“Wakil Ketua DPRD Riau mempersilakan Yaqut membuktikan kelompok radikal yang dimaksud. Bahkan bila perlu langsung tunjuk hidung. Bukan hanya berbicara tanpa dasar. Sehingga apa yang ia sampaikan bisa dipertanggungjawabkan.” 

Pekanbaru, detikriau.org – Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas didesak untuk meminta maaf kepada masyarakat Riau. Hal itu setelah Yaqut mengeluarkan pernyataan yang menyebut, ada kelompok radikal mendukung salah satu kontestan pemilu 2019 di Riau.

Dinilai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau Zulhusni Domo, apa yang disampaikan oleh Yaqut adalah tidak benar. Hal tersebut dinilai mengada-ada. “Fitnah itu,” kata Zulhusni Domo, Sabtu (12/1).

Ketua Forum Ummat Islam (FUI) Riau ini juga menyebut bahwa ormas-ormas Islam di Riau membantah pernyataan Yaqut tersebut. “Kami menyatakan ini adalah fitnah besar terhadap umat Islam khususnya, dan masyarakat Riau umumnya,” tegas Zulhusni.

Oleh karena itu, dia mendesak agar Yaqut meminta maaf kepada masyarakat Riau. Pihaknya memberi waktu selama 3×24 jam. Jika tidak, maka pihaknya tidak akan segan untuk melakukan langkah hukum.

“Kami meminta ketua umum GP Ansor untuk meminta maaf kepada masyarakat Riau 3×24 jam. Bila tidak, kami akan melakukan langkah-langkah lain,” ujarnya.

Kata Zulhusni, apa yang disampaikan oleh Yaqut itu, tidak berdasar. Bahkan dia yang adalah orang Riau, tak menemui hal tersebut. “Tahu pula dia daripada kita lagi,” sebutnya.

Sementara itu, Tudingan Yaqut Cholil Qoumas juga membuat Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman ikut berkomentar. Legislator asal Pekanbaru itu memperingatkan siapa saja, agar tidak melontarkan tudingan tanpa dasar terhadap Bumi Melayu.

“Pertama saya enggak kenal dengan saudara Yaqut. Dia itu siapa sampai menyebut Bumi Riau yang kita cintai ini terdapat kelompok radikal terkonsolidasi? Itu fitnah yang merusak marwah Riau,” ucapnya kepada Riau Pos, Sabtu (12/1).

Bagi dia, tudingan serupa itu merupakan sebuah omongan sampah yang tidak berarti apa-apa, selain menyakiti hati masyarakat Riau. Apalagi dirinya mengaitkan statemen tersebut dengan dukungan terhadap salah satu capres dan cawapres. Menurut dia, soal pilihan itu merupakan hak setiap masyarakat yang ada di Indonesia.

“Mohon maaf ya, omongan seperti itu menurut saya omongan sampah. Ini mohon maaf. Karena saya selaku masyarakat Riau tersinggung. Apalagi dikaitkan dengan dukungan terhadap salah satu capres. Ingat, mendukung dan memilih itu merupakan Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.

Ia mempersilakan Ketum GP Ansor untuk membuktikan kelompok radikal yang dimaksud. Bahkan bila perlu langsung tunjuk hidung. Bukan hanya berbicara tanpa dasar. Sehingga apa yang ia sampaikan bisa dipertanggungjawabkan.

“Atau jangan-jangan menuding ulama kami? Saya minta jangan sampai menyinggung ulama kami ya. Karena kami masyarakat Riau sangat menjunjung tinggi ulama. Kami sangat hormat dengan ulama,” kecamnya.

Diketahui sebelumnya, Yaqut menyebut ada kelompok radikal mendukung salah satu kontestan di pemilu 2019 di Riau. “Jadi kelompok radikal yang terjadi karena kontestasi pilpres. Ya, kami temukan di banyak wilayah. Di Riau misalnya, terkonsolidasi mereka. Di Jabar apalagi,” kata Yaqut.

Kelompok radikal tersebut menurut Yaqut tidak berpotensi merusak penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi mereka memasukkan agenda politiknya ke salah satu kontestan yang ada.

“Mereka bukan merusak pemilu, tapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukan agenda-agenda mereka. Ya, mendirikan negara Islam lah. Khilafah islamiyah atau minimal mereka dirikan NKRI syariah,” tutur Yaqut.

Solusinya menurut Yaqut, NKRI harus tegak berdiri dan utuh. Persoalan ini juga telah dia sampaikan kepada Presiden Jokowi dan direspons cukup baik. Menurutnya, Jokowi berpesan agar semua elemen bangsa menjaga keberagaman itu adalah sunnatullah. Hal yang tidak bisa ditolak karena sebuah keniscayaan.

“Jadi kita itu tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemauan mereka sendiri. Tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain di luar NKRI,” katanya menirukan respons Jokowi.

Ketika ditanya apakah kelompok tersebut berada di belakang pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno? Yaqut menjawab diplomatis.

“Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahulah,” tambahnya.

Sumber: riaupos.co     Editor: faisal

Pekanbaru, detikriau.org – Ketua Gerakan masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau, Ustadz Yana Mulayana “cuekin” pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Quomas yang menyebut ada kelompok radikal yang mendukung salah satu kontestan di pemilu 2019 di Riau.

Bahkan menurutnya pernyataan Yaqut sebagai sebuah penyataan “kebodohan”.

“Kalau saya menyebutnya bukan fitnah. Tapi karena kebodohannya saja. Kebodohan dalam memandang persoalan, sehingga berkesimpulan seperti itu,” sebut dia dikutip melalui riaupos.co

Ustadz Yana Mulyana mengaku tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Yaqut. Karena, kata dia, pernyataan Yaqut tersebut adalah pernyataan yang mustahil.

“Itu memang pernyataan mustahil sebenarnya. Kalau saya menilai, Yaqut itu menganggap, dia yang paling NKRI, dialah yang paling Pancasila, dia yang merasa yang menghargai keberagaman,” katanya.

Tapi jika ada yang bertentangan dengan pemahaman Yaqut, kata Yana, dinilai sebagai radikal. Padahal, bukan berarti berbeda pemahaman dan pandangan politik itu, tidaklah. Bahkan, perbedaan pendapat dan pemahaman tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI.

“Sebagai orang Riau, kami menolak apa yang dinyatakan oleh Yaqut itu,” sambungnya.

Yana juga menilai, banyak pemahaman Yaqut yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Riau. “Karena di Riau ini mereka tidak bebas idenya, gagasannya, yang menurut kita sangat nyeleneh dan bertentangan dengan pandangan umum masyarakat Riau,” lagi dia.

Meski demikian, Yana tak akan mengambil sikap apa-apa. Dia menganggap pernyataan Yaqut sebagai angin lalu. “Kita mengikuti saja lah dulu maunya mereka itu seperti apa,” sebutnya.

“Kalau menurut saya, itu sebatas cari perhatian saja. Cari sensasi saja. Dia bilang orang Riau itu radikal, ya saya menganggap itu tak perlu ditanggapi. Orang bodoh tak perlu ditanggapi. Anggap angin lalu saja,” tegas Yana.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, Zulhusni Domo mengaku, bahwa apa yang disampaikan oleh Yaqut adalah tidak benar. Hal tersebut dinilai mengada-ada. “Fitnah itu,” kata Zulhusni Domo, Sabtu (12/1).

Kata Zulhusni, apa yang disampaikan oleh Yaqut itu, tidak berdasar. Bahkan dia yang adalah orang Riau, tak menemui hal tersebut.

“Tahu pula dia daripada kita lagi,” sindirnya. [faisal]

Pekanbaru, detikriau.org – DPRD Provinsi Riau berharap Pemerintah Pusat tepati janji untuk segera menstranfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2019.

Disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Suhardiman Amby, saat ini APBD Pemprov Riau dan APBD Kabupaten/kota sangat menunggu realiasi DBH migas tersebut.

“Paling lambat di bulan Januari ini sesuai janji pemerintah DBH Migas sudah ditransfer ke daerah, apalagi APBN sudah diketuk palu,” kata Suhardiman dilansir melalui cakaplah.com

Politisi Hanura Riau yang akrab disapa datuk itu menegaskan, DPRD meminta agar Kemenkeu RI sesegera mungkin melakukan transfer DBH. Namun disamping itu, Datuk juga berharap  Pemprov Riau serta pemko dan pemkab juga harus mempersiapkan komunikasi yang baik ke Kementrian Keuangan RI.

“Diyakini Januari ini DBH Migas bisa cair sesuai janji pemerintah pusat, tapi juga Pemprov diminta untuk melakukan komunikasi ke pusat,” cakapnya lagi.

sampai saat ini menurut datuk juga, DBH Migas Riau yang tunda salur triwulan ke 4 pada tahun 2017 lalu  juga masih tersisa puluhan miliar rupiah yang belum di lunasi pemerintah pusat.

Editor: Mul

Jakarta – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan soal pekerjaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahap II Rokan Hilir Riau pada Kemendagri tahun anggaran 2011 ke KPK.

“Kalau yang Rokan Hilir saya tidak ikut, karena itu tanda tangan langsung, yang dikelola langsung. Saya tanda tangan kecuali Rokan Hilir karena nilainya di bawah Rp100 miliar, bukan kewenangan saya, langsung di bawah Sekjen saja. Nah, ini yang ditanya (KPK) tadi Rokan hilir saja,” kata Gamawan di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Gamawan menjadi saksi untuk tersangka Dudy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011.

Dudy Jocom merupakan tersangka dalam dugaan korupsi empat perkara, yaitu pembangunan gedung IPDN di kabupaten Rokan Hilir, Riau; gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat; gedung IPDN di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan gedung IPDN di Sulawesi Utara.

“Kalau untuk (perkara) Sulawesi Utara  belum. Untuk Sumatera Barat sudah ditanya dan sudah saya jelaskan dulu bahwa itu semua sudah di-review oleh BPKP dulu baru saya tandatangani. Sebenarnya itu berjaga-jaga berhati-hati tapi disalahgunakan juga rupanya,” ungkap Gamawan.

KPK menduga sejak awal beberapa BUMN sudah melakukan “arisan” untuk mengerjakan empat proyek IPDN di sejumlah kampus IPDN yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri ini.

Pada 2010, tersangka Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor kemudian memberitahukan akan ada proyek IPDN.

Sebelum lelang, sudah dilakukan pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara.

Diduga terkait pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan meminta fee sebesar 7 persen.

Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan kemudian Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek.

Pada Desember 2011, meskipun pekerjaan belum selesai, Dudy Jocom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara agar dana dapat dIbayarkan.

Selain Dudy, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yaitu Adi Wibawo (AW) sebagai Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Dono Purwoko (DP) selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dari proyek di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut dengan rincian proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar Rp11,18 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara sekitar Rp9,378 miliar.

Sedangkan dugaan kerugian negara untuk dua proyek pembangunan Kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sekitar Rp34,8 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sekitar Rp22,11 miliar.

Total dugaan kerugian negara untuk pembangunan empat gedung kampus IPDN tersebut adalah sekitar Rp77,48 miliar.

Dudy Jocom juga sudah divonis 4 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp4,2 miliar karena terbukti melakukan korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi TA 2011.

Sumber: Antara

Pekanbaru – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi tujuh titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Jumat.

Analis BMKG Stasiun Pekanbaru, Bibin kepada Antara mengatakan tujuh titik panas yang terpantau melalui pencitraan Satelit Terra dan Aqua dengan tingkat kepercayaan diatas 50 persen tersebut seluruhnya terpantau di wilayah pesisir Riau.

“Titik panas menyebar di Rokan Hilir empat titik, Dumai dua titik dan satu titik di Rokan Hulu,” katanya.

Sementara itu, dari tujuh titik panas tersebut, lima diantaranya dipastikan sebagai titik api. Ia mengatakan bahwa titik api merupakan indikasi kuat terjadinya karhutla dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

Kelima titik api tersebut, kata Bibin, menyebar di Rokan Hilir tiga titik dan dua titik lainnya di Kota Dumai. Di Rokan Hilir, ketiga titik api dengan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen menyebar di Desa Mumugo, Kecamatan Tanah Putih.

“Sementara di Dumai titik api terdeteksi di Kecamatan Dumai Barat dengan tingkat confidence 83 persen,” tuturnya.

BMKG Stasiun Pekanbaru mulai mendeteksi kemunculan titik-titik api sebagai indikasi adanya karhutla di wilayah pesisir Riau. BMKG menyatakan kemunculan titik-titik api tersebut merupakan akibat dari peralihan musim yang terjadi di wilayah tersebut memasuki Januari 2019 ini.

Bahkan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, terdapat 15 hektare lahan gambut yang dalam sepekan terakhir terbakar di wilayah Rokan Hilir. Hingga kini, upaya pemadaman masih terus berlangsung di wilayah tersebut.

Melengkapi Bibin, Staf Analisa BMKG Pekanbaru Mia Fadillah mengatakan selain Rokan Hilir dan Dumai yang telah terpantau kemunculan titik api, BMKG juga menyatakan wilayah pesisir Riau lainnya seperti Bengkalis dan Meranti dalam keadaan rawan karhutla.

“Potensi karhulta di wilayah pesisir Riau cukup tinggi. Curah hujan di wilayah pesisir saat ini sangat kecil dan cuaca juga cukup panas,” kata Mia.

Secara umum, ia mengatakan Provinsi Riau menghadapi peralihan cuaca atau pancaroba, dari musim penghujan ke musim kemarau. Wilayah pesisir seperti menghadapi musim kemarau lebih cepat dibanding wilayah lainnya.

Mia memprediksi, musim kemarau akan terus bergeser ke wilayah lainnya di Provinsi Riau dan sepenuhnya memasuki musim kering pada akhir Januari mendatang. “Musim kemarau nanti akan berlanjut hingga Februari,” ujarnya.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekanbaru  – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menyatakan telah memeriksa seluruh anggota DPRD Rokan Hilir sebagai bagian dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

“Sudah semua diperiksa. 45 anggota dewan plus staf yang dimintai keterangan. (Penyelidikan) ini mungkin akan panjang dan lama,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Pemeriksaan seluruh legislator terkait dugaan korupsi yang diduga merugikan negara Rp1,6 miliar tersebut dilakukan penyelidik Ditreskrimsus Polda Riau secara marathon sejak Oktober 2018 lalu.

Sementara itu, selama pemeriksaan berlangsung Gidion mengatakan sejumlah anggota dewan diketahui telah mengembalikan uang dugaan korupsi tersebut ke bagian Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Namun, dia mengakui tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas negara itu.

“Saya belum cek ke Inspektorat. Nanti (berapa jumlahnya dikabari) kalau ada laporan inspektorat,” tuturnya seraya menegaskan bahwa penangan perkara itu akan terus berlanjut pada 2019 ini.

Terpisah, Inspektur Rohil, M Nurhidayat dikonfirmasi mengenai informasi adanya pengembalian anggaran perjalanan dinas oleh anggota DPRD Rohil. Diakuinya, informasi tersebut benar adanya. Meski begitu, dia juga mengaku tidak mengetahui berapa total pengembalian tersebut.

“Saya belum bisa pastikan berapa jumlah pengembaliannya. Nanti saya cek ke anggota saya,” kata Nurhidayat melalui sambungan telepon.

Dalam kesempatan itu, dia menepis keterangan pihak Kepolisian yang mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas daerah setempat.

“Penyidik yang menangani perkara itu pasti tahu lah. Karena mereka (penyidik) melakukan pemeriksaan ke Rohil. Kalau kita, anggota Dewan yang telah mengembalikan, memberikan kuitansi ke kita dan langsung diserahkan ke BPK. Berapa jumlahnya, nanti coba saya cek,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan dalam perkara ini terjadi pada Maret 2017 lalu. Sekretariat Dewan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019