ARB INdonesia, PEKANBARU – Operasi Zebra Lancang Kuning 2022 telah berlangsung selama 14 hari dimulai sejak tanggal 03-16 Oktober 2022.

Ditlantas Polda Riau telah mengevaluasi hasil Operasi Zebra Lancang Kuning selama 14 hari berjalan yaitu untuk penindakan teguran sebanyak 13.469, ETLE dan E-Tilang ada 7.604 dengan total pelanggaran sebanyak 21.073 tindakan.

Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmasyah.

“Pelanggaran didominasi tidak memakai helm SNI dan tidak mengenakan safety belt,” ujarnya Senin (17/10/2022).

Sedangkan untuk data kecelakaan selama Operasi Zebra Lancang Kuning 2022, tercatat ada 11 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 6 orang korban yang meninggal dunia, 3 luka berat dan 8 orang mengalami luka ringan dengan kerugian meteril mencapai Rp 21.400.000.

“Alami penurunan, ada 11 kejadian laka lantas. Hasil analisis turun 50% dari tahun 2021,” ujar Kombes Firman, Senin (17/10/2022).

Lanjutnya, untuk penindakan sendiri ada berupa tilang ETLE dan E-Tilang serta penindakan secara konvensional hingga penindakan secara teguran, yang mana untuk teguran itu bukan hanya teguran saja namun kendaraannya difoto.

“Kita foto identitas dan kendaraan serta kita datakan, sehingga jika melakukan pelanggaran akan kita kenakan denda tilang,” kata alumni akademi kepolisian (Akpol) tahun 1997 itu.

“Jumlah kegiatan preemtif dan preventif secara umum meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini berdampak angka kecelakaan lalu lintas menurun dibanding tahun 2021 lalu,” sambung Kombes Firman.

Dalam Operasi ini Ditlantas Polda Riau dan jajaran memprioritaskan kepada 7 pelanggaran diantaranya, tidak memakai helm SNI dan sabuk pengaman, menggunakan HP saat berkendara, berboncengan lebih dari 1 orang, pengendara dibawah umur, melebihi batas kecepatan, berkendara dibawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan pelanggaran kasat mata lainnya. (rls)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dewan pimpinan daerah KNPI provinsi Riau membantah berita yang beredar terkait penganiayaan sekretaris DPD KNPI Riau, hal itu di sampaikan langsung oleh nofri Andri Yulan, S.Pi ketika di konfirmasi oleh awak media (minggu, 09 Oktober 2022).

Memang ada beberapa sahabat, pengurus DPD KNPI Riau, rekan kerja bahkan keluarga saya menghubungi baik lewat telpon maupun menjapri melalui pesan Wa tentang kondisi saya. “Tidak benar ada penganiayaan terhadap diri saya sebagai Sekretaris DPD KNPI RIAU, itu hoax jangan percaya. Alhamdulillah kondisi saya sehat wal afiat” kata Sekretaris DPD KNPI RIAU itu

Bahkan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Riau itu mengingatkan agar jangan ada pihak yang sembarangan mengklaim sebagai Sekretaris DPD KNPI Riau selain dirinya, sebab pemuda Provinsi Riau solid bernaung di KNPI dibawah pimpinan Haris Pertama, SH sebagai Ketua Umum DPP KNPI dan Fuad Santoso, SH.,MH Ketua DPD KNPI Riau.

“Jadi kami ingatkan, jangan sembarangan mengklaim sebagai Sekretaris DPD KNPI Riau, pemuda Riau solid dibawah pimpinan bung Haris pertama dan Fuad Santoso” kata Yulan

Lebih lanjut Yulan mengatakan jika ada pihak yang mengaku sebagai Sekretaris KNPI Riau jangan di percaya dan harus siap menanggung resiko.

DPD KNPI Riau dibawah kepemimpinan Ketua Fuad Santoso hasil Musda ke XIII di Hotel Labersa 2021 dengan Ketua Umum Haris Pertama, SH hasil Kongres XV KNPI di Bogor 2018. Saya menyaksikan setiap kegiatan DPP KNPI kami selalu dihadiri oleh Ketua Umum DPP KNPI Pada masanya seperti acara Halal bihalal KNPI turut hadir Akbar Tanjung, Adhyaksa Dault dan Ahmad Doli Kurnia. Bahkan pada acara Kongres KNPI ke XVI dihadiri oleh Ketua MPR RI dan Ketua Mahkam Konstitusi.

DPD KNPI Riau sdh melaksanakan konsolidasi organisasi. Kami telah melaksanakan tujuh Musda di Riau dan telah melantik 6 DPD KNPI Kab/Kota. Insyaallah yg terdekat kita akan melantik DPD KNPI Kab.Inhil. kegiatan kemasyarakatan sudah banyak kami laksanakan mulai dari perang melawan pandemi dengan kegiatan vaksin, pembagian sembako, santunan pendidikan, santunan anak yatim dan masih banyak kegiatan lainnya.

Pada acara Forkompimda DPD KNPI kami selalu diundang contoh pada acara Hut Riau, 17 Agustus dan Hut TNI. Bahkan Muswil KAHMI Riau DPD KNPI kami yang diundang secara resmi oleh Panitia. Ini membuktikan bahwa DPD KNPI Ketua Fuad dengan Sekretaris Nofri Andri Yulan yang diakui dan mendapat dukungan dari masyarakat.

“Jangan percaya kalo ada yang mengatasnamakan diri sebagai Sekretaris Knpi Riau selain saya. Bagi yang nekad harus tanggung resiko nya. Siapa suruh mengaku-ngaku sebagai Sekretaris KNPI Riau” tandas Yulan

Kemudian yulan mengatakan dengan beredarnya berita hoax terkait penganiayaan terhadap Sekretaris DPD KNPI Riau sangat merugikan pihaknya, sebab banyak pemuda-pemuda yang terpancing akibat berita itu. Sehingga DPD KNPI harus memberikan klarifikasi. Sekaligus menghimbau agar pemuda-pemuda provinsi Riau tidak terpancing dan tergiring terkait berita hoax tersebut.

“Banyak rekan-rekan pemuda yang menghubungi saya terkait berita penganiayaan itu, itulah pentingnya kami memberikan klarifikasi, kami pun mengingatkan agar rekan-rekan pemuda tidak terpancing dan tergiring dengan berita hoax tersebut. Knpi Riau solid untuk masyarakat Riau” tutup yulan.

Datuk Nouvendi selaku Ketu OKK KNPI Riau juga mengingatkan para pihak yang mengklaim mengatasnamakan KNPI Riau akan kita lakukan upaya hukum dugaan adanya penyebaran berita palsu mengatasnamakan KNPI dan pengacara yang mengaku sebagai Penasehat Hukum Sekretaris KNPI Riau akan dilaporkan telah melanggar UU ITE menyebarkan berita palsu.

“Kami mengingatkan kepada siapa saja yang mengaku Sekretaris KNPI Riau untuk tidak lagi mengklaim dan menyebarkan berita selaku Sekretaris KNPI Riau, kami akan melakukan upaya hukum terhadap tindakan tersebut, dugaan adanya penyebaran berita palsu bahkan pengacaranya juga akan kita laporkan karena menyampaikan sebagai Penasehat Hukum Sekretaris KNPI Riau”, tegas Datuk Nouvendi.***

ARB INdonesia, PEKANBARU – Musyawarah Daerah (Musda) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Pekanbaru selesai digelar dan menghasilkan pemimpin baru.

Darmilis terpilih menjadi Ketua di salah satu organisasi Hasta Karya Partai Golkar Kota Pekanbaru.

Darmilis pasca dirinya terpilih menjadi Ketua DPD AMPI Kota Pekanbaru masa bakti 2022-2027 di Musda menyebutkan, bahwa dirinya mempunyai target dan fokus utama yang akan dilakukannya yakni, membentuk kepengurusan AMPI sampai pada tingkat kelurahan dan menangkan partai Golkar di pemilu 2024 mendatang.

“Memang sekarang ini, kita fokus untuk menghimpun para anak-anak muda dan memenangkan partai golkar pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru,” tuturnya.

AMPI akan menjadi wadah untuk anak-anak muda kreatif dan mengembangkan potensi para pemuda sehingga akan melahirkan banyak sosok pemimpin di masa depan.

Untuk itu kata Darmilis, perlu dibentuk wadah AMPI sampai pada tingkat Kelurahan agar nantinya aspirasi anak-anak muda dapat tersalurkan dan menjadi sebuah program-program andalan.

“Setelah itu, kita akan menjadi motor gerakan dalam memenangkan partai golkar pada pemilu 2024 mendatang ,” imbuh Darmilis, 8 Jum’at, Oktober 2022.

“Kami targetkan untuk membentuk ormas ampi pada 83 kelurahan di kota pekanbaru, ya kita akan melakukan rekruitmen kader ampi agar wadah pemuda ini dapat menjadi rumah kreativitas bagi pemuda kota pekanbaru,” tambahnya.

Selain itu juga, AMPI akan fokus memenangkan Partai Golkar di pemilu 2024 nanti.

“Kami akan mulai dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda. Sehingga kekuatan ampi sebagai ormas hasta karya menjadi lebih besar dan berpotensi menyumbangkan kemenangan untuk partai golkar di kota pekanbaru,” ucap Darmilis.

Sambungnya, dia juga akan melakukan rapat kerja daerah (rakerda) bersama kepengurusan yang nantinya dibentuk untuk membahas dan menentukan program kerja apa saja yang dapat menyalurkan aspirasi pemuda untuk daerah dan dapat dirasakan oleh masyarakat kota pekanbaru. ***

ARB INdonesia, PEKANBARU – NETFID (Network for Indonesian Democratic Society) Provinsi Riau menggelar audiensi dengan Bawaslu Provinsi Riau, Senin 26/9/2022.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal, Anggota Bawaslu Riau Nanang Wartono SH. MH., dan Anggota Bawaslu Riau Hasan M.Si.

Ketua Netfid Riau, Diara Rizky Prayitno memulai perbincangan dengan ucapan Selamat kepada pimpinan Bawaslu Riau yang baru dilantik berserta Anggota Bawaslu Riau Periode 2022-2027.

Selanjutnya ia menyampaikan kunjungan audiensi ini bertujuan untuk silaturrahim, penyerahan SK dan Sertifikat Pemantauan Netfid, serta menyampaikan beberapa isu-isu kepemiluan diantara terkait pemilih pemula, penyebaran hoax serta menyampaikan isu-isu kepemiluan di tingkat kecamatan maupun desa terkait data pemilih yang mungkin saja terjadi penggelembungan suara.

Untuk itu harapannya kedepan Bawaslu Riau dapat menggandeng Netfid Riau membangun kerja sama terkait pengawasan dan pemantauan pemilu sehingga tercipta pemilih yang aman, damai, dan sehat.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh pengurus Netfid Riau dari BPH dan Koordinator Divisi Netfid Riau.

Alnofrizal Ketua Bawaslu Riau dan Anggota Bawaslu Nanang Wartono SH. MH dan Hasan M.Si menyambut hangat kehadiran pengurus Netfid Riau sebagai lembaga pemantau pemilu.

Ketua Bawaslu Riau menyampaikan kehadiran Netfid Riau ini tentu membawa angin segar, dimana pengurus Netfid yang di dominasi anak-anak muda ini punya kesadaran dan semangat dalam menyukseskan serta menyadarkan masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi dan memantau terhadap kelangsungan pesta demokrasi kedepan.

“Sesuai arahan pimpinan Bawaslu RI, bahwa kita harus lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap peserta maupun masyarakat,” tutur Alnofrizal.

Sementara itu ketua Netfid Riau berharap kedepan Netfid Riau dan Bawaslu Riau dapat bekerjasama dalam berbagai hal terkait pengawasan dan pemantauan kepemiluan hari ini. (Rls)

Editor: Arb

ARB INdonesia, PEKANBARU – Adanya evaluasi pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Al (GPA) Washliyah Riau minta kepada PJ Walikota Pekanbaru agar tetap profesional dan proporsional dalam melakukan evaluasi. Serta tidak terpengaruh dengan segala macam tindakan intervensi dari pihak pihak luar.

“Kita minta kepada PJ walikota untuk mencopot kepala dinas PU Indra Pomi Nasution dan kepala dinas DLHK Pekanbaru Hendra karena selama ini keduanya sudah gagal kinerja nya buruk dan sama sekali tidak punya terobosan dan ide dalam mengtasi persolan banjir dan sampah. Jadi keduanya harus dicopot dan diganti,” ucapnya.

“Apalagi kadis PU selama ini juga kita ketahui masih berstatus terperiksa dalam kasus Water Pront City Bangkinang dan beberapa waktu lalu juga masih diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangan,” tambah Ketua GPA Riau, Safrizal Nasutio.

Safrizal yang juga mantan sekretaris KNPI peiode 2015-2022 itu menyampaikan bahwa menurutnya Kepala Dinas Perhubungan, Yuliarso juga harus diganti karena sama sekali tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait kenaikan tarif parkir dipekanbaru.

“Apakah mekanisme kenaikan parkir ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan imbas kenaikan ini juga sangat menyengsarakan masyarakat, Yuliarso terkesan cuek terhadap gejolak penolakan masyarakat terhadap kenaikan parkir tanpa pernah mau menjelaskan secara transparan kepada publik terkait kontrak dan kenaikan tarif,” ungkapnya.

Lanjutnta, PJ Wali Kota Pekanbaru harus berani menyelesaikan permasalahan dengan mengganti para pejabat yang selama ini sudah terbukti punya kinerja yang buruk.

“Saatnya Pekanbaru berbenah dan jangan ragu untuk mengevaluasi dan mengganti pejabat yang selama ini bermasalah. Mari hilangkan segala macam bentuk faksi-faksian, jangan sampai orang-0rang yang berkinerja baik malah diganti dan orang yang selama ini berkinerja buruk dan bermasalah justru dipertahankan,” imbuh Safrizal.

“Kita sebagai masyarakat bisa menilai langsung, apalagi kebijakan kebijakan serta OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kita berharap PJ walikota tidak melakukan hal-hal yang kontra produktif,” pungkas Safrizal Nasution yang juga mantan Aktifis HMI cabang Pekanbaru. (Rls)

Editor ARB

ARB INdonesia, PEKANBARU – Harta kekayaan pejabat daerah menjadi hal menarik yang membuat penasaran masyarakat. Seiring terbukanya akses informasi, laporan kekayaan pejabat telah menjadi konsumsi publik.

Jika sebelumnya banyak anggapan masyarakat bahwa kepala daerah merupakan orang-orang yang punya duit banyak, faktanya tak semuanya demikian.

Dilansir dari SabangMerauke News telah menghimpun daftar harta kekayaan sebanyak 13 kepala daerah di Riau, mulai dari bupati, walikota sampai gubernur.

Yuk, kepoin harta kekayaan 13 kelapa daerah di Riau, mulai yang paling tajir sampai yang punya harta relatif kecil.

1. Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi
Berdasarkan data LHKPN versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rezita yang lahir 7 Mei 1994 ini memiliki tanah dan bangunan yang kebanyakan berada di Inhu. Sisanya, tanah dan bangunan miliknya ada di Kota Pekanbaru, Sleman, dan Yogyakarta. Total hartanya dalam bentuk tanah dan bangunan mencapai Rp 9.993.296.000.

Perempuan cantik yang sempat pecahkan rekor MURI sebagai bupati termuda ini memiliki 6 unit alat transportasi (kendaraan). Terdiri dari mobil Toyota Land Cruiser Prado tahun 2010. Mobil ini dilaporkan sebagai hasil sendiri dengan harga Rp. 64.920.000.

Lalu, mobil Jeep Wrangler Jeep tahun 2011 yang juga hasil usaha sendiri seharga Rp 630.500.000. Selanjutnya mobil Toyota Hardtop Jeep tahun 1981 seharga Rp 130 juta. 

Ia juga melaporkan punya mobil Mitsubishi Strada Pick Up tahun 2010 yang seharga Rp. 95.060.000. Kemudian, mobil Toyota Land Cruiser JEEP tahun 1996 seharga Rp 161.020.000 dan Mobil Toyota Corolla Altis Sedan tahun 2002 seharga Rp 125.615.000.

Jika ditotalkan, jumlah seluruh alat transportasi yang dimiliki oleh Rezita Meylani Yopi adalah Rp 1.207.115.000. Kekayaan lain yang dilaporkan Rezita yakni dalam bentuk harta bergerak lainnya mencapai  Rp 1.481.900.000. 

Kemudian kekayaan dalam bentuk surat berharga sebesar Rp 18 miliar. Adapun kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas Rp 17.434.245.093. Jika ditotal secara keseluruhan, harta kekayaan Bupati Inhu Rezita mencapai Rp 48.116.556.093. Setelah dikurangi dengan utang sebesar Rp. 203.297.573, total bersih harta kekayaannya berjumlah Rp 47.913.258.520. 

2. Bupati Rokan Hulu, Sukiman
Pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 20 Januari 2022 lalu, Bupati Rokan Hulu (Rohul), Sukiman melaporkan kekayaannya dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 20.260.000.000. Adapun jumlah aset tanah dan bangunan miliknya yakni sebanyak 28 persil yang terletak di Pekanbaru, Rokan Hulu, Kampar dan Siak.

Sukiman juga memiliki tiga alat trasportasi berupa mobil dan satu mesin berupa genset dengan total keseluruhan senilai Rp 91 juta. Sementara, kekayaan Sukiman dalam bentuk harta bergerak lainnya senilai Rp 645.000.000. Kemudian kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp 1.829.476.460. 

Total seluruh jumlah harta kekayaan Bupati Rokan Hulu ini senilai Rp 22.825.476.460.

3. Bupati Bengkalis, Kasmarni
Bupati Bengkalis, Kasmarni saat baru dilantik melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 30 April 2020 lalu. Saat itu, ia melaporkan jumlah harta kekayaan bersih total sebesar Rp 11,5 miliar.

Akumulasi harta itu dikumpulkan dari nilai asetnya berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 7,99 miliar. Ia melaporkan ada sebanyak 29 persil tanah dan bangunan atas namanya. Sementara, kekayaan dalam bentuk kendaraan yang dilaporkannya tahun itu senilai Rp 965 juta. Yakni akumulasi nilai 5 unit mobilnya, antara lain Toyota Fortuner (2011), Honda CRV (2013), Toyoya Hilux (2014), Honda Jazz (2015) dan Honda Brio tahun 2015.

Pada daftar harta bergerak lainnya, Kasmarni melaporkan jumlahnya sebesar Rp 1,03 miliar. Sementara, harta dalam bentuk kas dan setara kas yang dilaporkannya saat itu berjumlah Rp 1,55 miliar. Sehingga, total bersih harta kekayaannya setelah dikurangi utang senilai Rp 44,8 juta menjadi Rp 11,5 miliar per 30 April 2020 silam.

4. Bupati Pelalawan, Zukri
Pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 30 Maret 2022 lalu, kekayaan Bupati Pelalawan Zukri tersebut terdiri dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 6.370.000.000. Tanah dan bangunan ini tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kampar, dan Kota Pekanbaru.

Suami dari dara Pelalawan 2012 ini juga memiliki satu alat transportasi berupa mobil Toyota Fortuner tahun 2016 senilai Rp 350.000.000. Sementara, kekayaan Zukri dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp 200.000.000. Total kekayaan bersih Zukri sebesar Rp 6.920.000.000.

5. Plt Bupati Kampar, Kamsol
Plt Bupati Kampar, Kamsol pada 2 Maret 2022, Kamsol kembali melaporkan harta kekayaannya untuk tahun 2021. Setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, jumlah total kekayaan bersih Kamsol mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pelaporan tahun sebelumnya.

Adapun harta yang dilaporkannya bernilai sebesar Rp 6.327.180.055, meliputi tanah dan bangunan yang rata-rata harganya Rp 440.000.000. Keselurahan total Rp 4.525.000.000.

Alat transportasi yang dimiliki meliputi satu unit mobil Honda Jeep tahun 2012 senilai Rp 210.000.000 dan satu unit mobil Toyota Mimi Bus tahun 2014 senilai Rp.125.000.000. Total alat transportasi Kamsol adalah Rp 335.000.000. Selain itu, Kamsol juga memiliki harta bergerak lainnya bernilai Rp. 455.000.000. Sementara kas dan setara kasnya Rp 412.180.055. Adapun total keseluruhan harta Kamsol adalah Rp 6.327.180.055.

6. Gubernur Riau, Syamsuar
Gubernur Riau, Syamsuar telah melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 17 Februari 2022 lalu, total kekayaan bersih Syamsuar sebesar Rp 5.391.155.958. Kekayaan Syamsuar tersebut terdiri dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 2,5 milliar. Syamsuar juga memiliki tiga alat trasportasi dengan total keseluruhan senilai Rp 518.785.032.

Menjadi orang nomor satu di Riau, kekayaan Syamsuar saat dilaporkan pada Februari 2022 lalu dalam bentuk kas dan setara kas hanya sebesar Rp 2.133.498.726. Sementara harta bergerak lainnya Rp 151.250.000. Maka total keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki Syamsuar Rp 5.391.155.958.

7. Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Wardan 
Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Wardan terakhir kali melaporkan kekayaannya ke KPK pada  18 Maret 2022 lalu. Diketahui, ia memiliki kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 2.930.528.000. Tanah dan bangunan itu terdiri atas 9 persil yang berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Ia juga memiliki dua alat transportasi berupa dua unit mobil, yakni Suzuki Swift Minibus tahun 2014 yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 120 juta. Kemudian, satu unit Toyota Land Cruiser Jeep tahun 2013 yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 437.733.600. Sehingga total kekayaan dalam bentuk kendaraan Rp 557.733.600. 

Harta bergerak lainnya milik Wardan Rp 471,5 juta. Serta kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas Rp  969,58 juta. Adapun kekayaan bersih Wardan yang dilaporkan ke KPK yakni sebesar Rp 4,92 miliar. 

8. Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong
Pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 9 Maret 2022 lalu, Bupati Rokan Hilir (Rohil)Afrizal melaporkan kekayaannya dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 2.800.000.000. Adapun jumlah aset tanah dan bangunan miliknya terletak di Pekanbaru dan Rokan Hilir.

Afrizal juga memiliki tujuh alat trasportasi berupa 4 mobil dan 3 motor dengan total keseluruhan senilai Rp 445 juta. Sementara, kekayaan Afrizal dalam bentuk harta bergerak lainnya senilai Rp 400 juta. Kemudian kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp 1.184.146.404. Total seluruh jumlah harta kekayaan bersih Bupati Rokan Hilir ini senilai Rp 4.829.146.404.

9. Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil
Pada 29 Maret 2022, Bupati Kepulauan Meranti, Adil kembali melaporkan harta kekayaannya untuk tahun 2021. 

Adapun harta yang dilaporkannya yakni berupa 74 bidang tanah dan 1 unit rumah dengan nilai sebesar Rp 4.367.400.000. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp 24.000.000 bila dibanding tahun sebelumnya.

Kekayaan HM Adil yang terbaru dalam bentuk alat transportasi juga mengalami penurunan menjadi Rp 174 juta. Jumlah ini menunjukkan penyusutan nilai sebesar Rp 18 juta dari laporan tahun sebelumnya.

Sementara harta kekayaannya dalam bentuk kas dan setara kas yang dilaporkan kini sebesar Rp 244.177.31. Itu artinya kekayaan Adil dalam bentuk kas dan setara kas bila dibanding tahun lalu, bertambah sebesar Rp 26.875.758.

Diketahui pada LHKPN yang terakhir kali dilaporkan, HM Adil tidak memiliki hutang. Sehingga total kekayaan bersih Adil berjumlah menjadi Rp.4.785.577.310.

10. Walikota Dumai, Paisal 
Walikota Dumai, Paisal diketahui telah melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 2 Maret 2022 lalu, Paisal melaporkan kekayaannya dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 3.106.400.000. Adapun jumlah aset tanah dan bangunan miliknya terletak di Pekanbaru dan Dumai.

Paisal juga memiliki dua alat trasportasi satu mobil dan satu motor dengan total keseluruhan senilai Rp 277.500.000. Sementara, kekayaan Paisal dalam bentuk harta bergerak lainnya senilai Rp 48.100.000. Kemudian kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp 1.188.944.295.

Total seluruh jumlah harta kekayaan Wali Kota Dumai ini senilai Rp 4.620.944.295.

11. Bupari Siak, Alfedri
Bupati Siak, Alfedri terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 23 Maret 2022 lalu. Alfedri mencatatkan aset-asetnya berupa sejumlah tanah dan bangunan dengan nilai total sebesar Rp 1.685.000.000.

Sementara, koleksi garasi Alfedri dihuni sejumlah mobil. Di antaranya mobil Suzuki Swift minibus tahun 2008 seharga Rp 70 juta, satu unit mobil Honda CR-V 1.5 Prestige seharga Rp 460 juta serta satu unit mobil Honda City HB CVT minibus tahun 2021 seharga Rp 250 juta.

Total harta kekayaan Alfedri dalam bentuk kendaraan sebesar Rp 780 juta. Selain itu, Alfedri melaporkan kekayaan dalam bentuk harta bergerak lainnya sebesar Rp 115 juta.

Sementara, kekayaannya dalam bentuk uang kas dan setara kas  sebesar Rp 1.848.589.380. Namun, jebolan IPDN ini melaporkan jumlah utangnya sebesar Rp 118.976.000. Sehingga harta kekayaan bersih Alfedri yang dilaporkan ke KPK totalnya sebesar Rp 4.309.613.380.

12. Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 16 Februari 2022 lalu, total kekayaan bersih Muflihun sebesar Rp 3.650.690.145.

Kekayaan Muflihun tersebut terdiri dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 2.600.000.000. Muflihun juga memiliki satu alat trasportasi berupa mobil dengan total keseluruhan senilai Rp 375.000.000.

Sementara, kekayaan Muflihun dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp 75.690.145 dan harta lainnya Rp 600.000.000. Total kekayaan bersih Muflihun sebesar Rp 3.650.690.145.

13. Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby
Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, pada tahun 2021 yang pelaporan kekayaannya disampaikan pada 18 Maret 2022 lalu, total kekayaan bersih Suhardiman sebesar Rp 1.066.212.332.

Kekayaan Suhardiman tersebut terdiri dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya sebesar Rp 710 juta. Suhardiman juga memiliki tiga alat trasportasi berupa mobil dengan total keseluruhan senilai Rp 420.000.000.

Cukup mengejutkan, menjadi orang nomor satu di Negeri Pacu Jalur, kekayaan Suhardiman saat dilaporkan pada Maret 2022 lalu dalam bentuk kas dan setara kas hanya sebesar Rp 8 juta. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding utang yang dimilikinya sebesar Rp 71.787.668.

Jumlah kekayaan bersih Suhardiman setelah dikurangi utang tersebut menjadi sebesar Rp 1.066.212.332.*

Sumber :Sabangmeraukenews.com

https://www.sabangmeraukenews.com/berita/5743/daftar-lengkap-harta-kekayaan-13-kepala-daerah-di-riau-yang-paling-tajir-dan-minimalis.html?page=all