Pekanbaru – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi tujuh titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Jumat.

Analis BMKG Stasiun Pekanbaru, Bibin kepada Antara mengatakan tujuh titik panas yang terpantau melalui pencitraan Satelit Terra dan Aqua dengan tingkat kepercayaan diatas 50 persen tersebut seluruhnya terpantau di wilayah pesisir Riau.

“Titik panas menyebar di Rokan Hilir empat titik, Dumai dua titik dan satu titik di Rokan Hulu,” katanya.

Sementara itu, dari tujuh titik panas tersebut, lima diantaranya dipastikan sebagai titik api. Ia mengatakan bahwa titik api merupakan indikasi kuat terjadinya karhutla dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

Kelima titik api tersebut, kata Bibin, menyebar di Rokan Hilir tiga titik dan dua titik lainnya di Kota Dumai. Di Rokan Hilir, ketiga titik api dengan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen menyebar di Desa Mumugo, Kecamatan Tanah Putih.

“Sementara di Dumai titik api terdeteksi di Kecamatan Dumai Barat dengan tingkat confidence 83 persen,” tuturnya.

BMKG Stasiun Pekanbaru mulai mendeteksi kemunculan titik-titik api sebagai indikasi adanya karhutla di wilayah pesisir Riau. BMKG menyatakan kemunculan titik-titik api tersebut merupakan akibat dari peralihan musim yang terjadi di wilayah tersebut memasuki Januari 2019 ini.

Bahkan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, terdapat 15 hektare lahan gambut yang dalam sepekan terakhir terbakar di wilayah Rokan Hilir. Hingga kini, upaya pemadaman masih terus berlangsung di wilayah tersebut.

Melengkapi Bibin, Staf Analisa BMKG Pekanbaru Mia Fadillah mengatakan selain Rokan Hilir dan Dumai yang telah terpantau kemunculan titik api, BMKG juga menyatakan wilayah pesisir Riau lainnya seperti Bengkalis dan Meranti dalam keadaan rawan karhutla.

“Potensi karhulta di wilayah pesisir Riau cukup tinggi. Curah hujan di wilayah pesisir saat ini sangat kecil dan cuaca juga cukup panas,” kata Mia.

Secara umum, ia mengatakan Provinsi Riau menghadapi peralihan cuaca atau pancaroba, dari musim penghujan ke musim kemarau. Wilayah pesisir seperti menghadapi musim kemarau lebih cepat dibanding wilayah lainnya.

Mia memprediksi, musim kemarau akan terus bergeser ke wilayah lainnya di Provinsi Riau dan sepenuhnya memasuki musim kering pada akhir Januari mendatang. “Musim kemarau nanti akan berlanjut hingga Februari,” ujarnya.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekanbaru  – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menyatakan telah memeriksa seluruh anggota DPRD Rokan Hilir sebagai bagian dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

“Sudah semua diperiksa. 45 anggota dewan plus staf yang dimintai keterangan. (Penyelidikan) ini mungkin akan panjang dan lama,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Pemeriksaan seluruh legislator terkait dugaan korupsi yang diduga merugikan negara Rp1,6 miliar tersebut dilakukan penyelidik Ditreskrimsus Polda Riau secara marathon sejak Oktober 2018 lalu.

Sementara itu, selama pemeriksaan berlangsung Gidion mengatakan sejumlah anggota dewan diketahui telah mengembalikan uang dugaan korupsi tersebut ke bagian Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Namun, dia mengakui tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas negara itu.

“Saya belum cek ke Inspektorat. Nanti (berapa jumlahnya dikabari) kalau ada laporan inspektorat,” tuturnya seraya menegaskan bahwa penangan perkara itu akan terus berlanjut pada 2019 ini.

Terpisah, Inspektur Rohil, M Nurhidayat dikonfirmasi mengenai informasi adanya pengembalian anggaran perjalanan dinas oleh anggota DPRD Rohil. Diakuinya, informasi tersebut benar adanya. Meski begitu, dia juga mengaku tidak mengetahui berapa total pengembalian tersebut.

“Saya belum bisa pastikan berapa jumlah pengembaliannya. Nanti saya cek ke anggota saya,” kata Nurhidayat melalui sambungan telepon.

Dalam kesempatan itu, dia menepis keterangan pihak Kepolisian yang mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas daerah setempat.

“Penyidik yang menangani perkara itu pasti tahu lah. Karena mereka (penyidik) melakukan pemeriksaan ke Rohil. Kalau kita, anggota Dewan yang telah mengembalikan, memberikan kuitansi ke kita dan langsung diserahkan ke BPK. Berapa jumlahnya, nanti coba saya cek,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan dalam perkara ini terjadi pada Maret 2017 lalu. Sekretariat Dewan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekanbaru – DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau meminta kepada seluruh calon anggota legislatifnya untuk menyertakan foto pasangan capres cawapres no urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno pada alat peraga kampanye mereka.

“Kita komit memenangkan Prabowo-Sandi di Riau, kita juga minta para kader dan Caleg untuk memasang gambar Capres kita di balihonya,” kata Sekretaris DPW PAN Riau, T Zulmizan Assegaf, Rabu (2/1/2019) dilansir melalui cakaplah.com

Zulmizan menambahkan, tidak untuk tahun 2019 ini saja, komitmen PAN dalam menyosialisasikan Prabowo-Sandi tampak jelas pada saat tour yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Cawapres Sandiaga Uno di Riau pada November 2018 lalu.

“Saat ini pak Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno keliling dari pagi hingga menjelang tengah malam. Kita juga demikian, membawa semangat itu untuk memenangkan Prabowo-Sandi di Riau,” kata Zulmizan.

Disinggung mengenai hanya PAN yang terlihat ‘bergairah’ memenangkan Prabowo-Sandi, Zulmizan membantah, ia menilai partai koalisi lain seperti PKS dan Demokrat mempunyai cara sendiri untuk memenangkannya.

“Partai lain juga sama dengan PAN, mereka juga sosialisasikan Capres kita nomor urut 02,” tukasnya.

Editor: faisal

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang dimohonkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kasus pembakaran hutan di Provinsi Riau oleh PT National Sago Prima (NSP).

“Ya betul, MA mengabulkan kasasi KLHK,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Jakarta, Rabu.

Abdullah mengatakan putusan tersebut diucapkan pada Senin, 17 Desember 2018. Adapun perkara dengan nomor 3067 K/PDT/2018 itu diadili oleh Hakim Agung Soltoni Mohdally dengan hakim anggota Hamdi Yunus Wahab.

Dalam putusan tersebut PT NSP dinyatakan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kebakaran hutan tersebut. Selain itu PT NSP juga diharuskan membayar biaya pemulihan atau rehabilitasi dan diharuskan untuk membayar ganti rugi.

“Berapa ganti ruginya belum diketahui, belum didapat datanya,” kata Abdullah.

Kasus ini bermula pada tahun 2015 ketika terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau yang berasal dari kebun milik PT NSP.

KLHK kemudian menggugat PT NSP dan majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan PT NSP terbukti bersalah dalam kasus kebakaran hutan tersebut dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp1,040 triliun.

Atas putusan PN Jakarta Selatan tersebut, PT NSP kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta lalu menyatakan gugatan KLHK tidak dapat diterima.

Tidak tinggal diam, KLHK mengajukan kasasi ke MA dan dikabulkan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekanbaru, detikriau.org – Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2018 meningkat sebanyak 4.010 jiwa dibanding tahun 2017 sebelumnya.

2017 penduduk miskin Riau terdata sebanyak 496.390 jiwa dan tahun 2018 naik menjadi 500.400 jiwa.

“penyebab utama peningkatan jumlah penduduk miskin di Riau karena banyaknya migrasi,” paparkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi dalam refleksi akhir tahun 2018, di Gedung Daerah Pekanbaru, Senin (31/12/2018) kemaren.

Meski penduduk miskin ada peningkatan secara jumlah namun diklaim Ahmad Hijazi secara persentase mengalami penurunan.

“Walaupun penduduk miskin meningkat 4.010 jiwa, namun secara persentase, tingkat kemiskinan di Riau terus menurun sejak tahun 2016,” ujarnya

dipaparkan Hijazi, tahun 2015 penduduk miskin di Riau terdata sebesar 8,82 persen, dan tahun 2016, menurun menjadi 7,67 persen. Selanjutnya di tahun 2017 turun 7,41 persen, dan di tahun 2018 kembali turun menjadi 7,39 persen.

“Komposisi penduduk miskin di Riau tahun 2018, di perkotaan ada sebanyak 173.570 jiwa atau 6,35 persen. Kemudian di pedesaan sebanyak 326.860 jiwa atau 8,09 persen,” terangnya.

Di samping faktor utama migrasi, peningkatan jumlah penduduk miskin tahun 2018 disebabkan turunnya harga sejumlah harga komoditas perkebunan utama di Riau, seperti sawit, kelapa dan karet.

“Sampai saat ini, harga-harga komoditi tersebut belum terdongkrak. Ini juga berpengaruh kepada petani dan buruh tani,” paparnya.

Berdasarkan data, diterangkan Hijazi, penduduk Riau paling banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Jumlahnya mencapai 1,14 juta jiwa. Kemudian ditempat kedua di sektor perdagangan besar dan eceran, ada sebanyak 509,06 ribu jiwa, serta jasa lainnya 389,43 ribu jiwa diurutan berikutnya.

Untuk angka pengangguran, Hijazi menyampaikan mengalami penurunan tipis. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 6,22 persen dan di tahun 2018 turun menjadi 6,20 persen.

“Jumlah pengangguran tahun 2018, 192.800 jiwa. Salah satu penyebab turunnya angka penangguhan melalui program pelatihan oleh Pemprov Riau. Dimana, pada tahun 2018, telah dilatih 736 orang pencari kerja pada tiga UTP latihan kerja. Saat ini, mereka telah mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi,” pungkasnya.

Sumber: cakaplah.com    Editor: Faisal

Pekanbaru, detikriau.org – Lima Kabupaten / Kota di Provinsi Riau mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya kelima daerah itu mengalami defisit kas yang membutuhkan kucuran dana bagi hasil dari provinsi secepatnya.

“Ada lima kabupaten/kota yang mengalami defisit kas yang membutuhkan kucuran dana bagi hasil segera,” kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, dilansir melalui laman CAKAPLAH.com, Sabtu (29/12/2018).

Kelima daerah yang diinventarisasi Pemprov Riau yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru.

“Kepala BPKAD sudah lapor ke saya, pak kita tanda tangani khusus untuk dana bagi hasil lima kabupaten/kota ini patut menjadi pencermatan kita. Artinya ini jadi catatan penting saja,” ujarnya.

Meski begitu, kata Ahmad Hijazi, kabupaten/kota lainnya juga tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.

“Yang lain juga kita perhatikan, ketersediaan pajak daerah, terutama pajak rokok kita sudah bisa transfer ke daerah karena sudah ditandatangani pak gubernur,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pajak PKB dan PBBNKB menunggu sampai Senin depan. Namun, sebut dia, kalau ada kabupaten/kota yang terancam tunda bayar meraka bisa selesaikan administrasinya.

Menurut Ahmad Hijazi lima kabupaten/kita itu memang sangat membutuhkan kucuran dana, dan pihaknya memaklumi karena itu hak daerah.

“Mereka membutuhkan dan itu hak mereka. Jadi dalam APBD provinsi itu ada komponen bagi hasil pajak kabupaten/kota. Misalnya kita dapat PAD Rp3 triliun, itu Rp1,5 triliunnya hak kabupaten/kota. Karena itu sesuai aturannya,” paparnya.

“Jadi uang kita di APBD misalnya Rp9 trliun, itu yang dipakai provinsi hanya sebagian saja. Kalau dana BOS dan semacamnya itu larinya ke kabupaten/kota, kita distribusikan ke daerah,” cakapnya.

Editor: faisal