Banjir di Pangkalan Kuras Mulai Surut, Siapakan Uang Receh untuk Melintas

PEKANBARU – Setelah sepekan lebih jalur Lintas Timur putus akibat banjir di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saat ini jalan tersebut sudah bisa dilalui. Jika sebelumnya hanya bisa dilalui truk dan kendaraan bergardan tinggi, kali ini motor dan mobil sudah bisa melintas dengan aman.

Seperti disampaikan Tasya (25), warga Rengat yang acap bepergian ke Pekanbaru menyebutkan bahwa jalan tersebut sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan mobil jenis city car. Sebelumnya, arus banjir yang deras dan tinggi membuat ruas jalan itu sempat terputus.

“Alhamdulillah sudah bisa dilintasi. Sebelumnya kami harus memutar ke Taluk Kuantan jika ingin ke Pekanbaru,” ujar Tasya, Rabu (26/12/2018).

Namun demikian banjir masih tetap terjadi di beberapa ruas jalan di Pangkalan Kuras. Hanya saja tingginya sudah di bawah lutut dan dapat dilewati secara berhati-hati.

Di lokasi itu juga, pengguna jalan diharapkan membawa uang kecil untuk warga sekitar yang memandu jalan. Karena arus banjirnya masih mengalir, warga akan membantu pengendara untuk lewat jalan tersebut dengan aman.

“Siapkan saja uang seribu atau dua ribu rupiah untuk membantu warga sekitar. Untuk lewat sana memang harus pintar-pintar milih jalan” akhiri Tasya.

Sumber: cakaplah.com   Editor: faisal




Serikat Buruh Tetap Tuntut Kenaikan 12,5 Persen, Pemkab Inhu Belum Tetapkan UMK 2019

Ilustrasi: Net

Pekanbaru – Belum ditemukan kesepakatan antara Dewan Pengupahan dan Serikat Buruh, hingga menjelang berakhirnya tahun 2018, Pemkab Indragiri Hulu masih belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten 2019.

Serikat buruh Inhu masih bersikukuh meminta kenaikan UMK 2019 sebesar 12,5 persen. Sedangkan dewan pengupahan tetap berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan kenaikan hanya 8,03 persen.

“Sampai saat ini Inhu belum juga menetapkan UMK tahun 2019, karena belum ada titik temu antara dewan pengupahan dengan serikat buruh,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Rasidin Siregar Senin (24/12/2018) dilansir melalui cakaplah.com

Rasidin mengaku pihaknya telah melakukan pendampingan (mediasi) dan memberikan saran kepada Disnaker Inhu untuk menuntaskan persoalan tersebut. Namun hingga kini belum ada jalan keluar untuk penetapan UMK Inhu.

“Langkah persuasif sudah. Tapi tetap mereka mempertahankan keinginannya. Kalau memang tidak ada titik temu, maka UMK Inhu 2019 menggunakan UMK tahun 2018,” tukasnya.

Sebelumnya Rasidin memberikan saran agar dewan pengupahan Inhu menempuh jalan terakhir dengan cara melakukan voting untuk penetapan UMK Inhu, mana angka yang harus disepakati. Namun langkah tersebut juga belum menuai hasil, karena serikat buruh tetap bertahan agar kenaikan UMK sebesar 12,5 persen.

 

Editor: Faisal

 




Keberadaan TKA di Riau Juga Bisa Jadi Ancaman Radikalisme saat Pemilu

Tenaga Kerja Asing. Foto: Tribunnews.com

PEKANBARU – Jika tidak diawasi secara ketat, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi salah satu ancaman radikalisme jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Kepala Bidang Potensi Ancaman pada Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Menko Polhukam, Nizhamul, mengatakan bahwa untuk ancaman radikalisme itu bisa dari dalam maupun dari luar.

“Ancaman dari luar itu termasuk banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk tanpa bisa kita deteksi,” katanya, Ahad (24/12/2018).

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau ini menyebutkan, ancam tersebut hampir dimiliki oleh semua daerah yang ada TKA di wilayahnya, termasuk Riau.

“Kita berharap Dinas Tenaga Kerja dan aparat yang berkewenangan terkait itu agar mengawasi keberadaan tenaga asing ini secara ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Rasidin Siregar menyatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap TKA.

“Sejauh ini ke terus lakukan pengawasan agar jangan sampai ada pelanggaran itu (radikalisme).  Sampai saat ini di lapangan belum ada pelanggaran. Kalau ada kita keluarkan,” tegasnya.

Untuk pengawasan TKA ini, sebut Rasidin, di Riau sudah ada Tim Pengawasan Orang Asing dikomandoi Kanwil Kemenkum-HAM Riau.

“Jadi kita Disnakertrans masuk anggota dalam tim itu. Terakhir kita lakukan Sidak bersama Kemenkum-HAM, belum kita temui adanya indikasi ancaman itu,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya berharap masyarakat juga ikut serta melakukan pengawasan keberadaan TKA di Riau. Jika ada indikasi yang mencurigai agar melapor ke Disnaker atau aparat.

“Kalau ada TKA yang dicurigai masyarakat info ke kita (Disnakertrans), kita akan tindaklanjuti,” pungkasnya.

Sumber: cakaplah.com

 

 




Polda Riau Ringkus Tiga Terduga Teroris

PEKANBARU, detikriau.org – Kepolisian Daerah Riau sebutkan telah menangkap tiga orang terduga teroris.

“Ada tiga yang berhasil ditangkap kemarin di sini. Dan masih ada yang terus kita amati,” kata Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Widodo Eko Prihastopo seperti dilansir Antara, Jumat (21/12/2018).

Widodo tidak merinci identitas termasuk lokasi penangkapan ketiga terduga teroris. Hanya dijelaskan bahwa penangkapan itu merupakan hasil kerjasama antara Satuan Tugas Anti Teror Polda Riau dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri.

“Saya tidak bisa sampaikan di sini. Cukup ini saja informasinya. Intinya kita dalam rangka melindungi masyarakat luas,” tuturnya.

Meski begitu, Widodo sempat mengatakan bahwa ketiga terduga teroris yang ditangkap pada akhir November 2018 tersebut terkait dengan sejumlah aksi teror yang beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia.

“Ada kaitanya semua. Dengan Surabaya juga. Tapi JAD (Jamaah Ansarud Daulah), JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) tidak akan saya sebutkan di sini,” ujarnya lagi.

Kapolda menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan tingkat kerawanan jelang perayaan Natal dan tahun baru di Provinsi Riau. Dia mengatakan Riau pernah punya pengalaman buruk saat perayaan Natal pada 2000 silam.

“Kita tidak boleh underestimate (menganggap remeh). Pada tahun 2000 kita punya pengalaman pengeboman gereja-gereja. Insha Allah tahun ini Riau, khususnya Pekanbaru, aman,” jelasnya.

Sumber : Antara   Editor : Faisal




2019, Meranti Terima Dana TKDD dari APBN Sebesar 1,07 Triliun

“Meranti Juga Diberikan Penghargaan Pemerintah Berkinerja Baik Pertama Dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik Tahun 2018

PEKANBARU ( detikriau.org) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto, menyampaikan, bahwa ada peningkatan pada Alokasi APBN untuk Riau pada tahun 2019 sebesar Rp.34,83 Triliun, naik Rp 5,05 Triliun dengan rincian Belanja k/c : 477 Sebesar 7.86 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 26,95 triliun.

Khusus untuk dana TKDD sebesar Rp26,95 triliun ini nantinya dibagikan untuk Pemprov Riau dan 12 Kabupaten/Kota di Riau yang dirincikan, Provinsi Riau sebesar 5,85 Triliun, Meranti 1,07 Triliun, Pelalawan 1,45 Triliun, Pekanbaru 1,51 Triliun, Bengkalis 3,80 Triliun, Siak 1,90 Triliun, Kuansing 1,43 Triliun, Inhu 1,46 Triliun, Kampar 2,33 Trilun, Dumai 1,01 Triliun, Rohil 1,89 Triliun, Rohul 1,44 Triliun, dan Inhil 1,81 Triliun.

Dalam kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa), Daftar Alokasi Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim di Gedung Janggi Gebenuran  Provinsi Riau Pekanbaru, Selasa (18/12/2019) tersebut, juga di hadiri oleh Kepala Daerah Se-Riau dan Forkopinda Riau Selasa 18 Desember 2019.

Dalam kesempatan itu, Tri Budhianto juga menyampaikan bahwa ada 6 langkah strategis pada tahun 2019 yaitu; pertama, meneliti kembali Dipa yang telah diterima untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam DiPa dengan kebutuhan. Kemudian segera menetapkan para pejabat pengelola keuangan, Menyelesaikan brokir dengan melengkapi data pendukung yang di butuhkan, Melakukan Proses pengadaan barang dan jasa lebih awal, Segera melakukan pembayaran setelah penyelesaian kegiatan, serta Mengoptimalkan peran para aparat pengawas internal untuk mengawal program dan kegiatan.

Dari Enam langkah trategis inilah Budi berharap secara bersama-sama dapat mewujudkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran APBN 2019.

“ APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (Investasi, red) sumber daya Manusia” ungkap Tri Budhianto.

Meranti Raih Penghargaan Pemerintah Berkinerja Baik Pertama

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebupaten Kepulauan Meranti, selain menerima Dipa 2019 sekaligus juga menerima penghargaan pemerintah berkinerja baik pertama dalam penyaluran dana Alokasi khusus (DAK)Fisik Tahun 2018 yang di serah oleh Gubernur Riau Drs. H. Wan Thamrin Hasyim kepada Drs. H. Said Hasyim .

Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan selamat kepada pemerintah Kabupaten Kelauan Meranti yang telah mendapat penghargaan.

“Semoga menjadi semagat dalam membangun negeri”, ungkap Gubri serambi berharap kegiatan dan program-program dapat berjalan dengan baik.***(hum/eko)




Pemkab Inhil Peroleh Penghargaan Berkinerja Terbaik II Penyaluran Dana Desa 2018

Penghargaan ini diserahkan langsung Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim (kiri) kepada Bupati HM Wardan bersempena dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten/ Kota se Riau

Pekanbaru, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Kedua dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dari Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (18/12/18).

Penghargaan ini diserahkan langsung  Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim kepada Bupati HM Wardan bersempena dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten/ Kota se Riau.

Kegiatan yang digelar di aula Pauh Janggi Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral (Kakanwil Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budianto, Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati Rusli, unsur Forkopimda Provinsi Riau dan Bupati/ Walikota se Provinsi Riau.

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Inhil sebesar Rp 1,81 triliun ini diserahkan langsung Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim kepada Bupati HM Wardan dan diawali dengan penandatanganan disaksikan oleh Ketua DPRD Riau dan Kakanwil DJPB Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan penilaian terhadap penyaluran Dana Desa dan dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Inhil medapat nilai terbaik ke-2 se-Provinsi Riau. Semua ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras, terutama instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan khususnya Dana Desa,” ungkap Bupati Wardan, usai kegiatan tersebut.

Disebutkan, tentunya ini menjadi semangat bagi Kabupaten Inhil karena telah berhasil memperoleh prestasi yang bagus dan kedepan diharapkan untuk masa yang akan datang untuk ditingkatkan lagi./***