ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Riau terkait pembangunan jalan Layang atau flyover melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Gubernur Riau, H Syamsuar melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, kedatangan Presiden ke Provinsi Riau yang didampingi Menteri PUPR dan Menteri BUMN beberapa waktu lalu membawa berkah bagi Riau, sebab Menteri PUPR menyetujui usulan Pemprov Riau untuk pembangunan jalan layang simpang empat Garuda Sakti Pekanbaru.

“Kemarin juga kita laporkan surat pak Gubernur ke Pak Menteri PUPR untuk pembangunan flyover di simpang empat Garuda Sakti Pekanbaru. Alhamdulillah Pak Menteri PUPR sangat setuju pembangunan flyover melalui APBN,” katanya, Selasa (10/1/2023).

Sedangkan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan layang simpang Garuda Sakti, kata SF Hariyanto, dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023 lebih kurang sebesar Rp10 miliar. Sehingga tahun 2024 flyover bisa dibangun menggunakan APBN. 

“Jadi flyover yang akan dibangun satu arah, dari Pekanbaru ke arah Bangking, karena arus lalu lintas arah sana cukup tinggi, sehingga pada waktu tertentu sering terjadi kecamatan panjang,” tutupnya.

Untuk diketahui, usulan pembangunan jalan layang simpang Garuda Sakti tersebut menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kemacetan parah yang sering terjadi di persimpangan tersebut.

Kecamatan terjadi karena tingginya arus lalulintas di kawasan itu. Selain itu kemacetan juga disebabkan pengendara saling trobos yang mengakibat sering terjadi kemacetan panjang, meskipun saat ini sudah dipasang traffic light. MC Riau/amn.

ARB INdonesia, PEKANBARU –  Bertempat di Hotel Grand Elit Kota Pekanbaru, Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI Rina Sa’dah mengapresiasi semangat dan keinginan anak-anak muda Riau berhimpun di organisasi pemuda tani Riau untuk mengembangkan pertanian baik peningkatan produktivitas maupun UMKM Pertanian.

“Potensi wilayah Riau ini sangat besar, selain sawit ada kelapa dalam, pangan dan sebagainya. Di Indragiri Hilir misalnya ada kelapa dalam sekitar 400ribu ha dan ini sangat luar biasa kalau di maksimalkan produksi dan pemasarannya,” ungkap Rina, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Rina, potensi ini, harus di komunikasikan antara DPD dan DPP Pemuda Tani termasuk bagaimana DPD Pemuda Tani Provinsi Riau menjalin sinergitas dengan stakeholder pemerintahan di Riau.

“Kedepan kita menghadapi tantangan global yang beragam, salah satunya sektor pangan. Situasi pangan global lagi tidak baik, selain perang Rusia Ukraina, juga perubahan iklim turut mengerek produktifitas pangan menurun. Dan ini dampaknya mulai kita rasakan di Indonesia,” ujar Rina.

Hal ini berdampak pada inflasi yang naik, dan di Indonesia beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi dari komoditas pangan terhadap inflasi nasional.

Rina melanjutkan beras ini sangat sensitif karena menjadi konsumsi pokok masyarakat Indonesia dan teman – teman DPD Riau bisa mengambil peran dalam mendorong peningkatan luas tanam dan produktifitas beras di Riau ini.

Selain itu, Rina juga menyampaikan bahwa Riau ini bisa menjadi contoh pemberantasan perkebunan sawit-sawit ilegal. Harus ada penegakan hukum apalagi di kawasan hutan lindung dan atau hutan adat sehingga keberadaan perkebunan sawit betul di rasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tetap menjadi lingkungan.

“Praktik yang harus di perhatikan juga adalah UMKM khususnya pertanian telah terbukti sebagai penyangga krisis. Ditengah Pandemi kemarin ekonomi kita sangat ditopang UMKM. UMKM Pertanian ini potensinya sangat besar dan ini Pemuda Tani HKTI Riau harus mengambil peran, seperti pendampingan pada kelompok usaha bersama berbasis rumah tangga (usaha mikro), kelompok usaha skala kecil dan menengah,” tutup Rina.

Yovison Riady ketua DPD Pemuda Tani HKTI Riau, Menyampaikan Bahwa dengan kehadiran Pemuda Tani HKTI Riau bisa membantu Permasalahan petani yang ada di Riau dan bisa menciptakan petani Muda. (Rls)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Jelang mengantarkan berkas dukungan sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Riau, Dr Misharti SAg MSi yang sering disapa Si Jilbab Ungu terlebih dahulu melaksanakan berdoa bersama di Yayasan Masmur, Senin (26/12/2022)

Berdoa bersama itu, ucap Misharti, adalah bentuk syukur karena masih diberikan nikmat kesehatan dan juga rezeki dari Allah. Selain itu, guna meminta kemudahan, kelancaran, dan ridho dari Allah jelang mendaftarkan diri kembali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju pada pemilihan pada tahun 2024 mendatangkan

“Alhamdulillah banyak dukungan dari sanak saudara dan teman-teman serta masyarakat untuk kita kembali maju pada pemilihan pada 2024 mendatang. Oleh karena itu kita hari ini akan ke KPU untuk mengantarkan persyaratan dukungan dari masyarakat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi,” ucap Misharti yang kini menjabat sebagai Anggota DPD/MPR RI asal Riau

Lebih lanjut, Misharti menjelaskan, untuk mendaftarkan diri menjadi calon Anggota DPD RI, KPU telah menetapkan minimal 2.000 fotocopy KTP masyarakat untuk syarat dukungan. Untuk memenuhi itu, kata Misharti, dirinya menyertakan 3.600an fotocopy KTP untuk diserahkan sebagai syarat ke KPU.

“Alhamdulillah saya telah banyak mendapat KTP dari relawan, sanak-saudara, dan juga masyarakat yang menginginkan saya kembali berjuang di DPD RI. Akan tetapi, untuk yang kita serahkan ke KPU ada 3.600a,” papar Misharti

“Semoga dengan berdoa bersama ini kita diberikan keselamatan dan kelancaran dalam verifikasi faktual dan administrasi oleh kpu. Setelah verifikasi selesai, maka kpu akan mengumumkan calon yang memenuhi syarat akan melanjutkan pada tahapan selanjutnya,” sambungnya lagi

Masih dikatakan Misharti, dirinya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua relawan, tokoh masyarakat, para datuk-datuk dari Taratak Buluh serta seluruh yang hadir untuk memberikan dukungan ini dan semoga Allah Ridhoi dan mudahkan niat kita ini.

“Harapan kami pemilu 2024 masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga menghimbau seluruh masyarakat Riau khususnya keluarga besar Yayasan Masmur Riau untuk kembali mendukung kami kembali dengan ikon Si Jilbab Ungu yang Selalu Dekat di Hati,” pungkas Misharti. ***

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau ke FPK dan Kesbang Pol Rokan Hulu (Rohul) dan FPK Kabupaten Rohul, Rabu (21/12/2022).

Kegiatan tersebut, digelar Ruang Kantor Kesbang Pol Rohul, dipimpin Ketua FPK Riau Drs Auni M Nur di dampingi Wakil Ketua FPK Riau EM Surahmat, Koordinator Budaya FPK Riau Jolly Tinambunan, Wakil Sekretaris FPK Riau H Widodo, Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Riau Sri Petri Harianti dan Anggota FPK Riau Agus Supriyanto

Kedatangan, rombongan langsung disambut Plt Kaban Kesatuan Bangsa Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Rohul Irvandri S Sos, MIP Staf Kesbang Pol Fahrizal, Ketua FPK Rohul Jamaluddin Nasution, Sekretaris FPK Rohul Endar Rambe, Anggota Zainal serta Staf Kesbang Pol Rohul lainnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Kaban Kesbang Pol Rohul Irvandri S Sos MIP menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pengurus FPK Riau dan Kesbang Pol Riau

Ketika itu, Irvandri mengurai dinamika serta perkembangan organisasi yang ada pada FPK Rohul serta situasi di Kabupaten Rohul yang masih tergolong dalam kondusif dan aman

“Kegiatan organisasi masih berjalan sebagaimana biasa. Harapannya kedepan agar FPK Rohul lebih bisa lebih baik untuk mengakomodir beragam program terhadap Sembilan Etnis yang ada di FPK Kabupaten Rohul,” terang Kaban.

Di tempat yang sama, Ketua FPK Rohul Jamaluddin Nasution menyampaikan ada Sembilan Etnis yang tergabung dalam FPK Rohul

“Seperti Melayu, Jawa, Batak, Mandailing, Minang, Nias, Sunda, Kuantan Sengingi dan Karo,” tuturnya

“Kedepannya, sudah ada dilakukan komunikasi akan menyusul Aceh dan Ocu Kampar,” ungkap Jamaluddin

Kemudian, Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Riau Sri Petri Harianti, berterimakasih kepada Kaban Kesbangpol Rohul yang aktif melakukan pembinaan terhadap FPK

“Sebab amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, harus menjadi perioritas utama bagi pemerintah daerah,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua FPK Riau Auni M Nur menjelaskan FPK organisasi yang bergerak dalam pembinaan Etnis.

“Kuncinya Pengurus FPK sendiri, tapi yang paling penting lagi Pengurus Dewan Pembina yang diketuai Wakil Bupati dan Sekretarisnya Kaban Kesbangpol,” ungkapnya.

“Tak kalah pentingnya, pelindung maupun OPD terkait, untuk itu perlunya mengaungkan dukungan kuat, agar kerjasama FPK dengan Kesbang Pol berjalan dengan baik,” papar Auni yang juga Eks Wakil Bupati Rohul ini

Dia menambahkan, pengurus FPK harus terus bersinergi baik itu dengan organisasi pemerintah, DPRD Rohul maupun dengan pihak swasta

“Sehingga, program kerja serta kegiatan yang telah direncanakan bisa dilakukan secara bersama dengan baik dan matang,” pungkasnya mengakhiri

Terpantau ramah-tamah antara FPK Riau, FPK Rohul, Staf Kesbang Pol Riau dan Rohul berakhir sekitar pukul 22.00 Wib dalam keadaan aman dan kondusif. (PR)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pengadaan persediaan obat–obatan Bahan Habis Pakai (BHP) tahun 2020 lalu di Dinas Kesehatan Provinsi Riau diduga bermasalah.

Berdasarkan data LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau bahwa dalam pemeriksaan fisik per 31 Desember 2020 terhadap 97 jenis BHP medis sebanyak 120.742 item pada Gudang IFK menunjukkan bahwa terdapat persediaan yang belum ditemukan fisiknya yaitu sebanyak 5.022 item.

Dari jumlah 5.022 item yang belum ditemukan fisik nya tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau menilai jumlah tersebut jika di Rupiahkan  senilai Rp 381 Juta.

Dugaan permasalahan tersebut disoroti oleh salah satu pengurus Aliansi Gerakan Solodaritas Mahasiswa Riau dan mereka telah memasukkan surat aksi kepada polresta pekanbaru beberapa waktu lalu. Dan aksi direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022.

Akan tetapi dari keterang tertulis yang disampaikan salah satu pengurus Aliansi Gerakan Solodaritas Mahasiswa Riau, Feri rancana tersebut gagal akibat Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengutus orang untuk menjumpai perwakilan dari aliansi tersebut dengan dalil untuk memfasilitasi bertemu.

“Namun hal tersebut hanya untuk meredam aksi suapaya tidak jadi dilakukan,” tutur Feri, Jum’at (16/12/2022).

“Kami kemaren sempat diskusi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada hal yang menjadi kecurigaan besar mendengar Klarifikasi dari Pihak Dinas Kesehatan, hal yang disampaikan oleh mereka sangat tidak masuk akal. Pendistribusian stock barang habis pakai dan obat-obatan lupa dicatat dan tertimbun,” ungkapnya.

“Hal tersebut yang dijadikan alasan. Tidak mungkin barang yang di distribusikan tidak dicatat pengeluarannya, apakah ada sesuatu dibalik hal tersebut. ” tambahnya.

“kami meminta agar Kejati Provinsi Riau mengusut Tuntas dugaan ini, jika dugaan ini betul terjadi maka Dinas Kesehatan sudan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1),” tutup Feri.

Hingga berita ini disiarkan awak media tengah berupaya mencari informasi kepada pihak terkait (Dinkes Riau) mengenai persoalan tersebut. (Arbain)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur pulau Sumatra.

Provinsi Riau dikenal sebagai produsen kelapa sawit. Di Indonesia, Provinsi Riau menduduki posisi pertama sebagai produsen terbesar kelapa sawit.

Riau memiliki lahan perkebunan yang cukup mendukung pertumbuhan kelapa sawit, sehingga tak heran jika produksi kelapa sawitnya sangat tinggi.

Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki wilayah yang luas yaitu 87.023,66 Km persegi. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 10 kabupaten dan 2 kota.

Terdapat dua kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya sangat luas. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Singapura, luas dua daerah ini 17 kali lipatnya.

Singapura merupakan negara terkecil di wilayah Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas hanya 722,5 Km persegi.

Sementara, dua daerah yang ada di Riau ini memiliki luas lebih dari 12 ribu Km persegi. Lantas, apa nama daerah di Riau yang memiliki luas 17 kali lipat dari Singapura?

Dikutip dari JatimNetwork.com dari BPS Riau, dua daerah terluas di Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Indragiri Hilir yang beribu kota Tembilahan memiliki luas wilayah 12,614,78 Km persegi. Sementara Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 12.758,45 Km persegi.

Selain itu, dua kabupaten tersebut memiliki jumlah pulau banyak.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pulau sebanyak 31, sedangkan Pelalawan memiliki pulau sebanyak 47.

Sumber: JatimNetwork.com