ARB INdonesia, DUMAI — Ribuan warga yang bermukim di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai, kini menghadapi ketidakpastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Konflik mencuat setelah munculnya klaim bahwa lahan sejauh 100 meter dari as jalan, baik di sisi kiri maupun kanan merupakan aset milik negara yang sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan kini beralih ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Keresahan warga dipicu oleh surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Nomor S-28/KN.4/2021 yang menginstruksikan agar tidak menerbitkan hak atas tanah yang dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Situasi ini melahirkan gerakan sosial bernama Pejuang Tanah Sudirman, yang mana masyarakat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Dumai, Selasa (19/8/2025). Mereka menuntut kejelasan status hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan warga yang telah lama tinggal dan membangun di wilayah tersebut.

Atas konflik yang berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari, Praktisi Hukum sekaligus Akademisi Eko Saputra,SH,.MH mengatakan sebagian tanah yang kini diklaim sebagai BMN sebenarnya telah dibebaskan sejak tahun 1950-an berdasarkan keputusan gubernur kala itu dan SHP Nomor 76 Tahun 1975 .

“Kalau ada warga yang memiliki bukti otentik, mereka seharusnya diberi ruang untuk menyelesaikan melalui mekanisme hukum, bukan langsung ditutup jalannya dengan larangan penerbitan sertifikat,” ungkapnya.

Selain itu, Eko juga menegaskan bahwa dalam pengamanan aset negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Hukum seharusnya menjadi penengah antara kepentingan negara dan masyarakat.

“Negara jangan hanya berdiri sebagai pemilik aset, tapi juga sebagai pengayom. Itu baru namanya hukum yang hidup di tengah masyarakat,” pungkasnya.

“Disamping itu kita ketahui atas surat tersebut mengakibatkan beberapa ruas jalan protokol sudirman yang berada di kota Dumai tidak dapat dialihkan atau di naikkan status kepemilikannya, sehingga menimbulkan keberatan bagi sebagian masyarakat yang mempunyai hak atas tanah dan objek mereka,” tutupnya.

Dalam konflik ini, masyarakat berharap Pemerintah Pusat dan Daerah segera turun tangan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan penyelesaian yang adil dan transparan.

Karena konflik ini tidak hanya menyangkut legalitas tanah, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis warga yang merasa terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. (Arbain)

ARB INdonesia, DUMAI – Anggota DPRD Kota Dumai, Junjung Mengatas Simorangkir turut memeriahkan peringatan HUT RI ke 80 tahun bersama warga Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur dengan mengadakan berbagai perlombaan, Senin (18/8/2025).

Dari pantauan dilokasi, kemeriahan sangat dirasakan warga setempat saat menyaksikan berbagai perlombaan dengan berbagai hadiah yang diberikan oleh panitia penyelenggara.

“Kami Warga Kampung Baru RT 08, Kecamatan Bukit Kapur, bersama Pak Dewan Junjung Mangatas mengadakan Kegiatan untuk memeriahkan acara 17 Agustus. Dari anak anak, hingga sampai orang Dewasa turut memeriahkan acara ini,” tutur salah satu warga.

Dilokasi, terdengar suara sorak gemuruh dari para penonton yang antusias melihat perlombaan anak anak, seperti lomba makan kerupuk, lomba masukan Paku dalam botol, lomba masukan sarung, Main kelereng, lomba gelas masukan kebenang dan lainnya.

“Seru, lucu hingga mengundang tawa melihat anak-anak yang berlomba. Ini adalah momentum kebersamaan, Terimakasih Bapak Dewan,” tutur warga lainnya.

Aggota DPRD Kota Dumai, Junjung Mangatas Simorangkir menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga Kampung Baru yang begitu antusias dalam memeriahkan peringatan HUT RI ke 80 tahun.

“Mudah-mudahan di tahun depan kita diberi umurpanjang, kita akan meriahkan kembali Kampung kita diacara hari ulang tahun Kemerdekaan,” ujar Junjung Mangatas. (Dedi)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan fakta terkait status lahan yang terpasang plang kawasan hutan di lokasi PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) dan PT Riau Sambu Timber Mandiri (RSTM) merupakan aset milik negara.

Kendati demikian, pihak perusahaan sebelumnya juga mengakui bahwa lahan yang telah terpasang plang oleh Satgas PKH di afiliasi Sambu Grub (PT. RSTM – PT.RSUP) adalah bukan dalam kawasan HGU perusahaan.

“Lahan tersebut bukan milik Sambu Group dan afiliasinya, berdasar info kami dari petugas di lapangan dan sudah tervalidasi. Untuk di RSUP, RSTM, dan GHS, areal yang masuk kawasan hutan sudah bukan dalam HGU kami,” tutur Humas Sambu Grub, Arief Aria Rachman dalam pemberitaan sebelumnya.

Sementara itu, dari penelusuran rekanan media beberapa beberapa waktu belakangan ditemukan aktivitas perkebunan dan penguasaan lahan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan.

Atas hal tersebut, anggota Tim Satgas PKH saat dijumpai awak media di lantai 2 Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menegaskan bahwa lahan yang telah dianggap kawasan hutan berarti itu adalah lahan milik negara bukan milik PT. RSUP dan PT. RSTM.

“Jika perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki KSO Kerjasama Operasi) di atas kawasan hutan tersebut, maka perusahaan diduga telah menggarap lahan milik negara secara ilegal,” tutur Tim Satgas PKH, Nurcholis, Senin (5/8/2025).

“Untuk terbitnya KSO, wajib melibatkan koperasi atau kelompok tani yang sah dan ditunjuk secara resmi oleh pihak yang berwenang (PT Agrinas-red). Dalam proses itu juga harus bersifat transparan dan melibatkan masyarakat,” tutupnya.

Lebih lanjut dari penelusuran awak media, terhendus kabar bahwa KSO pada lahan milik negara di PT RSUP dan RSTM telah terbit tanpa melibatkan koperasi lokal atau kelompok tani tempatan.

Hingga berita ini di tebitkan, PT. Agrinas sebagai pihak yang berwenang menerbitkan KSO belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. (Arb-tim)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos, MM didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, SE,M.Hum dan Deputi bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, S.IP, M.Si melakukan peninjauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

Kedatangan Kepala BNPB menggunakan Helikopter di sambut langsung oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM bersama Kapolres AKBP Emil Eka Putra, SIK, SH, MH, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho, SH, MIP, Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Kalaksa BPBD Rohul, Kadis Perhubungan Minarli dan Kepala Satpol PP dan Damkar Gorneng di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Kamis (24/06/2025)

Dari Kantor Bupati, Kepala BNPB beserta Rombongan melanjutkan peninjauan ke lokasi Karhutla yang ada di Cipogas desa Sialang jaya kecamatan Rambah. 

Kepala BNPB Suharyanto saat di lokasi mengatakan dirinya bersama Pemerintah Daerah dan Forkompinda telah melaksanakan Rapat koordinasi kecil penanganan Karhutla di Rokan Hulu khususnya di Cipogas, dirinya mengatakan pemadaman apilakuka mengunakan satgas darat akan sulit di lakukan karena akses dan medan ke titik api sulit dijangkau apalagi jika membawa peralatan pemadam dan tidak ada sumber air.

“Bisa kita lihat di belakang sana terlihat api yang menjadi sumber asap, ini bukan akibat manusia karena letak nya susah dijangkau, kalau dipadamkan pakai satgas darat sulit karena tidak ada sumber air dan sulit membawa peralatan pemadam ke atas” ujarnya

Suharyanto melanjutkan Seharusnya kondisi seperti ini  yang paling pertama dilakukan adalah mengupayakan disiram lewat langit melalui hujan, dimana saat ini BNPB sudah mempunyai tekhnologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan, dan dalam beberapa hari kedepan dirinya akan memerintahkan posko di Riau untuk mendatangkan hujan di Rokan Hulu.

“Kondisi saat ini hanya bisa lebih efektif di lakukan pemadaman dari udara, lewat langit melalui hujan, beberapa hari terakhir di Riau sudah turun hujan namun mungkin belum terpusat di Rokan Hulu, dan saya sudah memerintahkan posko kita untuk menurunkan hujan di Rokan hulu melalui tekhnologi terbaru modifikasi cuaca, karena berdasarkan informasi dari Bupati dan masyarakat lebih kurang selama 2 bulan Terakhir hujan belum turun” ungkapnya. 

Cara kedua yang bisa dilakukan yakni melakukan pemadaman di titik api menggunakan water Boombing menggunakan Helikopter, saat ini masih satu heli yang beroperasi dan itu kurang efektif seharusnya menggunakan 2 atau 3 Helikopter, diri nya menyebutkan BNPB telah mendatangkan 5 hingga 6 Helikopter water Boombing di Riau dan dalam beberapa hari kedepan sudah bisa dioperasikan di Rokan Hulu.

“Cara kedua memadamkan api dengan Water Boombing namun satu baru operasi, itu kurang jadi siang ini dipastikan ada dua, paling tidak kami mendatangkan 5 sampai 6 di Riau,  mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari sudah lengkap” jelasnya. 

Kepala BNPB menerangkan kondisi kabut asap di Riau sudah lebih baik dan tidak sepekat seperti beberapa hari yang lalu, ini menunjukkan  upaya seluruh Kementerian, lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat, mulai dari  pencegahan pemadaman penegakan hukum sudah ada hasilnya walaupun belum tuntas masih harus terus dipelihara dan  ditingkatkan.

 “Yang perlu saya sampaikan dalam perkembangan, Alhamdulillah kalau tadi lihat dari perjalanan dari pekanbaru dulu dengan perjalanan saya dua hari yang lalu berbeda jauh memang masih banyak asap tapi tidak sepekat dua hari yang lalu artinya upaya seluruh Kementerian lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat ya dari mulai pencegahan pemadaman penegakan hukum sudah ada hasilnya walaupun belum tuntas masih harus terus dipelihara dan ditingkatkan” pungkasnya mengakhiri.

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar acara pengantar alih tugas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohul Fajar Haryowimboko, S.H., M.H., yang kini mendapatkan promosi dan mutasi jabatan sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Acara yang penuh kehangatan dan kekeluargaan ini dilaksanakan pada Selasa, (22/07/2025) bertempat di Lapangan Tenis Rumah Dinas Bupati Rohul.

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Rohul Hj, Sumiartini, Kapolres AKBP Emil Eka Putra, S.IK, M.Si, Ketua PN Pasir Pengaraian Bapak Hendra Yudhautama, S.H, M.H, Kalapas Kelas II B Pasir Pengaraian Efendi Parlindungan Purba, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Ibu Gita Febrita, S.H.I., M.H, Ketua TP PKK dr. Yeni Dwi Putri, Asiten, Kepala OPD dan unsur pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Rokan Hulu.

Fajar Haryowimboko yang mulai menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rohul sejak 7 September 2022 hingga 24 Juli 2025 menyudahi masa tugasnya yang berlangsung selama 2 tahun 10 bulan dengan dikenal sebagai sosok yang tegas, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam penegakan hukum di Rohul.

Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi Fajar Haryowimboko selama memimpin Kejari Rohul. 

“Kami mewakili masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rohul mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sangat baik. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga sukses selalu menyertai,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan hari ini selain melepas Kajari dalam lingkup pekerjaan, tetapi juga melepas sahabat yang merupakan bagian dari perjalanan yang penting karena selama menjabat bukan hanya sebagai mitra kerja, tetapi juga sosok yang hangat terbuka dan bisa diajak berdiskusi.

“Semoga silaturahmi tetap terjaga, doa terbaik untuk kedepannya dan kapan-kapan kita bisa makan soto betawi di jakarta seperti saat saya masih menjadi Kadis PUPR  Rohul dulu” imbuh Anton menutup candaan dan sambutannya. 

Sementara itu, Fajar Haryowimboko dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan kesan mendalam selama bertugas di Rohul. Ia mengungkapkan bahwa kebersamaan dan sinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat menjadi pengalaman yang sangat berharga.

“Dengan waktu yang cukup lama ini, saya merasa nyaman berada di Rohul, apalagi saat ini dengan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati yang saling melengkapi untuk kemajuan di Rohul, saya yakin Rohul akan maju di tangan Anton-Poti”. tutup Fajar

Acara ditutup dengan pemberian cenderahati dan ucapan selamat dari seluruh tamu undangan, diiringi doa dan harapan agar dapat terus mengemban amanah di tempat tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab. 

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Beberapa Minggu terakhir kabut asap telah menyelimuti kota Pasir Pengaraian dan sebagian kecamatan lain di Rokan Hulu akibat dampak dari Karhutla yang terus terjadi disebabkan kemarau panjang yang melanda.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar shalat Istisqo’ sebagai upaya pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meminta pertolongan agar di turunkan berkah hujan dari Allah SWT yang dilaksanakan di pelataran mesjid agung Islamic Center Rokan Hulu, Selasa (32/07/2025).

Hadir dalam pelaksanaan Shalat Istisqo’, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Asisten I Setda Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Kepala OPD, seluruh Pegawai dilingkungan Pemda Rohul, tokoh masyarakat serta Ratusan Masyarakat Rokan Hulu, bertindak selaku imam ustadz indra Gunawan, S.Ag dan khotbah oleh Ustadz Ustadz DR (HC) H. Yulihesman, S.Ag, M.Pd.

Mewakili pemerintah Kab. Rohul Asisten I Setda Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos mengatakan Kegiatan shalat istisqa’ ini dilakukan sebagai salah satu bentuk keprihatinan dari pimpinan  karena kemarau panjang dan kabut asap mulai melanda kabupaten Rokan Hulu 

“Harapannya Dengan shalat istisqa’ ini insyaallah diturun kan hujan oleh Allah SWT agar titik api bisa berkurang dan kemarau segera berakhir” ujarnya.

Selain itu, Fhatanalia juga mengatakan  Bupati dan wakil bupati telah menghimbau kepada camat agar melakukan shalat istisqa’ bersama warganya di kecamatan masing masing.

Kemudian, lanjut Asisten I, Sebagaimana yang diketahui kabut asap ini akibat adanya beberapa titik api di Rokan Hulu dan segenap pemerintah bersama TNI/Polri sudah berupaya untuk melakukan pemadaman dan pengurangan titik api yang sampai kini masih berlangsung 

“Himbauan secara masif juga dilakukan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan atau kebun karena di musim kemarau ini api cepat menyebar” tutupnya.

( Kri )