ARB INdonesia, PEKANBARU – Komite Nasional Pemuda Indonesia desak Pemerintah Provinsi Riau melalui Disnakertrans untuk segel kegiatan perusaahan PT. Nusa Wana Raya. Karena banyak ditemukan beebrapa kejanggalan dan pelanggaran perusahaan terhadap hak para pekerja di Lapangan.

Hal ini disampaikan oleh Jamadi, SH selaku Wakil Sekretaris KNPI Riau kepada media saat gelar audiensi ke Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Bobby Rahmat, Rabu (26/02/2025).

Dalam Agenda ini, turut hadir perwakilan para pengurus KNPI Riau dan Kepala Disnakertrans Provinsi Riau.

“Kita melihat selama ini banyak ada permasalahan di dalam perusahaan yang bermitra perusahaan ke RAPP ini, ada beberapa data dan informasi yang telah kita kumpulkan. ” Ujarnya.

Jamadi yang juga menjabat sebagai komandan Satgas Pemuda Pemuda Peduli Penyelamat Sawit Riau (SP3-SR) ini mengatakan KNPI Riau akan mengawal kebijakan ini sampai tuntas.

“Info terbaru terjadi insiden yang mengakibatkan belasan pekerja PT ERB yang merupakan Sub Kontraktor dari PT Nusa Wana Raya ini di Sungai Segati. ” Tegasnya.

Berdasarkan info dilapangan, kecelakaan yang menewaskan 15 orang karyawan PT Empat Res Bersaudara (ERB) di Sungai Segati, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

“Kita minta ini juga diusut tuntas, kepada pihak keluarga juga agar diberikan perhatian penuh”. Sebutnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans, Bobby Rahmat didepan para peserta audiensi mengatakan hal ini sudah menjadi atensi dari Disnakertrans. “

Persoalan ini sudah menjadi atensi. Kejadian bukan di hari dan jam kerja, kita juga belum berjumpa dengan pimpinan dan direksi dari perusahaan yang bersangkutan karena masih ada pemeriksaan dari pihak kepolisian, bisa saja terjadi kelalaian di alat transportasi. Namun, Kita masih menunggu investigasi dari pihak kepolisian.” Terangnya.

Bobby juga mengatakan akan tetap memberikan perhatian dan dukungan kepada para pekerja. “Kita tetap memperhatikan hak hak para pekerja.” Jelasnya. *

ARB INdonesia, PEKANBARU – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau bentuk Satgas Pemuda Peduli Penyelamat Sawit Riau (SP3-SR) di Kong Djie Cafe Arifin Ahmad Pekanbaru, Selasa (18/02/2025). 

Ketua KNPI Riau, Nazaruddin, SH, MH mengatakan Satgas SP3-SR ini dibentuk sebagai kepedulian dan partisipasi organisasi kepemudaan terhadap kebijakan Presiden Prabowo untuk penertiban kawasan hutan.

” Satgas ini sebagai upaya dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan hutan berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025.” Ujarnya. 

Perpres ini sebagai turunan dari pasal 101A dan Pasal 101 B UU Cipta Kerja tentang tata cara penerbitan terhadap kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan yang sudah ada. 

“Sebelum diterbitkan UU Cipta Kerja ini diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan berusaha dalam kawasan hutan namun bagi pihak yang melanggar dapat dikenakan Sanksi Administrasi, serta Penguasaan hutan kembali oleh negara.” Sebutnya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, saat ini untuk luas lahan sawit di riau sekitar 4 juta hektar, sekitar 1.5 jt hektar  lahan sawitnya berada dalam kawasan hutan. 

“Oleh karena itu tim satgas SP3-SR KNPI Riau ini berperan ikut membantu menyukseskan program pemerintahan ini agar kawasan hutan kembali berfungsi sesuai peruntukannya agar terjaga kelestarian hutan dan lingkungan.”

“Selain itu juga dengan adanya gerakan ini dapat memberikan pemasukan bagi negara serta mensejahterakan masyarakat. ” tutupnya. *

ARB INdonesia, PEKANBARU – Travel Umroh Alaqsa Medina Salim cabang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan bangga dapat kembali memberangkatkan jama’ah umroh dalam rangkaian perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci, Selasa (18/2/2025).

Acara pemberangkatan yang berlangsung di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ini dihadiri oleh keluarga jama’ah, pihak Madina Travel, serta sejumlah tokoh agama.

Ketua Cabang Inhil Travel Umroh Alaqsa Medina Salim Inhil, H Abdul Muis menyampaikan rasa syukur dan harapan agar jama’ah umroh dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jama’ah yang akan berangkat. Semoga perjalanan ibadah ini diberkahi dan membawa manfaat yang besar bagi jama’ah serta keluarga,” tutut H Abdul Muis.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama di Tanah Suci,” tambahnya.

Salah satu jama’ah, Fatmawati mengungkapkan rasa syukurnya bisa berangkat umroh bersama Travel Umroh Alaqsa Medina Salim.

“Alhamdulillah, kami sangat senang dan terharu bisa berangkat umroh tahun ini. Terima kasih kepada Travel Umroh Alaqsa Medina Salim cabang Inhil yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik. Semoga kami bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali dengan selamat,” katanya.

Untuk diketahui, secara keseluruhan Travel Umroh Alaqsa Medina Salim memberangkatkan sebanyak 38 jama’ah umroh se-Riau, dan sebelum keberangkatan para jama’ah diberikan pengarahan oleh pembimbing ibadah mengenai tata cara pelaksanaan umroh dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama di Tanah Suci.

Keberangkatan 38 jama’ah umroh ini merupakan bagian dari program rutin Travel Umroh Alaqsa Medina Salim dalam memberangkatkan jama’ah umroh ke Tanah Suci.

Pihak travel berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pengalaman ibadah yang terbaik bagi para jama’ah. (Arbain)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, kapolres rokan hulu menggelar sosialisasi kepada seluruh kepala desa sekabupaten rokan hulu.
Acara ini berlangsung di Gedung Convention Hall Islamic Centre Pasir Pengaraian pada hari Kamis 13 februari 2025.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Rokan Hulu yakni AKBP Budi Setiyono SIK MH dengan dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP Rejoice Benedicto Manalu STrK SIK, Kabid Keuangan DPMPD Rokan Hulu, Herman, serta Kasi Propam Polres Rokan Hulu, AKP H. Panjaitan SH. Selain itu juga di hadiri oleh seluruh kepala desa di kabupaten rokan hulu

Dalam sambutannya, AKBP Budi Setiyono menekankan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang harus segera diimplementasikan di tingkat desa.

“Kita akan menyukseskan program ini dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Polri memiliki empat program ketahanan pangan yang harus didukung oleh semua pihak, terutama kepala desa sebagai ujung tombak di lapangan,” ujar Kapolres.

Empat program ketahanan pangan yang akan dijalankan Polri di Rokan Hulu meliputi, Pekarangan Pangan Bergizi, yang akan dikelola oleh Kasat Binmas. Pemanfaatan Lahan Produktif (Monokultur Dan Tumpangsari), dengan tanggung jawab Kabag Log dan Kasat Samapta. Pengawasan Distribusi, yang menjadi tugas Kasat Reskrim. Rekrutmen Bakomsus Polri, yang akan dikoordinasikan oleh Kabag SDM.

Kapolres juga meminta kepala desa untuk mendukung program ini dengan mengoptimalkan lahan desa untuk penanaman jagung. Ia menekankan pentingnya pendataan lahan yang bisa digunakan, dengan ketentuan bahwa lahan tersebut tidak dalam sengketa dan bukan kawasan hutan.

“Program ini tidak akan berjalan jika kita bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, Polri, dan perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas AKBP Budi.

Kasat reskrim polres rokan hulu juga menyampaikan paparan teknis mengenai target dan langkah langkah implementasi program di tingkat desa.

Dalam kesempatan itu juga Kasat Reskrim polres rokan hulu, AKP Rejoice Benedicto Manalu, memaparkan bahwa program ketahanan pangan memiliki target luas lahan yang harus dicapai sesuai arahan dari Kementerian Pertanian.

“Target lahan dari Kementan sebanyak 7.306 hektare, sementara data perusahaan menunjukkan total 177.205,98 hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan.

Saat ini kami sudah memiliki data monokultur sebanyak 3.544,12 hektare dan tumpangsari 12.404,42 hektare, dengan total 15.948,54 hektare,” jelas Kasat Reskrim.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi dan harmonisasi data antara Polres dan perusahaan agar program dapat berjalan optimal.

Melalui sosialisasi ini, seluruh kepala desa di kabupaten rokan hulu diharapkan dapat segera melakukan pendataan lahan yang bisa digunakan untuk program ketahanan pangan.

Selain itu mereka juga diminta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena pelanggaran tersebut akan ditindak tegas oleh kepolisian. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Jajaran Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Rokan Hulu Jaya (RHJ) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Senin (10/2/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat komisi II, tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Hj. Sumiartini.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Perusda RHJ, Imran Tambusai, bersama Dewan Pengawas Abdul Halim, menyampaikan tujuan pertemuan untuk berdiskusi demi kemajuan Perusda ke depan, serta membahas kendala yang sedang dihadapi.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah regulasi yang menghambat penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp 34 Miliar yang hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Imran menjelaskan bahwa dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan usaha, namun terhambat oleh regulasi yang belum dicatat dalam aturan resmi.

“Akibatnya, dana tersebut mengendap di bank dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kemajuan usaha Perusda,” tuturnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas dana bagi hasil migas sebesar Rp 36 miliar yang masih tersimpan di Bank Riau Kepri, karena regulasi yang mengaturnya belum disahkan bersama Bupati Rokan Hulu.

Imran juga menyampaikan rencana pengembangan usaha di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang meliputi program strategis seperti produksi minyak goreng dari kelapa sawit dan ekspor lidi sawit.

Ia berharap dukungan dari DPRD dan masyarakat untuk merealisasikan program-program tersebut demi meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu, Abdul Halim selaku Dewan Pengawas, menyoroti perlunya pencabutan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal investasi di sektor kelistrikan, yang dianggap menghambat penggunaan dana yang seharusnya dapat mendukung pengembangan Perusda.

Ia mengusulkan agar Perda tersebut diganti dengan regulasi yang lebih fleksibel, sehingga dana yang tertahan dapat segera digunakan.

“Tentu dengan dukungan DPRD dan penyelesaian kendala regulasi, diharapkan Perusda RHJ dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu,” pungkasnya. (Syukri)

ARB INdonesia, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemilihan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Kelmi Amri-Asparaini.

Gugatan itu ditujukan terhadap pasangan nomor urut 3, Anton-Syafaruddin Poti yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) terpilih pada pilkada serentak 2024.

Dalam amar putusan MK, Selasa (4/2/2025) dinyatakan permohonan yang diajukan oleh pihak Kelmi Amri-Asparaini dinilai kabur atau tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, kemenangan pasangan Anton-Syafaruddin Poti tetap sah dan tidak tergoyahkan.

Keputusan ini sekaligus mengakhiri polemik hukum yang sempat mengiringi hasil pemilihan. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, pasangan Anton-Syafaruddin Poti kini dipastikan akan melangkah ke kursi kepemimpinan tanpa hambatan hukum.

Sementara itu, pihak Kelmi Amri-Asparaini belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan MK ini. Namun, keputusan tersebut menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang cukup kuat untuk menggugurkan hasil pemilihan.

Situasi politik pasca putusan MK ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama bagaimana langkah selanjutnya dari pihak yang kalah dalam sengketa ini. Sementara itu, pendukung pasangan Anton-Syafaruddin Poti mensyukuri kemenangan ini sebagai bentuk legitimasi dari proses demokrasi yang berlangsung.

Berdasarkan putusan tersebut maka sudah dipastikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih no urut 3 pasangan Anton – Poti akan turut dilantik pada pelantikan serentak yang akan berlangsung pada 18 februari 2025 di Jakarta. *