ARBindonesia.com, PEKANBARU – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin berharap Ustaz Abdul Somad (UAS) mengambil peran lebih besar dalam merajut persatuan ulama, dai, dan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, persatuan menjadi kebutuhan mendesak di tengah perpecahan yang dinilai telah melemahkan pengaruh umat Islam dalam kehidupan kebangsaan.

Harapan tersebut disampaikan Gus Muhaimin saat bersilaturahmi ke kediaman UAS di Pondok Pesantren Az-Zahra, Kampar, Riau, seusai memimpin Apel Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru.

Gus Muhaimin mengungkapkan, salah satu tujuan utama kunjungannya adalah mengajak UAS membangun kembali kebersamaan di kalangan ulama dan para penggerak Islam yang selama ini dinilai berjalan sendiri-sendiri.

“Sudahlah, perbedaan itu sekali saja, lima menit di kotak suara saja. Lima menit saja. Tapi setelah itu tentu persatuan lebih baik, semua bersatu tanpa ada sekat perbedaan,” ujar Gus Muhaimin di kediaman UAS, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, UAS memiliki kapasitas untuk menjadi perekat persatuan karena kiprah dakwahnya yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas Muslim di kawasan transmigrasi dan pelosok daerah.

Gus Muhaimin mengaku telah lama mengikuti dakwah UAS bersama keluarganya. Ia juga mengenang perjuangan UAS dalam membela tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), seperti tahlilan dan pembacaan Surah Yasin, yang tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat.

Menurut Gus Muhaimin, tradisi keagamaan tersebut bukan semata-mata ritual, melainkan juga ruang kebersamaan dan solidaritas sosial bagi masyarakat akar rumput. Melalui kegiatan keagamaan, warga dapat saling berbagi dan memperkuat ikatan sosial. “UAS ini pembela jemaah di kampung-kampung transmigran di seluruh pelosok. Saya tahu persis perjuangannya,” katanya.

Ia menegaskan, persatuan umat Islam memiliki arti strategis, bukan hanya bagi kehidupan keagamaan, melainkan juga bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat arah perjuangan bangsa.

Gus Muhaimin menyoroti masih besarnya persoalan kemiskinan yang dihadapi umat Islam. Menurutnya, potensi umat yang besar seharusnya dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi apabila dibarengi kebersamaan dan langkah nyata.

“Kalau umat Islam bersatu, mengubah nasib bangsa akan lebih cepat,” ujarnya.

Selain berdampak pada kesejahteraan, ia meyakini persatuan umat juga dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan dunia Islam. Karena itu, ia berharap para ulama dapat memainkan peran sebagai penuntun moral sekaligus pengarah gerakan umat dan kehidupan kebangsaan.

Silaturahmi itu ditutup dengan pertukaran buku. Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas sejumlah buku yang diberikan UAS, termasuk karya disertasi sang ulama yang ditulis di Sudan.

Ia berharap pertemuan tersebut membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama dalam membangun persatuan umat. “Semoga silaturahmi saya dengan Ustaz Abdul Somad hari ini bisa membawa kebaikan dan kemanfaatan, terutama untuk saya pribadi,” kata Gus Muhaimin.

ARBindonesia.com, JAKARTA – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 harus menjadi momentum memperkuat pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar perayaan seremonial. Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Riau dan sejumlah wilayah lainnya, kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, dijadwalkan memimpin Apel Hari Santri Nasional ke-XII di Pondok Pesantren Darul El Hikmah, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, pada 22 Oktober 2026.

Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, mengatakan pelaksanaan apel nasional di Pekanbaru memiliki makna penting karena berlangsung ketika masyarakat masih menghadapi persoalan kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan maupun kehidupan sehari-hari.

Menurut Mafirion, komitmen Gus Muhaimin terhadap persoalan lingkungan dan bencana tidak berhenti pada pernyataan atau wacana. Kepedulian tersebut akan terus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.

“Hari Santri memang menjadi pestanya para santri. Namun, ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, kepedulian tidak bisa ditawar. Inilah saatnya semangat pengabdian santri diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya teori atau seremoni,” kata Mafirion.

Ia menegaskan, semangat tersebut sejalan dengan komitmen Gus Muhaimin dan PKB untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kesulitan. Peringatan HSN harus tetap meriah sebagai ruang ekspresi dan kebanggaan santri, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan penderitaan masyarakat akibat bencana.

“Bagi kami, Hari Santri bukan hanya tentang merayakan sejarah dan kontribusi santri bagi bangsa. Lebih dari itu, Hari Santri harus menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara diwujudkan dengan membantu sesama, melindungi lingkungan, serta hadir ketika rakyat membutuhkan,” ujarnya.

Mafirion menilai, persoalan karhutla yang berulang di Riau dan sejumlah wilayah lain merupakan pengingat bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat membutuhkan kepedulian bersama yang berkelanjutan. Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan melalui terganggunya aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Karena itu, ia mendorong agar momentum HSN 2026 turut memperkuat gerakan konkret untuk membantu masyarakat terdampak, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya asap, serta menumbuhkan budaya menjaga lingkungan. Pesantren dan komunitas santri dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi, solidaritas sosial, dan aksi pelestarian alam.

“Pesantren memiliki kekuatan nilai, jaringan, dan semangat gotong royong. Semua itu bisa menjadi modal untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan lingkungan. Santri tidak cukup hanya memahami ajaran tentang menjaga alam, tetapi juga harus mengambil bagian dalam praktik nyata,” katanya.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap korban bencana dan pelestarian lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari pemberdayaan masyarakat. Sebab, masyarakat yang berdaya bukan hanya masyarakat yang memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melainkan juga masyarakat yang terlindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidupnya.

Mafirion berharap, kepemimpinan Gus Muhaimin dalam Apel HSN 2026 di Pekanbaru dapat memperkuat pesan bahwa santri selalu hadir bersama rakyat, termasuk ketika masyarakat menghadapi bencana. Menurutnya, ukuran keberhasilan peringatan Hari Santri tidak semata-mata terletak pada kemeriahan acara, tetapi juga pada tumbuhnya kepedulian dan lahirnya tindakan yang membawa manfaat.

“Komitmen Gus Muhaimin dan PKB jelas, Hari Santri harus menjadi perayaan yang membanggakan, sekaligus momentum untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat. Ketika ada masyarakat yang kesulitan akibat karhutla, kita tidak boleh hanya berbicara tentang kepedulian. Kita harus hadir, bergerak, dan memberikan bantuan nyata,” tutup Mafirion. *

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru mendatangi Polresta Pekanbaru, Senin (12/10/2026). Kedatangan mereka untuk meminta perhatian serius kepolisian terkait dugaan pengeroyokan dan penyekapan terhadap seorang advokat bernama Desi Silvia Angraini.

PBH PERADI Pekanbaru menyampaikan surat permohonan atensi kepada Kapolresta Pekanbaru agar laporan dugaan tindak pidana yang dialami Desi segera ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.

Sekretaris PBH PERADI Pekanbaru, Anggara Faisal, S.H., mengatakan pihaknya tidak ingin dugaan kekerasan terhadap seorang advokat yang disebut terjadi saat menjalankan tugas profesinya dibiarkan tanpa kepastian hukum.

“Kami meminta Bapak Kapolresta Pekanbaru memberikan perhatian serius dan memastikan laporan ini diproses secara objektif, profesional, dan tanpa intervensi. Laporan dibuat sesaat setelah kejadian. Kami berharap pihak yang diduga terlibat segera ditindak sesuai hukum apabila alat bukti telah mencukupi,” tegas Anggara.

Tak hanya mendesak percepatan penanganan perkara, PBH PERADI Pekanbaru juga menyoroti dugaan keterlibatan seorang oknum ketua RW dalam peristiwa tersebut.

Anggara menyebut, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, oknum ketua RW itu diduga memiliki peran dalam menggerakkan atau mengoordinasikan massa.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian.

Menurut Anggara, seorang pengurus lingkungan masyarakat semestinya menjadi teladan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bukan justru terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Ia menegaskan, apabila dugaan keterlibatan tersebut terbukti, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Anggara mengingatkan bahwa profesi advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Karena itu, dugaan tindakan kekerasan terhadap advokat, terlebih ketika sedang menjalankan tugas profesinya, dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

PBH PERADI Pekanbaru berharap kepolisian dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Sementara itu, perwakilan Bidang Pengembangan Organisasi PBH PERADI Pekanbaru, Erefin Krisna Putra, S.H., menyampaikan pernyataan solidaritas terhadap Desi Silvia Angraini.

Ia menegaskan, PBH PERADI Pekanbaru tidak akan tinggal diam dan berkomitmen mengawal penanganan perkara tersebut.

“Kalau ada 100 orang yang membela Desi, kami pastikan PBH PERADI Pekanbaru satu di antaranya. Kalau ada 10 orang, kami tetap satu di antaranya. Dan kalau hanya ada satu orang yang berdiri membela Desi, kami pastikan orang itu adalah PBH PERADI Pekanbaru!” tegas Erefin.

Menurutnya, solidaritas tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum terhadap rekan seprofesi yang diduga menjadi korban tindak pidana.

PBH PERADI Pekanbaru berharap langkah kepolisian dalam menangani perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polresta Pekanbaru mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Tanggapan dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan peristiwa ini juga belum diperoleh. (Rls)

ARBindonesia.com, DUMAI — Pengadaan belanja obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai diduga kuat menyalahi aturan krusial terkait batas minimal masa kedaluwarsa (expired date), yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien serta merugikan keuangan negara.

Pemerintah Kota Dumai diketahui menganggarkan Belanja Obat-Obatan tahun 2025 yang fantastis, yakni sebesar Rp12.8 Miliar dengan realisasi mencapai Rp6.4 Miliar atau sekitar 50,62% dari total anggaran.

Namun, di balik angka miliaran rupiah tersebut, memuncul fakta mengejutkan, terdapat 116 jenis obat yang dibeli dengan masa kedaluwarsa kurang dari dua tahun!

Padahal, regulasi yang berlaku sangat jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, batas minimal masa kedaluwarsa pengadaan sediaan farmasi adalah minimal 2 (dua) tahun, kecuali untuk item tertentu seperti vaksin atau reagensia, atau pada kondisi darurat tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan Klasik “Kebutuhan Mendesak” Dibantah Realitas Lapangan

Berdasarkan keterangan yang tertuang dalam LHP BPK Tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Instalasi Farmasi menyatakan bahwa pembelian obat-obatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan masa kedaluwarsa akibat kebutuhan mendesak rumah sakit serta pertimbangan perputaran obat yang cepat.

Namun, dalih tersebut langsung terpatahkan oleh data stock opname per 31 Desember 2025. Di lapangan, terbukti masih ada sisa stok menumpuk atas 66 jenis obat yang memiliki masa kedaluwarsa kurang dari dua tahun.

Hal ini menimbulkan risiko tinggi obat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum kedaluwarsa, serta mengancam mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Temuan ini juga menyoroti lemahnya fungsi kontrol internal di lingkungan Pemko Dumai. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Direktur RSUD Kota Dumai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai gagal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja obat sesuai ketentuan. Di sisi lain, PPK dan PPTK juga terbukti abai terhadap aturan batas minimal masa kedaluwarsa dalam proses pengadaannya.

Meski pihak Pemerintah Kota Dumai melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Kota Dumai menyatakan sependapat dan berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK, publik kini mendesak adanya transparansi dan tindakan tegas agar insiden serupa tidak terulang, mengingat sektor kesehatan menyangkut nyawa manusia.

Hingga berita ini ditayangkan awak media tengah berupaya mengkonfirmasi pihak RSUD Kota Dumai, untuk mendapatkan informasi terkini tentang pemanfaatan atas penggunaan sisa 66 jenis obat yang memiliki masa kedaluwarsa kurang dari dua tahun. (Red)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait mutasi dan rotasi jabatan di Polda Riau. Posisi Kapolda Riau akan dijabat oleh. Irjen Pol Arman Achdiat, sedangkan Irjen Pol Herry Heryawan akan mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Irjen Pol Arman Achdiat sendiri tercatat sebagai Pati Baintelkam Polri dengan penugasan pada BIN.

Pergantian jabatan Kapolda Riau tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Pergantian jabatan Kapolda Riau dibenar Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi. Ia mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.

“Rotasi dan mutasi merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri, sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan karier,” kata Akmadi, Sabtu (3/10/2026).

Disinggung terkait serah terima jabatan, Akmadi menyatakan masih menunggu pemberitahuan dari pusat.

Herry Heryawan mulai memimpin Polda Riau pada Maret 2025. Ia menggantikan Irjen Pol Mohammad Iqbal dan menjalankan tugas sebagai Kapolda Riau selama sekitar satu setengah tahun.

Selama masa kepemimpinannya, salah satu pendekatan yang menonjol adalah Green Policing.

Herry memperkenalkan konsep tersebut sebagai pendekatan kepolisian yang menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari perhatian kepolisian di Riau. (Mc Riau)

ARBindonesia.com, BATAM – Perempuan Bangsa (PB) Provinsi Kepulauan Riau menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Sekretariat PB Kepri, Batam, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Wilayah DPW PKB Kepri Aman, S.Pd., M.M., jajaran pengurus PB Kepri dan DPC PB Kota Batam, Majelis Taklim PB, Muslimat NU, Fatayat NU, Pergunu Kepri, PMII Kota Batam, serta IPPNU.

Peringatan Maulid Nabi itu turut menghadirkan KH Ahmad Junaidi sebagai penceramah.

Ketua PB Kepri Hj. Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P. mengatakan, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

“Perempuan harus beriman, berilmu, mandiri, dan berdaya. Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut bergerak, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Helmiaty.

Dalam ceramahnya, KH Ahmad Junaidi mengingatkan pentingnya peran seorang istri pada era modern dengan tetap berpedoman pada keteladanan istri Rasulullah SAW, yakni Siti Khadijah dan Siti Aisyah.

“Di era sekarang, peran seorang istri harus tetap berpedoman pada sifat dan keteladanan istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah dan Siti Aisyah,” ujar KH Ahmad Junaidi.

Ia menjelaskan, Siti Khadijah menjadi teladan melalui kesetiaan, dukungan, keteguhan, dan pengorbanannya. Sementara itu, Siti Aisyah dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu yang memiliki peran besar dalam meriwayatkan ajaran Rasulullah SAW.

Helmiaty mengatakan, PB Kepri terus memperkuat kegiatan keumatan melalui Majelis Taklim PB, pengajian rutin, arisan bulanan, serta kelompok hadrah dan rebana.

Kelompok Hadrah/Rebana PB Kepri untuk pertama kalinya tampil dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi membangun kebersamaan sekaligus mengembangkan potensi anggotanya.

“Kami ingin membangun kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas perempuan. Bergerak bersama, berdaya bersama, sehingga kehadiran Perempuan Bangsa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Helmiaty juga mengapresiasi dukungan DPW PKB Kepri yang telah memberikan ruang kepada PB untuk berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.*