ARB INdonesia, PEKANBARU – Belakangan harga cabai di Kota Pekanbaru semakin mahal. Dari pantauan di beberapa pasar, harga sekilogram cabai merah mencapai Rp100 ribu. 

Hal ini tentu dikeluhkan masyarakat dan pedagang ataupun pengusaha kuliner. Sebab, bagi masyarakat Melayu, cabai merupakan bumbu yang tak terpisahkan dalam masakan. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ia akan mengambil langkah dengan menggelar pasar murah setiap pekan untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok, terutama cabai. 

Pasar murah tersebut merupakan langkah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di daerah. 

“Kita lakukan pasar murah tiap pekan, tapi memang harga cabai saat ini tembus di angka Rp100 ribu lebih. Karena itu, kami melakukan subsidi untuk masyarakat melalui pasar murah agar inflasi tidak semakin tinggi,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Wali Kota menjelaskan, Pemko akan memperluas jangkauan pasar murah hingga tingkat kelurahan dengan pola maraton mulai hari ini. Fokus utama kegiatan ini adalah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai, beras, dan minyak goreng.

“Selasa kita akan lakukan maraton pasar murah tingkat kelurahan, khususnya untuk bahan sembako yang harganya tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai bukan hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. (MC Riau)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Penyegelan kebun PT. Torus Ganda oleh Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Rokan Hulu, Riau, pada Maret 2025 lalu ternyata bak ‘macan ompong’. Fakta di lapangan justru memperlihatkan aktivitas sawit terus berjalan, namun hasil tandan buah segar (TBS) diduga kuat diselundupkan ke pabrik lain.

Informasi yang beredar menyebutkan, setiap hari 7 hingga 8 truk penuh TBS keluar dari kebun yang sudah berplang segel tersebut diangkut dan dijual ke salah satu pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Kepenuhan. Praktik ini dikabarkan berlangsung selama berbulan-bulan, sejak Mei hingga akhir September 2025.

“Satgas hanya pasang plang, tapi buah tetap keluar. Truk jalan tiap hari. Semua orang tahu, tapi diam,” ungkap seorang warga yang menolak identitasnya dipublikasikan demi menjaga keselamatan, saat diwawancarai eklusif oleh media, Minggu (5/10/2025)

Isu panas kian berembus kencang kabar diduga adanya keterlibatan oknum internal kebun, mulai dari manager kebun, manager PKS, staf produksi, staf umum, hingga security.

Dari pihak eksternal, sorotan mengarah pada oknum kepala desa, serta dua nama berinisial RG dan SR yang bertugas sebagai penyedia angkutan dan penghubung. Bahkan inisial SR disebut-sebut berprofesi sebagai seorang dokter yang memiliki jejaring kuat ke keluarga Owner PT. Torus Ganda.

Tak heran, kisruh ini menjadi bahan perbincangan hangat anggota Koperasi Tambusai (Kopertam) sebagai mitra PT. Torus Ganda yang memiliki lahan seluas 11.120 hektare di tiga desa. Mereka menilai penjualan buah keluar kebun adalah pengkhianatan kerja sama.

“Kerugian miliaran rupiah ini jelas menampar wajah koperasi. Kalau dibiarkan, habis hak kami,” tegas seorang anggota koperasi.

Satgas PKH kini menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan menyebut penyegelan hanya formalitas tanpa pengawasan ketat.

“Negara jangan kalah oleh mafia sawit. Jika dibiarkan, ini bukti aparat tak lebih dari penonton,” ucap seorang warga.

Skandal kebocoran hasil kebun PT. Torus Ganda pun menjadi hot topik, siapa dalang utama, ke kantong siapa saja aliran uang hasil penjualan buah sawit tersebut, dan sampai kapan aparat membiarkan praktik ilegal di kebun PT. Torus Ganda?

Sementara itu, manager kebun, Irianto Sembiring, saat dimintai konfirmasi terkait tudingan keterlibatan pihak internal PT. Torus Ganda melalui saluran WhatsApp pribadinya tidak memberikan jawaban. Upaya dihubungi melalui sambungan telepon Senin (6/10) siang juga tidak mendapat respons.

Upaya wartawan untuk meminta keterangan langsung pun gagal, karena tidak diberi akses masuk ke areal dan kantor PT. Torus Ganda. Penolakan akses ini semakin menambah tanda tanya atas dugaan praktik penjualan buah keluar kebun.

Satgas PKH Riau diminta turun kelokasi untuk menangani peroalan ini lebih serius. Warga menilai lemahnya pengawasan membuat penyegelan kebun hanya formalitas. Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak menelusuri aliran dana serta memastikan pihak yang terlibat untuk ditindak tegas sesuai hukum berlaku. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Tiga Kubu Dzuriyat Bangsawan di Luhak Rambah menyatakan menolak rencana pen­tahkikan dan penakbalan Afrizal Dahlan sebagai Raja Luhak Rambah, Sabtu (4/10/2025). Mereka menilai proses yang berjalan belum sesuai tradisi Puak Rumah Pangka Balai, terutama syarat “masuk Puak” yang harus ditempuh di hadapan anak-kemenakan Puak berikut pemenuhan syarat/hutang adat.

“Kami menolak cara-cara yang dilakukan, penuh muslihat bak seorang politisi, didalam Forum Mediasi yang ditaja LAMR Rohul pada 20/09/2025 lalu beliau menyatakan akan memenuhi yang dipersyaratkan anak kemenakan, namun kemudian mengingkari”. Selama syarat adat belum dipenuhi, penakbalan tidak punya dasar adat,” ujar T.Musrial yang berbicara atas nama T. Herry Islami, ST, MT, Selaku Pucuk Puak Rumah Pangka Balai yang dimufakatkan anak kemenakan saat aksi damai di Pasir Pengaraian.

Para 3 Dzuriyat Bangsawan yang terdiri dari Puak Bangsawan Rumah Pangka Balai (Dzuriyat T. Hasan), Dzuriyat Yang Dipertuan Djumadil Alam (Tengku Mansur), dan Dzuriyat Tengku Saleh (Raja Rambah X). Mereka juga membantah narasi yang diframing oleh kubu Afrizal Dahlan “empat puak sudah sepakat” yang beredar di media sosial. Menurut juru bicara aksi, forum mediasi LAMR pada 20–24 September 2025 berakhir tanpa mufakat (deadlock) dan LAMR meminta pihak-pihak terkait menuntaskan pembahasan internal dalam 7 hari—yang hingga kini belum terlaksana atau tidak dilaksanakan oleh Dt. Bendaharo Luhak Rambah selaku penerima mandat LAMR Rohul.

“Marwah adat mesti dijaga. Jangan dibentuk narasi seolah-olah telah ada kesepakatan, padahal belum ada putusan bersama,” kata Tengku Oemar mewakili dzuriyat Tengku Saleh selaku Raja Rambah X.

Dalam orasinya, Tiga Dzuriyat Bangsawan menggarisbawahi adat nan tigo—Semenda/Semondo, Jujuran, dan Kebesaran Raja (Antaran)—sebagai pagar utama keturunan dan pernikahan. Mereka menegaskan prosesi “masuk suku” ala persukuan tidak berlaku untuk penentuan status di Puak Rumah Pangka Balai.

Tuntutan 3 Kubu Dzuriyat :

1. Menunda/membatalkan seluruh agenda pentahkikan/penakbalan sampai syarat “masuk Puak” dipenuhi dan musyawarah resmi di Internal Puak Rumah Pangka Balai, lalu 4 Puak, dan tingkat Kerapatan Adat Luhak Rambah dengan unsur lengkap (Pucuk Suku Nan Tujuh, Napitu Huta, dan dzuriyat terkait).
2. Netralitas pemerintah daerah: Bupati/Wakil Bupati dimohon tidak menghadiri/ditafsirkan turut serta sebelum ada mufakat adat yang sah.
3. Klarifikasi informasi: media dan publik diminta membedakan dokumentasi mediasi dengan acara kesepakatan agar tidak menyesatkan.

Para Dzuriyat Bangsawan yang melakukan aksi menyebut juga telah melakukan audiensi permohonan netralitas kepada Bupati Rokan Hulu serta surat audiensi kepada Raja Luhak Tambusai untuk meluruskan informasi serta menjaga ketertiban. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melaksanakan kegiatan penting berupa penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) penyusunan program kerja untuk tahun 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, dan bertempat di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu pada hari Kamis, 2 Oktober 2024.

Rapat Kerja ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran pengurus TP PKK Rokan Hulu untuk menyelaraskan visi dan misi organisasi serta merumuskan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Fokus utama dari penyusunan program ini adalah untuk meningkatkan peran aktif PKK dalam mendukung program-program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.

dr. Yeni Dwi Putri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara TP PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, serta dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rokan Hulu.

Penyerahan SK pengurus menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan seluruh anggota memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Diharapkan dengan adanya Raker yang matang dan penyerahan SK pengurus yang baru, TP PKK Rokan Hulu dapat bergerak lebih optimal dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Pasar Modern BUMD Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Pasar kebanggaan masyarakat Rohul ini berhasil meraih Juara 1 Pasar Pangan Sehat se-Provinsi Riau, yang di umumkan pada Januari 2025 yang lalu dan kini ditunjuk mewakili Riau untuk bersaing di tingkat nasional.

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian tersebut, Tim Penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Pusat Jakarta turun langsung ke Kabupaten Rokan Hulu. Selasa (30/9/2025).

Kedatangan tim pusat ini untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelayanan, fasilitas, hingga manajemen pengelolaan Pasar Modern BUMD Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Rohul.

Bupati Rokan Hulu, Anton ST, MM, mengapresiasi pencapaian ini. Ia menyebut bahwa keberhasilan Pasar Modern BUMD Perumda RHJ Rohul tidak hanya membawa harum nama daerah, tetapi juga menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Rohul dalam menghadirkan pasar yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan kita bersama. Rohul dipercaya mewakili Riau di tingkat nasional. Semoga upaya dan kerja keras kita mendapatkan hasil terbaik di kancah nasional,” ungkap Bupati.

Pasar Modern BUMD Rohul memang dikenal dengan pengelolaan yang profesional, fasilitas memadai, serta penerapan standar kebersihan yang ketat. Selain itu, pasar ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan berbagai program inovatif yang mendukung pemberdayaan pedagang lokal.

Dengan keberhasilan ini, masyarakat Rohul berharap Pasar Modern BUMD dapat terus berkembang menjadi ikon pasar sehat yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Kri)

ARB INdonesia, DUMAI — PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Jalan Putri Tujuh, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur kembali mengalami ledakan dan kebakaran hebat pada Rabu (1/10/2025) malam.

Dentuman keras mengguncang kawasan Dumai Timur sekitar pukul 20.40 WIB, memicu kepanikan warga serta memunculkan kembali pertanyaan serius tentang akuntabilitas manajemen kilang.

Ini bukan insiden pertama, melainkan babak baru dari rangkaian dugaan menunjukkan lemahnya pengawasan internal terhadap objek vital.

Hal itu diperkuat dengan adanya informasi bahwa dua hari sebelum terjadinya ledakan dan kebakaran hebat, diduga telah terjadi kebocoran gas namun tidak menyebabkan kebakaran.

“Dua hari sebelum kebakaran, ada juga gas bocor persis dilokasi yang meledak. Tapi isu beredar katanya itu simulasi. Yang pasti Kami berharap agar pihak pertamina lebih konsisten lagi menjaga keamanannya supaya tidak terjadi lagi hal Ledakan seperti itu,” ungkap sumber yang minta identitasnya tidak disebutkan, Kamis (2/10/2025).

Dalam dua tahun terakhir, kilang Dumai tercatat mengalami 2 kali kebakaran hebat. Pada April 2023, sembilan pekerja dilaporkan terluka akibat pecahan kaca saat ledakan terjadi di area kilang.

Dalam peristiwa baru ini, meski pihak Pertamina menyatakan bahwa api berhasil dipadamkan pada pukul 23.20 WIB dan operasional kilang tetap berjalan normal serta tidak ada korban jiwa dan korban luka dari para pekerja.

Kendati demikian, publik tetap menyoroti kinerja manajemen pengawasan pada Kilang Minyak RU II Dumai yang dinilai gagal menjamin keselamatan dan keandalan fasilitas strategis nasional.

Hinggs berita ini ditayangkan, belum diketahui berapa total kerugian akibat insiden tersbut. Area Manager Communication, Relation & CSR Kilang Dumai, Agustiawan belum merespon upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. (Arbain)