ARB INdonesia, KAMPAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar melaksanakan Rapat Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Jumat (25/11/2022) di Labersa Grand Hotel.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kampar, Syawir Abdullah dan dihadiri oleh Kapolres Kampar, Didik Priyo Sambodo serta Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Arief Budiman.

Selain itu, Kegiatan rapat fasilitasi Sentra Gakkumdu Kampar tersebut juga menghadirkan Pamateri, Erdiansyah Dosen Fakultas Hukum UNRI dengan materi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu, dan Zulkarnain, S Dosen Fakultas Hukum dan Pasca UIR Zulkarnain, dengan materi Penanganan pelanggaran dan Penegakan Hukum Pidana Pemilu.

Dalam Kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen awal dari pertemuan ketiga lembaga ini.

“Saat ini merupakan awal dari tahapan, maka dari pada itu untuk pencegahannya pengawasan adalah tugas pengawas sebelum terjadi pelanggaran,” ucap Syawir.

Menurutnya, kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu ini juga untuk menambah semangat kerja Panwaslu Kecamatan dalam melakukan Penanganan Pelanggaran nantinya.

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Kampar, Edwar menyampaikan tujuan kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat persiapan fasilitasi Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bawaslu Kampar yang menganggendakan dan merumuskan rapat pasilitasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan pada saat ini.

“Kegiatan ini dalam rangka membangun kesepahaman potensi pelanggaran tiga lembaga di Sentra Gakkumdu,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Kampar, AKP Didik Priyo Sambodo selaku Penasehat Sentra Gakkumdu Kampar menyampaikan pada tahun 2024 mendatang adalah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak atau pesta demokrasi di Indonesia.

“Tentunya kondisi lapangan dan eskalasi politiknya sangat berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, untuk itu mari kita duduk bersama, rapatkan barisan dan satukan persepsi dalam bingkai Sentra Gakkumdu untuk penanganan lelanggaran pemilu,” mintanya.

Didik juga mengajak jajaran di Sentra Gakkumdu untuk menjaga wilayah Kampar ini dan kita jadikan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Kota se-Riau sebagai wilayah yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

Senada dengan Kapolres Kampar, Kajari Kampar, Arif Budiman yang juga selaku Penasehat Sentra Gakkumdu Kampar berpesan agar personil Sentra Gakkumdu Kampar untuk selalu menjaga kekompakan dan jangan takut untuk bersikap dan bertindak dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu diwilayah Kabupaten Kampar ini.

“Kuasai dan Pelajari aturan yang ada,” pesan Arif. (Martunus/Zulfadli)

Editor : Arbain

ARB INdonesia, KAMPAR – Teman pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar mengumumkan dua rancangan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD pada pemilu tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam pengumuman KPU Kabupaten Kampar Nomor : 492/PL.01.3-PU/1401/2022 tanggal 23 november 2022.

Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Ariabeni saat menyampaikan bahwa terdapat dua rancangan daerah pemilihan tersebut disusun berdasarkan UU nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan, dan SK KPU RI nomor 457 tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024.

“Di Kabupaten Kampar tidak ada penambahan jumlah kursi anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Masih sama jumlahnya seperti Pemilu tahun 2019 yaitu 45 kursi,” tutur Maria Ariabeni kepada ARB INdonesia, Kamis (24/11/2022).

Meski demikian, Ketua KPU Kampar juga membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan serta tanggapan terkait pemilu 2024 mendatang.

“Masukan dan tanggapan dari masyarakat kita buka mulai 23 November hingga 6 Desember 2022. Untuk tahapan uji publik pada 7 sampai 16 Desember 2022,” tutup Maria Aribeni.

Ditempat terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Kampar Ahmad Dahlan meguraikan soal rancangan daerah pemilihan, diantaranya:

Rancangan 1 terdiri dari 6 daerah pemilihan yaitu Kampar I (Kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang, Salo, Kuok, XIII Koto Kampar dan Koto Kampar hulu) 9 kursi.

Kampar II (kecamatan Tapung hulu Tapung Hilir) 8 kursi, Kampar III (kecamatan Tapung) 5 kursi, Kampar IV (kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa dan Tambang) 11 kursi.

“Kampar V (kecamatan Siak hulu, Perhentian Raja) 6 kursi, dan Kampar VI ( Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kanpar Kiri Hilir dan Gunung Sahilan ) 6 Kursi,” kata Dahlan.

Sementara itu lanjut Dahlan, untuk rancangan 2 terdiri dari 7 daerah pemilihan yaitu, Kampar I (Kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang, Salo, Kuok, XIII Koto Kampar dan Koto Kampar hulu) 9 kursi.

Kampar II (kecamatan Tapung hulu Tapung Hilir) 8 kursi, Kampar III (kecamatanTapung) 5 kursi, Kampar IV (kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya,) 5 Kursi, Kampar V ( Kecamatan Kampa dan Tambang) 6 kursi.

Kampar VI (kecamatan Siak hulu, Perhentian Raja) 6 kursi dan Kampar VII ( Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kiri Hilir dan Gunung Sahilan ) 6 Kursi.

“Setelah pengumuman rancangan dapil, tahapan selanjutnya adalah masukan atau tanggapan dari masyarakat, serta Uji Publik,” tutup Dahlan. (Joni Kurniawan S.Pd)

ARB INdonesia, PEKANBARU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerat (DPRD) Provinsi Riau meminta kepada Pemprov Riau untuk dapat meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah swasta pada tahun depan.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Aulia mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Hal ini terkait dengan permasalahan zonasi saat penerimaan siswa baru, sehingga karena sedikitnya bangunan sekolah yang dimiliki pemerintah, akhirnya warga yang tempat tinggalnya jauh harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

“Saya meminta kepada Pemprov Riau agar ke depan dapat mengkaji ulang terkait zonasi ini, dan juga bisa meningkatkan penyaluran dana BOSDA ke sekolah swasta guna membantu para siswa dan orang tua yang harus menanggung biaya pendidikan lebih mahal dibandingkan sekolah negeri,” katanya, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya dari pengaduan yang disampaikan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah, siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta harus membayar biaya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.

Data Pemprov Riau mencatat pada tahun ini, nilai BOSDA yang sudah dianggarkan untuk sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri senilai Rp353 miliar lebih. Sedangkan untuk sekolah swasta senilai Rp24 Miliar lebih. Kemudian untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp10 miliar lebih, dan untuk guru bantu tidak tetap mencapai Rp95 miliar. Bantuan untuk siswa tersebut akan disalurkan untuk 273.718 siswa SMA/SMK/SLB Negeri, dan 46.497 siswa swasta.

Berangkat dari kondisi itu, Aulia berharap kepada pemprov agar alokasi dana bantuan BOSDA bagi siswa miskin tersebut, dapat ditingkatkan jumlah penyalurannya ke sekolah swasta. Sehingga beban yang dirasakan para siswa dan orang tua dapat berkurang.

Selain itu, Aulia juga meminta agar pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau. Hal itu, agar tidak terjadi penumpukan siswa di ibukota provinsi. Karena, yang terjadi belakangan, banyak anak-anak dari daerah yang lebih awal mengurus data kependudukannya pindah ke ibukota provinsi.

“Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan baik dari segi fasilitas dan juga mutu agar penumpukan di ibukota provinsi dapat teratasi,” ujarnya.

Dia mengakui permasalahan zonasi pada saat tes penerimaan siswa baru, serta kurangnya sarana pendidikan ini akan menjadi prioritas yang diperjuangkan pihaknya di legislatif. (rls)

ARB INdonesia, Teluk Meranti – Festival Bekudo Bono kembali digelar setelah dua tahun absen akibat wabah Covid-19.

Pada iven kali ini, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar hadir dan membuka acara bersama Bupati Pelalawan H Zukri.

Banyak harapan disampaikan, mengingat Gelombang Bono yang sudah mendunia, semestinya bisa menjadi icon baru pariwisata Riau bahkan Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi persoalan yang perlu dukungan semua pihak. Tidak saja pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat, bahkan swasta.

“Kita harus bersinergi untuk mengembangkan pariwisata Bono ini. Harus ada pihak swasta yang bisa kita gandeng untuk pengembangan kawasan Bono ini,” tegas Syamsuar saat menyampaikan pidato di Telukmeranti, Pelalawan, Jumat (11/11/2022).

Syamsuar memberi contoh kawasan Mandalika atau Bintan, Kepri yang berkembang karena dukungan Pemerintah Pusat dan juga pihak swasta.

Bupati Pelalawan H Zukri mengatakan bahwa pihaknya sangat serius membangun kawasan pariwisata Bono.

Selain menyiapkan lahan sekira 600 hektar, pihaknya tahun depan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk membangun turap Sungai Kampar dimana gelombang Bono terjadi.

Ini menurutnya sangat penting, untuk mengantisipasi abrasi akibat besarnya gelombang Bono.

Sudah banyak rumah maupun bangunan yang hancur akibat abrasi ini.

Gubri Syamsuar menambahkan bahwa tidak mungkin pengembangan kawasan pariwisata Bono di Sungai Kampar, Teluk Meranti, sepenuhnya mengandalkan keuangan daerah. Baik kabupaten maupun provinsi.

“Makanya kita harus bersinergi,” tegasnya lagi.

Syamsuar juga menyarankan agar Festival Bekudo Bono didukung atau digandeng dengan iven-iven lain, sehingga wisatawan yang datang tidak sekedar melihat gelombang Bono, tapi juga menikmati acara lain, yang tak kalah menarik.

“Sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang ke Teluk Meranti ini,” harapnya.

Pemprov Riau sudah membangun jalan lintas Bono. Diperkirakan tinggal 10 km lagi yang masih sirtu, sehingga secara umum jalan menuju lokasi Bono sudah baik.

Pada festival tahun ini, selain diramaikan para peselancar lokal, juga datang 11 peselancar dari mancanegara, antara lain dari Inggris, Kuawit, Singapura, Rusia dan Australia.

Gelombang Bono akan mencapai puncaknya pada hari ini dan besok (11 dan 12/11/2022).

Banyak wisatawan yang bahkan rela tidur di tenda-tenda demi melihat gelombang yang berjuluk seven ghost itu. ***

ARB INdonesia, PEKANBARU – Sejumlah dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau menggelar aksi di gedung rektorat. Aksi itu sebagai bentuk protes karena adanya pemotongan tunjangan kinerja dosen.

Dilansir dari detikSumut Jumat (4/11/2022), aksi dimulai dengan berjalan kaki dari Masjid Al-Jamiah sekitar pukul 10.00 WIB. Masjid Al-Jamiah adalah masjid kampus yang sudah bertahun-tahun mangkrak.

Dari masjid, para dosen membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan. Intinya terkait tunjangan kinerja dosen yang telah lama tidak dibayarkan tuntas sejak Maret-Agustus 2022 lalu.

Beberapa poster dan spanduk yang dibawa bertuliskan ‘Jangan kebiri penghasilan dari dosen’. Ada pula soal ‘Akibat salah urus, dosen dan tenaga pendidik jadi korban’ dan ‘Jangan sunat remunerasi’ hingga ‘UKT UIN bukan untuk jalan-jalan berkedok MoU’.

Setiba di gedung rektorat, perwakilan dari dosen pun langsung berorasi. Dalam orasi mereka minta rektor menuntaskan semua persoalan di kampus khususnya tunjangan dosen.

“Tuntutan kita pertama soal remun dosen yang dipotong. Potongan ini banyak, ada dari dosen mulai dari Rp 3-12 jutaan, tentu ini kasihan,” terang Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Majelis Pengurus Cabang (MPC) UIN Suska Riau, Iskandar Arnel.

Iskandar mengaku para dosen sudah lelah karena tidak ada kejelasan. Bahkan setiap kali diminta penjelasan, rektor selalu pergi ke luar kota tanpa menunjuk perwakilan di kampus untuk menjelaskan.

“Kita sudah menunggu berkali-kali supaya rektor di tempat, tetapi dia selalu keluar daerah. Ini ada ribuan nasib dosen nunggu keputusan rektor,” katanya.

Sementara Ketua Tim Kajian Dosen di UIN Suska Riau Roni Riansyah menyebut ada banyak dugaan pelanggaran atas kebijakan rektor Prof Khairunas. Pelanggaran mulai dari tunjangan dosen hingga pembayaran ganda pejabat.

“Anggaran remunerasi itu relatif sama, ini dugaan kita ada pembayaran ganda pada dosen yang menjabat. Itu jumlahnya lebih Rp 14 miliar, bisa dikategorikan kerugian negara,” kata Roni.

Sumber: Detik.com

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dengan mengangkat tema ‘Revitalisasi Kepemimpinan Profetik; Wujudkan Hima Paluta Progresif’, Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara (Hima-Paluta) Pekanbaru menggelar Musyawarah Besar (Mubes) yang ke-8, Minggu (16/10/2022) di Gedung Guru Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dibuka langsung secara resmi oleh Lahana Harahap, M. Pd selaku Penasehat Hima Paluta Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan Mubes, Hima Paluta Pekanbaru juga mengadakan ‘Dialog Kedaerahan’ bersama 2 Narasumber yaitu Ropii Siregar, S.E, S. sos (Anggota DPRD Kabupaten Kampar) dan Amir Aripin Harahap (Ketua umum DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI) /Wakil ketua bidang kajian issu strategis KNPI Riau).

Dalam Sambutan Pembukaan Mubes ke-8 tersebut, Ketum Hima Paluta Pekanbaru periode 2021-2022 Imsardi Harahap menyampaikan bahwa Mubes bukan ajang perebutan jabatan, melainkan forum yang akan melahirkan sosok tokoh yang dianggap mampu untuk melanjutkan serta mengembangkan Himpunan ini.

“Mari kita jadikan Musyawarah Besar ini menjadi forum intelektual, forum diskusi, serta forum yang dapat menyatukan persepsi kita semua mengenai siapa calon yang akan kita sepakati sebagai Ketua Umum Hima Paluta Pekanbaru 2022-2023,” ucap Imsardi.

Sementara itu, Ketua Formature/Ketum terpilih yang mengnahodai Hima Paluta Pekanbaru periode 2022-2023, Parubahan Rambe menyampaikan bahwa akan menjaga amanah Mubes ke-8 ini dengan sebaik-baiknya.

“Terimakasih kepada teman-teman yang telah mempercayakan saya untuk memegang amanah besar ini, saya berjanji akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tutrunya.

“Saya senang dan saya sedih, saya berharap semoga kanda Yunda yg baru saja resmi menjadi demisioner tetap rela hati untuk membantu mengarahkan saya dalam menjalani amanah ini, serta selurub teman-teman kader dapat membersamai perjuangan ini hingga selesai,” tutup Parubahan Rambe.

Editor : Arbain