ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sulaiman MZ SE, M.Si kembali mendapat amanah sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2020-2025.

Bertempat di rumah PAN Inhil Jalan Subrantas Kecamatan Tembilahan, Musyawarah Daerah (Musda) V digelar secara virtual se-Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Selasa (16/2/2021).

Meskipun Musda digelar secara virtual, akan tetapi kader DPD PAN Inhil yang mengikuti kegiatan tersebut tetap mengkedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Dikatakan Sulaiman MZ SE, M.Si, terpilihnya kembali sebagai ketua merupakan amanah dari kader DPD PAN Inhil, disamping itu juga merupakan sinergitas yang terbangun dengan Ketua Umum DPP dan DPW PAN.

“Alhamdulillah, atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk kembali memimpin DPD PAN Inhil, Insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin,” kata Sulaiman yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Riau.

Selain itu, ia juga menyampaikan dalam waktu dekat ini akan segera menyusun struktur kepengurusan DPD PAN Inhil kedepan.

Dengan kebersamaan serta niat yang baik untuk membesarkan partai, kita akan bertekad merebut kemenangan saat menghadapi Pileg dan Pilkada mendatang di Kabupaten Inhil.

“Berama dengan masyarakat dalam membangun Negeri, DPD PAN Inhil akan menyiapkan kepengurusan partai hingga tingkat desa, agar semakin solid,” tutupnya.

Arbain

Ilustrasi, foto Radar Kudus

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Inhil, Budi N Pamungkas, S.STP., M.Si menyebut bahwa Pilkades Serentak dijadwalkan akan dilaksankan pada bulan Oktober 2021.

“Ada Sebanyak 96 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak se Kabupaten Inhil,” Sebutnya Senin (01/02/2021).

Sebagai Informasi, berikut Desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak 2021 :

Kecamatan Teluk Belengkong

1. Desa Hibrida Mulya
2. Desa Indrasari Jaya
3. Desa Griya Mukti Jaya
4. Desa Hibrida Jaya
5. Desa Sumber Jaya
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Sumber Sari Jaya
8. Desa Kelapa Patih Jaya
9. Desa Sapta Mulya Jaya
10. Desa Saka Rotan
11. Desa Gembaran

Kecamatan Pelangiran

1. Desa Simpang Kateman
2. Desa Tanjung Simpang
3. Desa Tagagiri Tama Jaya
4. Desa Pinang Jaya
5. Desa Wonosari
6. Desa Tegal Rejo Jaya
7. Desa Intan Mulia Jaya
8. Desa Saka Palas Jaya
9. Desa Catur Karya
10. Desa Bagan Jaya

Kecamatan Mandah

1. Desa Pulau Cawan
2. Desa Belaras
3. Desa Bente
4. Desa Bakau Aceh
5. Desa Bantayan
6. Desa Batang Sari
7. Desa Bolak Raya

Kecamatan Reteh

1. Desa Sungai Terab
2. Desa Sungai Undan
3. Desa Seberang Sanglar
4. Desa Mekar Sari
5. Desa Seberang Pl. Kijang
6. Desa Sungai Asam
7. Desa Pulau Ruku

Kecamatan Enok

1. Desa Pengalihan
2. Desa Sungai Ambat
3. Desa Simpang Tiga
4. Desa Sungai Rukam
5. Desa Bagan Jaya
6. Desa Suhada
7. Desa Jaya Bhakti

Kecamatan Pulau Burung

1. Desa Pulau Burung
2. Desa Sungai Danai
3. Desa Mayang Sari Jaya
4. Desa Sri Danai
5. Desa Binangun Jaya
6. Desa Sukaharjo Jaya

Kecamatan Kuindra

1. Desa Sungai Buluh
2. Desa Tanjung Lajau
3. Desa Sungai Bela
4. Desa Teluk Dalam
5. Desa Sungai Piyai

Kecamatan Tempuling

1. Desa Teluk Kiambang
2. Desa Mumpa
3. Desa Teluk Jira
4. Desa Karya Tunas Jaya
5. Desa Harapan Jaya

Kecamatan Keritang

1. Desa Pebenaan
2. Desa Kota Baru Seberida
3. Desa Kuala Keritang
4. Desa Teluk Kelasa
5. Desa Pengalihan

Kecamatan Tanah Merah

1. Desa Sungai Nyiur
2. Desa Tekulai Hilir
3. Desa Tekulai Hulu
4. Desa Tekulai Bugis
5. Desa Tanah Merah

Kecamatan Kemuning

1. Desa Tuk Jimun
2. Desa Kemuning Tua
3. Desa Kemuning Muda
4. Desa Lubuk Besar
5. Desa Sekara

Kecamatan Kempas

1. Desa Rumbai Jaya
2. Desa Sungai Ara
3. Desa Sungai Gantang
4. Desa Karya Tani

Kecamatan Gaung

1. Desa Simpang Gaung
2. Desa Belantaraya
3. Desa Lahang Hulu
4. Desa Semambu Kuning

Kecamatan Batang Tuaka

1. Desa Sungai Luar
2. Desa Kuala Sepatu
3. Desa Sungai Rawa

Kecamatan Concong

1. Desa Concong Tengah
2. Desa Kampung Baru
3. Desa Panglima Raja

Kecamatan Kateman

1. Desa Air Tawar
2. Desa Tanjung Raja
3. Desa Sungai Teritip

Kecamatan GAS

1. Desa Kuala Gaung
2. Desa Teluk Pantaian

Kecamatan Sungai Batang

1. Desa Benteng Utara
2. Desa Kuala Patah Parang

Kecamatan Tembilahan Hulu

1. Desa Pulau Palas
2. Desa Sialang Panjang
   (*)

Sumber Riaulink.com

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam sepekan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah berkunjung ke beberapa partai politik.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi dan sekaligus penyerahan buku ‘Rekam Jejak Pengawas Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir’ yang disusun dan diterbitkan oleh Bawaslu Inhil. 

Kali ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Inhil Muhammad Dong didampingi Anggota Ahmad Tamimi dan beberapa Orang Staf menyambangi rumah PAN Inhil di Jalan Subrantas, Kecamatan Tembilahan, Senin (25/01/2021) pagi. 

Selain itu, silaturahmi ini juga sebagai upaya Bawaslu untuk membangun pendekatan komunikasi, dengan harapan sinergitas antara Bawaslu dan partai politik semakin lebih baik lagi kedepannya.

“Melalui komunikasi dan pendekatan, ini menjadi modal utama dalam upaya penyelesaian jika ada persoalan. Maka ini yang perlu kita bangun antara Bawaslu dan Parpol,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN, Inhil Sulaiman MZ memberikan apresiasi terhadap Bawaslu Inhil atas program yang telah dijalankan.

“Terimakasih atas kunjungan yang dilakukan Bawaslu Inhil. Tentunya kita juga mengapresiasi buku rekam jejak pengawasan yang telah diluncurkan oleh Bawaslu Inhil” tuturnya.

Penyerahan buku juga dihadiri Ketua DPC PAN Tembilahan Kota Novrizal Nur, Edi Susanto sebelumnya Sekretaris KPPD PAN dan Riki dari DPD PAN Inhil.

“Harapan kita juga, Bawaslu dan KPU samakin gencar memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat terhindar dari Money Polik,” harap Edi yang akrab disapa Edi Dragon.

Arbain

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Besok, Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau akan menggelar Musyawarah Wilayah VI di Pekanbaru, Senin (28/12/2020).

Menindaklanjuti hal tersebut, DPD PAN Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka ikut menyukseskan Muswil yang mengusung tema “Bersebati Membangun Negeri”.

“Semua kader dan DPC PAN Inhil kita undang agar sama-sama hadir rumah PAN di Jalan Subrantas, Kecamatan Tembilahan untuk berpartisipasi mengikuti virtual pelaksanaan Muswil, ” terang Edi Susanto selalu ketua Panitia Pelaksana usai rapat persiapan yang dipimpin langsung Ketua PAN Inhil Sulaiman MZ dan dihadiri Anggota Dewan asal PAN Buono Abdi, Minggu (27/12/2020).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Edi Dragon itu menjelaskan dikarenakan masih suasana Pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan pemilihan ketua DPW PAN Riau dilakukan secara virtual dan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Sementara itu Sulaiman MZ yang juga Anggota DPRD Provinsi Riau berharap momontum Muswil dapat membawa kemajuan tidak hanya terhadap partai, namun juga bagi daerah sesuai tema yang diusung.

“Siapa pun yang terpilih menjadi ketua DPW PAN Riau nantinya, kita harapkan bisa terus bergandengan tangan bersama DPD demi kemajuan partai dan tentunya mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi negeri yang kita cintai ini, ” imbuhnya. (*)

Yusril Ihza Mahendra. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku menolak membantu pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terkait kasus hukum yang menimpanya sebagai tersangka kasus kerumunan di Polda Metro Jaya.

Yusril mengatakan permintaan bantuan itu dilayangkan oleh pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bachtiar Nasir melalui orang dekatnya.

“Hari ini Bachtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayanya Rizieq.

Saya katakan, Mohon maaf. Silakan Bachtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto,” kata Yusril dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PBB, Afriyansyah Noer, Senin (21/12).

Yusril lantas meminta maaf kepada orang utusan Bachtiar Nasir tersebut karena tak bisa membantu Rizieq. Ia malah menyarankan Bachtiar Nasir untuk menghubungi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto karena memiliki peluang besar untuk membantunya.

“Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan, saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi anda,” kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril lantas mengklaim bahwa PBB dan dirinya yang selama ini kerap membela ulama dan umat Islam. Ia lantas mempertanyakan parpol Islam lain yang enggan berdiri membela ulama dan umat Islam selama ini.

“Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikitpun meminta apapun. Dan sekarang parpol yang menurut anda paling membela Islam sekarang pada kemana?” kata Yusril.

Terpisah, Sekjen PBB, Afriyansyah Noer mengakui bila ada pihak yang menghubungi Yusril dalam waktu dekat ini. Namun ia enggan merinci pihak yang menghubungi tersebut.

“Betul ada yang hubungi beliau [Yusril],” kata Afriyansyah. “Yusril belum bisa jadi pengacara mereka.”

Awak media sudah berusaha menghubungi Bachtiar Nasir melalui telepon dan pesan singkat untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut. Namun, Bachtiar belum merespon sampai berita ini diturunkan.

Diketahui, Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizieq kini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Sumber cnnindonesia.com

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu (Inhu) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Para komisioner ini dilaporkan karena mereka dinilai tidak independen saat menyelenggarakan Pilkada Inhu 2020.

“Kita akan laporkan KPU Inhu ke DKPP,” tegas Tim Pemenangan Paslon nomor urut 5 Pilkada Inhu Rizal Zamzami-Yoghi Susilo, Erwin, Sabtu (19/12/2020).

Dikatakan Erwin, ada beberapa indikasi yang menandakan KPU Inhu tersebut tidak independen.

Indikasi pertama, lanjut Erwin, KPU Inhu tidak profesional dalam melakukan penghitungan suara hasil Pilkada. Dimana, terdapat selisih 16 suara pada rekapitulasi hasil pemilihan.

“Awalnya KPU menyebutkan bahwa ada selisih 308 suara antara paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 5 sehingga ditetapkan pemenangnya adalah paslon nomor urut 2. Namun setelah kita teliti kembali rekapitulasi tersebut, ternyata selisishnya hanya 16 suara dan yang meraih suara terbanyak itu adalah paslon nomor urut 5,” papar Erwin.

Namun setelah kesalahan rekapitulasi itu diketahui, akhirnya KPU Inhu meralat data hasil pemilihan yang sudah menyebar di masyarakat tersebut. Dan KPU beralasan itu hanya salah memasukkan data hasil pemilihan di kecamatan Kelayang.

“Sepatutnya, jika memang ada kesalahan data, harusnya diplenokan lagi. Tapi ini tidak, hanya klarifikasi lewat media sosial saja,” jelas Erwin.

Dilanjutkan Erwin lagi, indikasi lain KPU tidak independen adalah saat pleno rekapitulasi berlangsung. Dimana, KPU tidak mau membuka kotak suara pada salah satu kecamatan. Padahal, permintaan pembukaan kotak suara itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Atas dasar tadi, kita akan laporkan KPU Inhu ini ke DKPP supaya DKPP memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelenggara pemilu yang tak independen seperti KPU Inhu ini,” tegas Erwin lagi.***

Sumber cakaplah.com