ARB INdonesia, PEKANBARU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerat (DPRD) Provinsi Riau meminta kepada Pemprov Riau untuk dapat meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah swasta pada tahun depan.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Aulia mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Hal ini terkait dengan permasalahan zonasi saat penerimaan siswa baru, sehingga karena sedikitnya bangunan sekolah yang dimiliki pemerintah, akhirnya warga yang tempat tinggalnya jauh harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

“Saya meminta kepada Pemprov Riau agar ke depan dapat mengkaji ulang terkait zonasi ini, dan juga bisa meningkatkan penyaluran dana BOSDA ke sekolah swasta guna membantu para siswa dan orang tua yang harus menanggung biaya pendidikan lebih mahal dibandingkan sekolah negeri,” katanya, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya dari pengaduan yang disampaikan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah, siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta harus membayar biaya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.

Data Pemprov Riau mencatat pada tahun ini, nilai BOSDA yang sudah dianggarkan untuk sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri senilai Rp353 miliar lebih. Sedangkan untuk sekolah swasta senilai Rp24 Miliar lebih. Kemudian untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp10 miliar lebih, dan untuk guru bantu tidak tetap mencapai Rp95 miliar. Bantuan untuk siswa tersebut akan disalurkan untuk 273.718 siswa SMA/SMK/SLB Negeri, dan 46.497 siswa swasta.

Berangkat dari kondisi itu, Aulia berharap kepada pemprov agar alokasi dana bantuan BOSDA bagi siswa miskin tersebut, dapat ditingkatkan jumlah penyalurannya ke sekolah swasta. Sehingga beban yang dirasakan para siswa dan orang tua dapat berkurang.

Selain itu, Aulia juga meminta agar pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau. Hal itu, agar tidak terjadi penumpukan siswa di ibukota provinsi. Karena, yang terjadi belakangan, banyak anak-anak dari daerah yang lebih awal mengurus data kependudukannya pindah ke ibukota provinsi.

“Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan baik dari segi fasilitas dan juga mutu agar penumpukan di ibukota provinsi dapat teratasi,” ujarnya.

Dia mengakui permasalahan zonasi pada saat tes penerimaan siswa baru, serta kurangnya sarana pendidikan ini akan menjadi prioritas yang diperjuangkan pihaknya di legislatif. (rls)

ARB INdonesia, Teluk Meranti – Festival Bekudo Bono kembali digelar setelah dua tahun absen akibat wabah Covid-19.

Pada iven kali ini, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar hadir dan membuka acara bersama Bupati Pelalawan H Zukri.

Banyak harapan disampaikan, mengingat Gelombang Bono yang sudah mendunia, semestinya bisa menjadi icon baru pariwisata Riau bahkan Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi persoalan yang perlu dukungan semua pihak. Tidak saja pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat, bahkan swasta.

“Kita harus bersinergi untuk mengembangkan pariwisata Bono ini. Harus ada pihak swasta yang bisa kita gandeng untuk pengembangan kawasan Bono ini,” tegas Syamsuar saat menyampaikan pidato di Telukmeranti, Pelalawan, Jumat (11/11/2022).

Syamsuar memberi contoh kawasan Mandalika atau Bintan, Kepri yang berkembang karena dukungan Pemerintah Pusat dan juga pihak swasta.

Bupati Pelalawan H Zukri mengatakan bahwa pihaknya sangat serius membangun kawasan pariwisata Bono.

Selain menyiapkan lahan sekira 600 hektar, pihaknya tahun depan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk membangun turap Sungai Kampar dimana gelombang Bono terjadi.

Ini menurutnya sangat penting, untuk mengantisipasi abrasi akibat besarnya gelombang Bono.

Sudah banyak rumah maupun bangunan yang hancur akibat abrasi ini.

Gubri Syamsuar menambahkan bahwa tidak mungkin pengembangan kawasan pariwisata Bono di Sungai Kampar, Teluk Meranti, sepenuhnya mengandalkan keuangan daerah. Baik kabupaten maupun provinsi.

“Makanya kita harus bersinergi,” tegasnya lagi.

Syamsuar juga menyarankan agar Festival Bekudo Bono didukung atau digandeng dengan iven-iven lain, sehingga wisatawan yang datang tidak sekedar melihat gelombang Bono, tapi juga menikmati acara lain, yang tak kalah menarik.

“Sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang ke Teluk Meranti ini,” harapnya.

Pemprov Riau sudah membangun jalan lintas Bono. Diperkirakan tinggal 10 km lagi yang masih sirtu, sehingga secara umum jalan menuju lokasi Bono sudah baik.

Pada festival tahun ini, selain diramaikan para peselancar lokal, juga datang 11 peselancar dari mancanegara, antara lain dari Inggris, Kuawit, Singapura, Rusia dan Australia.

Gelombang Bono akan mencapai puncaknya pada hari ini dan besok (11 dan 12/11/2022).

Banyak wisatawan yang bahkan rela tidur di tenda-tenda demi melihat gelombang yang berjuluk seven ghost itu. ***

ARB INdonesia, PEKANBARU – Sejumlah dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau menggelar aksi di gedung rektorat. Aksi itu sebagai bentuk protes karena adanya pemotongan tunjangan kinerja dosen.

Dilansir dari detikSumut Jumat (4/11/2022), aksi dimulai dengan berjalan kaki dari Masjid Al-Jamiah sekitar pukul 10.00 WIB. Masjid Al-Jamiah adalah masjid kampus yang sudah bertahun-tahun mangkrak.

Dari masjid, para dosen membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan. Intinya terkait tunjangan kinerja dosen yang telah lama tidak dibayarkan tuntas sejak Maret-Agustus 2022 lalu.

Beberapa poster dan spanduk yang dibawa bertuliskan ‘Jangan kebiri penghasilan dari dosen’. Ada pula soal ‘Akibat salah urus, dosen dan tenaga pendidik jadi korban’ dan ‘Jangan sunat remunerasi’ hingga ‘UKT UIN bukan untuk jalan-jalan berkedok MoU’.

Setiba di gedung rektorat, perwakilan dari dosen pun langsung berorasi. Dalam orasi mereka minta rektor menuntaskan semua persoalan di kampus khususnya tunjangan dosen.

“Tuntutan kita pertama soal remun dosen yang dipotong. Potongan ini banyak, ada dari dosen mulai dari Rp 3-12 jutaan, tentu ini kasihan,” terang Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Majelis Pengurus Cabang (MPC) UIN Suska Riau, Iskandar Arnel.

Iskandar mengaku para dosen sudah lelah karena tidak ada kejelasan. Bahkan setiap kali diminta penjelasan, rektor selalu pergi ke luar kota tanpa menunjuk perwakilan di kampus untuk menjelaskan.

“Kita sudah menunggu berkali-kali supaya rektor di tempat, tetapi dia selalu keluar daerah. Ini ada ribuan nasib dosen nunggu keputusan rektor,” katanya.

Sementara Ketua Tim Kajian Dosen di UIN Suska Riau Roni Riansyah menyebut ada banyak dugaan pelanggaran atas kebijakan rektor Prof Khairunas. Pelanggaran mulai dari tunjangan dosen hingga pembayaran ganda pejabat.

“Anggaran remunerasi itu relatif sama, ini dugaan kita ada pembayaran ganda pada dosen yang menjabat. Itu jumlahnya lebih Rp 14 miliar, bisa dikategorikan kerugian negara,” kata Roni.

Sumber: Detik.com

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dengan mengangkat tema ‘Revitalisasi Kepemimpinan Profetik; Wujudkan Hima Paluta Progresif’, Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara (Hima-Paluta) Pekanbaru menggelar Musyawarah Besar (Mubes) yang ke-8, Minggu (16/10/2022) di Gedung Guru Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dibuka langsung secara resmi oleh Lahana Harahap, M. Pd selaku Penasehat Hima Paluta Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan Mubes, Hima Paluta Pekanbaru juga mengadakan ‘Dialog Kedaerahan’ bersama 2 Narasumber yaitu Ropii Siregar, S.E, S. sos (Anggota DPRD Kabupaten Kampar) dan Amir Aripin Harahap (Ketua umum DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI) /Wakil ketua bidang kajian issu strategis KNPI Riau).

Dalam Sambutan Pembukaan Mubes ke-8 tersebut, Ketum Hima Paluta Pekanbaru periode 2021-2022 Imsardi Harahap menyampaikan bahwa Mubes bukan ajang perebutan jabatan, melainkan forum yang akan melahirkan sosok tokoh yang dianggap mampu untuk melanjutkan serta mengembangkan Himpunan ini.

“Mari kita jadikan Musyawarah Besar ini menjadi forum intelektual, forum diskusi, serta forum yang dapat menyatukan persepsi kita semua mengenai siapa calon yang akan kita sepakati sebagai Ketua Umum Hima Paluta Pekanbaru 2022-2023,” ucap Imsardi.

Sementara itu, Ketua Formature/Ketum terpilih yang mengnahodai Hima Paluta Pekanbaru periode 2022-2023, Parubahan Rambe menyampaikan bahwa akan menjaga amanah Mubes ke-8 ini dengan sebaik-baiknya.

“Terimakasih kepada teman-teman yang telah mempercayakan saya untuk memegang amanah besar ini, saya berjanji akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tutrunya.

“Saya senang dan saya sedih, saya berharap semoga kanda Yunda yg baru saja resmi menjadi demisioner tetap rela hati untuk membantu mengarahkan saya dalam menjalani amanah ini, serta selurub teman-teman kader dapat membersamai perjuangan ini hingga selesai,” tutup Parubahan Rambe.

Editor : Arbain

ARB INdonesia, PEKANBARU – Operasi Zebra Lancang Kuning 2022 telah berlangsung selama 14 hari dimulai sejak tanggal 03-16 Oktober 2022.

Ditlantas Polda Riau telah mengevaluasi hasil Operasi Zebra Lancang Kuning selama 14 hari berjalan yaitu untuk penindakan teguran sebanyak 13.469, ETLE dan E-Tilang ada 7.604 dengan total pelanggaran sebanyak 21.073 tindakan.

Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmasyah.

“Pelanggaran didominasi tidak memakai helm SNI dan tidak mengenakan safety belt,” ujarnya Senin (17/10/2022).

Sedangkan untuk data kecelakaan selama Operasi Zebra Lancang Kuning 2022, tercatat ada 11 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 6 orang korban yang meninggal dunia, 3 luka berat dan 8 orang mengalami luka ringan dengan kerugian meteril mencapai Rp 21.400.000.

“Alami penurunan, ada 11 kejadian laka lantas. Hasil analisis turun 50% dari tahun 2021,” ujar Kombes Firman, Senin (17/10/2022).

Lanjutnya, untuk penindakan sendiri ada berupa tilang ETLE dan E-Tilang serta penindakan secara konvensional hingga penindakan secara teguran, yang mana untuk teguran itu bukan hanya teguran saja namun kendaraannya difoto.

“Kita foto identitas dan kendaraan serta kita datakan, sehingga jika melakukan pelanggaran akan kita kenakan denda tilang,” kata alumni akademi kepolisian (Akpol) tahun 1997 itu.

“Jumlah kegiatan preemtif dan preventif secara umum meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini berdampak angka kecelakaan lalu lintas menurun dibanding tahun 2021 lalu,” sambung Kombes Firman.

Dalam Operasi ini Ditlantas Polda Riau dan jajaran memprioritaskan kepada 7 pelanggaran diantaranya, tidak memakai helm SNI dan sabuk pengaman, menggunakan HP saat berkendara, berboncengan lebih dari 1 orang, pengendara dibawah umur, melebihi batas kecepatan, berkendara dibawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan pelanggaran kasat mata lainnya. (rls)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dewan pimpinan daerah KNPI provinsi Riau membantah berita yang beredar terkait penganiayaan sekretaris DPD KNPI Riau, hal itu di sampaikan langsung oleh nofri Andri Yulan, S.Pi ketika di konfirmasi oleh awak media (minggu, 09 Oktober 2022).

Memang ada beberapa sahabat, pengurus DPD KNPI Riau, rekan kerja bahkan keluarga saya menghubungi baik lewat telpon maupun menjapri melalui pesan Wa tentang kondisi saya. “Tidak benar ada penganiayaan terhadap diri saya sebagai Sekretaris DPD KNPI RIAU, itu hoax jangan percaya. Alhamdulillah kondisi saya sehat wal afiat” kata Sekretaris DPD KNPI RIAU itu

Bahkan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Riau itu mengingatkan agar jangan ada pihak yang sembarangan mengklaim sebagai Sekretaris DPD KNPI Riau selain dirinya, sebab pemuda Provinsi Riau solid bernaung di KNPI dibawah pimpinan Haris Pertama, SH sebagai Ketua Umum DPP KNPI dan Fuad Santoso, SH.,MH Ketua DPD KNPI Riau.

“Jadi kami ingatkan, jangan sembarangan mengklaim sebagai Sekretaris DPD KNPI Riau, pemuda Riau solid dibawah pimpinan bung Haris pertama dan Fuad Santoso” kata Yulan

Lebih lanjut Yulan mengatakan jika ada pihak yang mengaku sebagai Sekretaris KNPI Riau jangan di percaya dan harus siap menanggung resiko.

DPD KNPI Riau dibawah kepemimpinan Ketua Fuad Santoso hasil Musda ke XIII di Hotel Labersa 2021 dengan Ketua Umum Haris Pertama, SH hasil Kongres XV KNPI di Bogor 2018. Saya menyaksikan setiap kegiatan DPP KNPI kami selalu dihadiri oleh Ketua Umum DPP KNPI Pada masanya seperti acara Halal bihalal KNPI turut hadir Akbar Tanjung, Adhyaksa Dault dan Ahmad Doli Kurnia. Bahkan pada acara Kongres KNPI ke XVI dihadiri oleh Ketua MPR RI dan Ketua Mahkam Konstitusi.

DPD KNPI Riau sdh melaksanakan konsolidasi organisasi. Kami telah melaksanakan tujuh Musda di Riau dan telah melantik 6 DPD KNPI Kab/Kota. Insyaallah yg terdekat kita akan melantik DPD KNPI Kab.Inhil. kegiatan kemasyarakatan sudah banyak kami laksanakan mulai dari perang melawan pandemi dengan kegiatan vaksin, pembagian sembako, santunan pendidikan, santunan anak yatim dan masih banyak kegiatan lainnya.

Pada acara Forkompimda DPD KNPI kami selalu diundang contoh pada acara Hut Riau, 17 Agustus dan Hut TNI. Bahkan Muswil KAHMI Riau DPD KNPI kami yang diundang secara resmi oleh Panitia. Ini membuktikan bahwa DPD KNPI Ketua Fuad dengan Sekretaris Nofri Andri Yulan yang diakui dan mendapat dukungan dari masyarakat.

“Jangan percaya kalo ada yang mengatasnamakan diri sebagai Sekretaris Knpi Riau selain saya. Bagi yang nekad harus tanggung resiko nya. Siapa suruh mengaku-ngaku sebagai Sekretaris KNPI Riau” tandas Yulan

Kemudian yulan mengatakan dengan beredarnya berita hoax terkait penganiayaan terhadap Sekretaris DPD KNPI Riau sangat merugikan pihaknya, sebab banyak pemuda-pemuda yang terpancing akibat berita itu. Sehingga DPD KNPI harus memberikan klarifikasi. Sekaligus menghimbau agar pemuda-pemuda provinsi Riau tidak terpancing dan tergiring terkait berita hoax tersebut.

“Banyak rekan-rekan pemuda yang menghubungi saya terkait berita penganiayaan itu, itulah pentingnya kami memberikan klarifikasi, kami pun mengingatkan agar rekan-rekan pemuda tidak terpancing dan tergiring dengan berita hoax tersebut. Knpi Riau solid untuk masyarakat Riau” tutup yulan.

Datuk Nouvendi selaku Ketu OKK KNPI Riau juga mengingatkan para pihak yang mengklaim mengatasnamakan KNPI Riau akan kita lakukan upaya hukum dugaan adanya penyebaran berita palsu mengatasnamakan KNPI dan pengacara yang mengaku sebagai Penasehat Hukum Sekretaris KNPI Riau akan dilaporkan telah melanggar UU ITE menyebarkan berita palsu.

“Kami mengingatkan kepada siapa saja yang mengaku Sekretaris KNPI Riau untuk tidak lagi mengklaim dan menyebarkan berita selaku Sekretaris KNPI Riau, kami akan melakukan upaya hukum terhadap tindakan tersebut, dugaan adanya penyebaran berita palsu bahkan pengacaranya juga akan kita laporkan karena menyampaikan sebagai Penasehat Hukum Sekretaris KNPI Riau”, tegas Datuk Nouvendi.***