ARB INdonesia, PEKANBARU – SP3-SR (Satuan Tugas Pemuda Peduli Penyelamat Sawit Riau) KNPI Riau menyambangi Dinas Perkebunan Provinsi Riau guna mendiskusikan keberadaan lahan sawit yang berada dalam kawasan hutan di provinsi riau dengan adanya perpres Nomor 5 tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan, Kamis (13/3/2025).

Jamadi, SH Ketua Satgas menyampaikan berdasarkan Kepmen Kehutanan Nomor 36 tahun 2025 terdata 436 subjek Hukum perusahaan maupun kelompok yang mengajukan permohonan izin keterlanjuran Kegiatan Usaha Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan untuk seluruh indonesia.

Sementara untuk riau sebanyak 118 perusahaan maupun kelompok yang mengajukan.

Dari 118 tersebut hampir semua lahan yang diajukan tidak semuanya dikabulkan sehingga terdapat ratusan ribu hektar lahan sawit dikawasan hutan yang ditolak izin keterlanjurannya dan terhadap lahan tersebut belum diputuskan akan ditangani seperti apa

“Oleh karena itu kami berkonsultasi ke Dinas Perkebunan Provinsi rRau terhadap lahan kebun sawit yang ditolak tersebut, bagaimana pengelolannya apakah dikuasai negara, direhabilitasi dan bisa didistribusikan ke masyarakat,” tutur Jamadi.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Disbun Riau, Sri Ambar menyampaikan bahwa semua lahan tersebut tentu akan dikembalikan kefungsi kawasan hutannya terlebih dahulu seperti hutan lindung dan hutan konservasi atau hutan produks.

” Untuk selanjutnya apakah lahannya bisa didistribusikan ke masyarakat atau dikelola oleh masyarakat itu nanti disesuaikan dengan keadaan dan fungsi kawasan hutannya,” jawab Sri Ambar.

Sementara itu, Ketua SP3-SR KNPI Riau, Nasarudin, SH.,MH berharap agar ribuan lahan sawit yang ditolak tersebut segera diputuskan agar dapat tertangani dengan baik.

“Apakah akan dikembalikan kepada fungsi hutannya atau dapat didistribusikan atau dikelola oleh masyarakat sehingga kelestarian hutan dan peningkatan ekonomi bisa sejalan,” harapnya. (Arb)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dalam rentetan kunjungan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Rokan Hulu (Rohul) dalam rangka Safari Ramadhan, Gubri tinjau kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul, Minggu (09/03/2025).

Didampingi Bupati Rohul Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Para Asisten, unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul serta pihak terkait lainnya.

Gubri Abdul Wahid, merasa prihatin saat masuk kedalam gedung RSUD Rohul yang terbengkalai. Keramik, kaca dan plafon gedung RSUD Rokan Hulu hampir 60 persen sudah hancur dan tidak layak pakai.

Gubri Abdul Wahid menyampaikan sangat menyayangkan bangunan yang sudah menghabiskan anggaran puluhan Miliar, dan dibangun pada tahun 2011 pembangunannya terbengkalai.

“Akibat dari terbengkalai masyarakat jadi tidak bisa memanfatakan Rumah Sakit, yang sangat dibutuhkan masyarakat.”

“Memang sayang bangunannya sudah ada tapi menjadi tidak berfungsi dan mubazir, sangat disayankan memang rakyat belum bisa memanfaatkan dan mendapati hak mereka di RSUD ini” lanjut gubri menerangkan.

Setelah meninjau kondisi gedung RSUD Rokan Hulu, Gubru Abdul Wahid menyampaikan akan membantu pembangunan kembali gedung tersebut pada tahun 2026. Mengingat pada tahun 2025 ini, Pemprov Riau masih defisit anggaran, sehingga belum bisa membantu untuk perbaikan kembali RSUD tersebut.

Informasi dari Bupati Rohul Anton, S.T, M.M bahwa untuk status RSUD ini informasinya sudah selesai kasus hukumnya. Anggaran dulu dari audit 2021 terjadi inflasi kenaikan harga untuk fisik dan pengadaannya dan dibutuhkan sekitar Rp.77 M.

“Semoga pada tahun 2026 bantuan Pemprov Riau untuk membangun RSUD Rokan Hulu dapat direalisasikan, mengingat banyak masyarakat yang sangat berharap bisa berobat lebih dekat, dan tidak perlu lagi ke daerah lain untuk berobat.” terang anton.

Dalam safari ramadhan ke Kabupaten Rohul, Gubri mengawali dengan tinjauan jembatan Sei Rokan, tinjauan Bandar Udara Tuanku Tambusai dan RSUD Rohul, buka Puasa Bersama serta safari ke Islamic Centre dan ditutup dengan Rapat Koordinasi di rumah dinas Bupati Rohul.

ARB INdonesia, PEKANBARU – Komite Nasional Pemuda Indonesia desak Pemerintah Provinsi Riau melalui Disnakertrans untuk segel kegiatan perusaahan PT. Nusa Wana Raya. Karena banyak ditemukan beebrapa kejanggalan dan pelanggaran perusahaan terhadap hak para pekerja di Lapangan.

Hal ini disampaikan oleh Jamadi, SH selaku Wakil Sekretaris KNPI Riau kepada media saat gelar audiensi ke Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Bobby Rahmat, Rabu (26/02/2025).

Dalam Agenda ini, turut hadir perwakilan para pengurus KNPI Riau dan Kepala Disnakertrans Provinsi Riau.

“Kita melihat selama ini banyak ada permasalahan di dalam perusahaan yang bermitra perusahaan ke RAPP ini, ada beberapa data dan informasi yang telah kita kumpulkan. ” Ujarnya.

Jamadi yang juga menjabat sebagai komandan Satgas Pemuda Pemuda Peduli Penyelamat Sawit Riau (SP3-SR) ini mengatakan KNPI Riau akan mengawal kebijakan ini sampai tuntas.

“Info terbaru terjadi insiden yang mengakibatkan belasan pekerja PT ERB yang merupakan Sub Kontraktor dari PT Nusa Wana Raya ini di Sungai Segati. ” Tegasnya.

Berdasarkan info dilapangan, kecelakaan yang menewaskan 15 orang karyawan PT Empat Res Bersaudara (ERB) di Sungai Segati, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

“Kita minta ini juga diusut tuntas, kepada pihak keluarga juga agar diberikan perhatian penuh”. Sebutnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans, Bobby Rahmat didepan para peserta audiensi mengatakan hal ini sudah menjadi atensi dari Disnakertrans. “

Persoalan ini sudah menjadi atensi. Kejadian bukan di hari dan jam kerja, kita juga belum berjumpa dengan pimpinan dan direksi dari perusahaan yang bersangkutan karena masih ada pemeriksaan dari pihak kepolisian, bisa saja terjadi kelalaian di alat transportasi. Namun, Kita masih menunggu investigasi dari pihak kepolisian.” Terangnya.

Bobby juga mengatakan akan tetap memberikan perhatian dan dukungan kepada para pekerja. “Kita tetap memperhatikan hak hak para pekerja.” Jelasnya. *

ARB INdonesia, PEKANBARU – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau bentuk Satgas Pemuda Peduli Penyelamat Sawit Riau (SP3-SR) di Kong Djie Cafe Arifin Ahmad Pekanbaru, Selasa (18/02/2025). 

Ketua KNPI Riau, Nazaruddin, SH, MH mengatakan Satgas SP3-SR ini dibentuk sebagai kepedulian dan partisipasi organisasi kepemudaan terhadap kebijakan Presiden Prabowo untuk penertiban kawasan hutan.

” Satgas ini sebagai upaya dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan hutan berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025.” Ujarnya. 

Perpres ini sebagai turunan dari pasal 101A dan Pasal 101 B UU Cipta Kerja tentang tata cara penerbitan terhadap kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan yang sudah ada. 

“Sebelum diterbitkan UU Cipta Kerja ini diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan berusaha dalam kawasan hutan namun bagi pihak yang melanggar dapat dikenakan Sanksi Administrasi, serta Penguasaan hutan kembali oleh negara.” Sebutnya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, saat ini untuk luas lahan sawit di riau sekitar 4 juta hektar, sekitar 1.5 jt hektar  lahan sawitnya berada dalam kawasan hutan. 

“Oleh karena itu tim satgas SP3-SR KNPI Riau ini berperan ikut membantu menyukseskan program pemerintahan ini agar kawasan hutan kembali berfungsi sesuai peruntukannya agar terjaga kelestarian hutan dan lingkungan.”

“Selain itu juga dengan adanya gerakan ini dapat memberikan pemasukan bagi negara serta mensejahterakan masyarakat. ” tutupnya. *

ARB INdonesia, PEKANBARU – Travel Umroh Alaqsa Medina Salim cabang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan bangga dapat kembali memberangkatkan jama’ah umroh dalam rangkaian perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci, Selasa (18/2/2025).

Acara pemberangkatan yang berlangsung di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ini dihadiri oleh keluarga jama’ah, pihak Madina Travel, serta sejumlah tokoh agama.

Ketua Cabang Inhil Travel Umroh Alaqsa Medina Salim Inhil, H Abdul Muis menyampaikan rasa syukur dan harapan agar jama’ah umroh dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jama’ah yang akan berangkat. Semoga perjalanan ibadah ini diberkahi dan membawa manfaat yang besar bagi jama’ah serta keluarga,” tutut H Abdul Muis.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama di Tanah Suci,” tambahnya.

Salah satu jama’ah, Fatmawati mengungkapkan rasa syukurnya bisa berangkat umroh bersama Travel Umroh Alaqsa Medina Salim.

“Alhamdulillah, kami sangat senang dan terharu bisa berangkat umroh tahun ini. Terima kasih kepada Travel Umroh Alaqsa Medina Salim cabang Inhil yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik. Semoga kami bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali dengan selamat,” katanya.

Untuk diketahui, secara keseluruhan Travel Umroh Alaqsa Medina Salim memberangkatkan sebanyak 38 jama’ah umroh se-Riau, dan sebelum keberangkatan para jama’ah diberikan pengarahan oleh pembimbing ibadah mengenai tata cara pelaksanaan umroh dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama di Tanah Suci.

Keberangkatan 38 jama’ah umroh ini merupakan bagian dari program rutin Travel Umroh Alaqsa Medina Salim dalam memberangkatkan jama’ah umroh ke Tanah Suci.

Pihak travel berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pengalaman ibadah yang terbaik bagi para jama’ah. (Arbain)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, kapolres rokan hulu menggelar sosialisasi kepada seluruh kepala desa sekabupaten rokan hulu.
Acara ini berlangsung di Gedung Convention Hall Islamic Centre Pasir Pengaraian pada hari Kamis 13 februari 2025.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Rokan Hulu yakni AKBP Budi Setiyono SIK MH dengan dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP Rejoice Benedicto Manalu STrK SIK, Kabid Keuangan DPMPD Rokan Hulu, Herman, serta Kasi Propam Polres Rokan Hulu, AKP H. Panjaitan SH. Selain itu juga di hadiri oleh seluruh kepala desa di kabupaten rokan hulu

Dalam sambutannya, AKBP Budi Setiyono menekankan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang harus segera diimplementasikan di tingkat desa.

“Kita akan menyukseskan program ini dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Polri memiliki empat program ketahanan pangan yang harus didukung oleh semua pihak, terutama kepala desa sebagai ujung tombak di lapangan,” ujar Kapolres.

Empat program ketahanan pangan yang akan dijalankan Polri di Rokan Hulu meliputi, Pekarangan Pangan Bergizi, yang akan dikelola oleh Kasat Binmas. Pemanfaatan Lahan Produktif (Monokultur Dan Tumpangsari), dengan tanggung jawab Kabag Log dan Kasat Samapta. Pengawasan Distribusi, yang menjadi tugas Kasat Reskrim. Rekrutmen Bakomsus Polri, yang akan dikoordinasikan oleh Kabag SDM.

Kapolres juga meminta kepala desa untuk mendukung program ini dengan mengoptimalkan lahan desa untuk penanaman jagung. Ia menekankan pentingnya pendataan lahan yang bisa digunakan, dengan ketentuan bahwa lahan tersebut tidak dalam sengketa dan bukan kawasan hutan.

“Program ini tidak akan berjalan jika kita bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, Polri, dan perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas AKBP Budi.

Kasat reskrim polres rokan hulu juga menyampaikan paparan teknis mengenai target dan langkah langkah implementasi program di tingkat desa.

Dalam kesempatan itu juga Kasat Reskrim polres rokan hulu, AKP Rejoice Benedicto Manalu, memaparkan bahwa program ketahanan pangan memiliki target luas lahan yang harus dicapai sesuai arahan dari Kementerian Pertanian.

“Target lahan dari Kementan sebanyak 7.306 hektare, sementara data perusahaan menunjukkan total 177.205,98 hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan.

Saat ini kami sudah memiliki data monokultur sebanyak 3.544,12 hektare dan tumpangsari 12.404,42 hektare, dengan total 15.948,54 hektare,” jelas Kasat Reskrim.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi dan harmonisasi data antara Polres dan perusahaan agar program dapat berjalan optimal.

Melalui sosialisasi ini, seluruh kepala desa di kabupaten rokan hulu diharapkan dapat segera melakukan pendataan lahan yang bisa digunakan untuk program ketahanan pangan.

Selain itu mereka juga diminta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena pelanggaran tersebut akan ditindak tegas oleh kepolisian. *