barat.

“Kejadian di Garut itu kita hanya mengetahui dan melihat dari pemberitaan media. yang kita saksikan hanya penggalan-penggalan peristiwa, tidak secara utuh. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini,” Ajak Kapolda

Sebelumnya, ribuan massa memulai long march dari titik kumpul halaman Masjid Annur menuju Tugu Zapin di depan kantor Gubernur Riau Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru sekira pukul 13.00 Wib ba’da sholat dzuhur.

Tampak barisan massa membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid, berwarna hitam dan putih.

Sebelum memulai aksi, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Aksi ini juga tampak dikawal oleh ratusan petugas kepolisian.

Pekanbaru, detikriau.org – Majelis dzikir brigade 08 Riau mengutuk keras tindakan pembakaran bendera beraksarakan arab oleh sekelompok orang berseragam Banser NU di Garut.

Pembakaran bendera yang diyakini Majelis dzikir 08 Riau yang bertuliskan kalimat “La Illaha illallah Muhammad Darasulullah” itu adalah tindakan yang sangat melukai hati umat Islam Indonesia dan Dunia.

“Majelis dzikir brigade 08 propinsi Riau mengutuk keras perbuatan oknum berseragam banser nu atas pembakaran bendera bertuliskan kalimat, La Illaha illallah Muhammad Darasulullah “Sampaikan Majelis dzikir brigade 08 Riau melalui Sekretaris DPD Brigade 08 Riau, Erizal, selasa (24/10) malam

“apakah si pembakar bukan beragama islam?. Lantas kenapa kalimat yang menjadi tumpuan harapan kita dunia dan akhirat itu dibakar?,”kecam Erizal

Erizal bahkan menyampaikan kecurigaannya bahwa antek komunis sudah menyusup ketubuh umat islam.

Brigade 08 Riau dikatakan Erizal juga menyampaikan permintaan agar pihak kepolisian mengusut tuntas persoalan ini secara adil dan transparan.

“Kami juga meminta NU bersama Banser menyampaikan permintaan maaf kepada Umat Islam diseluruh Dunia. Bagi kami panji itu adalah kalimat tauhid dan sangat sakral sebagai jembatan manusia kepada yang khalik Allah swt,”Tegas Erizal

“Pemerintah khususnya pihak kepolisian tangkap oknum pelaku,  swiping keanggotaan Banser NU,  bila terindikasi ada antek PKI sesuai amanat UU RI, PKI harus di hapuskan dari NKRI,” Akhirinya./mul