DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menghadirkan kesaksian peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto/SINDOnews

ARBIndonesia.com, JAKARTA – DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menghadirkan peserta KLB di Deli Serdang , Sumatera Utara. Kali ini, kubu AHY menghadirkan mantan Ketua DPC PD Bolang Mongondow, Sulawesi Utara, Rahman Dontili. Melalui tayangan video, Rahman mengaku menemukan kejanggalan dalam KLB tersebut.

“Kita masuk tanpa diregistrasi, acara dimulai, sidang langsung dipimpin oleh pimpinan definitif Pak Jhoni Allen. Saya datang ke Kongres karena ingin tau seperti apa. Tapi saya melihat yang datang ini bukan pemilik suara,” ujarnya, Jumat (12/3/2021).

Rahman pun mengaku menemukan kejanggalan lain yakni peserta melakukan tanda tangan kehadiran setelah acara KLB selesai. Sehingga dirinya beserta peserta lain harus tanda tangan sampai berulang kali.

“Perlu saya sampaikan, saya juga orang yang memang menerima uang Rp100 juta tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima Rp100 juta tapi tidak bisa diam setelah balik dari sana saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat ini,” jelasnya.

Rahman mengaku melaporkan kepada DPP bahwa peserta KLB itu bukan pemilik suara sah. Dia meyakini peserta hanya perwakilan-perwakilan saja atau mungkin dari seluruh daerah yang mungkin juga karena menganggap sering kumpul-kumpul saja dan bukan pemilik suara yang sah.

“Jadi saya juga bersama ketua-ketua yang menghadiri ke sana marilah kita memuat fakta, membuka apa yang sebenarnya terjadi di sana, apakah sah karena kita semua orang-orang yang punya akal, punya hati nurani, rapat ini ketika tidak kuorum ya tidak bisa dilaksanakan,” paparnya.

“Kita juga tidak bisa menutup kebenaran kepada Kemenkumham. Saya berharap untuk menolak KLB ilegal Deli Serdang ini, menolak KLB yang ilegal,” pungkas dia.

Sumber Sindonews.com

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan KSP, Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan. Foto/SINDOnews

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat suatu preseden buruk dalam berdemokrasi dan merusak akal sehat.

Sebab kata Ujang, peristiwa politik ini merusak akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaaan terjadi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

“Suatu preseden buruk, karena nantinya ke depan siapa pun yang punya kekuasan, akan dengan mudah mencaplok dan mengkudeta partai yang sah secara terang-terangan. Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elite yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/3/2021).

Seperti diketahui, dalam KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.

“…orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli. Cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi. Sehingga jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya,” ujarnya.

Ia mengkhawatirkan ke depan nanti siapapun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai-partai lain dengan cara inkonstitusional.

Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.

“Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudeta-mengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi,” katanya.

Harusnya, kata Ujang, sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain.

“Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan,” paparnya.

Seharusnya orang yang bekerja di istana apalagi posisinya sangat penting dalam membantu presiden, tidak menggunakan cara-cara seperti ini.

“Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional. Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana,” pungkasnya.

Sumber Sindonews.com

Foto : Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Setelah menjabat selama 3 periode kepengurusan, masa jabatan H Dani M Nursalam sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil nantinya akan berakhir pada Maret ini.

Hal itu ditandai dengan digelarnya Musyawarah Cabang (Muscab) serentak DPC PKB se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pekanbaru pada 21-22 Maret mendatang.

Dalam Muscab nantinya, H Dani memastikan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil.

Menurutnya, langkah tersebut diambil dalam upaya mendorong proses regenerasi kepemimpinan di tubuh DPC PKB Kabupaten Inhil.

“Tugas Saya sudah tunai. Biar ada regenerasi kepemimpinan. Ada beberapa nama yang akan diajukan ke DPP PKB. Kader-kader PKB Inhil yang diajukan itu sudah mumpuni untuk memimpin PKB Inhil 5 tahun ke depan, termasuk untuk menghadapi agenda politik di Inhil ke depan,” tutur H Dani melalui sambungan seluler, Rabu (10/3/2021) sore.

Selanjutnya, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Harian DPW PKB Riau ini merasa kiprahnya selama 20 tahun di DPC PKB Inhil telah cukup baginya untuk melangkah lebih jauh dalam jenjang karir politik.

“Sudah saatnya beregenerasi. Saya rasa 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar memimpin PKB Inhil. Ada banyak kesan yang saya dapatkan selama memimpin PKB Inhil, suka maupun duka,” tutur H Dani.

Dalam momen ini, H Dani juga mengucapkan terima kasih atas dukungan juga sumbangsih segenap pengurus, kader dan simpatisan PKB Inhil serta masyarakat luas selama masa kepemimpinannya.

H Dani berharap kepada kepemimpinan DPC PKB Inhil yang baru agar tetap melakukan konsolidasi dan senantiasa mempersiapkan diri menyambut setiap ajang kontestasi politik.

“Prestasi yang terus ditingkatkan. Konsolidasi terus dijalankan. Kekurangan kita dalam pemilu kemarin jadi bahan evaluasi penting untuk kepemimpinan 5 tahun yang akan datang menghadapi agenda Pilpres, Pileg maupun Pilkada,” ungkap H Dani yang kini merupakan Wakil Ketua Komisi IV (empat) DPRD Provinsi Riau.

Terdapat sederet nama-nama penting di PKB Kabupaten Inhil yang berpeluang menggantikan posisi H Dani M Nursalam sebagai Ketua DPC atau Dewan Tanfidz PKB Kabupaten Inhil, seperti Iwan Taruna, Edi Gunawan, Muammar Armain, Padly Sofyan hingga H Awandi.

Begitu pula dengan Ketua Dewan Syuro PKB Inhil yang juga akan berganti pada Musyawah Cabang PKB Inhil yang digelar serentak di Pekanbaru. Nama-nama seperti Kyai Mahmud, H Abdul Muis dan lainnya.

Pada gelaran Musyawarah Cabang DPC PKB Inhil yang digelar serentak bersama DPC PKB se-Riau nanti, akan pula mengikutsertakan seluruh Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang atau PAC PKB se-Kabupaten Inhil.

Sekilas H Dani menceritakan rekam jejaknya di PKB Inhil.

H Dani mengungkapkan, dirinya sudah bergabung di PKB sejak tahun 2001. Mulanya, Ia menjabat sebagai Sekretaris DPAC PKB Kecamatan Tembilahan.

Beberapa waktu kemudian, H Dani dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Sekretaris DPC PKB Inhil selama 1 periode.

Berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, H Dani pun diamanahkan menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil dan terus berlanjut dalam 3 periode kepemimpinan.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Partai Gerindra akhirya angkat suara terkait prahara Partai Demokrat berujung Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit.

Dalam KLB itu, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diberhentikan.

Langkah Moeldoko yang menerima jabatan itu sangat disayangkan karena dinilai merupakan perbuatan yang memalukan.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Kawandra Lukistan kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

“Pak Moeldoko sedang mengemban amanah yang tinggi dan strategis sebagai KSP, tapi sayang sekali bertindak rendahan. Terkesan jelas, tidak punya malu,” ungkap Kawendra.

Langkah Moeldoko itu juga disebut Kawendra secara tidak langsung telah mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu saat ini merupakan seorang pejabat negara.

Dengan jabatan yang disebut Kawendra hanya sejengkal dari posisi Presiden, Moeldoko semestinya bisa bertindak jauh lebih arif.

“Jangan sampai melakukan tindakan rendahan dan berpotensi merusak marwah negara. Bikin malu Presiden kita,” kecam dia.

Atas alasan itu, Kawendra menyarankan Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP.

Menurutnya, masyarakat yang saat ini dilanda derita akibat pendemi Covid-19 sudah sangat jengah dan bosan dengan kegaduhan seperti ini.

“Sebaiknya Pak Moeldoko mundur dari KSP atau Pak Jokowi berhentikan saja Pak Moeldoko. Bikin malu Bapak,” tegasnya.

Diakuinya, sejak awal Moeldoko memang sudah menegaskan bahwa apapun yang ia lakukan itu sama sekali tak berkaitan dengan pemerintah.

Akan tetapi, Kawendra mengingatkan, jabatan Moeldoko sebagai KSP itu melekat dan tidak bisa dipisahkan.

“Masyarakat pintar melihat itu semua, dan saya sebagai politikus juga bernaung di sebuah partai besar melihatnya kok begitu yah. Miris banget,” tandasnya.

Seperti diketahui, KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025, Jumat (5/3/2021).

“Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhoni Allen Marbun.

Peserta kongres itu mengusulkan dua nama yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko sebagai calon.

Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil KLB.

Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Sumber pojoksatu.id
Editor Arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sulaiman MZ SE, M.Si kembali mendapat amanah sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2020-2025.

Bertempat di rumah PAN Inhil Jalan Subrantas Kecamatan Tembilahan, Musyawarah Daerah (Musda) V digelar secara virtual se-Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Selasa (16/2/2021).

Meskipun Musda digelar secara virtual, akan tetapi kader DPD PAN Inhil yang mengikuti kegiatan tersebut tetap mengkedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Dikatakan Sulaiman MZ SE, M.Si, terpilihnya kembali sebagai ketua merupakan amanah dari kader DPD PAN Inhil, disamping itu juga merupakan sinergitas yang terbangun dengan Ketua Umum DPP dan DPW PAN.

“Alhamdulillah, atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk kembali memimpin DPD PAN Inhil, Insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin,” kata Sulaiman yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Riau.

Selain itu, ia juga menyampaikan dalam waktu dekat ini akan segera menyusun struktur kepengurusan DPD PAN Inhil kedepan.

Dengan kebersamaan serta niat yang baik untuk membesarkan partai, kita akan bertekad merebut kemenangan saat menghadapi Pileg dan Pilkada mendatang di Kabupaten Inhil.

“Berama dengan masyarakat dalam membangun Negeri, DPD PAN Inhil akan menyiapkan kepengurusan partai hingga tingkat desa, agar semakin solid,” tutupnya.

Arbain

Ilustrasi, foto Radar Kudus

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Inhil, Budi N Pamungkas, S.STP., M.Si menyebut bahwa Pilkades Serentak dijadwalkan akan dilaksankan pada bulan Oktober 2021.

“Ada Sebanyak 96 Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak se Kabupaten Inhil,” Sebutnya Senin (01/02/2021).

Sebagai Informasi, berikut Desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak 2021 :

Kecamatan Teluk Belengkong

1. Desa Hibrida Mulya
2. Desa Indrasari Jaya
3. Desa Griya Mukti Jaya
4. Desa Hibrida Jaya
5. Desa Sumber Jaya
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Sumber Sari Jaya
8. Desa Kelapa Patih Jaya
9. Desa Sapta Mulya Jaya
10. Desa Saka Rotan
11. Desa Gembaran

Kecamatan Pelangiran

1. Desa Simpang Kateman
2. Desa Tanjung Simpang
3. Desa Tagagiri Tama Jaya
4. Desa Pinang Jaya
5. Desa Wonosari
6. Desa Tegal Rejo Jaya
7. Desa Intan Mulia Jaya
8. Desa Saka Palas Jaya
9. Desa Catur Karya
10. Desa Bagan Jaya

Kecamatan Mandah

1. Desa Pulau Cawan
2. Desa Belaras
3. Desa Bente
4. Desa Bakau Aceh
5. Desa Bantayan
6. Desa Batang Sari
7. Desa Bolak Raya

Kecamatan Reteh

1. Desa Sungai Terab
2. Desa Sungai Undan
3. Desa Seberang Sanglar
4. Desa Mekar Sari
5. Desa Seberang Pl. Kijang
6. Desa Sungai Asam
7. Desa Pulau Ruku

Kecamatan Enok

1. Desa Pengalihan
2. Desa Sungai Ambat
3. Desa Simpang Tiga
4. Desa Sungai Rukam
5. Desa Bagan Jaya
6. Desa Suhada
7. Desa Jaya Bhakti

Kecamatan Pulau Burung

1. Desa Pulau Burung
2. Desa Sungai Danai
3. Desa Mayang Sari Jaya
4. Desa Sri Danai
5. Desa Binangun Jaya
6. Desa Sukaharjo Jaya

Kecamatan Kuindra

1. Desa Sungai Buluh
2. Desa Tanjung Lajau
3. Desa Sungai Bela
4. Desa Teluk Dalam
5. Desa Sungai Piyai

Kecamatan Tempuling

1. Desa Teluk Kiambang
2. Desa Mumpa
3. Desa Teluk Jira
4. Desa Karya Tunas Jaya
5. Desa Harapan Jaya

Kecamatan Keritang

1. Desa Pebenaan
2. Desa Kota Baru Seberida
3. Desa Kuala Keritang
4. Desa Teluk Kelasa
5. Desa Pengalihan

Kecamatan Tanah Merah

1. Desa Sungai Nyiur
2. Desa Tekulai Hilir
3. Desa Tekulai Hulu
4. Desa Tekulai Bugis
5. Desa Tanah Merah

Kecamatan Kemuning

1. Desa Tuk Jimun
2. Desa Kemuning Tua
3. Desa Kemuning Muda
4. Desa Lubuk Besar
5. Desa Sekara

Kecamatan Kempas

1. Desa Rumbai Jaya
2. Desa Sungai Ara
3. Desa Sungai Gantang
4. Desa Karya Tani

Kecamatan Gaung

1. Desa Simpang Gaung
2. Desa Belantaraya
3. Desa Lahang Hulu
4. Desa Semambu Kuning

Kecamatan Batang Tuaka

1. Desa Sungai Luar
2. Desa Kuala Sepatu
3. Desa Sungai Rawa

Kecamatan Concong

1. Desa Concong Tengah
2. Desa Kampung Baru
3. Desa Panglima Raja

Kecamatan Kateman

1. Desa Air Tawar
2. Desa Tanjung Raja
3. Desa Sungai Teritip

Kecamatan GAS

1. Desa Kuala Gaung
2. Desa Teluk Pantaian

Kecamatan Sungai Batang

1. Desa Benteng Utara
2. Desa Kuala Patah Parang

Kecamatan Tembilahan Hulu

1. Desa Pulau Palas
2. Desa Sialang Panjang
   (*)

Sumber Riaulink.com