PEKANBARU – Jika tidak diawasi secara ketat, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi salah satu ancaman radikalisme jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Kepala Bidang Potensi Ancaman pada Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Menko Polhukam, Nizhamul, mengatakan bahwa untuk ancaman radikalisme itu bisa dari dalam maupun dari luar.

“Ancaman dari luar itu termasuk banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk tanpa bisa kita deteksi,” katanya, Ahad (24/12/2018).

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau ini menyebutkan, ancam tersebut hampir dimiliki oleh semua daerah yang ada TKA di wilayahnya, termasuk Riau.

“Kita berharap Dinas Tenaga Kerja dan aparat yang berkewenangan terkait itu agar mengawasi keberadaan tenaga asing ini secara ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Rasidin Siregar menyatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap TKA.

“Sejauh ini ke terus lakukan pengawasan agar jangan sampai ada pelanggaran itu (radikalisme).  Sampai saat ini di lapangan belum ada pelanggaran. Kalau ada kita keluarkan,” tegasnya.

Untuk pengawasan TKA ini, sebut Rasidin, di Riau sudah ada Tim Pengawasan Orang Asing dikomandoi Kanwil Kemenkum-HAM Riau.

“Jadi kita Disnakertrans masuk anggota dalam tim itu. Terakhir kita lakukan Sidak bersama Kemenkum-HAM, belum kita temui adanya indikasi ancaman itu,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya berharap masyarakat juga ikut serta melakukan pengawasan keberadaan TKA di Riau. Jika ada indikasi yang mencurigai agar melapor ke Disnaker atau aparat.

“Kalau ada TKA yang dicurigai masyarakat info ke kita (Disnakertrans), kita akan tindaklanjuti,” pungkasnya.

Sumber: cakaplah.com

PEKANBARU, detikriau.org – Kepolisian Daerah Riau sebutkan telah menangkap tiga orang terduga teroris.

“Ada tiga yang berhasil ditangkap kemarin di sini. Dan masih ada yang terus kita amati,” kata Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Widodo Eko Prihastopo seperti dilansir Antara, Jumat (21/12/2018).

Widodo tidak merinci identitas termasuk lokasi penangkapan ketiga terduga teroris. Hanya dijelaskan bahwa penangkapan itu merupakan hasil kerjasama antara Satuan Tugas Anti Teror Polda Riau dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri.

“Saya tidak bisa sampaikan di sini. Cukup ini saja informasinya. Intinya kita dalam rangka melindungi masyarakat luas,” tuturnya.

Meski begitu, Widodo sempat mengatakan bahwa ketiga terduga teroris yang ditangkap pada akhir November 2018 tersebut terkait dengan sejumlah aksi teror yang beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia.

“Ada kaitanya semua. Dengan Surabaya juga. Tapi JAD (Jamaah Ansarud Daulah), JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) tidak akan saya sebutkan di sini,” ujarnya lagi.

Kapolda menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan tingkat kerawanan jelang perayaan Natal dan tahun baru di Provinsi Riau. Dia mengatakan Riau pernah punya pengalaman buruk saat perayaan Natal pada 2000 silam.

“Kita tidak boleh underestimate (menganggap remeh). Pada tahun 2000 kita punya pengalaman pengeboman gereja-gereja. Insha Allah tahun ini Riau, khususnya Pekanbaru, aman,” jelasnya.

Sumber : Antara   Editor : Faisal

“Meranti Juga Diberikan Penghargaan Pemerintah Berkinerja Baik Pertama Dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik Tahun 2018”

PEKANBARU ( detikriau.org) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto, menyampaikan, bahwa ada peningkatan pada Alokasi APBN untuk Riau pada tahun 2019 sebesar Rp.34,83 Triliun, naik Rp 5,05 Triliun dengan rincian Belanja k/c : 477 Sebesar 7.86 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 26,95 triliun.

Khusus untuk dana TKDD sebesar Rp26,95 triliun ini nantinya dibagikan untuk Pemprov Riau dan 12 Kabupaten/Kota di Riau yang dirincikan, Provinsi Riau sebesar 5,85 Triliun, Meranti 1,07 Triliun, Pelalawan 1,45 Triliun, Pekanbaru 1,51 Triliun, Bengkalis 3,80 Triliun, Siak 1,90 Triliun, Kuansing 1,43 Triliun, Inhu 1,46 Triliun, Kampar 2,33 Trilun, Dumai 1,01 Triliun, Rohil 1,89 Triliun, Rohul 1,44 Triliun, dan Inhil 1,81 Triliun.

Dalam kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa), Daftar Alokasi Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim di Gedung Janggi Gebenuran  Provinsi Riau Pekanbaru, Selasa (18/12/2019) tersebut, juga di hadiri oleh Kepala Daerah Se-Riau dan Forkopinda Riau Selasa 18 Desember 2019.

Dalam kesempatan itu, Tri Budhianto juga menyampaikan bahwa ada 6 langkah strategis pada tahun 2019 yaitu; pertama, meneliti kembali Dipa yang telah diterima untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam DiPa dengan kebutuhan. Kemudian segera menetapkan para pejabat pengelola keuangan, Menyelesaikan brokir dengan melengkapi data pendukung yang di butuhkan, Melakukan Proses pengadaan barang dan jasa lebih awal, Segera melakukan pembayaran setelah penyelesaian kegiatan, serta Mengoptimalkan peran para aparat pengawas internal untuk mengawal program dan kegiatan.

Dari Enam langkah trategis inilah Budi berharap secara bersama-sama dapat mewujudkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran APBN 2019.

“ APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (Investasi, red) sumber daya Manusia” ungkap Tri Budhianto.

Meranti Raih Penghargaan Pemerintah Berkinerja Baik Pertama

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebupaten Kepulauan Meranti, selain menerima Dipa 2019 sekaligus juga menerima penghargaan pemerintah berkinerja baik pertama dalam penyaluran dana Alokasi khusus (DAK)Fisik Tahun 2018 yang di serah oleh Gubernur Riau Drs. H. Wan Thamrin Hasyim kepada Drs. H. Said Hasyim .

Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan selamat kepada pemerintah Kabupaten Kelauan Meranti yang telah mendapat penghargaan.

“Semoga menjadi semagat dalam membangun negeri”, ungkap Gubri serambi berharap kegiatan dan program-program dapat berjalan dengan baik.***(hum/eko)

Pekanbaru, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Kedua dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dari Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (18/12/18).

Penghargaan ini diserahkan langsung  Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim kepada Bupati HM Wardan bersempena dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten/ Kota se Riau.

Kegiatan yang digelar di aula Pauh Janggi Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral (Kakanwil Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budianto, Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati Rusli, unsur Forkopimda Provinsi Riau dan Bupati/ Walikota se Provinsi Riau.

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Inhil sebesar Rp 1,81 triliun ini diserahkan langsung Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim kepada Bupati HM Wardan dan diawali dengan penandatanganan disaksikan oleh Ketua DPRD Riau dan Kakanwil DJPB Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan penilaian terhadap penyaluran Dana Desa dan dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Inhil medapat nilai terbaik ke-2 se-Provinsi Riau. Semua ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras, terutama instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan khususnya Dana Desa,” ungkap Bupati Wardan, usai kegiatan tersebut.

Disebutkan, tentunya ini menjadi semangat bagi Kabupaten Inhil karena telah berhasil memperoleh prestasi yang bagus dan kedepan diharapkan untuk masa yang akan datang untuk ditingkatkan lagi./***

Detikriau.org — Banjir di Kabupaten Pelalawan meluap hingga ke badan jalan lintas timur di Desa Kemang, Kecamatan Ukui, Tarantang Manuk serta beberapa titik lainnya. Akibatnya arus lalu lintas terganggu.  

Senin(17/12/2018) dikabarkan diruas jalan ini sempat terjadi kemacetan panjang.

Diimbau kepada pengguna kendaraan roda dua dan roda empat (khususnya jenis sedan) dari arah kabupaten Inhu menuju Pekanbaru atau sebaliknya untuk mengunakan jalur alternatif melalui Kabupaten kuansing.

“Memutar arah melewati Kabupaten Kuansing memang terbilang jauh. Hal ini sempat dikeluhkan oleh sejumlah pengendara. Namun kita menjelaskan konsekuensi terburuk bagi pengendara yang tetap melintas dari Desa Kemang, Kecamatan Ukui.” Ujar Kapolsek Lirik AKP Yudi Setiawan sebagaimana dikutip melalui riaumandiri.

Bukan hanya melimpah ke badan jalan, kini akibat luapan sungai Kampar, ratusan rumah penduduk terendam banjir dan menimbulkan sejumlah dampak kerugian materil serta resiko terserang penyakit.

PEKANBARU (detikriau.org) — Validasi Kelas Jabatan merupakan salah satu upaya mewujudkan reformasi birokrasi dalam sebuah organisasi Pemerintah Daerah, dalam rangka menjalankan komitmen tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pihak BKN Kanreg XII di Pekanbaru, Senin siang (17/12/2018).

Seperti dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH kepada awak media, penyampaian dan penyerahan hasil pendampingan Validasi Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si kepada Kepala BKN Kanreg XII Pekanbaru Adrayati SH MM, turut mendampingi Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM.

Kedatangan Bupati Meranti dan rombongan dikantor BKN Kanreg XII Pekanbaru langsung disambut oleh Kepala Kantor Andrayati SH MM dan jajaran. Selanjutnya Bupati Kepulauan Meranti langsung melakukan pemaparan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan yang disusun oleh Pemkab. Meranti kepada pihak BKN Kanreg XII Pekanbaru.

Lebih jauh dijelaskan Kabag Humas dan Protokol Meranti, usai menyimak pemaparan dari Pemkab. Meranti Kepala BKN Kanreg XII Andrayati SH MM dan Tim dari BKN, mengucapkan apresiasi kepada Pemkab. Meranti khususnya Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang telah mengampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan dengan baik. Menurutnya itu adalah bentuk keseriusan dari Pemkab. Meranti dalam menjalankan reformasi birokrasi sesuai amanat Permanpan No. 34 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN.

Diakui Andrayati, sejauh ini baru Pemkab. Meranti yang menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan kepihak BKN untuk diteruskan ke Kemenpan RB sementara Kabupaten Kota lainnya di Riau belum menuntaskan.

“Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten yang pertama menyampaikan hasil Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan, kepihak Kemenpan RB dan BKN sangat mengapresiasi,” ujar Kabag Humas dan Protokol Meranti menirukan ucapan Ka. BKN Kanreg XII Pekanbaru.

Ka. BKN Kanreg XII Pekanbaru Andrayani sangat puas atas komiten Pemkab. Meranti yang bersungguh-sungguh menjalankan reformasi birokrasi salah satunya dengan menjadi Kabupaten pertama yang menyampaikan usulan Validasi Jabatan dan Kelas Jabatan.

Hal itu menurutnya, sangat penting karena Validasi Jabatan dan Kelas Jabatan tersebut merupakan salah satu bagian dari 8 area perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi. Dan untuk melakukan evaluasi dan jabatan salah satu syarat utama yang harus dituntaskan oleh Pemda adalah Analisa Jabatan dan ABK.

“Hasil evaluasi Jabatan ini nantinya akan menjadi acuan dalam pemberian tunjangan kerja dimana penekanan objek evaluasi jabatan adalah jabatan,” jelasnya.

Sekedar informasi selain Sekretaris Daerah beberapa pejabat terkait juga turut mendamoingi Bupati, diantaranya Inspektur Meranti Drs. Suhendri M.Si, Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos M.Si, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Ortal Sekda Meranti Rika S.Sos.*** (Hum/eko).