ARB INdonesia, DUMAI – Tepat di Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pancasila Nusantara (LBH MAPAN) hadir ditengah masyarakat Kota Dumai untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

Direktur LBH MAPAN Eko Saputra,. SH,.MH,. CPL mengatakan, hadirnya LBH MAPAN ini dilatarbelakangi oleh begitu banyaknya persoalan yang timbul dikalangan masyarakat atas ketidak tahuan serta kesadaran masyarakat tentang hukum.

Sesuai ideologi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepat di Hari Lahir Pancasila telah resmi terbentuk LBH MAPAN yang berkantor di Jalan Sukajadi No.74 , Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

“Salah satu tujuannya untuk melengkapi kebutuhan pencari keadilan yang masih terasa dipinggirkan atau ketidakadilan terhadap kaum lemah,” tutur Eko Saputra, Sabtu (1/6/2024).

Lanjutnya, LBH MAPAN ini memiliki beberapa struktur didalam kepengurusannya, di antaranya ada beberapa Advokat Senior serta Ahli Hukum dan juga Paralegal yang ahli dibidangnya yang nantinya akan membantu masyarakat kurang mampu yang butuh perlindungan serta bantuan hukum tanpa terkecuali.

“LBH MAPAN ini fokus terhadap memberikan layanan hukum baik Konsultasi serta Pendampingan Hukum, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. tentu hal ini teruntuk bagi masyarakat tidak mampu, dan ini sebagai sumbangsih anak bangsa untuk pembangunan hukum nasional,” kata Eko dalam keterangannya saat acara peresmian LBH MAPAN.

Selama ini begitu banyaknya persoalan hukum yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat kecil atas suatu persoalan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sehingga masyarakat selalu menjadi korban ketidaktahuan mereka jika menyangkut atas persoalan hukum.

“Nah mau meminta perlindungan selalu mereka merasa kesusahan untuk menghadapi persoalan hukumnya, maka dari itu sangat dipandang perlu LBH ini hadir untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan Masyarakat bisa akses secara gratis dan merata,” ungkap Eko Saputra,.SH,.MH,.CPL.

Dengan adanya LBH MAPAN ini kata Eko, dirinya berharap bisa memberi mamfaat bagi masyarakat Kota Dumai, yang tengah mengalami persoalan hukum maupun berbenturan dengan para aparat penegak hukum yang ada di Kota Dumai.

“Kami berikan layanan cuma-cuma kepada masyarakat. Selain bantuan hukum, kami juga akan fokus penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Terutama kalangan menengah ke bawah,” paparnya.

“Kami akan mengadakan penyuluhan nantinya, maksudnya supaya masyarakat sekitar lebih memahami tentang hukum. Seluk-beluk dan apa saja yang harus dilakukan saat berhadapan dengan persoalan hukum,” tambah Eko.

Menurutnya, perbedaan LBH MAPAN dengan LBH lainnya yaitu LBH MAPAN lebih mengutamakan integritas. Dalam tugasnya membantu rakyat kecil, mereka tak membedakan latar belakang SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Sementara itu, Pembina LBH MAPAN ini David Saro,. ST,.MH yang hadir dalam peresmian kantor sekretariat itu mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh pengurus LBH MAPAN.

Dirinya berharap, para pengurus bisa menyerap apa yang menjadi aspirasi hukum masyarakat sekitar. Bisa berupa bantuan hukum atau penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

“LBH MAPAN ini harus menyerap aspirasi masyarakat, baik pelayanan maupun jasa seperti halnya jasa biasa. Dengan tetap memegang teguh etika dan integritas,” jelasnya.

David berpesan, kepada LBH MAPAN untuk bisa bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga lainnya.

“Karena semua punya SDM, jadi semoga LBH MAPAN ini bisa memberi tenaga dan pikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga hal itu harus dipertahankan dan ditingkatkan,” tegas David.

“Intinya, tentu bagaimanapun instansi harus memberi perhatian kepada kalangan yang lemah. Orang yang mampu kan bisa cari lawyer, tapi masyarakat miskin belum tentu, karena terbatas akses dan lainnya. Nah peran itu seharusnya LBH ini hadir di tengah masyarakat dan harus di bantu,” tambahnya.

Disamping itu pula lanjut David, LBH MAPAN ini tentu membuka ruang selebar-lebarnya bagi Masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum baik pidana, perdata, waris, TUN, keluarga serta persoalan Narkotika.

“Bagi masyarakat yang butuh pelayanan serta bantuan bisa datang langsung ke kantor LBH MAPAN saat jam kerja dari Senin – Kamis dari Jam 08.00 s/d Jam 15.00 Wib atau bisa menghubungi ke Email : lbhmapan.info@gmail.com,” tutupnya. (Arb)

ARB INdonesia, KAMPAR – Kabar baik datang bagi masyarakat Provinsi Riau, Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar telah diresmikan. Ruas jalan tol sepanjang 24,7 kilometer ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Jalan Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar, sudah bisa digunakan usai diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto. Kegiatan itu berlangsung di Gerbang Tol XIII Koto Kampar, Jumat (31/05/2024) pagi.

Diterangkan Presiden RI Jokowi, ruas jalan tol tersebut merupakan sektor penting untuk penguhubung Riau-Sumatera Barat yang bisa di manfaatkan masyarakat. Karena menurut beliau, Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar ini adalah tonggak bagi pembangunan infrastruktur yang nantinya akan membawa dampak positif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas antardaerah.

“Ini adalah sirip dari tol Trans Sumatera yang kita harapkan nanti setiap tahun akan sambung-sambung dan nanti sampai Pekanbaru, sampai ke Kota Padang,” terangnya.

Ia berpesan, kepada pemerintah daerah supaya dapat membuat perencanaan untuk rancangan dari arah tol menuju kawasan produktif. Oleh karna itu, jalan tol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

“Saya titip kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hadir agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif. Baik itu kawasan pertanian, perkebunan dan pariwisata. Sehingga betul-betul ril ada manfaatnya rakyat dan bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Warga setempat pun menyambut gembira dengan beroperasinya Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar. Mereka berharap tol ini dapat mempercepat waktu tempuh dan mengurai kemacetan di jalan raya yang selama ini sering terjadi.

Seperti seorang warga Tanjung Alai Kampar, Fidi Pratama (31), mengungkapkan kebahagiannya lantaran ruas tol tersebut saat ini secara resmi sudah bisa digunakan. Menurutnya, jalan tol Bangkinang-XII Koto Kampar dapat memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat.

“Kami sangat senang dengan adanya tol baru ini. Semoga dengan tol ini, aktivitas ekonomi di sekitar jalur tol dapat meningkat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Diharapkan, beroperasinya Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar ini juga bisa dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Provinsi Riau. Dengan demikian, akan membuka potensi ekonomi dan investasi di wilayah-wilayah sekitar dapat tumbuh lebih pesat.

“Kami berharap melalui akses jalan tol ini pertumbuhan ekonomi masyarakat jadi bisa terbantu dan kesejahteraan juga dapat meningkat karena perjanalan antardaerah sudah menjadi cepat,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Warga Bangkinang, Defri Gunawan (25) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk Provinsi Riau. Baginya, keberadaan jalan tol ini sangat membantu dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Dulu perjalanan dari XIII Koto Kampar ke Kota Pekanbaru memakan waktu lama, sekarang lebih cepat dan nyaman. Terima kasih pemerintah yang sudah memberikan perhatianya untuk masyarakat Riau,” ungkapnya dengan penuh antusias.

Selain itu, Alfian (50) seorang warga Kota Pekanbaru, sangat bersyukur dengan adanya ruas jalan tol tersebut. Nantinya, sangat mempermudah lalu lintas saat arus mudik.

“Kami tentu senang jalan tol ini sudah bisa diakses, pastinya saat Idulfitri pulang kampung bisa cepat. Apalagi di Pekanbaru ini banyak perantau dari Sumbar, tentulah sangat bermanfaat dalam mengatasi macet. Semoga tahun-tahun kedepannya tol ini bisa terhubung hingga sampai Sumbar,” pungkasnya. (Mediacenter Riau)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru meminta Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP untuk perduli atas semrawutnya retribusi dan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia HMI Cabang Pekanbaru, Muhammad Haikal Diegio kepada awak media media, Minggu (12/5/2024).

“Kami HMI Cabang Pekanbaru meminta kepada Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP, M.AP agar menyelesaikan dan Peduli atas semrawutnya retribusi dan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Karena hingga saat ini belum ada gebrakan yang signifikan dari Pj Walikota Pekanbaru,” ungkapnya.

Menurutnya, permasalahan parkir di Kota Pekanbaru selalu menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat. Mulai dari Peraturan, Penyediaan, Penyelenggaraan Pelayanan, Jumlah Retribusi, Pengelolaan hingga Juru Parkir yang ada dilapangan,

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilingkup pasar tradisional berbeda dengan tarif parkir di tepi jalan umum. Tarif parkir di pasar tradisional sebesar Rp1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat. Penerapan tarif parkir tersebut hingga saat ini belum ada sosialisasinya.

”Bagaimana Juru Parkir yang ada dilapangan bisa menjalankan aturan tersebut, hingga saat ini belum ada sosialisasinya dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, dan juru parkir tentu merasa dengan adanya penurunan tarif parkir akan mengganggu pendapatan, dan setoran yang mereka setorkanpun wajib juga harus turun,” papar Diego.

“Sebelumnya juga ada dalalm pemberitaan bahwa pengelolaan parkir di pasar tradisional Pekanbaru sudah beralih dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Peralihan itu diikuti dengan turunannya tarif parkir di pasar tradisional,” tambahnya.

Selain itu, Muhammad Haikal Diegio juga menuturkan bahwa permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bukan hanya di Pasar Tradisional, akan tapi juga tarif parkir ditepi Jalan umum.

Didalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2024 juga dijelaskan tarif Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum terdapat kategori I,II,III,IV,V,VI dan kategori kegiatan tertentu.

“Tarif parkir bervariasi, mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 16.000. Akan tetapi hingga saat ini belum diketahui dan belum disosialisasi kategori-kategori tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut, dan hal ini bisa berdampak dalam aktivitas masyarakat di Kota Pekanbaru,” tutup Diego.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru ,Ragil Erlangga menambahkan, masyarakat bisa sama-sama mengawasi terkait penerapan di lapangan dengan diterapkannya tarif parkir di Kota Pekanbaru.

“Kita berharap, masyarakat bisa sama-sama mengawasi tarif parkir yang ditetapkan nantinya, agar masyarakat bisa membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Ragil.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media sedang berupaya mengkonfirmasi pihak terkait untuk dimintai tanggapan mengenai hal tersebut.(Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Ketua Bidang Advokasi Sosial dan HAM PB HIPPMIH, Syarif Hidayatullah mengikuti acara silaturahmi dan dialog bersama Mahasiswa Indragiri Hilir di Pekanbaru, Sabtu (4/5/2024) bersama Pj Bupati Inhil H Herman.

Pada acara yang bertemakan ‘Dari Kita Untuk Kita’ berisikan pemaparan kebijakan dan tindakan yang dilakukan Pj Bupati Inhil yang memimpin sejak November 2023 lalu dalam penerusan program bupati sebelumnya (HM Wardan).

Ketua Bidang Advokasi Sosial Dan HAM PB HIPPMIH, Syarif Hidayatullah mengatakan acara berlangsung sangat meriah dan mendapat respon yang penuh simpati dari Mahaiswa terhadap pembangunan dan perkembangan Inhil kedepannya.

Selain itu ada beberapa poin yang menjadi keluh kesah masyarakat tentang perekonomian dan invrastruktur dalam lajunya pertumbuhan perekonomian di Indragiri Hilir. Seperti dengan tidak adanya kestabilan harga yang jelas tentang kelapa.Hal ini adanya dugaan permainan monopoli dari pada pihak perusahaan terhadap masyarakat.

“Perda pun tidak bisa mengambil kebijakan tentang harga kelapa, Hari ini apa komitmen Pj Bupati yang bisa diberikan terhadap masyarakat tentang penstabilan harga di Indragiri Hilir,” Ujar Syarif Hidayatullah dalam dialog tanya jawab.

Dalam hal itu kata Syarif, PJ Bupati Inhil menyampaikan mengenai penstabilan harga kelapa di Inhil akan melakukan penstabilan harga kelapa dengan cara ekspor kelapa Inhil ke luar Negri, dan inj akan dimulai dalam waktu dekat. Kerana Pj Bupati Inhil sudah menjumpai pembeli kelapa di luar Negri.

“Pj Bupati juga bertekat dalam pengelolan turunan kelapa untuk di maksimalkan sebagai penambah nilai rupiah masyarakat baik itu dari sabut dan tempurung kelapa,” papar Syarif.

Dalam sesi dialog tanya jawab, Syarif juga menanyakan tentang
hala yang mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur, hari ini sama-sama disadari bahwa invrastruktur nhil jauh dari kata layak.

Contohnya saja ruas jalan di Kecamatan Reteh dan Keritang, di tambah jembatan yang putus sudah 3 tahun, tentunya ini berdampak besar terhadap kestabilan harga bahan pokok makanan.

“Sembako semua naik, pendapatan kurang mau gimana lagi yang harus di lakukan masyarakat hari ini,” tanya Syarif kepada Pj Bupati Inhil saat itu.

Menjawab hal itu kata Syarif, PJ Bupati menyampaikan bahwa mengenai invrastruktur hari ini menjadi PR yang sangat besar bagi pemerintah Kabupaten Inhil dengan anggaran yang hanya 2,5 T, rasanya kurang dalam memaksimalkan kebijakan-kebijakan dan pembangunan daerah.

“Dengan faktor jarak serta transportasi pengadaan barang sehingga mengakibatkan matrial bahan yang berselisih harga dengan daerah lain. Dalam hal ini beliau juga tidak akan diam dengan kontraktor-kontraktor yang tidak selesai dengan tugas nya, Pj Bupati akan melakukan pencegahan kerjasama lanjutan dalam pengerjaan infrastruktur di anggaran yang baru di tahun ini,” papar Syarif.

Ditambah lanjut Syarif, Pj Bupati juga berpesan siapapun nanti yang menjadi Bupati Inhil, pemekaran haruslah terlaksana sudah seharusnya kabupaten Indragiri Hilir dimekarkan agar bisa lebih maju dan berkembang.

“Masih banyak masukan-masukan dan pertanyaan yang di sampaikan oleh mahaiswa dalam pembangunan dan perkembangan Indragiri Hilir kedepannya dan di respon sangat baik oleh bapak Pj Bupati Herman,” imbuhnya.

Terakhir Syarif Juga menyampaikan sosok pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dan keluhan adalah gambaran pemimpin yang peka akan permaslahan masyarakat hari ini.

“Semoga pemekaran bukanlah hayalan saja dan semoga ini benar akan terjadinya,” tutupnya. (Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru, Riau yang menggelontorkan dana Rp 2,6 miliar lebih APBD Provinsi Riau TA 2023 menuai sorotan.

Seperti yang diungkapkan dari sumber ARB INdonesia, pengadaan alkes tersebut dalam perencanaannya diperuntukan untuk ruang ICU RSJ tampan yang diduga tidak tanpa study kelayakan.

“RSJ itu Rumah Sakit Khusus menangani pasien gangguan jiwa, bukan Rumah Sakit Umum, terlebih lagi pendirian ICU sepengetahuan saya memang tidak ada dalam master plannya RSJ Tampan,” sebut sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan, beberapa waktu lalu.

Sumber juga menerangkan bahwa seharusnya jika RSJ Tampan ingin mendirikan ruang ICU, tentu sebelumnya harus adanya “study kelayakan”, sebuah kajian yang memberikan alasan pendirian ICU tersebut.

“ICU nya aja belum ada, kok bisa alkesnya sudah diadakan. ini kan aneh. mengada-ngada namanya,” tuturnya.

Sumber menduga pengadaan Alkes ini tidak lebih semata untuk mencari keuntungan pribadi.

“Bisa saja saya menduga pengadaan Alkes ini hanya untuk mendapatkan discount, besarannya sekira 15-20%. Jika benar, diduga ini ada indikasi tindakan korupsi,” ungkapnya.

“Saya juga mendengar bahwa pembelian alkes ini sudah menjadi temuan BPK tapi sampai saat ini saya tidak tau seperti apa tindaklanjutnya,” akhiri sumber.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau drg Sri Sadono M,M.Han mengakui bahwa memang ada pengadaan Alkes TA 2023 yang diperuntukan untuk ruang ICU di RSJ Tampan, yang mana hingga saat ini ruangan tersebut masih dalam tahap penyelesaian.

“Ruangan ICU nya sudah ada dan dianggarkan perbaikannya di awal tahun 2023 (rehap bukan bangun baru-red), jadi harapannya diakhir tahun lalu ruangannya sudah siap, maka pengadaan alkesnya saat itu pelaksanaannya diakhir tahun 2023 sehingga sampai saat ini garansinya masih berlaku. Sekarang rehap ruangan ICU tersebut tengah dalam proses finishing dan dalam satu atau dua bulan kedepan akan segera kita fungsikan,” ungkapnya, Jum’at (19/4/2024).

Selain itu mantan Direktur RSJ Tampan, drg Sri Sadono ini juga mengatakan mengenai pendirian ruangan ICU di RSJ Tampan tersebut pihaknya saat itu mengacu pada Peratuan Presiden (PP) nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Ruangan ICU ini nantinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasien OGDJ di RSJ Tampan, karena pasien ini juga memiliki penyakit fisik penyerta.

“Selama ini jika ada pasien OGDJ membutuhkan layanan ICU harus kita rujuk keluar. Makanya dengn adanya ICU ini pasien OGDJ yang membutuhkan layanan Insentif sudah bisa kita tangani langsung tanpa susah harus dirujuk keluar (RS Umum-red),”

“Sehingga sesuai ketentuan, maka rumah sakit jiwa itu harus ada ICU, itulah dasarnya,” tutup drg Sri Sadono.

Dikonfirmasi Kembali, Jum’at (29/4/2024) sumber memastikan seluruh alkes yang dibeli sampai saat ini tidak bisa digunakan. Dalam artian tidak fungsional dan tersimpan di Gudang.

“Cenderung enam bulan tidak difungsikan akan rusak dan merugikan negara atau total loss” pertegas sumber media.

Disamping hal tersebut, sumber juga memastikan bahwa dalam prosesnya, pengadaan alat Kesehatan tersebut juga tidak melibatkan dokter spesialis Anestesi sebagai User (pengguna) dalam memberikan layanan kepada pasien.

“Sehingga dokter spesialis tidak mengetahui adanya ruang ICU dan alat-alat ICU yang diadakan di RSJ Tampan,” tutupnya.

Sekedar menginformasikan, sejumah Alkes yang diadakan di RSJ Tampan tersebut diantaranya; 1 unit ventilator pediantric to adult Rp499,950 juta, ventilator adult (basic) 3 unit Rp 1,185 miliar, pasien monitor 6 parameter 4 unit Rp472 uta, central monitor 1 unit Rp 260 juta, defibriliator 1 unit Rp 214 juta.

Selanjutnya, tray film viewer led 2 unit Rp 15,8jt, tensi meter digital amron+trolly Rp45 juta, termasuk sejumlah Alkes lainnya, 4 unit timbangan + ukur tinggi, termometer infrared, 5 unit stetoskop dewasa, 1 unit waist ruller, 3 unit pita lila, 1 unit meja periksa knockdown+tanga ss, 3 unit penlight led general care, 3 unit reflex hammer, 1 unit tensi digital, 1 unit spirometer, 1 unit alat ukur tinggi lutut, 1 unit EKG, 8 unit tensi digital, 1 unit minor surgery instrument set, nebulizer, tang exo gigi susu, dan root clevator/. (R.Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah Pengurus Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (DPD PJID) Provinsi Riau menggelar rapat perdana pasca di ditunjuknya JB Gian B Marbun sebagai Ketua PJID Riau.

Rapat ini yang dihadiri oleh 22 orang pengurus, termasuk Ketua JB Giant B Marbun, Sekretaris Anhar Rosal, Bendahara Firman Nazara tersebut digelar di Pedi Wareh Kupie, Pekanbaru, Rabu (17/4/2024).

Ketua PJID Riau, JB Gian B Marbun menyampaikan salah satu agenda utama rapat ini adalah penetapan lokasi sekretariat baru serta penyusunan struktur organisasi dan pembahasan mengenai pengembangan PJID tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

“Dari 12 kabupaten dan kota di Riau, masih ada DPC PJID Kabupaten yang tidak aktif alias dibekukan SK nya, maka dari itu kedepannya akan kita benahi dan kita suport untuk perkembangan PJID di wilayah Provinsi Riau,” tutur Ketua Marbun didampingi Sekretaris Anhar Rosal.

Sedangkan untuk sekretariat PJID Riau kata Marbun, direncanakan lokasinya berada dipertengahan Kota Pekanbaru.

“Kantor kita kemungkinan besar berada di jalan Harapan Raya atau Jalan Hangtuah,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Marbun yang juga merupakan Ketua IKBR Inhil, pada rapat perdana ini juga membahas tentang persiapan lainnya demi kelancaran organisasi PJID dalam menunjang tugas Pers yang berhimpun didalamnya.

“Intinya segala kelengkapan administrasi PJID Riau akan diselesaikan dalam waktu dekat. Karena ini merupakan langkah penting dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan organisasi,” imbuh Marbun.

Terakhir Marbun berharap pada kepengurusan PJID Riau saat ini untuk selalu komitmen dalam membesarkan organisasi, agar kedepannya PJID di Riau semakin maju.

“Kebersamaan dan komitmen bersama untuk memajukan PJID Riau adalah komitmen kita bersama. Dengan demikian PJID Riau dapat semakin berkembang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Riau,” tutup Marbun. (Arbain)