ARB INdonesia, Rokan Hulu – Semarak pelaksanaan Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-43 Tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Bengkalis, Sabtu (28/6/2025), berlangsung meriah. Kegiatan ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, di depan Rumah Dinas Bupati Bengkalis.

Dari sekian banyak peserta yang mengikuti pawai, penampilan dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjadi pusat perhatian masyarakat. Bukan hanya karena kekompakan dan atraksi memukau yang ditampilkan, namun juga karena kehadiran langsung Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, dan Wakil Bupati, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Mereka turut berjalan kaki sejauh ±4 kilometer bersama Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Ketua DPRD Rohul, dan seluruh peserta pawai dari Rohul.

Dari 12 kabupaten /Kota se Provinsi Riau hanya Bupati dan Wakil Bupati Rohul yang mengikuti Pawai dari Awal hingga Finis.

Selama perjalanan, Bupati dan Wakil Bupati tampak aktif menyemangati peserta dan menyapa masyarakat Bengkalis yang memadati rute pawai. 

Mereka juga turut menyuguhkan atraksi menarik dari Marching Band Gita Karya Praja Satpol PP Rokan Hulu, yang menyedot perhatian penonton dengan formasi rapi dan aksi akrobatik jungkir balik dari para personelnya.

Salah seorang warga Bengkalis, Ibu Reni, menyampaikan kekagumannya terhadap penampilan kontingen dari Rokan Hulu.

“Saya merasa sangat terhibur dan senang melihat semangat dan kerapian dari peserta Rokan Hulu. Atraksi marching band-nya luar biasa, bahkan ada yang sampai jungkir. Penampilan ragam budayanya juga sangat menarik. Pokoknya saya puas sekali,” ujarnya kepada tim Mediacenter Rohul.

Momen spesial juga terjadi saat rombongan Rohul melintas di depan panggung utama. Di sana, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan buah tangan khas Rokan Hulu kepada Gubernur Riau sebagai bentuk apresiasi dan tali asih.

Kehadiran langsung pimpinan daerah bersama peserta pawai menunjukkan kekompakan, kebersamaan, serta komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung syiar Islam dan budaya Melayu di Provinsi Riau. 

Penampilan ini bukan hanya menghibur, namun juga menjadi bentuk nyata kontribusi Rohul dalam memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan antar daerah di Bumi Lancang Kuning. 

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Akmal Abbas, SH, MH beserta Rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Peresmian Balai Rehabilitasi Napza Adiyaksa dan Rumah RJ (Restorative Justice) bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional di RSUD Rokan Hulu, Kamis (26/06/2025).

turut mendampingi Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Kepala Kajari Rokan Hulu Fajar Haryowimbuko, SH, MH, ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini beserta unsur Forkopimda lainnya, Sekda Muhammad Zaki, SSTP, M.Si, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam arahannya Kepala Kajati Riau Akmal Abbas menyampaikan Penegakan hukum bukan hanya Berorientasi pada kepenjaraan atau hukuman, negara hari ini hadir bukan hanya untuk menindak tetapi juga merangkul dan menyembuhkan dengan pendekatan humanistik,

Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang merusak masa depan generasi bangsa namun kita juga memahami banyak yang terjerat narkotika sebagian besar adalah korban yang membutuhkan pertolongan medis, dukungan sosial dan kesempatan ke dua.

“Jadi untuk penyalahgunaan narkotika tempatnya bukan di penjara, tapi harus di rehabilitasi, yang di penjara itu seharusnya adalah pengedar atau bandar bandar itu” ujar nya.

Oleh karena itu, Akmal sangat mengapresiasi Kajari Rokan Hulu dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan bantuan sehingga balai Rehabilitasi Napza di RSUD dan Rumah RJ yang terletak di LAMR Rokan Hulu bisa diresmikan.

“Kita sangat berharap Balai Rehab dan Rumah RJ ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Rokan Hulu Anton mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba ini telah mewabah sampai ke desa desa, sehingga kedepannya Pemkab Rohul dengan menggandeng perusahaan yang ada dan berkomitmen akan mendirikan Rumah Rehab sesuai dengan visi misi Rokan hulu untuk menciptakan generasi yang cerdas dan sehat.

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan prasasti sebagai tanda Peresmian Balai Rehab, dan penarikan tirai secara seremonial, kemudian usai peresmian dilakukan peninjauan Balai Napza oleh Kajati di dampingi Bupati, Wabup, Kajari dan undangan lainnya.

( Kri )

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Agung Nugroho, S.E., M.M., kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang diapresiasi luas adalah kebijakan penurunan tarif parkir resmi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Tarif parkir terbaru yang kini diberlakukan adalah sebesar Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat per satu kali parkir. Penyesuaian ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan warga yang beraktivitas sehari-hari di pusat kota.

“Kami sangat terbantu dengan tarif yang lebih murah dan jelas. Sebagai pemilik usaha kecil, ini sangat berpengaruh terhadap penjualan, karena pembeli semakin ramai. Terima kasih bapak wali kota dan Dinas perhubungan,” ujar Afrizal, seorang pedagang di kawasan Jalan Melati, Kecamatan Tampan.

Sosialisasi langsung terhadap masyarakat dilakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Plt. Kepala Dinas Perhubungan Sunarko, ATD, MT, serta Plt. Kepala UPT Perparkiran Rafit Dwi Febri, S.STP.

Mereka turun langsung ke lapangan untuk memastikan informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sekaligus menekan praktik pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kegiatan yang berlangsung di depan salah satu toko di Jalan Melati, petugas Dishub terlihat aktif membagikan informasi melalui spanduk dan dialog langsung dengan warga dan juru parkir. Langkah ini mendapat apresiasi sebagai bentuk pelayanan publik yang cepat, nyata, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kebijakan ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keberpihakan kepada rakyat kecil. Kami akan terus memperbaiki sistem perparkiran agar transparan dan nyaman,” terang Rafit Dwi Febri, S.STP, Plt. Kepala UPT Perparkiran saat ditemui di lokasi.

Warga berharap program ini dapat terus berlanjut dan dievaluasi secara berkala demi kebaikan bersama.

Misi Wali Kota Pekanbaru sudah mulai menunjukkan hasil positif. Dalam hitungan bulan, dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat, dan program ini akan terus diperkuat oleh Dishub dan UPT Perparkiran.*

ARB INdonesia, Rokan Hulu — Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu Periode 2025–2026 berlangsung dengan khidmat di Aula Masjid Agung Islamic Centre, Rabu (18/06/2025). 

Prosesi sakral ini ditandai dengan pembacaan ikrar pengurus baru yang dipimpin oleh Ilham Mandala Anugrah, perwakilan dari Pengurus Besar HMI (PB HMI).

Al Fajar secara resmi dilantik sebagai Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu untuk periode 2025–2026. Dalam sambutannya, Al Fajar menyampaikan komitmennya untuk membawa HMI sebagai wadah perjuangan nyata bagi umat dan bangsa.

“Siap membawa HMI Cabang Rokan Hulu sebagai wadah konkrit untuk kepentingan umat dan bangsa,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran alumni HMI (KAHMI) dalam pembangunan bangsa, serta berencana menghadirkan para senior HMI dari pusat ke Rokan Hulu untuk berdiskusi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten.

Tampak hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut Wakil Bupati Rokan Hulu H.Syafaruddin Poti, SH., MM, Kapolres Rokan hulu AKBP. Emil Putra, S.IK., MH, Asisten II H.Ibnu Ulya, M.Si, Anggota DPRD Rokan Hulu Romi Juliandra, SE, Ketua KAHMI Rokan Hulu Lufita Nur Alfiah, SP., M.Si, Komisioner Bawaslu Wikki Yuliandra, SM.

Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH., MM, dalam acara tersebut  menyatakan dukungannya terhadap peran HMI dalam pembangunan daerah.

“Pemkab Rokan Hulu terbuka terhadap HMI Cabang Rokan Hulu untuk meluangkan ide, gagasan, dan pemikiran dalam rangka membangun kabupaten Rokan Hulu,” ujarnya.

Ilham Mandala Anugrah dari PB HMI turut mengucapkan selamat kepada pengurus baru dan berharap HMI Cabang Rokan Hulu dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

“HMI ini organisasi besar, dan saya berharap HMI Cabang Rokan Hulu mampu menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentingan masyarakat dapat diterima oleh pemerintah kabupaten,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar HMI tidak terjebak dalam romantisme sejarah, melainkan fokus pada tantangan masa kini dan masa depan.

Turut memberikan sambutan, Ketua Majelis Daerah KAHMI Rokan Hulu, Yunda Lufita Nur Alfiah, SP., M.Si, yang menyampaikan harapannya kepada pengurus baru.

“HMI ini organisasi tertua dan terbesar di Indonesia. Harapan kami, pengurus HMI Cabang Rokan Hulu periode 2025–2026 dapat mengemban amanah dengan baik. KAHMI siap mendukung penuh kegiatan HMI,” tuturnya.

Acara pelantikan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi mahasiswa, pemerintah daerah, dan alumni dalam mendorong kemajuan Kabupaten Rokan Hulu.

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) hadir dan ikut mengsukseskan kegiatan Mandai Ulu Taon di Bagas Rarangan Boru Namora Suri Andung Jati Huta Haiti, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (18/06/2025).

Hadir dalam kegiatan Bupati Rohul Anton, S.T, M.M, didampingi Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Ketua Umum DPH LAMR Rohul Datuk H. Zulyadaini, Sekum DPH Datuk Tasmid, M.Pd, Anggota DPRD Rohul Syafran, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Sutan Mahmud Luhak Rambah Tengku Samsul Bahri, Ketua LKA Luhak Tambusai, Sutan Tuah Huta Haiti mewakili Sutan Laut Api, Kades RTB, Para tokoh adat serta ratusan warga yang memadati tempat acara berlangsung.

Bupati Rohul Anton, S.T, M.M menyampaikan  kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tapi juga menjadi kegiatan pelestarian budaya, menumbuhkan kebersamaan dan sebagai edukasi bagi generasi muda untuk penyelenggaraan kedepannya.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan dan gotong royang di tengah masyarakat, dan semoga adat mandailing tetap terjaga untuk generasi selanjutnya.” ujar Anton.

Bupati Rohul juga berharap dengan adanya acara Mandai Ulu Taon mampu mempersatukan berbagai lapisan masyarakat Desa Rambah melalui khasanah budaya yang terpelihara dari dahulu kala.

“Juga tentu ini merupakan ajang silaturahmi antara tokoh-tokoh adat, Raja-raja adat, serta masyarakat. Dengan ada momentum seperti ini kita bisa berdiskusi bagaimana untuk memfungsikan dan memberdayakan nilai-nilai adat.” pungkasnya mengakhiri.

Ketua Pelaksana Kegiatan Almi Shari menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenang perjuangan Boru Namora Suri Andung Jati (Raja wanita asal Tanah Mandailing) dan masuknya Kerajaan Suri Andung Jati di Kecamatan Rambah, Rohul ratusan tahun silam. 

“Tradisi Mandai Ulu Taon ini telah turun-temurun dilaksanakan setiap tahun, bahwa didalamnya terkandung nilai adat dan budaya. Bahwa kita memang beragam suku, tapi tetap menjunjung semangat persatuan dan kegotongroyongan,” terang Almi.

Almi juga menjelaskan Tradisi Mandai Ulu Taon merupakan kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat suku Mandailing Rohul. Acara ini dilaksanakan setiap tahun dan merupakan warisan turun temurun yang di lakukan pada hari Rabu dan pada hari ini merupakan acara ke 500 kali nya.

Kemudian juga menjelaskan Mandai Ulu Taon digelar atas peran serta seluruh masyarakat Napitu Huta. Kegiatan ini juga sebagai bentuk syukur masyarakat kepada Sang Pencipta setiap tahunnya tentu sejarah dan kegiatan makan bersama ini harus dilestarikan di masa mendatang agar tidak hilang dikikis oleh zaman.

( Kri )

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau kini sama-sama tengah menghadapi suatu laporan dari organisasi kemasyarakatan. Abdul Wahid dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dalam eksplorasi tambang granit oleh PT Malay Nusantara Sukses (MNS) didalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Sedangkan Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang membengkak hingga Rp 2,21 Triliun.

Dilansir dari serojanews.com, laporan terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid diajukan oleh organisasi Pemuda Tri Karya (PETIR) pada 7 November 2024. Dalam laporannya, PT MNS diduga beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bukti-bukti yang disodorkan meliputi peta citra satelit serta data geoportal KLHK yang menunjukkan pelanggaran tersebut.

Jackson Sihombing, Ketua Umum PETIR, menjelaskan bahwa eksplorasi yang dilakukan PT MNS seluas 198 hektare tidak memiliki legalitas perizinan kehutanan.

“Aktivitas ini sudah berjalan selama tiga tahun, dan kami menduga hasil tambang yang diperoleh telah diekspor atau dijual secara ilegal,” tegasnya.

Jackson juga menyoroti dampak finansial dari pelanggaran ini, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp9,5 miliar akibat denda administratif yang dapat dikenakan, berdasarkan peraturan yang berlaku. “Dengan tarif denda Rp1,6 juta per hektare per tahun, jelas ada potensi kerugian yang besar,” tambahnya.

Abdul Wahid, yang juga menjabat sebagai komisaris di PT MNS mengungkapkan bahwa ia pasrah menghadapi situasi ini. “Mau bagaimana lagi, namanya juga era transparansi. Kita tunggu saja prosesnya,” katanya saat dihubungi oleh wartawan pada Selasa (17/6).

Sementara Wakil Gubernur Riau, SF Haryanto dilaporkan ke KPK oleh Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) pada 14 Maret 2025.

Menurut Febri (Ketua AMPI) yang di lansir dari bukamata.co, Defisit Rp 2,21 Triliun ini telah menimbulkan dugaan adanya kesalahan yang disengaja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dimana angka tersebut mencuat setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ditegaskan oleh Febri, pihaknya mendesak KPK segera memanggil mantan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk dimintai keterangan terkait defisit tersebut.

Bahkan kata Febri juga selain defisit, tunda bayar sebesar Rp915 miliar juga menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan Riau untuk tahun anggaran 2024-2025.

Diungkapkan Febri, dari total APBD Riau sebesar Rp9,2 triliun, sekitar Rp6,2 triliun telah habis untuk belanja aparatur.

“Defisit awalnya hanya Rp560 miliar, tapi tiba-tiba melonjak menjadi Rp2,21 triliun. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah kesalahan fatal,” tegas Febri. (Sumber : serojanews.com – bukamata.co / Arbain)