PEKANBARU–  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai transaksi saham perikanan dan kelautan senilai Rp7 triliun di Vietnam lewat rekening atas nama Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau. 

“Kecurigaan ini bermula adanya transaksi berulang lewat rekening Gubernur Riau,” kata Ketua Indonesia Monitoring Depelopment (IMD) Raja Adnan, Rabu (2/5).

Secara terpisah, Juru Bicara Gubernur Riau Chairul Rizki membantahnya. Ia mengatakan saham senilai Rp7 triliun bukan jumlah yang sedikit. “Hal itu sesuatu yang tidak mungkin,” kata Rizki lewat pesan elektroniknya.

Adnan kembali menjelaskan, PPATK mencurigai aliran dana senilai Rp7 triliun yang dialokasikan ke unit usaha perikanan dan kelautan di Vietnam atas nama Rusli Zainal itu sudah lama.

Dugaan adanya rekening gendut sekaligus pencucian uang ini, ujarnya, berawal dari kunjungan Gubernur Riau ke Vietnam untuk studi banding mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan di Vietnam. Rencananya, dari hasil kunjungan itu Pemerintah Provinsi Riau akan mengembangkan budidaya ikan di Riau.

“Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari PPATK, ada kesepakatan lain antara Gubernur Riau dengan Pemerintah Vietnam,” kata Adnan. Hal itu yang kemudian tercium hingga akhirnya PPATK berupaya mengusut dugaan kasus tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan PPATK, demikian Adnan, transaksi antarkedua pihak dilakukan dengan cara tunai dan ada juga yang melalui rekening. Melihat besarnya potensi kerugian negara, PPATK kemudian mencoba mengadukannya ke pihak petinggi hukum negeri ini dengan harapan dapat ditindaklanjuti. (Micom/Antara)

Gubernur Riau M Rusli Zainal besok diperiksa penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Jakarta.

PEKANBARU-Dijawalkan besok, Selasa (1/5/12) Gubernur Riau M Rusli Zainal akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan terkait dugaan supa kepada anggota DPRD Riau untuk persetjuan penambahan anggaran pembangunan veneu tembang PON.

Berasarkan pernyataan gubernur beberapa waktu lalu, saat dicekal KPK, akan kooperatif dan siap diperiksa kapanpun, maka kemungkinan besar gubernur besok hadir ke gedung KPK.

Kabag Humas Setdaprov Riau Chairul Riski mengungkapkan kalau saat ini gubernur sudah di Jakarta. “Sekarang Pak Gub memang sudha di Jakarta,” ujarnya menjawab riauterkini, Senin (30/4/12).

Hanya saja ketika ditanya mengena kepastian kedatangan gubernur, Riski mengaku belum mendapatkan informasi. Tetapi ia meyakini atasannya tersebut akan hadir.

Sebagai data tambahan, sebagiamana disampaikan juru bicara KPK Johan Budi tadi siang, setelah hari ini penyidik memeriksa tiga saksi, yakni mantan Kadis Pora Riau Lukman Abbas, Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan Sekretaris DPRD Riau Zukarnain Kadir, besok penyidik menjadwalkan memeriksa Gubri M Rusli Zainal.(rtc)

Pekanbaru (www.detikriau.org) —  Gubernur Riau, Rusli Zainal sedikit kesal disebut-sebut menghilang pasca status cegah dalam kasus suap PON. Dia menyebut tidak akan melarikan diri.

“Masak saya tak masuk kantor, lantas disebut melarikan diri. Nggak mungkinlah saya melarikan diri dalam masalah ini. Saya tidak mungkin melepaskan tanggungjawab dalam pelaksanaan PON ini,” kata Rusli kepada detikcom, usai meresmikan gedung Agribisnis di Kampus Universitas Riau (UNRI), di Panam, Pekanbaru, Selasa (17/4/2012).

Menurut Rusli, status cegah yang diminta KPK ke Kemenhumham, tetap akan dihormati. Karena dia sendiri juga mendukung untuk menuntaskan kasus suap venue menembak tersebut.

“Sayakan sudah sebut untuk tetap membantu mempermudah proses tersebut. Jadi sangat tidak masuk akal saya disebut melarikan diri,” kata Rusli.

Rusli minta media massa untuk tidak memperkeruh suasana menjelang pelaksanaan PON. Apa lagi menyajikan informasi yang tidak benar.

“Riau ini tuan rumah PON, maka kita semua pihak untuk menyukseskan event akbar olahraga ini. Kita tuan rumah, masak saya dituding kabur. Inikan sangat mengada-ngada sekali,” kata Rusli.(detiknews)

PEKANBARU (www.detikriau.org) – Heboh kabar penangkapan 11 anggota DPRD Provinsi Riau semakin jelas. Sampai saat ini, keterangan beberapa sumber diketahui anggota DPRD Riau yang diamankan pihak KPK hanya berjumlah 7 orang ditambah 4 orang dari pihak swasta dan 2 orang PNS.

Kronologis penangkapan, Selasa, pukul 17.00 WIB, sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggerebek rumah anggota DPRD Riau berinisial MFA dari Fraksi Golkar. Dari rumah tersebut petugas KPK menangkap MFA dan 2 orang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga berinisial RR dan ED serta 3 orang pihak swasta berinisial BT, SW dan D.

Kemudian pada pukul 18.30 WIB. KPK menangkap satu orang lagi dari pihak swasta berinisial RS di Bandara SSK II.

Pukul 19.00 WIB. KPK kembali melakukan penangkapan 6 orang anggota anggota DPRD Riau yakni, AA dan RS dari Partai Amanat Nasional (PAN), II dari PKS, MD dari PKB dan TM dari Partai Demokrat dan TA dari PDIP dikantor mereka gedung DPRD Riau.

“Lokasi penangkapan pertama di rumah anggota DPRD Riau berinisial MFA. Bersama dia ditangkap tiga orang swasta dan dua orang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Setelah itu, kami menangkap enam orang anggota DPRD di kantor mereka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa di Jakarta, Selasa (3/4).

Priharsa mengatakankan penangkapan tersebut terkait pembahasan Peraturan Daerah persiapan penyelenggaraan PON 2012. KPK juga menyita sejumlah uang. Belum diketahui pasti jumlah uang yang ikut disita . “Yang jelas jumlahnya di atas Rp500 juta.” Tegasnya.

Menurut pengakuan Priharsa, KPK memang sudah sejak lama mengendus ada upaya suap menyuap terkait pembahasan sejumlah proyek terkait pelaksanaan PON 2012 di Riau. Menurut dia, tim KPK berangkat beberapa hari sebelum penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat. Saat ini semua yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Riau. “Belum ada rencana kapan membawa mereka ke Jakarta”.Ujar Priharsa. (sindikasi.inilah.com/detikriau.org)

PLN meminta pelanggan dan calon pelanggan untuk berhati-hati terhadap calo trafo yang kini tengah berkeliaran mencari mangsa.

PEKANBARU– Humas PLN Pekanbaru, Dharmawi, Selasa (6/3/12) memeringatkan kepada pelanggan dan calon pelanggan PLN untuk berhati-hati. Pasalnya, dirinya mendapatkan beberapa laporan dari pelanggan dan calon pelanggan akan adanya uknum yang mengatasnamakan PLN dan meminta uang untuk pembayaran trafo dan jaringan.

Kata Darmawi, dalam proses penyambungan baru, PLN tidak memungut biaya apapun selain biaya penyambungan baru (PB). Karena di dalam aturannya, dalam proses penyambungan baru, PLN memang tidak memungut biaya apapun selain biaya penyambungan baru.

“PLN memperingatkan kepada seluruh pelanggan maupun calon pelanggan PLN untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku-ngaku orang PLN dan meminta uang untuk pembayaran pembelian trafo dan jaringan. Karena PLN sudah membiayai itu semua. Dalam proses penyambungan baru, PLN hanya meminta biaya penyambungan baru,” terangnya.

Disinggung mengenai punishment PLN terhadap oknum tersebut, Darmawi mengatakan bahwa PLN tidak berhak memberikannya. Kalau memang ada pelanggan atau calon pelanggan yang dirugikan, dipersilahkan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena menurutnya, itu sudah masuk dalam ranah kriminal. yaitu penipuan! (rtc)