Foto Sc pilkada2020.kpu.go.id

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU – ‘Pertarungan’ dalam hitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Indgargiri Hulu (Inhu) semkin sengit.

Hal itu dikarenakan jumlah suara yang di peroleh antara pasangan calon (paslon) nomor urut 02 dan paslon nomor urut 05 hanya berselisih 0,7 persen atau selisih sekitar 1.329 suara.

Berdasarkan pantauan arabindonesia.com update melalui situs pilkada2020.kpu.go.id, Jum’at (18/12/2020) pukul 19.46 Wib.

Paslon nomor urut 01, Dr. Nurhadi, SpOG – Kapten (purn) Toni Sutianto, SH sementara memperoleh suara sebesar 16.974 atau 9,5 persen.

Paslon nomor urut 02, Rezita Meylani Yopi, SE – Drs H Junaidi Rachmat, M.Si, sementara memperoleh suara sebesar 48.025 atau 26,7 persen.

Paslon nomor urut 03, Dra Siti Aisyah,SH SpN – Agus Rianto, SH, sementara memperoleh suara sebesar 33.641 atau 18,7 persen.

Paslon nomor urut 04, Irjen Pol (purn) Drs H Wahyudi Adi – Hj Supriati, S.Sos, sementara memperoleh suara sebesar 34.245 atau 19,1 persen.

Paslon nomor urut 05, Rizal Zamzami – Yoghi Susilo, sementara memperoleh suara sebesar 46.696 atau 26,0 persen.

Hitungan suara tersebut merupakan progres suara yang masuk melalui 963 dari 1021 TPS, dengan kalkulasi 94,32 persen suara yang masuk.

(Arbain)

ARBindonesia, Rokan Hulu – Untuk mengamankan pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Suara Pilkada 2020 di tingkat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Polres Rohul Siagakan 286 Personel gabungan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang dilaksanakan di Hotel Sapadia Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (16/12/2020) siang.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, S.IK, M.H mengatakan, bahwa untuk pengamanan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan rapat pleno, pengamanan akan ditingkatkan. “Sehingga pelaksanaan pleno bisa berjalan dengan aman dan lancar,” jelasnya, Rabu (16/12/2020) siang.

Dari pantauan media selain siagakan 286 personel gabungan untuk amankan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, Petugas juga menerapkan Protokol kesehatan bagi siapapun yang hadir di acara itu.

Paur Humas Polres Rohul Ipda Totok Nurdianto, S.H mengatakan, “Petugas gabungan yang dilibatkan dalam pengamanan Rapat Pleno berjumlah 286 dari personel gabungan.

“Personel Satpol PP dibagi di tiga lokasi, 40 personel di Sapadia Hotel, 30 di Sekretariat KPU Rohul sedangkan 6 personel lagi di Sekretariat Bawaslu Rohul,” ujar Ipda Totok.

Sebelum dilakukan pengamanan, ke 286 personel gabungan, juga mengikuti apel persiapan pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, di halaman Sapadia Hotel yang langsung dipimpin Kapolres Rohul.

Juga dihadiri Waka Polres Rohul Kompol Willy Kartamanah, para Kabag, para Kasat, dan seluruh Kepala Satuan di jajaran Polres Rohul, Danramil 02/Rambah Kapten Inf Kasmir.

Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat dalam arahannya, meminta seluruh personel pengamanan agar melaksanakan tugas dengan baik, dan penuh tanggung jawab.

“Juga yang paling terpenting lagi, agar diperhatikan protokol kesehatan (prokes_red) covid-19 dalam pelaksanaan tugas pengamanan, termasuk bagi tamu undangan wajib ikuti aturan prokes sesuai aturan yang berlaku,” imbau Kapolres Taufiq.

Kapolres juga minta seluruh personel pengamanan, agar melarang oknum yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lokasi rapat pleno, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. 

“Yang paling terpenting, siapa saja tamu yang hadir di acara pleno, harus mengikuti aturan prokes tanpa terkecuali. Hal itu kita berlakukan, agar penyebaran covid-19 tidak terjadi selama proses pleno dilaksanakan,” tegas Kapolres.(***/Alfian Top)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Hasil real count sementara perolehan suara pada Pilkada serentak 2020 di 9 kabupaten/kota telah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau melalui situs  https://pilkada2020.kpu.go.id/.

Diketahui, Data yang ditampilkan pada menu hitungan suara adalah hasil foto formulir model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.

Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir model C.Hasil-KWK akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Berikut slide foto screenshot hasil sementara Pilkada di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

(Arbain)

Gibran-Teguh (Agung Mardika/detikcom)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Anak Presiden Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Teguh Prakosa  menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo berdasarkan quick count Charta Politika.

Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa merupakan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, Bagyo Wahyono-Fx Supardjo.

Dilansir dari detik.com,
Quick count Charta Politika pada Rabu (9/12/2020) pukul 16.36 WIB menampilkan suara masuk sebanyak 99,5 persen. Gibran unggul jauh dari lawannya.

Berikut hasilnya:

Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa: 87,15%

Bagyo Wahyono-Fx Supardjo: 12,85%

Di Pilkada Solo, hanya ada dua pasangan calon. Dua calon tersebut adalah Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo, yang maju dari calon independen.

Hasil quick count ini bukan hasil resmi Pilkada Solo. Hasil resmi pilkada bakal ditetapkan KPU Solo berdasarkan rekapitulasi surat suara.

Gibran melakukan pencoblosan tadi di TPS 22 Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo. Putra sulung Presiden Jokowi ini datang bersama istrinya, Selvi Ananda, dan adiknya, Kaesang Pangarep.

Gibran sempat diwawancarai wartawan. Dia mengucapkan terima kasih kepada petugas yang telah bekerja dengan baik.

“Semoga lancar sampai sore nanti. Terima kasih sekali untuk para petugas yang sudah bekerja keras pada hari ini,” kata Gibran.

editor arb
sumber detik.com

Ilustrasi, foto batampos

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU – Tim Patroli Politik Uang Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, menemukan 146 amplop berisi Rp50 ribu pada Selasa (8/12) malam yang diduga untuk serangan fajar sebelum pemungutan dan perhitungan suara pilkada di daerah tersebut.

“Malam tadi saya mendapat informasi bahwa telah ditemukan amplop dalam kantong plastik hitam yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih pada pemungutan suara,” kata Ketua Panwas Kecamatan Rengat Barat Jaya Syahputra Nasution melalui keterangan tertulisnya di Pekanbaru, dilansir Antara, Rabu (9/12).

Kejadian bertempat di salah satu desa di Kecamatan Rengat Barat. Petugas mencurigai kendaraan yang melintas di jalan desa tersebut dan menghentikannya serta memeriksa dua penumpangnya.

Dari hasil pemeriksaan, Panwas menemukan satu kantong plastik hitam yang berisi satu kotak berisikan 146 amplop yang di dalamnya terdapat pecahan Rp50 ribu. Temuan tersebut langsung disampaikan PKD kepada Panwas Kecamatan Rengat Barat yang pada saat itu berpatroli di lokasi lain. Kedua pembawa uang digiring ke Mapolsek Rengat Barat.

Sesampainya di Mapolsek, pelaku diminta membuka kantong plastik dan bersama petugas mengeluarkan isi kantong plastik tersebut dan didapati sebanyak 146 amplop, 11 lembar surat keputusan relawan dengan jumlah 115 orang, serta salinan daftar pemilih sementara.

Jaya yang saat itu bersama anggota Panwascam lain langsung melakukan Pleno dan melakukan registrasi temuan tersebut dan meminta Bawaslu Inhu untuk mengambil alih temuan itu dikarenakan proses penanganan pelanggaran pemilihan berada di Bawaslu Kabupaten.

Setibanya di Polsek, petugas melontarkan beberapa pertanyaan kepada salah satu terduga yang berinisial S terkait maksud dan tujuan membawa uang dalam amplop. Berdasarkan penjelasan terduga S, uang itu akan dipergunakan untuk honor relawan yang ada di daerahnya yaitu di desa Tani Makmur.

S yang merupakan salah seorang warga Rengat Barat menerima uang dari kawannya yang berinisial R. S mengatakan bahwa dirinya bersama 6 orang kawannya merupakan Koordinator Desa tim pemenangan salah satu Paslon.

Berdasarkan pengakuan S, diketahui bahwa jumlah TPS di Desa Tani Makmur ada lima dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.639 orang. Selain itu, S juga mengakui bahwa uang yang rencananya akan diberikan kepada 115 relawan.

Mulianto, anggota Bawaslu Inhu yang hadir melakukan pleno dengan dua anggota lainnya via daring karena satu orang rekannya sedang tidak sehat sedangkan satu lagi sedang patroli di daerah terpencil. Dalam Rapat Pleno via daring, Bawaslu Inhu bersama pihak sentra Gakkumdu akan gelar rapat di kantor Bawaslu Inhu.

Bawaslu Inhu meminta keterangan dari terduga S, sedangkan Terduga R saat di Polsek meminta izin untuk mengambil KTP di rumah. Namun hingga pukul 03.00 WIB hari ini terduga R tidak kembali.

Sumber merdeka.com

ARBindonesia, – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kunto Darussalam dan Panwaslu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam bekerjasama dengan Kapolsek Kunto Darussalam menaja Deklarasi Anti Money Politic pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Acara ini dipusatkan di Mapolsek Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (02/12/2020) yang dihadiri oleh unsur Kecamatan, Danramil, Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kunto Darussalam, Lurah dan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Pembacaan Naskah Deklarasi Anti Money Politic Pilkada 2020 ini dilakukan langsung oleh Kapolsek Kunto Darussalam AKP. Sihol Sitinjak, S.H. Setelah rangkaian acara deklarasi selanjutnya diakhiri dengan patroli keliling bersama dengan menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor di Kecamatan Kunto Darussalam.

Ketua Panwaslu Kecamatan Kunto Darussalam, Meikel kepada ARBindonesia melalui pesan WhatsApp, Rabu (02/12/2020), mengatakan bahwa, “Kecamatan Kunto Darussalam memiliki letak geografis yang dibelah oleh Sungai Rokan serta memiliki wilayah yang cukup luas, tentu saja dengan adanya Deklarasi Anti Money Politic pihaknya berharap pelanggaran Money Politic dapat di minimalisir, jika masyakarat serta stake holder bisa bersinergi dengan Pengawas Pemilu yang memiliki personil terbatas,” harapnya.

Dijelaskan Meikel, hal ini merupakan amanat UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu pada pasal 131 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar diselenggarakannya kegiatan deklarasi tersebut.

Dimana dalam Pasal 131 ayat 1 berbunyi, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dapat melibatkan partisipatif masyarakat.

“Adapun bentuk pengawasan Partisipatif masyarakat yang dimaksud sebagimana yang dijelaskan dalam pasal 131 ayat 2 yakni pengawasan di setiap tahapan, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat, penghitungan cepat pemilu atau pemilihan boleh dilakukan oleh masyarakat,” ulasnya.(***/FDr)