ARB INdonesia, PEKANBARU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru meminta Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP untuk perduli atas semrawutnya retribusi dan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia HMI Cabang Pekanbaru, Muhammad Haikal Diegio kepada awak media media, Minggu (12/5/2024).

“Kami HMI Cabang Pekanbaru meminta kepada Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP, M.AP agar menyelesaikan dan Peduli atas semrawutnya retribusi dan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Karena hingga saat ini belum ada gebrakan yang signifikan dari Pj Walikota Pekanbaru,” ungkapnya.

Menurutnya, permasalahan parkir di Kota Pekanbaru selalu menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat. Mulai dari Peraturan, Penyediaan, Penyelenggaraan Pelayanan, Jumlah Retribusi, Pengelolaan hingga Juru Parkir yang ada dilapangan,

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilingkup pasar tradisional berbeda dengan tarif parkir di tepi jalan umum. Tarif parkir di pasar tradisional sebesar Rp1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat. Penerapan tarif parkir tersebut hingga saat ini belum ada sosialisasinya.

”Bagaimana Juru Parkir yang ada dilapangan bisa menjalankan aturan tersebut, hingga saat ini belum ada sosialisasinya dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, dan juru parkir tentu merasa dengan adanya penurunan tarif parkir akan mengganggu pendapatan, dan setoran yang mereka setorkanpun wajib juga harus turun,” papar Diego.

“Sebelumnya juga ada dalalm pemberitaan bahwa pengelolaan parkir di pasar tradisional Pekanbaru sudah beralih dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Peralihan itu diikuti dengan turunannya tarif parkir di pasar tradisional,” tambahnya.

Selain itu, Muhammad Haikal Diegio juga menuturkan bahwa permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bukan hanya di Pasar Tradisional, akan tapi juga tarif parkir ditepi Jalan umum.

Didalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2024 juga dijelaskan tarif Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum terdapat kategori I,II,III,IV,V,VI dan kategori kegiatan tertentu.

“Tarif parkir bervariasi, mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 16.000. Akan tetapi hingga saat ini belum diketahui dan belum disosialisasi kategori-kategori tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut, dan hal ini bisa berdampak dalam aktivitas masyarakat di Kota Pekanbaru,” tutup Diego.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru ,Ragil Erlangga menambahkan, masyarakat bisa sama-sama mengawasi terkait penerapan di lapangan dengan diterapkannya tarif parkir di Kota Pekanbaru.

“Kita berharap, masyarakat bisa sama-sama mengawasi tarif parkir yang ditetapkan nantinya, agar masyarakat bisa membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Ragil.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media sedang berupaya mengkonfirmasi pihak terkait untuk dimintai tanggapan mengenai hal tersebut.(Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Ketua Bidang Advokasi Sosial dan HAM PB HIPPMIH, Syarif Hidayatullah mengikuti acara silaturahmi dan dialog bersama Mahasiswa Indragiri Hilir di Pekanbaru, Sabtu (4/5/2024) bersama Pj Bupati Inhil H Herman.

Pada acara yang bertemakan ‘Dari Kita Untuk Kita’ berisikan pemaparan kebijakan dan tindakan yang dilakukan Pj Bupati Inhil yang memimpin sejak November 2023 lalu dalam penerusan program bupati sebelumnya (HM Wardan).

Ketua Bidang Advokasi Sosial Dan HAM PB HIPPMIH, Syarif Hidayatullah mengatakan acara berlangsung sangat meriah dan mendapat respon yang penuh simpati dari Mahaiswa terhadap pembangunan dan perkembangan Inhil kedepannya.

Selain itu ada beberapa poin yang menjadi keluh kesah masyarakat tentang perekonomian dan invrastruktur dalam lajunya pertumbuhan perekonomian di Indragiri Hilir. Seperti dengan tidak adanya kestabilan harga yang jelas tentang kelapa.Hal ini adanya dugaan permainan monopoli dari pada pihak perusahaan terhadap masyarakat.

“Perda pun tidak bisa mengambil kebijakan tentang harga kelapa, Hari ini apa komitmen Pj Bupati yang bisa diberikan terhadap masyarakat tentang penstabilan harga di Indragiri Hilir,” Ujar Syarif Hidayatullah dalam dialog tanya jawab.

Dalam hal itu kata Syarif, PJ Bupati Inhil menyampaikan mengenai penstabilan harga kelapa di Inhil akan melakukan penstabilan harga kelapa dengan cara ekspor kelapa Inhil ke luar Negri, dan inj akan dimulai dalam waktu dekat. Kerana Pj Bupati Inhil sudah menjumpai pembeli kelapa di luar Negri.

“Pj Bupati juga bertekat dalam pengelolan turunan kelapa untuk di maksimalkan sebagai penambah nilai rupiah masyarakat baik itu dari sabut dan tempurung kelapa,” papar Syarif.

Dalam sesi dialog tanya jawab, Syarif juga menanyakan tentang
hala yang mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur, hari ini sama-sama disadari bahwa invrastruktur nhil jauh dari kata layak.

Contohnya saja ruas jalan di Kecamatan Reteh dan Keritang, di tambah jembatan yang putus sudah 3 tahun, tentunya ini berdampak besar terhadap kestabilan harga bahan pokok makanan.

“Sembako semua naik, pendapatan kurang mau gimana lagi yang harus di lakukan masyarakat hari ini,” tanya Syarif kepada Pj Bupati Inhil saat itu.

Menjawab hal itu kata Syarif, PJ Bupati menyampaikan bahwa mengenai invrastruktur hari ini menjadi PR yang sangat besar bagi pemerintah Kabupaten Inhil dengan anggaran yang hanya 2,5 T, rasanya kurang dalam memaksimalkan kebijakan-kebijakan dan pembangunan daerah.

“Dengan faktor jarak serta transportasi pengadaan barang sehingga mengakibatkan matrial bahan yang berselisih harga dengan daerah lain. Dalam hal ini beliau juga tidak akan diam dengan kontraktor-kontraktor yang tidak selesai dengan tugas nya, Pj Bupati akan melakukan pencegahan kerjasama lanjutan dalam pengerjaan infrastruktur di anggaran yang baru di tahun ini,” papar Syarif.

Ditambah lanjut Syarif, Pj Bupati juga berpesan siapapun nanti yang menjadi Bupati Inhil, pemekaran haruslah terlaksana sudah seharusnya kabupaten Indragiri Hilir dimekarkan agar bisa lebih maju dan berkembang.

“Masih banyak masukan-masukan dan pertanyaan yang di sampaikan oleh mahaiswa dalam pembangunan dan perkembangan Indragiri Hilir kedepannya dan di respon sangat baik oleh bapak Pj Bupati Herman,” imbuhnya.

Terakhir Syarif Juga menyampaikan sosok pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dan keluhan adalah gambaran pemimpin yang peka akan permaslahan masyarakat hari ini.

“Semoga pemekaran bukanlah hayalan saja dan semoga ini benar akan terjadinya,” tutupnya. (Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru, Riau yang menggelontorkan dana Rp 2,6 miliar lebih APBD Provinsi Riau TA 2023 menuai sorotan.

Seperti yang diungkapkan dari sumber ARB INdonesia, pengadaan alkes tersebut dalam perencanaannya diperuntukan untuk ruang ICU RSJ tampan yang diduga tidak tanpa study kelayakan.

“RSJ itu Rumah Sakit Khusus menangani pasien gangguan jiwa, bukan Rumah Sakit Umum, terlebih lagi pendirian ICU sepengetahuan saya memang tidak ada dalam master plannya RSJ Tampan,” sebut sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan, beberapa waktu lalu.

Sumber juga menerangkan bahwa seharusnya jika RSJ Tampan ingin mendirikan ruang ICU, tentu sebelumnya harus adanya “study kelayakan”, sebuah kajian yang memberikan alasan pendirian ICU tersebut.

“ICU nya aja belum ada, kok bisa alkesnya sudah diadakan. ini kan aneh. mengada-ngada namanya,” tuturnya.

Sumber menduga pengadaan Alkes ini tidak lebih semata untuk mencari keuntungan pribadi.

“Bisa saja saya menduga pengadaan Alkes ini hanya untuk mendapatkan discount, besarannya sekira 15-20%. Jika benar, diduga ini ada indikasi tindakan korupsi,” ungkapnya.

“Saya juga mendengar bahwa pembelian alkes ini sudah menjadi temuan BPK tapi sampai saat ini saya tidak tau seperti apa tindaklanjutnya,” akhiri sumber.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau drg Sri Sadono M,M.Han mengakui bahwa memang ada pengadaan Alkes TA 2023 yang diperuntukan untuk ruang ICU di RSJ Tampan, yang mana hingga saat ini ruangan tersebut masih dalam tahap penyelesaian.

“Ruangan ICU nya sudah ada dan dianggarkan perbaikannya di awal tahun 2023 (rehap bukan bangun baru-red), jadi harapannya diakhir tahun lalu ruangannya sudah siap, maka pengadaan alkesnya saat itu pelaksanaannya diakhir tahun 2023 sehingga sampai saat ini garansinya masih berlaku. Sekarang rehap ruangan ICU tersebut tengah dalam proses finishing dan dalam satu atau dua bulan kedepan akan segera kita fungsikan,” ungkapnya, Jum’at (19/4/2024).

Selain itu mantan Direktur RSJ Tampan, drg Sri Sadono ini juga mengatakan mengenai pendirian ruangan ICU di RSJ Tampan tersebut pihaknya saat itu mengacu pada Peratuan Presiden (PP) nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Ruangan ICU ini nantinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasien OGDJ di RSJ Tampan, karena pasien ini juga memiliki penyakit fisik penyerta.

“Selama ini jika ada pasien OGDJ membutuhkan layanan ICU harus kita rujuk keluar. Makanya dengn adanya ICU ini pasien OGDJ yang membutuhkan layanan Insentif sudah bisa kita tangani langsung tanpa susah harus dirujuk keluar (RS Umum-red),”

“Sehingga sesuai ketentuan, maka rumah sakit jiwa itu harus ada ICU, itulah dasarnya,” tutup drg Sri Sadono.

Dikonfirmasi Kembali, Jum’at (29/4/2024) sumber memastikan seluruh alkes yang dibeli sampai saat ini tidak bisa digunakan. Dalam artian tidak fungsional dan tersimpan di Gudang.

“Cenderung enam bulan tidak difungsikan akan rusak dan merugikan negara atau total loss” pertegas sumber media.

Disamping hal tersebut, sumber juga memastikan bahwa dalam prosesnya, pengadaan alat Kesehatan tersebut juga tidak melibatkan dokter spesialis Anestesi sebagai User (pengguna) dalam memberikan layanan kepada pasien.

“Sehingga dokter spesialis tidak mengetahui adanya ruang ICU dan alat-alat ICU yang diadakan di RSJ Tampan,” tutupnya.

Sekedar menginformasikan, sejumah Alkes yang diadakan di RSJ Tampan tersebut diantaranya; 1 unit ventilator pediantric to adult Rp499,950 juta, ventilator adult (basic) 3 unit Rp 1,185 miliar, pasien monitor 6 parameter 4 unit Rp472 uta, central monitor 1 unit Rp 260 juta, defibriliator 1 unit Rp 214 juta.

Selanjutnya, tray film viewer led 2 unit Rp 15,8jt, tensi meter digital amron+trolly Rp45 juta, termasuk sejumlah Alkes lainnya, 4 unit timbangan + ukur tinggi, termometer infrared, 5 unit stetoskop dewasa, 1 unit waist ruller, 3 unit pita lila, 1 unit meja periksa knockdown+tanga ss, 3 unit penlight led general care, 3 unit reflex hammer, 1 unit tensi digital, 1 unit spirometer, 1 unit alat ukur tinggi lutut, 1 unit EKG, 8 unit tensi digital, 1 unit minor surgery instrument set, nebulizer, tang exo gigi susu, dan root clevator/. (R.Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah Pengurus Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPD PJID) Provinsi Riau menggelar rapat perdana pasca di ditunjuknya JB Gian B Marbun sebagai Ketua PJID Riau.

Rapat ini yang dihadiri oleh 22 orang pengurus, termasuk Ketua JB Giant B Marbun, Sekretaris Anhar Rosal, Bendahara Firman Nazara tersebut digelar di Pedi Wareh Kupie, Pekanbaru, Rabu (17/4/2024).

Ketua PJID Riau, JB Gian B Marbun menyampaikan salah satu agenda utama rapat ini adalah penetapan lokasi sekretariat baru serta penyusunan struktur organisasi dan pembahasan mengenai pengembangan PJID tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

“Dari 12 kabupaten dan kota di Riau, masih ada DPC PJID Kabupaten yang tidak aktif alias dibekukan SK nya, maka dari itu kedepannya akan kita benahi dan kita suport untuk perkembangan PJID di wilayah Provinsi Riau,” tutur Ketua Marbun didampingi Sekretaris Anhar Rosal.

Sedangkan untuk sekretariat PJID Riau kata Marbun, direncanakan lokasinya berada dipertengahan Kota Pekanbaru.

“Kantor kita kemungkinan besar berada di jalan Harapan Raya atau Jalan Hangtuah,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Marbun yang juga merupakan Ketua IKBR Inhil, pada rapat perdana ini juga membahas tentang persiapan lainnya demi kelancaran organisasi PJID dalam menunjang tugas Pers yang berhimpun didalamnya.

“Intinya segala kelengkapan administrasi PJID Riau akan diselesaikan dalam waktu dekat. Karena ini merupakan langkah penting dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan organisasi,” imbuh Marbun.

Terakhir Marbun berharap pada kepengurusan PJID Riau saat ini untuk selalu komitmen dalam membesarkan organisasi, agar kedepannya PJID di Riau semakin maju.

“Kebersamaan dan komitmen bersama untuk memajukan PJID Riau adalah komitmen kita bersama. Dengan demikian PJID Riau dapat semakin berkembang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Riau,” tutup Marbun. (Arbain)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Seorang anak petani Inhil berstatus Mahasiswa di Pekanbaru yang mengikuti acara buka bersama (bukber) yang ditaja oleh Pemda Inhil dan KKIH (Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir) sontak menjadi perhatian setelah nekat membentang dan mengangkat sebuah poster yang bertulisan ucapan terimakasih untuk Pj Bupati Inhil, Haji Herman, Senin (25/3/2024).

Poster yang bernarasi “Terimakasih Pj Bupati telah manaikan dan menstabilkan harga kelapa” yang dipampang oleh Mahasiswa bernama Akbar itu mendapat apresiasi dari tamu yang hadir hingga membuat suasana haru menyelimuti ruangan acara buka bersama yang digelar disalah satu hotel di Pekanbaru.

Dilansir dari mentengnews.com, aksi yang dilakukan oleh akbar tersebut ternyata mengungkapkan kebanggaannya atas langkah-langkah yang diambil oleh Pejabat (PJ) Bupati Inhil Haji Herman dalam menstabilkan harga kelapa.

Sebagai anak petani kelapa, Akbar telah melihat betapa sulitnya kehidupan ketika harga kelapa turun drastis, mengancam mata pencahariannya serta keberlangsungan ekonomi keluarganya.

Namun, belakangan ini, Akbar dan masyarakat petani lainnya merasakan kelegaan atas kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati Inhil.

“Saya bisa berdiri disini dan melanjutkan pendidikan saya tidak bisa terlepas dari kelapa sebagai satu-satunya pendapatan ekonomi keluarga. Saya merasa Pj Bupati (Haji Herman-red) telah menjadi penjaga dan pelindung kami dalam menghadapi fluktuasi harga kelapa,” ujar Akbar dengan penuh penghargaan.

“Langkah-langkah yang diambilnya telah membantu kami untuk tetap berdiri tegak di tengah ketidakpastian ekonomi,” tambah Akbar.

Apresiasi dari Akbar ini mencerminkan perasaan bersama seluruh masyarakat Inhil yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Stabilisasi harga kelapa dianggap sebagai tonggak ekonomi yang vital bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Inhil, terutama bagi para petani kelapa yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Tentu saja, upaya stabilisasi harga kelapa tidaklah mudah, tetapi dengan kerja keras dan komitmen dari Pj Bupati Inhil serta seluruh jajaran pemerintah daerah, impian untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Inhil telah menjadi kenyataan.

Semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi.

Dengan apresiasi yang tulus dari mahasiswa seperti akbar, diharapkan langkah-langkah positif dalam memajukan ekonomi lokal dan stabilnya terus harga kelapa untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi Inhil dan generasi-generasi mendatang. (Arbain)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau menggelar audiensi dengan Universitas Islam Riau (UIR) sempena HUT JMSI ke-4 dan HPN 2024. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Gedung Rektorat UIR pada Selasa (19/03/2024).

Penasehat JMSI Riau Dr. H. Syafriadi, mengatakan audiensi bersama UIR merupakan bagian dari serangkaian agenda yang digelar JMSI Riau menjelang acara puncak HUT JMSI ke-4 tingkat Provinsi Riau di Duri, Kabupaten Bengkalis, pada Mei mendatang.

“Audiensi dengan perguruan tinggi merupakan salah satu agenda dari rangkaian agenda yang ada dalam HUT JMSI ke-4 ini. Hari jadi JMSI pun juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional yaitu pada 9 Februari lalu. Acara puncak di tingkat Provinsi Riau akan digelar pada bulan Mei mendatang,” ungkap Syafriadi.

Syafriadi memaparkan bahwa JMSI merupakan organisasi yang mewadahi para pengusaha atau perusahaan media online di seluruh Indonesia. Jejaringnya pun tersebar mulai dari kabupaten, kota hingga provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L menyambut serta mengucapkan selamat atas hari jadi JMSI yang kini sudah berusia empat tahun. Ia berharap JMSI Riau dapat mengawal keberimbangan serta netralitas pers Indonesia.

“Selamat hari jadi JMSI yang keempat tahun ini, semoga menjadi organisasi pers yang dapat menawal keberimbangan serta netralitas pers Indonesia khususnya pers di Riau,” harap Syafrinaldi.

Lebih lanjut, selain membahas seremoni malam puncak HUT JMSI Riau yang akan diisi dengan penganugerahan kepada tokoh – tokoh politik, birokrat, perempuan inovatif yang inspiratif aspiratif, Rektor UIR didaulat untuk masuk dalam nominasi sebagai tokoh inspiratif dan adaptif dalam malam puncak yang akan digelar di Duri.

Dalam pertemuan Selasa pagi itu JMSI Riau dan UIR juga membahas peluang kolaborasi serta kerjasama yang berpotensi untuk digelar bersama.

“Jalinan kerjasama dengan dunia akademis dirasa penting guna keterdukungan peran praktisi yaitu pers dalam dunia akademis, kedepannya diharapkan adanya kolaborasi serta kerjasama seperti publikasi ataupun pemberitaan mengenai UIR,” tambah Satria Utama selaku Wakil Ketua bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis JMSI Riau.

Dalam audiensi yang digelar dari UIR hadir langsung Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., beserta jajaran diantaranya Wakil Rektor I Dr. H. Syafhendry, M.Si., Wakil Rektor II Dr. Firdaus AR, S.E., M.Si., Ak.Ca., Wakil Rektor III Dr. Admiral, S.H., M.H., serta Kabag Humas dan Protokoler Dr. Harry Setiawan, M.I.Kom.

Dari JMSI Riau turut hadir Penasehat Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., Wakil Ketua bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis Satria Utama Batubara, Wakil Ketua Bidang Organisasi Tun Akhyar, Ketua Pelaksana HUT JMSI 2024 Novita Yahya, Bendahara Panitia Efrifel, panitia lainnya Alvie Abidin dan Indra Jaya. (**)