Mubes IV IKST Riau, H Sapaat Dt Laksamano Mudo Terpilih Aklamasi

PEKANBARU – Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Provinsi Riau ke IV memutuskan bahwa H Sapaat terpilih kembali secara aklamasi pada hari Ahad (27/11/2022) siang, kemarin bertempat di Ball Room, Bono Hotel, Kota Pekanbaru.

Sidang terpilihnya H Sapaat periode 2022-2025 yang bergelar Datuok Laksamana Mudo ini dipimpin oleh Rais Hasan Piliang Datuok Bagindo Mudo, Damyatul Putra, Jon Kenedi Datuok Bandagho Mudo Sekijang.

Usai terpilih, H Sapaat selaku Ketua IKST terpilih dalam kesempatan itu mengatakan bahwa akan segera melengkapi struktur susunan kepengurusan IKST Riau segera bersama dengan Tim Formatur.

Ditambahkan Sapaat, semoga di akhir Desember 2022 nanti draft lengkap kepengurusan sudah terbentuk dan awal 2023 dapat dilakukan pengukuhan kepengurusan yang baru periode 2022-2025.

“Insyaallah, beberapa program pada periode sebelumnya akan diteruskan dan ditambah berupa fokus pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Tapung,” ucapnya.

Mubes IV ini diawali dengan Silaturahmi Akbar Masyarakat Sungai Tapung yang dihadiri ratusan masyarakat baik dari Pekanbaru, Tapung dan Jakarta.

Untuk Tema Mubes IV IKST tahun ini yaitu ” Kolaborasi dan Kontribusi Menuju Tapung Maju 2045″

Selain itu, Mubes tersebut juga dimeriahkan dengan pemberian AWARD IKST 2022 kepada para Tokoh Tapung yang membanggakan kampung halaman.

AWARD IKST ini antara lain diberikan kepada Putra Putri yang berasal dari Tapung yaitu Kombes Pol DR H Pria Budi Datuok Intan Betuah yang juga menjabat Kapolresta Pekanbaru.

Sedangkan tokoh lainnya yakni H Sahidin yang juga anggota DPRD Riau, Pror DR Yendra Liza akademisi dari UIN, DR Elfitri Rahmah yang merupakan Kepala Scientific UNESCO Kantor Paris-Perancis.

Pembukaan Mubes IV ini menjadi sangat meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Riau H Syamsuar, Penjabat Bupati Kampar DR Kamsol, Penjabat Sekdako Pekanbaru Indra Pomi.

Sedangkan dari para tokoh yang hadir langsung yakni dari Jakarta Buya DR Fathuddin Ja’far, Buya DR Zulhendri Rais, DR Ahmad Zikri, Rino Afrino, Ustad Syaifuddin Yuliar, H Aidil, Aliman Makmur, Jasnita Tarmizi, Nawawi, Abdul Rahman Chan.

Selanjutnya yang hadir DR Fatmawati, Khaidir Majo Indo Pucuk Adat Kenegerian Petapahan, H Syafrianto Panglimo Dubalang Tapung, H Syarkawi, Kades Petapahan Said Aidil Usman, M. Rifky Pahlepi, Ridho Ikhsan.

Tampak juga hadir Ketua IPP Riau T Iman, Tokoh Kampar Kiri H Tarlaili dan Iman Suherman. (Rls)




Bawaslu Kampar Sosialisasikan Peraturan Pengawasan Pemilu

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengawasan di tingkat kecamatan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu-Red) Kabupaten Kampar menggelar sosialisasi peraturan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kampar, Sabtu (26/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 27 November 2024 di Labersa Grand Hotel ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah.

Dalam sambutannya, Sawir menyampaikan bahwa Bawaslu merupakan lembaga berjenjang mulai dari pengawasannya ataupun instruksi dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah.

“Saat ini Panwaslu Kecamatan belum punya kemampuan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu Bawaslu Kampar memberikan pelatihan dan sosialisasi atau Bimtek kepada Panwaslu Kecamatan dengan tujuan agar Panwaslu Kecamatan dapat memahami aturan dalam Kepemiluan ini,” tuturnya.

“Intinya dengan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan dengan menghadirkan narasumber yang berkualitas,” tegas Sawir.

Selian itu Syawir juga menegaskan tentang pelaksanaan pencegahan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu.

Sementara itu Amin Hidayat, Anggota Bawaslu Kampar selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan tentang tugas-tugas pengawasan.

“Tugas kita dalam pengawasan saat ini cukup berat , tidak seperti tugas pengawasan Pemilu sebelumnya seperti pada tahapan kampanye Peserta Pemilu juga kampanye Capres dan Cawapres,” tegas Amin.

Amin juga mengharapkan agar Panwaslu Kecamatan agar saling berkoordinasi dalam hal tugas-tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi peraturan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kampar ini juga menghadirkan dua orang narasumber yaitu Neil Antariksa, Anggota Bawaslu Provinsi Riau periode 2017-2022 dan Junaidi, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Riau. (Zulpadli)

Editor: Arbain




Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kampar Gelar Rapat Fasilitasi Gakkumdu

ARB INdonesia, KAMPAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar melaksanakan Rapat Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Jumat (25/11/2022) di Labersa Grand Hotel.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kampar, Syawir Abdullah dan dihadiri oleh Kapolres Kampar, Didik Priyo Sambodo serta Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Arief Budiman.

Selain itu, Kegiatan rapat fasilitasi Sentra Gakkumdu Kampar tersebut juga menghadirkan Pamateri, Erdiansyah Dosen Fakultas Hukum UNRI dengan materi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu, dan Zulkarnain, S Dosen Fakultas Hukum dan Pasca UIR Zulkarnain, dengan materi Penanganan pelanggaran dan Penegakan Hukum Pidana Pemilu.

Dalam Kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen awal dari pertemuan ketiga lembaga ini.

“Saat ini merupakan awal dari tahapan, maka dari pada itu untuk pencegahannya pengawasan adalah tugas pengawas sebelum terjadi pelanggaran,” ucap Syawir.

Menurutnya, kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu ini juga untuk menambah semangat kerja Panwaslu Kecamatan dalam melakukan Penanganan Pelanggaran nantinya.

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Kampar, Edwar menyampaikan tujuan kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat persiapan fasilitasi Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Bawaslu Kampar yang menganggendakan dan merumuskan rapat pasilitasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan pada saat ini.

“Kegiatan ini dalam rangka membangun kesepahaman potensi pelanggaran tiga lembaga di Sentra Gakkumdu,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Kampar, AKP Didik Priyo Sambodo selaku Penasehat Sentra Gakkumdu Kampar menyampaikan pada tahun 2024 mendatang adalah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak atau pesta demokrasi di Indonesia.

“Tentunya kondisi lapangan dan eskalasi politiknya sangat berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, untuk itu mari kita duduk bersama, rapatkan barisan dan satukan persepsi dalam bingkai Sentra Gakkumdu untuk penanganan lelanggaran pemilu,” mintanya.

Didik juga mengajak jajaran di Sentra Gakkumdu untuk menjaga wilayah Kampar ini dan kita jadikan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Kota se-Riau sebagai wilayah yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

Senada dengan Kapolres Kampar, Kajari Kampar, Arif Budiman yang juga selaku Penasehat Sentra Gakkumdu Kampar berpesan agar personil Sentra Gakkumdu Kampar untuk selalu menjaga kekompakan dan jangan takut untuk bersikap dan bertindak dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu diwilayah Kabupaten Kampar ini.

“Kuasai dan Pelajari aturan yang ada,” pesan Arif. (Martunus/Zulfadli)

Editor : Arbain




KPU Kampar Umumkan Dua Rancangan Dapil Untuk Pemilu 2024

ARB INdonesia, KAMPAR – Teman pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar mengumumkan dua rancangan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD pada pemilu tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam pengumuman KPU Kabupaten Kampar Nomor : 492/PL.01.3-PU/1401/2022 tanggal 23 november 2022.

Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Ariabeni saat menyampaikan bahwa terdapat dua rancangan daerah pemilihan tersebut disusun berdasarkan UU nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan, dan SK KPU RI nomor 457 tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024.

“Di Kabupaten Kampar tidak ada penambahan jumlah kursi anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Masih sama jumlahnya seperti Pemilu tahun 2019 yaitu 45 kursi,” tutur Maria Ariabeni kepada ARB INdonesia, Kamis (24/11/2022).

Meski demikian, Ketua KPU Kampar juga membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan serta tanggapan terkait pemilu 2024 mendatang.

“Masukan dan tanggapan dari masyarakat kita buka mulai 23 November hingga 6 Desember 2022. Untuk tahapan uji publik pada 7 sampai 16 Desember 2022,” tutup Maria Aribeni.

Ditempat terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Kampar Ahmad Dahlan meguraikan soal rancangan daerah pemilihan, diantaranya:

Rancangan 1 terdiri dari 6 daerah pemilihan yaitu Kampar I (Kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang, Salo, Kuok, XIII Koto Kampar dan Koto Kampar hulu) 9 kursi.

Kampar II (kecamatan Tapung hulu Tapung Hilir) 8 kursi, Kampar III (kecamatan Tapung) 5 kursi, Kampar IV (kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa dan Tambang) 11 kursi.

“Kampar V (kecamatan Siak hulu, Perhentian Raja) 6 kursi, dan Kampar VI ( Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kanpar Kiri Hilir dan Gunung Sahilan ) 6 Kursi,” kata Dahlan.

Sementara itu lanjut Dahlan, untuk rancangan 2 terdiri dari 7 daerah pemilihan yaitu, Kampar I (Kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang, Salo, Kuok, XIII Koto Kampar dan Koto Kampar hulu) 9 kursi.

Kampar II (kecamatan Tapung hulu Tapung Hilir) 8 kursi, Kampar III (kecamatanTapung) 5 kursi, Kampar IV (kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya,) 5 Kursi, Kampar V ( Kecamatan Kampa dan Tambang) 6 kursi.

Kampar VI (kecamatan Siak hulu, Perhentian Raja) 6 kursi dan Kampar VII ( Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kiri Hilir dan Gunung Sahilan ) 6 Kursi.

“Setelah pengumuman rancangan dapil, tahapan selanjutnya adalah masukan atau tanggapan dari masyarakat, serta Uji Publik,” tutup Dahlan. (Joni Kurniawan S.Pd)




Muhammad Aulia Minta Pemprov Riau Tingkatkan Dana BOSDA Bagi Sekolah Swasta di APBD 2023

ARB INdonesia, PEKANBARU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerat (DPRD) Provinsi Riau meminta kepada Pemprov Riau untuk dapat meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah swasta pada tahun depan.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Aulia mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Hal ini terkait dengan permasalahan zonasi saat penerimaan siswa baru, sehingga karena sedikitnya bangunan sekolah yang dimiliki pemerintah, akhirnya warga yang tempat tinggalnya jauh harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

“Saya meminta kepada Pemprov Riau agar ke depan dapat mengkaji ulang terkait zonasi ini, dan juga bisa meningkatkan penyaluran dana BOSDA ke sekolah swasta guna membantu para siswa dan orang tua yang harus menanggung biaya pendidikan lebih mahal dibandingkan sekolah negeri,” katanya, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya dari pengaduan yang disampaikan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah, siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta harus membayar biaya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.

Data Pemprov Riau mencatat pada tahun ini, nilai BOSDA yang sudah dianggarkan untuk sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri senilai Rp353 miliar lebih. Sedangkan untuk sekolah swasta senilai Rp24 Miliar lebih. Kemudian untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp10 miliar lebih, dan untuk guru bantu tidak tetap mencapai Rp95 miliar. Bantuan untuk siswa tersebut akan disalurkan untuk 273.718 siswa SMA/SMK/SLB Negeri, dan 46.497 siswa swasta.

Berangkat dari kondisi itu, Aulia berharap kepada pemprov agar alokasi dana bantuan BOSDA bagi siswa miskin tersebut, dapat ditingkatkan jumlah penyalurannya ke sekolah swasta. Sehingga beban yang dirasakan para siswa dan orang tua dapat berkurang.

Selain itu, Aulia juga meminta agar pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau. Hal itu, agar tidak terjadi penumpukan siswa di ibukota provinsi. Karena, yang terjadi belakangan, banyak anak-anak dari daerah yang lebih awal mengurus data kependudukannya pindah ke ibukota provinsi.

“Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan baik dari segi fasilitas dan juga mutu agar penumpukan di ibukota provinsi dapat teratasi,” ujarnya.

Dia mengakui permasalahan zonasi pada saat tes penerimaan siswa baru, serta kurangnya sarana pendidikan ini akan menjadi prioritas yang diperjuangkan pihaknya di legislatif. (rls)




Gubri Dukung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Bono

ARB INdonesia, Teluk Meranti – Festival Bekudo Bono kembali digelar setelah dua tahun absen akibat wabah Covid-19.

Pada iven kali ini, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar hadir dan membuka acara bersama Bupati Pelalawan H Zukri.

Banyak harapan disampaikan, mengingat Gelombang Bono yang sudah mendunia, semestinya bisa menjadi icon baru pariwisata Riau bahkan Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi persoalan yang perlu dukungan semua pihak. Tidak saja pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat, bahkan swasta.

“Kita harus bersinergi untuk mengembangkan pariwisata Bono ini. Harus ada pihak swasta yang bisa kita gandeng untuk pengembangan kawasan Bono ini,” tegas Syamsuar saat menyampaikan pidato di Telukmeranti, Pelalawan, Jumat (11/11/2022).

Syamsuar memberi contoh kawasan Mandalika atau Bintan, Kepri yang berkembang karena dukungan Pemerintah Pusat dan juga pihak swasta.

Bupati Pelalawan H Zukri mengatakan bahwa pihaknya sangat serius membangun kawasan pariwisata Bono.

Selain menyiapkan lahan sekira 600 hektar, pihaknya tahun depan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk membangun turap Sungai Kampar dimana gelombang Bono terjadi.

Ini menurutnya sangat penting, untuk mengantisipasi abrasi akibat besarnya gelombang Bono.

Sudah banyak rumah maupun bangunan yang hancur akibat abrasi ini.

Gubri Syamsuar menambahkan bahwa tidak mungkin pengembangan kawasan pariwisata Bono di Sungai Kampar, Teluk Meranti, sepenuhnya mengandalkan keuangan daerah. Baik kabupaten maupun provinsi.

“Makanya kita harus bersinergi,” tegasnya lagi.

Syamsuar juga menyarankan agar Festival Bekudo Bono didukung atau digandeng dengan iven-iven lain, sehingga wisatawan yang datang tidak sekedar melihat gelombang Bono, tapi juga menikmati acara lain, yang tak kalah menarik.

“Sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang ke Teluk Meranti ini,” harapnya.

Pemprov Riau sudah membangun jalan lintas Bono. Diperkirakan tinggal 10 km lagi yang masih sirtu, sehingga secara umum jalan menuju lokasi Bono sudah baik.

Pada festival tahun ini, selain diramaikan para peselancar lokal, juga datang 11 peselancar dari mancanegara, antara lain dari Inggris, Kuawit, Singapura, Rusia dan Australia.

Gelombang Bono akan mencapai puncaknya pada hari ini dan besok (11 dan 12/11/2022).

Banyak wisatawan yang bahkan rela tidur di tenda-tenda demi melihat gelombang yang berjuluk seven ghost itu. ***